Banner Leaderboard
Headlines News :

    KPU Sebenarnya Siap dengan Pemilu Serentak 2014

    Walaupun akan merepotkan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengantisipasi putusan MK jika menginginkan pemilu serentak pada 2014. Komisioner KPU, Arief Budiman, di Jakarta, mengatakan, walaupun akan merepotkan, dalam beberapa hal pihaknya tak memiliki masalah jika pemilu serentak digelar pada 2014 ini. Dari sisi anggaran, sebenarnya sudah tersedia. “Tahun 2014 ini kami sudah mengajukan anggaran untuk pileg dan pilpres, tinggal nanti bisa dicairkan dalam waktu dekat. Kemudian personel. Kalau personel, kami sudah cukup memiliki personel mulai dari KPUD hingga PPS, dan tinggal merekrut KPPS,” kata Arief. Untuk logistik juga tak akan mengkhawatirkan. Menurut Arief, logistik cukup tersedia. Hanya beberapa hal baru memang harus diproduksi baru, misal surat suara. Juga formulir rekapitulasi penghitungan suara tak bisa dipakai. “Tapi kotak suara dan bilik suara pileg bisa digunakan. Jadi dalam beberapa hal kami tak memiliki masalah,” kata Arief. Komisioner KPU lainnya, Sigit Pamungkas, juga menjelaskan hal senada. Pemilu serentak akan membuat biaya logistik lebih murah karena beberapa pengeluaran seperti transportasi dan lelang hanya sekali. Pemilu serentak juga mudah penataannya. “Hanya intensitas politiknya makin tinggi. Kompetisinya makin kuat dan risiko keamanan harus diperhatikan,” kata Sigit. Hanya saja, harus ada sinkronisasi antara UU Pileg dengan UU Pilpres. DPR harus konsolidasi lagi kedua UU itu karena ada alur yang tdak sinkron. Misalnya, rekapitulasi suara itu untuk pileg dielar di PPS, sementara untuk pilpres di PPK. “Pendaftaran calon presiden dan parpol juga harus dipastikan apakah akan dibarengkan atau dipisahkan,” kata Sigit. (adm)

    Jokowi Pengaruhi Angka Ambang Batas Parlemen

    Figur Joko Widodo atau Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia masih dominan dan bisa mempengaruhi iklim politik, mulai dari elektabilitas kandidat, elektabilitas parpol, bahkan hingga tingkat ambang batas parlemen. Jika Jokowi maju menjadi calon presiden, akan ada empat parpol yang bakal lolos parliamentary threshold. Jika pemilu tanpa Jokowi, diprediksikan akan ada lebih banyak lagi parpol yang lolos. Demikian hasil survei Pol-Tracking Institute yang dipublikasikan di Jakarta, Minggu (26/1). Survei dilakukan pada 16-23 Desember 2013, dengan jumlah sampel 1.200 orang di 33 provinsi, margin error plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR dalam paparannya mengatakan, jika Jokowi tidak maju dalam capres, maka semua parpol kecuali PDIP akan diuntungkan. "Akan ada tujuh parpol yang berpeluang lolos parliamentary threshold 3,5 persen jika Jokowi tak diajukan sebagai capres," kata Hanta. Ketujuh parpol itu adalah PDIP (18,8 persen), Golkar (15,8 persen), Gerindra (7,6 persen), Demokrat (5,6 persen), PPP (4 persen), PKB (4 persen), dan Hanura (3,92 persen). Jika Jokowi akhirnya diusung sebagai capres dari PDIP, hanya ada empat parpol yang akan lolos parliamentary threshold yaitu PDIP (30,78 persen), Golkar (12,34 persen), Gerindra (6,51 persen), dan Demokrat (4,67 persen). "Jika partai lain ingin menaikkan suaranya, maka strateginya adalah dorong agar Jokowi tak maju capres," kelakar Hanta. Skenario ini akan merugikan PDIP tapi akan menguntungkan hampir semua partai akibat limpahan suara pemilih PDIP. Dalam elektabilitas capres, Jokowi kembali tak terkalahkan dengan elektabilitas 37,95 persen, disusul Prabowo (10,34 persen), Aburizal Bakrie (5,92 persen), dan Wiranto (5,42 persen). Jika Jokowi tidak maju sebagai capres, maka Prabowo berpeluang memimpin dengan 19,18 persen, disusul Megawati (15,26 persen), Aburizal Bakrie (13,76 persen), dan Wiranto (11,34 persen). Jokowi juga mempengaruhi elektabilitas parpol. Jika Jokowi diusung menjadi capres PDIP, elektabilitas PDIP berada di puncak dengan 30,87 persen, disusul Golkar (12,34 persen), Gerindra (6,51 persen), Demokrat (4,67 persen), dan partai lain di bawah 4 persen. Jika Jokowi tak diusung jadi capres, PDIP tetap di puncak namun suaranya turun drastis menjadi 18,85 persen, disusul Golkar (15,85 persen), Gerindra (7,59 persen), Demokrat (5,59 persen), PPP (4 persen), PKB (4 persen), dan partai lain di bawah 4 persen. Suara PDIP labil Survei ini juga mengindikasikan betapa suara PDIP sangat labil karena bergantung pada figur. PDIP bergantung pada swing voters yang mencapai 57 persen. "Hanya ada 27,6 persen pemilih yang cukup solid menyatakan sudah mantap dalam pilihannya," kata Hanta. Hanta menegaskan, survei ini makin mengkonfirmasikan bahwa pendukung paling rentan adalah PDIP. Golkar dan Gerindra lebih stabil. Jika Jokowi tak menjadi capres, bahkan jika hanya menjadi cawapres, banyak pemilih yang akan berpindah ke partai lain. Gerindra akan mendapatkan banyak limpahan suara walaupun elektabilitasnya cukup jauh dari PDIP dan Golkar. Figur dan korupsi Survei ini juga menanyai responden mengapa tidak memilih parpol tertentu. Alasan yang mereka ungkapkan ternyata dilandasi pada dua hal yaitu adakah tokoh yang diidolakan di partai tersebut, atau apakah parpol tersebut para kadernya terlibat korupsi atau tidak. Dua parpol yaitu Demokrat dan PKS, tidak dipilih karena kasus korupsi dan ditambah lagi tak adanya figur membuat dua parpol ini terus turun elektabilitasnya. "Sedangkan partai lain, lebih pada tak adanya figur yang diidolakan di parpol. PDIP juga didera isu korupsi tapi pemberitaannya tertutup sentimen positif pemberitaan Jokowi," kata Hanta. Hanta juga menyoroti respons responden terhadap elektabilitas parpol (tanpa perlakuan memasangkan capres) dibanding elektabilitas figur. Figur Jokowi (37,95 persen) telah melewati elektabilitas parpolnya PDIP (22,44 persen). Elektabilitas Aburizal Bakrie (5,92 persen) terlalu di bawah Golkar (15,93 persen), Prabowo (10,34 persen) bisa mengimbangi Gerindra (8,67 persen), Dahlan Iskan (1,75 persen) terlalu jauh elektabilitasnya dibanding partainya Demokrat (7,92 persen. Begitu pula Mahfud MD (2 persen) dibanding PKB (4,59 persen), Surya Dharma Ali (0,25 persen) juga di bawah PPP (4,5 persen), Wiranto (5,42 persen) mampu mengimbangi Hanura (4,25 persen). Menurut Hanta, data itu bisa digunakan parpol untuk menentukan strategi siapa yang layak diajukan jadi capres. Namun, Hanta menegaskan hasil survei ini relevan saat survei dibuat. "Cuaca politik bisa berubah setiap saat, tapi tidak akan ekstrim, kecuali jika ada gempa politik," katanya. (AmirSodikin.com)

    Bawaslu Rilis Peta Potensi Kerawanan

    Badan Pengawas Pemilu merilis peta kerawanan Pemilu 2014 untuk 510 kabupaten/kota di Indonesia. Peta itu sebagai panduan dalam penentuan kebijakan menetapkan metode dan strategi pengawasan. Banyak yang bingung dengan metodologinya namun Bawaslu meyakini peta tersebut bisa digunakan untuk sistem peringatan dini. Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (26/1). Ada empat jenis peta kerawanan yaitu kerawanan dalam tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, kerawanan dalam tahapan kampanye, kerawanan tahapan distribusi logistik, dan kerawanan pemungutan dan penghitungan suara. Untuk menentukan daerah rawan, Bawaslu memiliki asumsi tersendiri kemudian dibandingkan dengan parameter angka-angka yang dalam rilis kemarin tidak diungkapkan dari mana dasarnya. Untuk peta potensi kerawanan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, didasarkan pada asumsi perbandingan antara jumlah DPT KPU dengan dengan jumlah penduduk versi data BPS tahun 2010. Dikatakan Daniel, tingkat kewajaran perbandingan jumlah DPT dengan jumlah penduduk adalah 73 persen untuk perkotaan dan 68 persen untuk pedesaan. Jika di luar rentang itu, Bawaslu menganggapnya tidak wajar. KPU berasumsi, jika lebih dari 40 persen kecamatan di kabupaten/kota berada di atas ambang batas kewajaran, maka dinyatakan sangat rawan, rentang 20 persen – 40 persen dinyatakan rawan, dan kurang dari 20 persen maka aman. “Ada 169 kabupaten/kota masuk kategori sangat rawan, 51 kabupaten/kota kategori rawan, dan 290 kabupaten/kota dinyatakan aman,” kata Daniel. Pada potensi kerawanan tahapan kampanye, Bawaslu menilainya dari potensi terjadinya politik uang. Asumsinya berdasar perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah pemilih. Bawaslu berasumsi, makin miskin suatu daerah maka makin tinggi peluang terjadinya politik uang. Jika penduduk miskin lebih dari 30 persen dinyatakan sangat rawan, 10 persen – 30 persen dinyatakan rawan, dan jika kurang 10 persen maka aman. Hasilnya, 34 kabupaten/kota masuk kategori sangat rawan, 268 kabupaten/kota kategori rawan, dan 208 kabupaten/kota dinyatakan aman. Potensi kerawanan dalam tahapan logistik juga diukur berdasar bobot kondisi alam dengan jarak tempuh daerah. Sebanyak 155 kabupaten/kota sangat rawan, 304 kabupaten/kota dinyatakan rawan, dan 97 persen aman. Sedangkan dalam peta kerawanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, didasarkan pada proporsi jumlah fiktif potensial terhadap harga kursi murni di sebuah daerah pemilihan. Tingkat kewajaran pemilih yang dikatakan tidak fiktif jika perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah DPT berkisar 73 persen untuk perkotaan dan 68 persen untuk pedesaan. Sedangkan harga kursi murni adalah jumlah kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan dengan bilangan pembagi murni. Maka, Bawaslu mendapatkan angka sebanyak 92 kabupaten/kota karegori sangat rawan, 30 persen kabupaten/kota rawan, dan 388 kabupaten/kota dinyatakan aman. “Kajian ini sangat makro dan awal, kita akan merevisi setiap kondisi” kata Daniel. Kata Daniel, pencegahan kalau tidak disampaikan sejak awal, orang akan terkaget-kaget jika terjadi. Bawaslu nantinya juga akan mengeluarkan indeks kerawanan Pemilu. “Syukur nanti tidak terjadi, kalau terjadi kami sudah menyampaikan,” kata Daniel. Banyak pertanyaan dari media massa terkait metodologi namun tak terjawab hingga akhir acara. Daniel mengatakan dirinya tak akan menjawab hal-hal teknis dan menyarankan agar pertanyaan teknis itu disampaikan ke bagian kesekjenan Bawaslu. (AmirSodikin.com)

    Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in...

    Masih pada joomla 1.5 yang dipasang di server dengan upgrade server ke php terkini, halamannya menjadi error spt ini:

    Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.....

    Error itu bisa dihilangkan dengan membuat file php.ini di bawah folder public_html
    Kemudian masukkan kode di bawah ini:

    set error_reporting to E_ALL & ~E_NOTICE
    display_errors = Off


     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved