Banner Leaderboard
Headlines News :

    Kisah Tiga Hakim Pencoreng Muka

    Kritik kepada Mahkamah Agung akhir-akhir ini begitu deras. Sebuah lembaga yang begitu agung dan harusnya suci itu hampir saja terseok dan jatuh karena banjir kecaman akibat integritas aparaturnya terkuak bernoda.

    Transparansi menyelamatkan MA dari ketidakpercayaan masyarakat. MA mengusulkan Mahkamah Kehormatan mengadili hakim agung dan memberhentikan hakim agung dengan tidak hormat.

    ”MA sering dicaci-maki, tapi saya diam saja,” kata Ketua MA Hatta Ali dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Kamis (27/12).

    Kasus yang menampar MA adalah perubahan amar putusan terpidana narkotika Hanky Gunawan dari 15 tahun jadi 12 tahun. Kasus ini melibatkan Hakim Agung Achmad Yamanie.

    Yamanie telah diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak berhak atas pensiun meskipun telah jadi pegawai 42 tahun. ”Itu konsekuensi,” kata Hatta yang menyebut kasus ini jadi refleksi paling berharga agar MA berbenah.

    Kasus Yamanie dilihat sebagai momentum MA untuk membersihkan diri.

    Kasus narkoba hakim Puji juga dianggap tamparan keras bagi MA. Di saat kampanye untuk menjaga integritas hakim digalakkan, tiba-tiba hakim di Pengadilan Negeri Bekasi ini ditangkap polisi terkait narkoba.

    ”Sesuai ketentuan, sejak ditangkap, yang bersangkutan diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan tetap,” kata Hatta.

    Jika terbukti bersalah, Puji akan diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut Hatta, tamparan seperti ini tak boleh ditutup-tutupi. Tidak zamannya lagi semangat korps dijaga untuk hal-hal negatif.

    Hakim Chaidir

    Di saat jalan MA merebut kembali supremasi kewibawaan di trek benar, publik kembali dibuat bertanya-tanya soal promosi hakim Chaidir menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh dari hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Para wartawan mempertanyakan komitmen MA untuk benar-benar membersihkan diri.

    ”Mengapa hakim Chaidir justru dipromosikan sebagai wakil ketua pengadilan tinggi di Aceh? Padahal, yang bersangkutan pernah menelepon Ayin (Artalyta Suryani) saat itu,” tanya seorang wartawan.

    Menurut Hatta, Ayin diajukan ke pengadilan tipikor tidak terkait Chaidir, tetapi percakapan antara Ayin dan Chaidir itu ”kebetulan” terekam KPK dan terlontar di persidangan. ”Jadi bukan ada permainan antara Ayin dan Chaidir,” ujarnya.

    Menurut Hatta, Chaidir terbukti melanggar kode etik dan telah diberi sanksi pencopotan jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Chaidir kemudian dimutasi ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan karena dianggap berkelakuan baik, kemudian dia dipromosikan sebagai hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Hatta memaklumi kekhilafan Chaidir sebagai manusia. ”Tidak mungkin orang dihukum terus,” ujarnya. Hatta berharap, dengan promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Chaidir bisa menjaga integritas dan lembaganya. (Amir Sodikin)

    PENGADILAN KORUPSI: Menangis di Kamis Meringis

    Kamis adalah hari supersibuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di Jalan HR Rasuna Said. Jika di Komisi Pemberantasan Korupsi ada istilah Jumat Keramat, di pengadilan tipikor wartawan juga punya hari khusus yang ”sakral” dalam beberapa bulan terakhir yang dinamai Kamis Meringis.

    Ini hanya istilah untuk menggambarkan betapa sibuknya gedung pengadilan tipikor pada hari Kamis. Pantaslah dikatakan, pada hari itu semua wartawan meringis lantaran sibuk meliput kegiatan persidangan sejak pagi hingga hampir tengah malam.

    ”Rekor saya di hari Kamis beberapa pekan lalu. Saya bisa kirim hingga 30 berita dalam satu hari dari pengadilan tipikor,” kata seorang wartawan online. Berbagai macam bentuk media massa tumplek blek pada hari Kamis.

    Penampilan mencolok terlihat di antara wartawan televisi yang harus membawa ”alat berat”, terutama wartawan televisi yang harus siaran langsung. ”Kami harus membawa paling sedikit 15 orang, termasuk teknisi untuk siaran langsung,” kata seorang wartawan televisi.

    Kamis terkadang juga diberi istilah Kamis Menangis karena banyaknya tangis yang pecah dari para terdakwa. Macam-macam tangis yang ada di pengadilan tipikor mulai dari tangisan tulus hingga tangisan pura-pura minta belas kasihan. Ada juga tangis sesenggukan yang spontan keluar atau dimaksudkan untuk minta belas kasihan.

    Entah sengaja atau tidak, semua terdakwa kasus korupsi kelas kakap yang menyedot perhatian publik disidangkan pada Kamis. Padahal, hari-hari lainnya seperti Senin dan Selasa, apalagi Jumat, bisa dibilang lega. Media massa kesulitan memformulasikan berita karena tak ada perkara yang layak ditayangkan.

    Mereka yang disidangkan pada Kamis di antaranya pengusaha Siti Hartati Murdaya, Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu, anggota DPR Angelina Sondakh, Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara Neneng Sri Wahyuni, warga negara Malaysia yang terkait kasus pelarian Neneng yaitu M Hasan dan R Azmi, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan dan lima terdakwa kasus PT Chevron.

    Pada sidang Kamis (20/12) lalu, terdakwa yang dihadirkan ada 22 orang. Beberapa terdakwa harus ditunda sidangnya karena terlalu padatnya sidang. Tuntutan untuk Hotasi Nababan harus ditunda karena kesibukan persidangan. Padahal, Hotasi datang sejak pagi hari.

    Pasar tumpah

    Pada Kamis, gedung pengadilan tipikor seperti pasar tumpah yang disesaki pengunjung. Di tengah kapasitas ruangan yang tak memadai, fasilitas yang disediakan pun sangat memprihatinkan. Terutama saat renovasi berlangsung dan tak mengenal prioritas dalam memperhatikan fasilitas dasar gedung publik. Berbulan-bulan renovasi gedung dilakukan, fungsi toilet tak pernah diperhatikan untuk disegerakan diselesaikan. Padahal, jika mau, hanya dalam sehari pun mereka bisa menyulap toilet jorok jadi toilet yang layak. Hanya untuk memastikan fungsi toilet darurat bekerja minimal saja, para pekerja sama sekali tak melakukannya.

    Berbulan-bulan tak ada teguran juga bagi pekerja untuk mengingatkan soal fungsi dasar itu. Padahal, lembaga Ombudsman yang biasa dilapori untuk masalah layanan publik ada di satu gedung dengan gedung pengadilan tipikor.

    Dampaknya bisa dibayangkan, salah satu bencana terbesar jika berada di gedung pengadilan tipikor adalah jika seorang perempuan ingin buang air kecil, apalagi buang air besar. ”Bisa sih buang air besar di lantai 1 atau lobi, tetapi harus ada yang jagain pintu karena pintunya tidak bisa ditutup,” kata seorang pengunjung.

    Beberapa pengunjung yang sudah hafal fasilitas gedung harus lari terbirit-birit ke kantor lain untuk ke toilet. Kondisi darurat seperti itu seolah dianggap biasa dan mungkin sudah dianggap sebagai bagian dari budaya Indonesia.

    Layar televisi di lobi yang digunakan untuk menampilkan siaran lokal persidangan yang biasa disediakan untuk wartawan pun mati di saat sedang ramai kegiatan persidangan. ”Tetapi, para wartawan tetap setia bergerombol mengelilingi televisi yang mati itu karena lumayan masih ada suaranya,” kata seorang wartawan.

    Di gedung pengadilan tipikor, sepertinya fasilitas standar terkait hal-hal nonpersidangan hampir nihil, apalagi saat renovasi seperti akhir-akhir ini. Seperti tak ada orang yang mengelola kantor itu. Tak ada orang yang bisa dilapori tentang berbagai hal terkait layanan umum di sebuah kantor.

    Ketidakpastian

    Contoh sederhana, hingga kini tak ada jadwal sidang yang bisa dilihat pengunjung sehingga semua pengunjung termasuk para terdakwa dan penasihat hukumnya, juga wartawan, harus bertanya untuk memastikan ruangan dan jam sidang. Ketidakpastian dalam pengelolaan layanan adalah tema besar Pengadilan Tipikor Jakarta hingga akhir 2012 ini.

    Jumlah ruangan sidang yang hanya dua, jumlah hakim terbatas, tetapi ada lonjakan jumlah terdakwa kasus korupsi, membuat Pengadilan Tipikor Jakarta porak-poranda dalam arti yang sebenar-benarnya. Jika mau, dan tampaknya sudah terjadi, sangat mudah bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk melakukan lobi di tipikor karena belum jadinya ruangan khusus bagi terdakwa, saksi, dan jaksa.

    Kepada wartawan, juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta yang juga ketua majelis hakim di sejumlah persidangan, Sujatmiko, mengatakan, minimnya jumlah personel hakim dan panitera pengganti juga jadi masalah, apalagi jika nanti empat ruangan sidang siap digunakan.

    Hakim karier hanya tujuh orang, hakim ad hoc juga hanya tujuh orang. Diperlukan tambahan 5 hakim karier, 5 hakim ad hoc, dan 5 panitera untuk menjalankan persidangan dengan nyaman. (Amir Sodikin)

    PERSIDANGAN: Angie, Media, dan Siaran Langsung

    Tiba-tiba sejumlah wartawan berhambur. Kru kamera media hiburan sudah terlebih dahulu bergerombol. ”Angie datang,” teriak wartawan mengabarkan kedatangan terdakwa Angelina Sondakh yang dijadwalkan mendengarkan tuntutan jaksa, Kamis (20/12).

    Dalam sekejap, langkah Angie terblokade puluhan wartawan. Sambil menunggu lift, wartawan bertanya kesiapan Angie menghadapi tuntutan. Setiap Angie sidang, tidak ada langkahnya di Gedung Tipikor Jakarta bebas dari hambatan wartawan, terutama media hiburan elektronik.

    Setiap media, terutama televisi, juga berlomba-lomba menyiarkan langsung persidangan Angie. Ketika kompetisi terjadi, terdakwa, penasihat hukum, dan hakim terganggu.

    Ketua Majelis Hakim Sujatmiko pernah dua kali menegur kru televisi yang sedang siaran langsung sidang Angie. Pertama, karena suara berisik presenter. Kedua, karena membelakangi majelis hakim.

    Nada bicara Sujatmiko pelan, tetapi menohok karena diikuti skors sidang menunggu kru televisi siaran langsung.

    Setengah tahun terakhir, Angie adalah terdakwa terfavorit. Sejak datang hingga meninggalkan pengadilan, laporan melalui televisi atau situs berita tak henti disampaikan.

    Tidak hanya hakim, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga nggerundel tentang siaran langsung. Setelah Sujatmiko menskors sidang, penasihat hukum Angie, Tengku Nasrullah, menyampaikan protesnya.

    Konsep jurnalisme live streaming membuat wartawan televisi dan online tak bisa menunggu mengirim berita setelah sidang. Informasi sepotong-potong mengusik perhatian penasihat hukum Angie.

    ”Saya tak minta majelis melarang (siaran langsung), tetapi saya minta pemberitaannya utuh dari awal sampai akhir. Kalau tidak, akan timbul persepsi publik yang berbeda-beda,” kata Nasrullah.

    Sujatmiko mengerti keberatan ini. ”Baru di Indonesia saja ada sidang siaran langsung. Kadang risih juga bagi majelis dan perlu kita kaji, tetapi saya tidak punya kewenangan,” ujarnya.

    Aturan tak tegak

    Sujatmiko mengemukakan, secara aturan, antarsaksi tidak boleh berkomunikasi. Namun, di era teknologi informasi, aturan itu sulit ditegakkan. Dengan menyimak siaran langsung di televisi atau di berita online, sesama saksi bisa tahu keterangan masing-masing.

    Dalam tata tertib sidang, anak-anak juga diminta tidak datang. ”Tetapi, dengan siaran langsung mereka bisa menonton,” ujar Sujatmiko.

    Sujatmiko memahami keberatan penasihat hukum. Namun, ia mengaku tak punya kewenangan mengatur media. Klausul yang dipegang adalah sidang dibuka untuk umum dan ia merasa tak berhak meminta media tidak memberitakan sidang saat sedang berlangsung. Prosedur pemberitaan di tengah sidang juga tak masuk ranah hukum persidangan.

    ”Manakala memengaruhi jalannya proses persidangan, saya punya kewenangan. Namun, manakala itu masuk ranahnya pemberitaan, ada mekanismenya ke Dewan Pers,” katanya.

    Banyak hal tak terduga terkait siaran langsung. Sidang belum selesai, sudah ada berita tanggapan pihak yang disebut.

    Menurut Sujatmiko, hal yang juga jadi masalah saat ini adalah publik yang ternyata menerima pemberitaan sidang dan senang karena adanya keterbukaan.

    Jika menegur yang mengganggu sidang, hal itu bisa dilakukan hakim. ”Tetapi, saya tidak bisa melarang atau mengatur pemberitaannya,” ujar Sujatmiko. (AMIR SODIKIN)

    KASUS KORUPSI: Repotnya Sosialita jika Jadi Terdakwa

    Dulu penjara identik dengan ”penebusan dosa” di dunia. Makan tak enak dan tidur tak nyenyak dianggap wajar di masa lalu. Mereka yang protes paling bikin lagu setelah bebas. Contohnya lagu ”Hidup di Bui”. Sekarang?

    Mari kita cermati sidang dan kehidupan para terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Contohnya adalah Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantations Siti Hartati Murdaya dan anggota DPR, Angelina Sondakh. Keduanya mantan pejabat Partai Demokrat yang karena kasusnya lalu mundur dan dimundurkan.

    Sidang Hartati terkait kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna usaha lahan perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Di persidangan yang selalu ramai ini, Hartati selalu percaya diri menghadapi siapa pun. Hartati menggunakan logika sebagai yang harus menghidupi banyak orang, yaitu para karyawannya.

    Permohonannya mencabut pemblokiran rekening yang tak terkait kasus korupsi dikabulkan hakim setelah mendengar penjelasan logis Hartati. Ia juga memprotes pelayanan rumah tahanan, yang menurut dia, tak layak untuk dirinya. ”Akhir-akhir ini kulkas dan microwave dicabut. Ini di tahanan seperti berduka cita saja,” kata Hartati.

    Ia melanjutkan, ”Saya vegetarian. Kalau dipaksa makan katering rutan, misalnya diberi kue basah dengan gula, itu racun bagi saya. Ini menyangkut nyawa soal makanan. Saya perlu jaga gizi juga untuk sidang-sidang ini,” tuturnya.

    Majelis hakim yang diketuai Gusrizal menerima logika itu. Kesehatan memang hal utama dalam persidangan. Karena itu, setiap memulai sidang majelis hakim selalu bertanya apakah terdakwa sehat.

    Untuk makanan, Gusrizal minta agar Hartati berkoordinasi dengan rumah tahanan. Penasihat hukum pun diberi tugas berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menu sehat yang cocok dengan terdakwa. ”Tolong agar menu dikonsultasikan. Kalau terdakwa sakit, sidang bisa terganggu. Hak-hak manusia tolong diperhatikan,” kata Gusrizal kepada jaksa.

    Turunkan tensi

    Berbeda dengan Hartati, Angie selalu menjaga sopan santun serta sesekali menangis ketika berargumen dalam sidang.

    ”Saya perlu ingatkan Saudara bahwa hanya Saudara dan Tuhan yang bisa menolong Saudara. Kami hanya mempertimbangkan,” ujar hakim Hendra Yospin Alwi di Pengadilan Tipikor saat meminta Angie jujur terkait penggunaan BlackBerryyang selalu diingkari.

    Setelah itu, Hendra menimpali lagi. ”Saya ingat iklan Saudara. Katanya, ’Korupsi No’. Sekarang, korupsi no atau yes?” kata Hendra merujuk iklan kampanye Partai Demokrat.

    Hanya kalimat itu yang paling keras disampaikan kepada Angie selama persidangan. Tak ada pertanyaan bernada tinggi lain. Angie menjadi terdakwa dalam kasus mafia anggaran dan menggiring anggaran di Kemdiknas dan Kemenpora.

    Lulusan S-2 Manajemen Komunikasi Politik UI ini selalu bisa menurunkan tensi persidangan. Begitu tensi hakim naik karena pertanyaan tak bisa dijawab, Putri Indonesia 2001 ini selalu mendapat kata yang tepat. ”Yang Mulia, boleh saya jelaskan,” ucapnya. Suasana sidang pun kembali adem. Sidang Angie dipimpin Ketua Majelis Hakim Sujatmiko yang dikenal sabar bertanya dan menghargai hak-hak terdakwa.

    ”Ah, pembelaan 4B yang sukses,” celetuk wartawan di belakang. Kata 4B ini merujuk pada slogan yang biasa digunakan Angie, yaitu brain, beauty, behavior, dan blessed. Ini sebenarnya adaptasi slogan kontes kecantikan yang diadopsi Angie dan masih terpampang di situs pribadinya.

    Di persidangan, Angie tak banyak berulah. Ia selalu tampil sopan. Namun, saat menanggapi keterangan saksi ia sering emosional bahkan ngambek.

    ”Sudah, sudah. Saya tak mau tanya lagi. Banyak bohongnya,” kata Angie menanggapi kesaksian M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. ”Nazaruddin adalah orang paling jahat yang pernah saya temui di muka bumi,” ujar Angie sambil menangis.

    Ketika Direktur Pemasaran PT Anugerah Nusantara Mindo Rosalina bersaksi, Angie menangis tanpa kontrol.

    Tangisnya mudah pecah jika ingat anak-anaknya. Ketika dijadwalkan untuk pemeriksaan saksi dalam persidangan pada Kamis (13/12), Angie menolaknya. Angie sedang tidak fokus karena memikirkan anaknya yang sedang terbaring di sebuah rumah sakit di Jakarta.

    ”Anak saya sakit. Kalaupun boleh, hanya setengah jam, saya minta izin melihat anak saya di rumah sakit di Jalan Brawijaya. Minggu lalu tiga hari dirawat. Pekan ini, dua hari terkena bakteri,” kata Angie menangis.

    Hakim Ketua Sujatmiko awalnya memperbolehkan. Namun, jaksa keberatan dengan alasan kekurangan jumlah pengawal tahanan. Hakim berunding. ”Tidak mungkin mengawal Saudara. Penuntut umum bersedia Saudara menengok anak sebentar, tapi pagi sebelum sidang. Sidang saya jadwalkan pukul 13.30,” kata Sujatmiko.

    Angie juga pernah menangis saat minta tahanan rumah agar bisa mengasuh anak-anaknya. Meski dilampiri surat dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, permintaannya ditolak.

    Sidang Angie juga paling banyak diburu media terutama media hiburan. Karena itu, seusai sidang, banyak pertanyaan ajaib, seperti bagaimana merawat kecantikan di tahanan, isu kehamilan, dan remeh temeh lain yang digemari penonton.

    (Amir Sodikin)

    BAKAL CALON PRESIDEN: Siapa Unggul di Media Sosial?

    Mahfud MD di media sosial hingga Jumat (21/12) malam terus naik meninggalkan Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla. Saat yang sama, Aburizal Bakrie terjun bebas ke level paling rendah disusul Anas Urbaningrum.

    Peringkat itu dihimpun dari percakapan di media sosial seperti di Twitter, Facebook, Youtube, blog, pemberitaan media online, dan forum online. Data dihimpun Politicawave untuk memetakan posisi percakapan tokoh yang dikandidatkan sebagai presiden di berbagai situs media sosial.

    Direktur Politicawave Yose Rizal mengatakan, selain percakapan, sentimen dari setiap percakapan juga dipetakan menjadi sentimen positif, negatif, dan netral. Pergerakan tokoh juga dipetakan apakah sentimennya negatif atau positif.

    Mahfud MD memiliki sentimen positif paling besar dengan indeks 20,81 dari 854 percakapan pengguna unik (unique user). Di urutan kedua, Prabowo mengumpulkan indeks sentimen positif sebesar 15,08 dari 1.117 percakapan pengguna. Di urutan ketiga, Jusuf Kalla dipercakapkan 797 pengguna unik dengan indeks sentimen positif 8,35.

    Setelah Jusuf Kalla, banyak bertebaran nama lain, tetapi terlalu jauh jika dibandingkan tiga nama teratas. Mereka umumnya memiliki indeks sentimen mendekati nol atau bahkan negatif.

    Mereka yang masih mendapat sentimen positif di antaranya Hatta Rajasa (indeks sentimen 1, pengguna unik 294), Chairul Tanjung (indeks sentimen 0,13, pengguna 291), Sri Mulyani (indeks sentimen 0,79, pengguna 59), Anies Baswedan (indeks sentimen 0,39, pengguna 19).

    Dari jumlah pembicaraan oleh pengguna unik, Prabowo dibicarakan paling banyak, tetapi Mahfud unggul atas Prabowo. ”Mahfud sedang banyak diberitakan, citra positifnya diperkuat publik di media sosial,” kata Yose.

    Tim Prabowo

    Menurut Yose, posisi Prabowo yang bagus didukung pemanfaatan media sosial oleh tim Prabowo dan Partai Gerindra. ”Tim media sosial Prabowo memang sudah jalan. Fansnya di Facebook sudah di atas sejuta dan follower di Twitter mencapai 400.000 lebih,” kata Yose.

    Sinyalemen bahwa tim media sosial Prabowo bekerja bisa dilihat dari tren penyadaran (trend of awareness). Prabowo memiliki tren penyadaran paling mencolok meninggalkan nama lain, terutama pada 18 Desember 2012, dengan total percakapan mencapai 882 kali.

    Dengan menggunakan analisis media sosial milik topsy.com, terlihat pada 18 Desember 2012 percakapan soal Prabowo melonjak dibanding Mahfud dan Jusuf Kalla. Namun, posisi Prabowo tetap di bawah Mahfud karena percakapan yang mencapai 4.272 kali itu sentimennya negatif. Yang memicu adalah berita media massa yang diperkuat di media sosial, salah satunya berjudul ”Tudingan Pelanggaran HAM 1998, Prabowo: Serahkan Kepada Rakyat”.

    Total percakapan yang bisa mendekati Prabowo dalam konteks tren penyadaran adalah Aburizal. Namun, kekuatan media sosial yang membicarakan Aburizal sentimennya negatif.

    ”Aburizal paling terpuruk walau banyak dibicarakan. Itu karena sentimen negatif yang terjadi di media sosial,” kata Yose.

    Indeks sentimen yang diperoleh Aburizal adalah -24,26 yang merupakan sentimen negatif yang dibicarakan oleh 962 pengguna unik. Setelah Aburizal, mendekati positif atau mendekati grafik lebih baik ada nama Anas Urbaningrum dengan indeks sentimen -10,31 dari 71 percakapan pengguna unik. Kemudian Dahlan Iskan (indeks sentimen -6,1, pengguna 103).

    Persepsi di media sosial bisa berubah cepat mengikuti dinamika percakapan dengan beragam pemicu tak terduga di media sosial.

    Kemarin Mahfud memimpin, hari ini Mahfud bisa tergusur oleh kandidat lain. Media sosial bisa jadi salah satu alat ukur suhu masyarakat. Panas? Hangat? Atau, dingin?

    (AMIR SODIKIN)

    CATATAN 2012: ”Arthasastra”, Fahd, dan Mafia Anggaran

    ”Sama seperti seekor ikan di dalam air, sulit diketahui apakah ikan tersebut minum air atau tidak. Seperti itulah… sulit memastikan apakah pegawai pemerintah mengambil uang (korupsi) atau tidak.” (Kautilya dalam risalah ”Arthasastra”, abad ke-4 sebelum Masehi).

    Oleh AMIR SODIKIN

    Akut, kronis, bahkan endemis dan merajalela di mana-mana, itulah korupsi di Indonesia. Korupsi memang bukanlah hal baru di dunia ini. Sebuah literatur berjudul Arthasastra yang ditulis filsuf India, Kautilya, pada abad ke-4 SM, sudah menyebutkan betapa sulitnya berurusan dengan korupsi.

    Kautilya menggunakan analogi seperti halnya sulit mendeteksi apakah ikan yang berenang di air itu minum air atau tidak. ”Bahkan kita masih memungkinkan menandai gerakan burung-burung yang terbang tinggi di udara, tetapi mustahil memastikan gerakan bawah tanah klandestin pegawai pemerintahan (yang korupsi),” katanya.

    Apa yang digambarkan Kautilya masih relevan dengan Indonesia. Di persidangan kasus korupsi, hingga usai vonis bersalah dijatuhkan pun, korupsi sulit dibongkar dan dibuktikan secara terang. Selalu saja ada cara koruptor untuk berkelit dari bukti-bukti kuat yang diajukan jaksa penuntut umum.

    Wa Ode Nurhayati yang terjerat korupsi pengurusan dana penyesuaian infrastruktur daerah dan pencucian uang, misalnya, tetap bersikukuh tak bersalah. Selalu berbicara dengan tata bahasa yang sopan di persidangan, sesekali pecah tangis yang mengesankan sebagai sosok yang dikorbankan koleganya, membuat fakta korupsi dan pancucian uang yang didakwakan ke Wa Ode tak mudah diraba. Dalam konteks itu, hanya dengan keyakinan hakim semua orang berharap keputusan adil.

    Maka, ketika Wa Ode divonis enam tahun penjara, gerundelan pengunjung sidang terus tersisa karena bukti-bukti di persidangan tak begitu terang. Malah, masih tersisa opini bahwa Wa Ode dulu adalah whistleblower yang akan mengungkap mafia anggaran di DPR ketika muncul di acara ”Mata Najwa” Metro TV.

    Untung saja, sidang dengan terdakwa Fahd el Fouz, penyuap Wa Ode, yang digelar kemudian, memberi perspektif baru. Saksi-saksi dari pegawai bank dan juga dari keterangan Fahd meyakinkan bahwa Wa Ode mengetahui maksud pemberian uang total Rp 5,5 miliar dan bahkan hadir ketika pertama kali transfer uang di Bank Mandiri cabang DPR.

    Fakta yang tak diakui Wa Ode sebelumnya itu sontak memberikan energi baru bagi majelis hakim bahwa apa yang telah mereka putuskan adalah benar. ”Kebohongan Wa Ode terbongkar semua di persidangan, rekayasa keterangan itu luar biasa. Wa Ode sebelumnya bilang tak tahu uang itu dari mana,” kata anggota majelis hakim, Pangeran Napitupulu, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/10).

    Menguras emosi

    Mengadili koruptor kerah putih memang selalu menguras emosi karena hakim selalu ”dipermainkan” para terdakwa. Apalagi, pembelaan Wa Ode begitu memukau dengan ungkapan, ”Saya seperti martir sendirian,” kata Wa Ode.

    Pada kasus terdakwa Miranda S Goeltom terkait suap pemenangan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, emosi hakim juga dipermainkan oleh kompaknya ikatan para pihak yang diduga terlibat. Membuktikan keterlibatan Miranda ibarat memastikan apakah seekor ikan di dalam air yang kita lihat itu sedang minum air atau tidak. Hanya dengan keyakinan, hakim memvonis Miranda dengan pidana penjara tiga tahun.

    Sifat penyakit korupsi yang bergerak secara klandestin (bersifat tersembunyi) tetap melekat pada kasus Miranda. Kasus ini belum terang-benderang karena jejak hilang ketika sampai di Miranda dan Nunun Nurbaeti. Nunun terbukti memberikan suap berupa cek perjalanan ke anggota DPR 1999-2004 untuk kasus yang sama dan telah divonis lebih dulu dengan pidana penjara dua tahun enam bulan.

    Korupsi yang melibatkan anggota DPR selalu tersusun rapi, bahkan terkonsolidasi hingga seseorang menjadi terpidana sekalipun, seperti pada kasus Miranda atau kasus Wa Ode. Namun ternyata, solidnya jejaring para koruptor itu robek dengan kehadiran mantan anggota DPR yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Tak ada pembelaan yang begitu membabibuta di tahun 2012, selain pembelaan Nazaruddin. Ia berhasil menyeret sejumlah elite partainya seperti Angelina Sondakh, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng yang belum lama ini mengundurkan diri. Korupsi korporasi yang dijalankan Nazaruddin dan koleganya di DPR menggabungkan kerja sama klandestin antara anggota DPR yang diorganisasi partai dan busuknya korporasi. Penggiringan anggaran, begitu istilah untuk menggambarkan korupsi dengan cara berburu proyek sejak anggaran masih dibahas di DPR.

    Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki pun mengatakan, kasus Nazaruddin dan sidang-sidang turunannya menunjukkan pola dan skema korupsi di Indonesia telah berubah. Di zaman Orde Baru, hulu korupsi di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan sekitar eksekutif, kini hulu korupsi berada di DPR, terutama di Badan Anggaran. ”Di Banggar terjadi relasi antara pengusaha dan politisi busuk untuk memanipulasi anggaran,” kata Teten.

    Komisi Pemberantasan Korupsi tengah berupaya mengungkap pola korupsi Nazaruddin dan turunannya, termasuk kasus penggiringan anggaran dengan terdakwa Angelina Sondakh. Ini kasus strategis yang layak didukung penuntasannya. Namun, ketika Nazaruddin hanya divonis empat tahun 10 bulan, apresiasi publik mengendor. Vonis itu dianggap tak visioner mengingat perkara hulu korupsi tak mendapat perhatian khusus.

    Teten mengatakan, persoalan rendahnya vonis dan vonis yang tak memiskinkan koruptor ini bisa menjadi celah bagi konsolidasi koruptor untuk tetap meregenerasi. Maka tak heran jika pengadilan tipikor kini didominasi para koruptor usia muda.

    Teten juga menyoroti sejumlah kasus korupsi yang masuk ke jalur hukum, tetapi akhirnya tetap bisa diakali melalui mafia peradilan yang dibayar. Penangkapan aparat hukum yang meloloskan para koruptor menjadi bukti dugaan ini. Selain penangkapan jaksa-jaksa yang korup, tahun 2012 juga ada penangkapan sejumlah hakim yang seharusnya berada di garda depan penegakan korupsi. Pada 17 Agustus lalu, tim dari KPK dan MA menangkap dua hakim pengadilan tipikor. Mereka adalah Kartini Juliana Magdalena Marpaung yang bertugas di Semarang dan Heru Kisbandono yang bertugas di Pontianak.

    Sungguh semakin menjadi penguat bahwa korupsi benar-benar dalam taraf mengguncang naluri waras bangsa ini. Pesan Kautilya benar tentang sulitnya mendeteksi korupsi, tetapi solusi Kautilya dengan menyarankan peningkatan gaji pegawai pemerintahan untuk menekan korupsi ternyata belum berbuah hasil di Indonesia.

    Untuk menjadi korup, ternyata tak membutuhkan prasyarat ”nakal” dan miskin. Contoh ini nyata pada pegawai pajak Dhana Widyatmika dan rekan-rekannya yang terbukti bersalah korupsi dan melakukan pencucian.

    Sosiolog Imam B Prasodjo mengatakan, kronisnya korupsi merupakan bukti kegagalan sistem yang menjadi fasilitator penjarahan uang rakyat. Korupsi tak cukup hanya dengan kerakusan, tetap butuh sistem yang memungkinkan.

    Akhir tahun 2012 ditutup dengan pengakuan yang begitu jelas dari Fahd tentang mafia anggaran yang ternyata benar adanya di DPR. Fahd divonis pidana penjara 2,5 tahun yang ia terima dengan lapang dada dan dengan penuh tanggung jawab.

    Tahun 2012 tak ada pembelaan yang paling jujur kecuali milik Fahd. Fahd telah menjadi justice collaborator yang membantu tak hanya para hakim, tetapi juga Indonesia, memahami bagaimana mafia anggaran bekerja di DPR. Kita berharap, 2013 akan ada Fahd-Fahd lain.

    KASUS HAMBALANG: Nazaruddin, Angie, Menpora, dan ...

    "Soal kasus Hambalang, dulu kan saya dikira bohong, tapi akhirnya terbukti kan Yang Mulia?” kata Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, saat bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet di Palembang, Angelina Sondakh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, akhir November lalu.

    Ada-ada saja, di tengah panasnya sidang yang mempertaruhkan nasib Angie, panggilan Angelina Sondakh, Nazaruddin masih bisa mengobral berbagai ”sengatan”.

    Ketua Majelis Hakim Sujatmiko yang memimpin sidang pun mengomentari pernyataan Nazaruddin. ”Kalau itu kan masih dalam proses, belum bisa dikatakan terbukti,” katanya.

    Sujatmiko kemudian menanyakan kepada Nazaruddin soal kebenaran adanya kebiasaan penggiringan anggaran di DPR, juga soal kasus wisma atlet. ”Soal penggiringan anggaran itu benar. Soal wisma atlet juga benar,” kata Nazaruddin.

    Nazaruddin memang ”ember” dan ceplas-ceplos, tetapi ia konsisten menyebut nama-nama yang terlibat dalam proyek penggiringan anggaran. Nama Anas Urbaningrum selalu disisipkan dalam setiap kesaksiannya, seolah Anas adalah sosok paling bertanggung jawab dalam penggiringan anggaran di DPR, terutama yang dilakukan kader Partai Demokrat.

    Bahkan, kata Nazaruddin, penggiringan anggaran ada yang mengoordinasi dan uang hasil penggiringan anggaran juga ada yang mengelolanya untuk kepentingan partai. ”Dikoordinasi oleh pimpinan fraksi, Mas Anas waktu itu,” katanya.

    Imbalan dari setiap proyek nilainya 3-5 persen. ”Kalau uang yang dikelola untuk pribadi saya enggak tahu, tapi kalau untuk kepentingan fraksi memang benar ada dan itu digunakan untuk maju Mas Anas sebagai Ketua Umum Demokrat,” paparnya.

    Ceplas-ceplos Nazaruddin jelas membuat Angie tertekan. Gaya Nazaruddin yang santai dan cenderung menggoda dengan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu mengundang rasa sewot Angie. Apalagi, Nazaruddin mengungkapkan, Angie terima uang Rp 9 miliar dari proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

    ”Saya mau disumpah sekarang juga, disumpah kalau saya bohong saya mati. Saya tahu yang antar uang itu Paul Nelwan dan dibenarkan Wafid Muharam. Waktu itu Ibu (Angie) jelaskan ada uang Rp 9 miliar dari Menpora (Andi Mallarangeng), langsung Ibu terima dan diserahkan ke Mirwan Amir,” kata Nazaruddin.

    ”Sudahlah Yang Mulia, saya tak mau tanya lagi, banyak bohongnya dia,” kata Angie dengan nada ngambek.

    Namun, Nazaruddin justru makin bersemangat. ”Setiap saya minta uang ke Ibu, saya selalu tanya uang itu dari mana. Ibu ingat enggak, uang…”

    Belum Nazaruddin menyelesaikan kalimatnya, Sujatmiko melerai, ”Sudah… sudah… ke mana-mana.”

    Angie memohon agar Nazaruddin tak memperkeruh situasi. ”Jangan saya dijadikan korban antara hanya untuk membidik Anas. Saya menghormati istri Saudara, tapi Saudara Nazar (Nazaruddin) adalah orang paling jahat yang pernah saya temui,” kata Angie terisak.

    Selama persidangan, Nazaruddin sering ”menggoda” Angie dengan berbagai pertanyaan. ”Setiap anggota fraksi yang urusan anggaran harus lapor ke saya. Tiap anggota dapat Rp 100 miliar, Rp 50 miliar, nanti dikelola fraksi, ingat enggak Bu?” tanya Nazaruddin.

    Hari itu, entah berapa ”sengatan” yang dilontarkan Nazaruddin untuk kolega-koleganya dulu di DPR hingga Angie yang didakwa ikut menggiring anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemenpora. Orang yang paling banyak ”disengat” Nazaruddin adalah Anas, koleganya dulu di DPR yang kini Ketua Umum Partai Demokrat.

    Giliran dicecar penasihat hukum Angie, Tengku Nasrullah, Nazaruddin dengan santai mengelak. Nasrullah menanyakan, apakah betul Nazaruddin meneror pejabat di Universitas Haluoleo, Ali Bain. Ali mengatakan, sekitar dua pekan setelah Mindo Rosalina Manulang, Direktur Pemasaran Grup Permai, ditangkap, ia diteror orang bernama Udin. Udin mengatakan, jika Ali tidak kooperatif maka ia dan keluarganya akan dibunuh.

    ”Apa pernah Saudara pakai nama Udin?” tanya Nasrullah.

    ”Tak pernahlah. Kenal aja enggak, macam mana melakukan teror,” jawab Nazaruddin.

    ”Pernah mengaku bernama Burhan?” tanya Nasrullah lagi.

    ”Tidak pernah, nama saya Muhammad Nazaruddin itu sudah keren,” jawab Nazar lagi.

    Sujatmiko pun bertanya, ”Saudara ada enggak titip proyek universitas?”

    Sejenak berpikir, Nazaruddin menjawab, ”Saya lupa Yang Mulia.”

    ”Saudara kalau untuk diri sendiri lupa, tapi kalau untuk orang lain ingat,” bentak Sujatmiko. ”Saudara saksi ini kalau sebut Anas semangat banget,” ujarnya.

    Sengatan Nazaruddin untuk Hambalang baru saja membuahkan hasil dengan ditetapkannya Menpora sebagai tersangka oleh KPK. Kini, apakah sengatan Nazar untuk Anas bisa mempan atau mental karena hanya isapan jempol? Kita tunggu saja kerja KPK. (Amir Sodikin)

    Proyek PLTS: Kertas Kuning, Kotak Pandora Pembeber Orang-orang Penting?

    Oleh Amir Sodikin

    Pada pemeriksaan barang tahap ketiga, saya tidak datang ke lapangan, Pak. Tapi, saya tanda tangan berita acara yang menyatakan kalau saya sudah memeriksa barang di lapangan,” kata Darmawan Komar, salah satu anggota tim penguji dan pemeriksa barang pada pengadaan dan pemasangan proyek listrik tenaga surya pedesaan atau solar home system (SHS) tahun 2007-2008.

    Hari itu, Rabu (28/11), Darmawan dan 10 saksi lainnya yang rata-rata anggota tim penguji dan pemeriksa barang bersaksi di persidangan perkara korupsi SHS yang melibatkan terdakwa I, Jacob Purwono, mantan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) dan terdakwa II, Kosasih Abbas, mantan Kepala Sub-usaha Energi Terbarukan Direktorat Jenderal LPE.

    Mendengar jawaban lugu dari Darmawan, Ketua Majelis Hakim Sujatmiko mencoba bertanya kritis mengapa tidak ke lapangan kok tetap tanda tangan. ”Ya saya merem (istilah untuk menyatakan tak mau tahu persoalan) saja Pak,” kata Darmawan yang disambut derai tawa para pengunjung sidang.

    Hampir semua saksi mengaku tak ke lapangan saat pemeriksaan tahap ketiga sehingga tak menyadari banyak SHS belum terpasang. Beberapa saksi yang datang ke lapangan mengatakan hanya mengecek secara sampling. Meski hanya sampling, juga banyak yang belum terpasang. Kesalahan saksi yang menjadi pemeriksa proyek itu adalah mau menandatangani berita acara pemeriksaan.

    Sebagai jasa bagi petugas yang tanda tangan di berita acara, perusahaan yang mendapat proyek pemasangan SHS, yang tiap-tiap daerah berbeda perusahaannya, memberi ”uang taksi” atau ”uang saku” Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Para petugas juga mendapat uang tunjangan hari raya dua kali, Rp 5 juta (2007) dan Rp 3 juta (2008). Hakim sempat mengatakan, kalau disuruh mengembalikan uang, apakah para saksi yang rata-rata sudah pensiun atau hampir pensiun dari PNS itu sanggup?

    ”Uangnya sudah habis dipakai. Tapi, kalau diminta dikembalikan, boleh saja, dengan catatan dicicil ya Pak. Saya jujur ini, Pak, daripada kena masalah,” kata Darmawan yang membuat ruang sidang gaduh.

    Para anggota tim penguji dan pemeriksa barang yang ke lapangan memang dikondisikan tak bisa memeriksa semua proyek karena hanya diberi waktu terbatas. Semua akomodasi, mulai dari transportasi hingga hotel, ditanggung perusahaan yang akan dicek proyeknya.

    Saksi lain, Izrom Max Donnal, mengatakan memang serba dilematis ketika harus tanda tangan berita acara meski tahu proyek itu belum selesai. Para saksi berpikir, mungkin proyek itu akan dicek tahun berikutnya, tetapi ternyata prasangka baik itu justru menyuburkan praktik kongkalikong proyek SHS hingga diperkarakan ke pengadilan.

    Bahkan, kata Izrom, di Kalimantan Tengah, sampai berakhirnya kontrak, listrik SHS belum terpasang juga. Menurut penyedia jasa, barang masih dikirim. Namun, proyek sudah selesai, kenyataannya barang belum datang. ”Memang dilematis, proyek tahun anggaran sudah mau selesai, sedangkan penyerapan anggaran belum maksimal,” katanya.

    Kasus SHS ini semakin menguatkan dugaan kongkalikong proyek-proyek di kementerian yang melibatkan peran atau intervensi para pejabat atau penyelenggara negara di luar kementerian. Kosasih, sebagai terdakwa II, mengaku memiliki kartu truf yang akan ia beberkan nanti pada saat pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa.

    Beberapa kali Kosasih ngebet ingin mengungkap siapa yang sebenarnya di balik amburadulnya proyek SHS, tetapi majelis hakim selalu mencegahnya. ”Saudara hanya dimintai tanggapannya atas kesaksian para saksi ini. Bukan menjelaskan, nanti akan ada waktunya tersendiri untuk menjelaskan sepuas-puasnya,” kata Sujatmiko.

    Di persidangan Rabu lalu, Kosasih mulai ”menggoreng” suasana persidangan dengan menjanjikan akan membuka catatan penting berupa kertas kuning. Catatan itu dibuat terdakwa I, Jacob Purwono, yang diduga berisi daftar orang-orang penting dengan perusahaan-perusahaan titipan. ”Beliau (Kosasih) bilang ini kertas penting, ini kartu truf beliau. Katanya, kalau beliau terkait, beliau akan bawa nama-nama yang ada dalam catatan itu,” kata Izrom.

    Kosasih mengaku tak takut lagi jika harus berhadapan dengan ancaman teror. Apakah kertas kuning nanti bakal menjadi pembuka kotak pandora korupsi SHS? ”Tunggu saja nantilah,” kata Kosasih.
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved