Banner Leaderboard
Headlines News :

    WN Malaysia Bantu Pelarian Karena Neneng Cantik

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Selasa (29/1), kembali

    menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa dua orang warga negara

    Malaysia yang membantu pelarian Neneng Sri Wahyuni di Malaysia.

    Seorang terdakwa mengaku mau membantu Neneng karena Neneng cantik.



    Sidang kemarin yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pangeran Napitupulu

    mengagendakan pemeriksaan terdakwa Mohammad Hasan dan R Azmi. Keduanya

    dianggap terlibat dalam melindungi Neneng, terdakwa kasus korupsi

    pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di

    Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



    Para terdakwa banyak menjawab tidak tahu atau lupa sehingga

    menyulitkan majelis hakim untuk mengungkap fakta sesungguhnya. Hasan

    mengakui, ia kenal dengan Nadia, nama samaran Neneng, ketika sudah

    berada di Batam. Saat itu, Neneng sudah memakai cadar.



    Baik Hasan maupun Azmi, membantah telah mengetahui bahwa Neneng adalah

    buronan di Indonesia. Mereka berdua bertemu Halimah, pembantu Neneng,

    ketika berada di satu feri penyeberangan dar Johor Baru ke Batam.



    "Bagaimana ceritanya kok kenal Halimah di feri?" tanya Napitupulu.

    Hasan menjawab, Halimah saat itu membawa banyak koper dan akan mencari

    hotel di Batam namun tak tahu tata cara memesan hotel.



    "Dia enggak tahu caranya checkin di hotel. Harus kemana dia tak tahu

    apa-apa," kata Hasan. Hasan lah yang memesankan kamar dan membayar

    deposit pembayarannya, Baru setelah di hotel di Batam, para terdakwa

    berjumpa perempuan yang mengaku bernama Nadia.



    Hakim kemudian mencecar Azmi, seorang pengusaha, kontraktor dan

    konsultan. "Saudara terdakwa saya peringatkan agar jujur. Halimah itu

    seorang pembantu rumah tangga, sementara Anda ini bos-bos, kenapa mau

    bantu pembantu rumah tangga?" tanya Napitupulu.



    "Karena dia wanita dan bawa barang banyak jadi saya bantu," jawab

    Azmi. "Gara-gara apa kok dibantu?" sergah Napitupulu. "Karena

    kemanusiaan saja," Azmi menjawab.





    Sempat majelis hakim menunjukkan foto Azmi di rumah tahanan di

    Cipinang. Azmi dikabarkan sempat menemui M Nazaruddin di penjara.

    Namun, Azmi membantah keterangan tersebut.





    "Hanya kejujuran saudara yang bisa menolong saudara, jadi agar saudara

    menjawab dengan benar. Sekarang jawab, Apa alasannya baru kenal Nadia

    dan Halimah kok langsung memberikan bantuan maksimal?" tanya

    Napitupulu.



    "Saya tak tahu masalah apa yang dihadapi Nadia saat itu. Sepertinya

    itu bukan bantuan maksimal. Itu hanya kebetulan saja. Saya lihat

    Nadia cantik dan saya tak tahu apakah dia sudah menikah atau belum,"

    jawab Azmi.



    "Bagaimana Saudara tahu kalau Nada cantik, kan paka cadar?" tanya

    Napitupulu. "Saya bisa lihat setengah dari mukanya," aku Azmi.



    Jawaban para terdakwa yang menurut Napitupulu tidak jujur tersebut

    selalu diulang-ulang walau dengan pertanyaan yang berbeda.



    Hakim I Made Hendra kemudian memerintahkan Azmi untuk mendekat ke arah

    majelis hakim. Di situ, Hendra menunjukkan sebuah foto. Foto Azmi

    dengan seseorang, yang mungkin foto M Nazaruddin, yang diambil di

    rumah tahanan Cipinang. Sebelumnya, Azm mengaku tidak mengenal

    Nazaruddin.



    "Kok bisa duduk bareng kalo ga kenal? Ini di mana?" tanya hakim

    Hendra. yang dijawab tidak ingat oleh Azmi. Di foto itu juga terlihat

    Azmi mengenkan tanda pengenal, yang menurut Napitupulu merupakan tanda

    pengenal masuk rutan Cipinang.



    "Saudara tetap mengaku tak kenal?" tanya Hendra. "Tak kenal," jawab

    Azmi. Azmi juga membantah pernah dibawa oleh sopir M Nazaruddin

    bernama Aan ke rutan cipinang.



    Kemarin juga digelar sidang dengan pemeriksaan terdakwa Neneng. Sama

    dengan sidang warga negara Malaysia, Neneng lebih banyak menjawab

    tidak tahu atau lupa sehingga menyulitkan persidangan. (AMR)



    tags: kasus korupsi, tipikor, neneng sri wahyuni

    visit: http://www.amirsodikin.com

    Pledoi Kosasih: Anggota DPR Harus Kembalikan Harta Korupsi

    Perang pledoi atau pembelaan antara kubu Jacob Purwono (terdakwa 1)

    dan Kosasih Abbas (terdakwa 2) dalam sidang perkara korupsi pengadaan

    dan pemasangan solar home system atau listrik untuk perdesaan di

    Departeman Energi dan Sumber Daya Mineral tak terhindarkan lagi.

    Kosasih telah mengaku bersalah namun memohon majelis hakim agar

    meminta pertanggungjawaban sejumlah nama penting termasuk anggota DPR

    dan pejabat yang telah menerima harta hasil korupsi.



    Sementara, kubu Jacob Purwono, mantan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan

    Energi Departemen ESDM, memprotes penetapan Kosasih, saat itu Kepala

    Sub Direktorat Usaha Energi Baru dan Terbarukan Ditjen LPE, oleh

    Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai justice collaborator. Sidang

    dengan pembacaan pledoi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

    Jakarta, Rabu (30/1), dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Sujatmiko.



    Dalam pledoi pribadinya, Kosasih yang ketika itu menjadi Pejabat

    Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan dirinya selalu mendapat arahan dan

    instruksi dari Jacob selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memenangkan

    perusahaan-perusahaan titipan orang-orang penting. Daftar perusahaan

    titipan itu disampaikan kepada Dothor Panjaitan selaku Ketua Panitia

    Pengadaan. "Saya hanya berperan sebagai penyampai pesan," kata

    Kosasih.



    Dengan arahan-arahan dari Jacob, wewenang Kosasih selaku Pejabat

    Pembuat Komitmen menjadi mandul, tidak independen, dan peran

    menetapkan pemenang lelang hampir tidak ada lagi. "Saya dan panitia

    lelang tidak bisa berbuat banyak karena di balik perusahaan-perusahaan

    tersebut berdiri orang besar dan penting yang sulit untuk dilawan,"

    katanya.



    Orang penting tersebut adalah anggota DPR seperti Gusti Iskandar,

    Herman Heri, Yusrin Nasution, Sutan Bhatoegana, juga anggota BIN

    bernama Rahman Pelu, dan Gories Mere dari kepolisian. Selama menjadi

    Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 dan 2008, atas perintah Jacob,

    Kosasih telah menerima uang total Rp 9,8 miliar dari berbagai

    perusahaan yang dimenangkan dalam tender.



    Kosasih dengan persetujuan Jacob menggunakan uang tersebut untuk

    delapan jenis keperluan. Salah satunya untuk gratifikasi sejumlah nama

    penting anggota DPR Komisi VIII, diantaranya Sutan Bhatoegana, Sony

    Keraf, Waty Amir, Rafiudin, Nizar Dahlan, Ahmad Farial, dan Bambang

    Pacul. Total uang untuk anggota Komisi VIII adalah Rp 575 juta.



    Kemudian pemberian uang Rp 2 miliar kepada Waryono Karno, Sekretaris

    Jenderal Departemen ESDM. Juga pemberian kepada oknum jaksa agung muda

    intelijen Kejaksaan Agung sebesar Rp 1,25 miliar.



    Dari berbagai pengeluaran tersebut, tersisa Rp 235,8 juta untuk

    Kosasih. "Saya telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 150 juta,

    sisanya akan segera saya kembalikan ke negara," katanya.



    Kosasih memohon majelis hakim agar meminta pertanggungjawaban kepada

    nama-nama penting tersebut agar mengembalikan uang yang totalnya Rp

    3,875 miliar. "Meminta pertangungjawaban orang penting seperti

    mengejar bayang-bayang. Namun saya yakin dengan sumber daya KPK,

    pengusutan masalah ini bukan perkara sulit," kata Kosasih.



    Karena itu, Kosasih merasa keberatan jika harus mengembalikan total Rp

    2,854 miliar sebagai uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan jaksa.

    "Uang yang saya nikmati tak sebesar itu," papar Kosasih.



    Protes justice collaborator

    Penasehat hukum Jacob Purwono, Bhakti Dewanto, dalam pledoinya

    memprotes kebijakan KPK yang menetapkan terdakwa Kosasih sebagai

    justice collaborator. "Kosasih bukanlah peniup peluit pertama dalam

    upaya membongkar kasus korupsi ini. KPK lah yang proaktif melakukan

    penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat," katanya.



    Ketika menjadi tersangka, barulah Kosasih mengajukan permohonan

    menjadi justice collaborator. Bhakti menyayangkan, justice

    collaborator telah menjadi ajang pelarian motivasi tersembunyi yang

    dilandasi itikad buruk untuk menyelamatkan diri peribadi dan

    melemparkan tanggung jawab kepada terdakwa lain.



    Pengertian justice collaborator dapat ditemukan pada Surat Edaran

    Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower

    dan Justice Collaborator. Dalan surat edaran tersebut, justice

    collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu,

    tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia

    menjadi saksi dalam proses peradilan.



    Dalam suarat keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan

    Korban, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, dan Mahkamah Agung, justice

    collaborator diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan

    pelaku namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka

    membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan

    korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.



    Bhakti menyimpulkan, bersama dengan Jacob, Kosasih adalah termasuk

    pelaku utama dalam perkara korupsi ini. Dengan demikian, Kosasih tak

    berhak menyandang gelar justice collaborator.



    Implementasi lebih jauh dari status justice collaborator dalam

    perkara ini berarti Kosasih wajib menjadi saksi untuk Jacob. Namun,

    karena dalam surat dakwaannya jaksa tak memisahkan kedua terdakwa

    tersebut, berarti Kosasih tak bisa menjadi saksi untuk Jacob.



    "Padahal, menjadi saksi adalah kewajiban utama seorang justice

    collaborator," kata Bhakti. Bhakti menilai, KPK telah menggunakan

    konsep dan pemahaman yang keliru soal justice collaborator yang

    akhirnya berakitbat negatif pada kliennya yang tidak mendapatkan

    persamaan hukum yang setara.



    JPU juga dianggap hanya menggunakan keterangan dari Kosasih dalam

    menyusun dakwaannya. "JPU nampak jelas tersandera oleh status justice

    collaborator, keterangan Kosasih dianggap pasti keterangan yang

    benar," kata Bhakti.



    Membantah mengarahkan

    Bhakti membantah kliennya telah mengarahkan Kosasih agar memenangkan

    perusahaan titipan. Jacob sebenarnya hanya memberikan arahan normatif

    dan justru meminta Kosasih berhati-hati agar tak terpengaruh oleh

    berbagai tekanan.



    Kosasih mendasarkan pada catatan selembar kertas warna kuning, yang

    menurut keterangan Kosasih merupakan tulisan tangan Jacob, yang berisi

    nama-nama penting yang dianggap menitipkan perusahaan. Catatan kertas

    itu, kata Bhakti, multitafsir dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

    menurut hukum pembuktian.



    Nama-nama yang disebut seperti anggota DPR yaitu Gusti Iskandar,

    Herman Heri, Yusrin Nasution, Sutan Bhatoegana, anggota BIN bernama

    Rahman Pelu, dan juga Gories Mere tersebut tak pernah dihadirkan dalam

    persidangan.



    Karena itu, Bhakti menganggap keterangan Kosasih tak bisa diterima

    karena ia bukanlah saksi dan seandainya saksi maka satu saksi tak bisa

    dianggap alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa II hanya berlaku

    untuk dirinya sendiri yaitu Kosasih.



    Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Desma Asyari, menyatakan tetap pada

    tuntutannya yang dibacakan pekan lalu. Ketua Majelis Hakim Sujatmiko

    mengagendakan pembacaan putusan pada Rabu (6/2) pagi. (AMR)

    Press Release: Peluncuran Blackberry 10

    Tulisan di bawah merupakan bahan mentah berita terkait release

    Blackberry 10, yang merupakan press release resmi dari RIM. Tulisan di

    bawah tidak ada pengeditan.



    --------------

    BlackBerry 10: Desain Baru, Teknologi Baru, Diciptakan Kembali Untuk Anda.

    Platform BlackBerry 10 Meluncurkan Dua Ponsel Pintar Terbaru





    Waterloo, ON – Hari ini BlackBerry® (NASDAQ: RIMM; TSX: RIM)

    meluncurkan BlackBerry® 10. Platform dengan desain dan teknologi

    terbaru yang diciptakan kembali untuk Anda, membawa Anda kepada

    pengalaman berkomunikasi yang baru dan unik. Dua smartphone terbaru

    yang memiliki teknologi LTE, yaitu BlackBerry Z10 (layar sentuh) dan

    BlackBerry Q10 (layar sentuh dan keyboard fisik) didukung oleh

    BlackBerry 10, menawarkan pengalaman yang lebih cepat, lebih cerdas

    dan lebih lancar dibandingkan dengan smartphone BlackBerry sebelumnya.



    BlackBerry meluncurkan smartphone terbaru BlackBerry Z10 dan

    BlackBerry Q10 di acara yang diadakan secara serentak di New York,

    Toronto, London, Paris, Dubai dan Johannesburg.





    "Hari ini kita menyaksikan peluncuran BlackBerry yang diciptakan

    kembali dengan teknologi terbaru yang membawa pengalaman berkomunikasi

    yang baru." kata Thorsten Heins, Presiden and CEO BlackBerry. "Kami

    sangat gembira dapat memperkenalkan rangkaian BlackBerry 10 terbaru

    yaitu BlackBerry Z10 dan BlackBerry Q10 untuk memberikan pengalaman

    yang lebih cepat dan lebih cerdas yang selalu berusaha untuk

    menyesuaikan dengan keperluan Anda. Setiap fitur, setiap gerakan, dan

    setiap detil di BlackBerry 10 dirancang untuk membuat Anda terus

    bergerak."





    Keunggulan BlackBerry 10

    BlackBerry 10 adalah platform kuat dan handal yang senantiasa

    memberikan kelancaran dan respon yang baik. Platform ini memiliki

    desain yang modern dan antarmuka berbasis gerakan yang dapat

    terdeteksi. Platform ini dirancang untuk mendukung dan selalu

    beradaptasi dengan cara Anda bekerja dan berbagi melalui fitur

    seperti:



     BlackBerry® Hub, adalah satu-satunya tempat yang mampu mengelola

    semua percakapan Anda, baik email pribadi maupun email kantor, pesan

    BBMTM, update social media dan notifikasi, serta kemampuan untuk

    "mengintip" ke BlackBerry Hub dari mana saja, sehingga Anda hanya

    berjarak satu swipe dari segala kebutuhan Anda.



     BlackBerry® Flow, adalah tempat dimana Anda dapat merasakan

    keunggulan pengalaman BlackBerry 10 dengan mengaktifkan fitur-fitur

    dan aplikasi yang mampu bergerak lancar secara bersamaan dan membantu

    Anda untuk menyelesaikan tugas secara mudah dan efisien. Sebagai

    contoh, Anda bisa melihat peserta rapat sekaligus melihat profil

    LinkedIn dan twitter terbaru secara bersamaan. Anda juga dapat melihat

    thumbnail foto yang baru saja Anda ambil dan edit dengan menggunakan

    Picture editor dengan sekali sentuh, dan Anda dapat langsung

    membaginya dengan kontak BlackBerry Anda.



     Sebuah keyboard yang dapat mengerti dan beradaptasi dengan Anda,

    dengan mempelajari kata yang akan Anda gunakan dan bagaimana

    penggunaaanya yang tepat, dan kemudian menawarkan prediksi kata

    sehingga Anda dapat mengetik secara lebih cepat dan akurat.



     BBM (BlackBerry® Messenger), memungkinkan Anda untuk dapat berbagi

    banyak hal dengan orang-orang terpenting Anda secara lebih cepat.

    Fitur BBM pada BlackBerry 10 ini memiliki fitur voice calling dan

    video chat di dalamnya, dimana secara bersamaan ingin memperkenalkan

    kemampuan untuk berbagi layar BlackBerry dengan kontak BlackBerry 10

    Anda.



     Teknologi BlackBerry® BalanceTM, yang secara elegan mampu memisahkan

    dan menjaga fungsi kerja aplikasi dan data dari konten pribadi di

    perangkat BlackBerry Anda.



     Time Shift, merupakan fitur kamera yang menarik yang memungkinkan

    Anda untuk mengambil foto kelompok, ketika semua orang tersenyum

    dengan mata yang terbuka lebar. Story Maker, memungkinkan Anda untuk

    membawa koleksi foto-foto maupun video secara bersamaan, berbarengan

    dengan musik dan efek, sehingga menghasilkan movie HD yang dapat

    segera Anda bagikan.



     Browser BlackBerry 10 baru ini sangat cepat sehingga menjadi patokan

    industri untuk dukungan HTML5 pada smartphone. Scrolling atau zooming

    berjalan dengan sangat cepat dan responsif. Browser ini juga banyak

    memiliki fitur-fitur yang canggih, yang dapat digunakan untuk membuka

    banyak tab, dan memungkinkan Anda untuk dapat mengunjungi situs secara

    privat, termasuk mode pembaca, dan terintegrasi dengan platform untuk

    membagi konten dengan cara lebih mudah.



     BlackBerry® Remember dapat menggabungkan memo, tugas dan informasi

    lainnya dalam satu kesempatan. Hal ini membantu mengatur informasi

    yang Anda miliki dalam smartphone yang terkait dengan proyek atau ide,

    dan memungkinkan Anda untuk mengumpulkan konten seperti website,

    email, foto-foto, dokumen-dokumen dan juga file- file lainnya, dan

    membuat seperti To-do list, yang memungkinkan Anda untuk membuat

    tugas, menetapkan tanggal, dan menelusuri kemajuan Anda. Jika

    smartphone BlackBerry 10 Anda diset dengan akun pekerjaan, Microsoft®

    Outlook® Tasks akan secara otomatis disinkronisasikan secara nirkabel

    dengan BlackBerry Remember. Jika Anda konfigurasikan akun Evernote

    dengan smartphone Anda, BlackBerry Remember akan mensikronisasikan

    Evernote dengan workbooks Anda juga.



     Teknologi BlackBerry® Safeguard ini akan membantu melindungi apa

    yang penting untuk Anda, dan bisnis Anda.



     Fitur built-in yang mendukung kinerja Microsoft Exchange ActiveSync®

    membuat BlackBerry Z10 atau BlackBerry Q10 dapat dengan mudah

    terhubung dan diatur sebagai perangkat ActiveSync perusahaan Anda.

    Aplikasi ini juga dilengkapi dengan BlackBerry Enterprise Service 10

    untuk meningkatkan keamanan saat Anda mengakses email kantor,

    aplikasi, dan juga data di belakang firewall yang memberikan manfaat

    dari keamanan serta fitur-fitur manajemen mobilitas perusahaan Anda.



     BlackBerry® WorldTM storefront, saat ini menghadirkan 70.000

    aplikasi BlackBerry 10 diikuti dengan banyak katalog musik dan video

    terkini pada smartphone BlackBerry

    Anda – dengan banyak film terbaru yang bisa Anda dapatkan dihari yang

    sama dengan peluncuran DVD film tersebut. Selain itu, aplikasi

    jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Foursquare

    untuk BlackBerry 10 sudah terpasang pada ponsel cerdas BlackBerry Anda

    yang memungkinkan seluruh pengguna BlackBerry 10 juga dapat mengakses

    aplikasi-aplikasi terbaik dari seluruh dunia. Pilihan aplikasi dari

    pengembang terbaik di dunia yang dapat diakses bervariasi, termasuk

    Disney, Cisco, Foursquare, Skype, dan Rovio.





    "Di Foursquare, kami sangat gembira dapat meluncurkan aplikasi terbaru

    kami pada BlackBerry 10 dan terus melakukan pengembangan pada platform

    tersebut," ujar Dennis Crowley, Co- Founder dan CEO Foursquare. "Tim

    kami telah mengembangkan sebuah aplikasi khusus untuk BlackBerry 10,

    dan hasilnya adalah pengalaman Foursquare Explore yang menakjubkan

    yang dapat digunakan dan membantu semua pengguna di mana pun mereka

    berada."





    "Kami bangga menghadirkan Angry Bird Star Wars bagi seluruh pengguna

    setia BlackBerry di seluruh dunia," kata Petri Jarvilehto, EVP Games

    Rovio. "Ini merupakan sebuah platform yang luar biasa yang mampu

    memberikan pengalaman bermain game yang fantastis. Ini membuat

    pengguna setia kami dapat merasakan serunya menjadi Rebel Birds dan

    berjuang melawan Imperial Pigs yang sangat mengasyikan!"





    "Where's My Water? dan Where's My Perry? hadir di ponsel pintar

    BlackBerry 10, yang menandai awal dari kehadiran game-game Disney

    terpopuler bagi seluruh pengguna BlackBerry," ungkap Tim O'Brien, VP

    Business Development, Disney Games. "Platform BlackBerry 10 terbaru

    merupakan sebuah kesempatan yang menarik untuk memperluas jaringan

    pemain mobile game yang dimiliki oleh Disney."





    "Kami bangga dapat memperluas jangkauan teknologi Cisco WebEx untuk

    platform BlackBerry 10 yang memungkinkan seluruh pengguna dari beragam

    unsur untuk terlibat, memulai, melihat isi, dan tetap terhubung dengan

    WebEx Meeting langsung dari ponsel pintar BlackBerry 10 mereka," ujar

    Raj Gossain, Vice President Product Management, Cloud Collaboration

    Application Technology Group Cisco. "Pelanggan kami dapat mengakses

    berbagai aplikasi yang bekerjasama dengan Cisco, seperti pesan

    singkat, panggilan suara IP dan juga konferensi panggilan menggunakan

    ponsel pintar BlackBerry, untuk tetap terhubung di mana pun, kapan

    pun, dan dengan siapa pun. RIM dan Cisco telah bekerjasama untuk

    mengembangkan sebuah aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna dan

    mampu memenuhi beragam kebutuhan dari konsumen global kami."





    "Kami sangat senang dengan rencana kami untuk menghadirkan Skype di

    ponsel pintar BlackBerry 10," ujar Bob Rosin, VP dan GM Business

    Development Microsoft Skype Division. "Kami telah melakukan kerja sama

    dengan BlackBerry untuk memastikan aplikasi Skype dapat berjalan

    dengan baik pada perangkat BlackBerry 10. Hal ini akan memberikan

    pengalaman Skype yang luar biasa bagi pengguna BlackBerry 10, dengan

    fitur panggilan suara dan panggilan video gratis, pengiriman pesan

    singkat, berbagi foto, video, dan data, dan juga menelepon ke telepon

    rumah atau telepon genggam dengan tarif rendah dari Skype."





    Ponsel Pintar BlackBerry Z10 dan BlackBerry Q10

    Ponsel pintar BlackBerry 10 terbaru didesain secara elegan dan unik,

    yang juga merupakan ponsel pintar BlackBerry paling cepat dan paling

    modern yang pernah diciptakan. Dilengkapi fitur 1.5 Ghz dengan

    prosesor dual core RAM 2GB, kapasitas penyimpanan internal 16GB, dan

    slot kartu memori dengan kapasitas yang dapat ditingkatkan. Ponsel ini

    memiliki layar dengan kualitas pixel tinggi dan teknologi layar

    terbaik untuk menampilkan gambar yang jelas, tajam, dan cerah. Kedua

    ponsel pintar ini memiliki fitur micro HDMI untuk melakukan

    presentasi, dengan sensor NFC (near field communications) yang

    mendukung pembayaran tagihan dan pertukaran informasi langsung dari

    ponsel pintar Anda. Keduanya juga memiliki baterai yang dapat dilepas.





    Kedua model BlackBerry Z10 dan BlackBerry Q10 akan didukung oleh

    operator dengan jaringan 4G LTE atau jaringan HSPA+, dan semua model

    yang tersedia juga mendukung global roaming. BlackBerry Z10 dan

    BlackBerry Q10 akan hadir dalam pilihan warna hitam dan putih. Untuk

    informasi lebih lanjut mengenai BlackBerry Z10 dan BlackBerry Q10

    terbaru yang didukung oleh BlackBerry 10, silahkan kunjungi

    www.blackberry.com/blackberry10





    Beragam aksesoris untuk ponsel pintar BlackBerry 10 terbaru, termasuk

    BlackBerry Mini Stereo Speaker terbaru, juga berbagai variasi pilihan

    pengisian daya yang unik dan dapat dibawa ke mana saja, juga akan

    tersedia di toko-toko tertentu.

    Harga dan Ketersediaan





    Di lingkup dunia, kami memiliki beberapa target pemasaran yang akan

    mengumumkan harga dan ketersediaannya hari ini, termasuk di Inggris,

    Kanada, dan Uni Emirat Arab.



     Di Inggris, BlackBerry 10 akan tersedia besok pagi dengan pilihan

    paket pembayaran bulanan atau paket pembayaran awal untuk EE, O2,

    Vodafone, Phones 4u, BT, 3UK, dan Carphone Warehouse. BlackBerry Z10

    hanya akan tersedia dengan kontrak pembayaran tahunan. Harga akan

    bervariasi tergantung para operator dan toko-toko mitra kami.



     Di Kanada, BlackBerry Z10 akan tersedia pada 5 Februari. Harga akan

    bervariasi berdasarkan mitra operator, tapi harga diperkirakan akan

    sebesar $149.99 untuk kontrak 3 tahun.



     Di Uni Emirat Arab, BlackBerry Z10 akan tersedia pada 10 Februari.

    Harga akan bervariasi berdasarkan mitra operator, harga pasaran

    sebesar AED 2.599 tanpa subsidi.



     Di Amerika, kami berharap bahwa BlackBerry 10 dapat bekerjasama

    dengan banyak operator sehingga dapat mulai dipasarkan pada bulan

    Maret. Hari ini, operator di Amerika akan mulai mengumumkan

    pra-registrasi dan pilihan paket pembayaran.

    Hampir semua mitra global kami telah mulai meluncurkan atau akan mulai

    meluncurkan registrasi awal dan pemesanan awal pada website mereka

    hari ini.

    Kami berharap peluncuran perdana BlackBerry Q10 yang bekerja sama

    dengan para operator dapat mulai dilakukan pada bulan April. Kami akan

    mengumumkan informasi harga dan ketersediaan BlackBerry Q10 di seluruh

    dunia saat sudah mendapat kepastian tentang para oepartor yang akan

    kami ajak kerja sama. (*)

    Kasus Korupsi: Korupsi Pajak, Firman dan Salman Divonis 4 Tahun

    Dalam sidang yang terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/1) malam, dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak yaitu Firman dan Salman Maghfiron, divonis pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider kurungan tiga bulan. Firman adalah atasan Dhana Widyatmika sedangkan Salman adalah rekan Dhana, ketiganya pernah bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Firman dan Salman tersangkut kasus korupsi perpajakan dari rentetan kasus yang telah menjerat Dhana Widyatmika sebelumnya. Kasus korupsi bermula dari percobaan pemerasan terhadap wajib pajak PT Kornet Trans Utama. Saat itu, Firman sebagai supervisor tim yang bertugas memeriksa PT KTU, sedangkan Dhana merupaka ketua tim  dan anggotanya adalah Salman. Dhana sendiri sudah divonis lebih dulu dengan pidana penjara 7 tahun. 

    "Menyatakan, terdakwa Firman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi masa tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan," kata Hakim Ketua Sujatmiko saat membacakan amar putusan untuk Firman. Sidang untuk Salman digelar secara terpisah setelah sidang Firman.

    Hal yang memberatkan keduanya adalah mereka tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak menyadari kesalahan, dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Sementara hal meringankan mereka bersikap sopan selama persidangan, masih muda, memiliki tanggungan keluarga, belum menikmati hasil korupsi dan dianggap masih mampu memperbaiki sikap.

    Firman dan Salman dianggap bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Hakim berkesimpulan Firman dan Salman Maghfiron terbukti memeras wajib pajak PT KTU dan tindakan mereka telah merugikan keuangan negara karena harus membayar bunga dari pengembalian pajak lebih yang dibayar KTU. Awalnya, tim pemeriksa yang diketuai Dhana menyatakan PT KTU kurang bayar jumlah pajak sebanyak Rp 3,294 miliar.  Sayangnya, data itu berasal dari data eksternal yang validitasnya belum teruji.

    Salman sempat mengatakan bisa membantu mengurangkan jumlah pajak, asal PT KTU membayar uang Rp 1 miliar kepada pemeriksa pajak, yakni Salman dan Dhana. Namun, pihak KTU tak sepakat dengan tawaran tersebut dan memilih jalur banding walau harus membayar setengahnya dari nilai ketetapan pajak kurang bayar tersebut. Ketika banding itulah KTU memenangkan perkara dan negara harus mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayarkan beserta bunga.

    Dalam kesempatan itu, Hakim Anggota Alexander Marwata, seperti ketika pembacaan vonis untuk Dhana Widyatmika, menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut dia, penggunaan data eksternal tidak bertentangan dengan hukum yang ada. PT KTU juga tak pernah memberikan uang kepada terdakwa dan di persidangan terdakwa juga merasa tak meminta uang kepada KTU. Menurut dia, atas alasan itu seluruh dakwaan Firman dan Salman pun gugur. 

    Firman dan Salman serta penasehat hukum masing-masing menyatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. (AMR)

    Kasus Korupsi: Zulkarnaen dan Anaknya Aktif Intervensi Kemenag

    Jakarta, Kompas

    Anggota DPR Komisi VIII periode 2009-2014 Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra, didakwa secara bersama-sama oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan korupsi dalam pengadaan laboratorium komputer tahun anggaran (TA) 2011 dan pengadaan penggandaan Al-Quran TA 2011 dan 2012. Zulkarnaen sebagai terdakwa 1 dianggap telah menggiring anggaran sejak pembahasan, sementara anaknya sebagai terdakwa 2 berperan dalam pembagian fee dan lobi-lobi.


    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/1), dengan dipimpin Majelis Hakim Aviantara, JPU memaparkan kasus ini bermula dari pertemuan pada September 2011 di ruang Zulkarnaen di Gedung DPR antara Zulkarnaen dengan Dendy dan pengusaha Fahd el Fouz. Zulkarnaen, papar jaksa Dzakiyul Fikri, menginformasikan ada beberapa pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama (Kemenag). Zulkarnaen memerintahkan Dendy dan Fahd menjadi broker dari proyek tersebut. 


    Pengadaan tersebut meliputi pengadaan laboratorium komputer tahun anggaran 2011, pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2011 dan 2012. Pertemuan lanjutan digelar untuk membahas soal pembagian fee dari pelaksanaan proyek tersebut. "Zulkarnaen dianggap berkontribusi dalam proses pembahasan dan persetujuan anggaran di Banggar DPR. Pembagian fee akan diatur oleh Dendi," papar jaksa Dzakiyul Fikri.


    Dendi dan Fahd kemudian menyusun rencana pembagian fee. Fahd menuliskan nama-nama penerima fee beserta prosentasenya untuk proyek pengadaan laboratorium komputer senilai Rp 31,2 miliar, penggandaan kitab suci Al-Quran TA 2011 senilai Rp 22 miliar, dan penggandaan Al-Qur'an TA 2012 senilai Rp 2012.  Rincian nama-nama diikuti besarnya prosentasi fee dari tiga proyek adalah sebagai berikut: Zulkarnaen (6%, 6,5%, 8%), Vasko/Syamsu (2%, 3%, 1,5%), kantor (0,5%, 1%, 1%), Priyo Budi Santoso (1%, 3,5%, 0), Fahd (3,25%, 5%, 3,25%), Dendy (2,25%, 4%, 2,25%). 


    Dalam pelaksanaan proyek, kedua terdakwa dan Fahd aktif berperan dalam lobi-lobi dalam menggolkan perusahaan tertentu. Zulkarnaen selaku anggota Banggar DPR telah menyetujui anggaran di Kementerian Agama dan bersama-sama Dendy telah mengupayakan beberapa perusahaan untuk menjadi pemenang. Mereka yang dimenangkan adalah PT Batu Karya Mas dalam pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah TA 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia dalam pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P TA 2011, dan PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam penggandaan kitab suci Al-Qur'an TA 2012 yang dilaksanakan Dirjen Pendidikan Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag.


    Dari proyek tersebut, Zulkarnaen menerima hadian berupa uang Rp 14,3 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus yang diterima melalui Dendy. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," papar jaksa.


    Perbuatan Zulkarnaen dan Dendy diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan subsider Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor. Lebih subsider lagi Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor.


    Intervensi di Kemenag

    Fahd menawarkan pekerjaan pengadaan laboratorium komputer MTs di Dirjen Pendidikan Islam kepada Abdul Kadir Alaydrus, Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia. Namun, dengan syarat harus memberikan fee 15 persen kepada Fahd. Fee disetujui Abdul Kadir. Abdul Kadir mensubkontrakkan proyek ke PT Cahaya Gunung Mas, dan selanjutnya perusahaan terakhir mensubkontrakkan ke PT Batu Karya Mas.


    Selanjutnya, Zulkarnaen, Dendy, dan Fahd melakukan intervensi ke pejabat di Kemenag antara lain ke Affandi Mochtar selaku Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam dan Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenag dengan tujuan memenangkan Batu Karya Mas. 


    Affandi sempat tak mau mengumumkan hasil pemenang lelang. Zulkarnaen sempat menelepon Fahd agar menerobos semua prosedur yang ada. Mohammad Zen selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) ternyata tak satu suara sehingga Zulkarnaen mengingatkan kepada Affandi agar Mohammad Zen jangan sampai menyimpang dari kesepakatan yang ada.


    Dendy berkirim SMS ke Syamsuddin agar memberi peringatan keras kepada Tim ULP dan agar ULP tak mengganggu proyeknya. Karena ULP belum juga mengumumkan pemenang, Fahd marah-marah mendatangi Kemenag dengan mengatakan, "Apa perlu kalian semua saya pindahkan ke Papua, yang tiketnya pulang pergi seharga Rp 6 juta?"


    Fahd sempat menemui para pejabat di Kemenag, termasuk seorang pegawai Kemenag bernama Bagus Natanegara untuk meminta kepada ULP agar memenangkan PT Batu Karya Mas. Atas arahan Zulkarnaen dan Fahd, Bagus menyampaikan kepada tim ULP dan PPK di ruang kerjanya sambil mengatakan bahwa semua paket pengadaan di Pendidikan Islam tahun 2011 sudah ada pemenangnya sebelum dilakukan pelelangan. 


    "Mereka itu anak-anak jin, nya'ah (sayangi) keluarga kalian, sayangi anak istri, karena semua paket sudah ada pemenangnya, datanya ada di Pak Dadan," kata Bagus. Kemudian, Dadan Abdul Rahman, seorang pegawai di Kemenag, membuat konsep surat pengumuman calon pemenang. 


    Atas intervensi Zulkarnaen bersama Dendy dan Fahd, maka tanggal 24 November 2011, pihak ULP menetapkan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan laboratorium MTs. Demikian pula dalam proses memenangkan lelang pada proyek pengadaan penggandaan Al-Quran TA 2011 dan 2012, kedua orang tersebut memiliki peran sentral dalam intervensi Kemenag.


    Untuk proyek penggandaan AL-Qur'an TA 2011, misalnya,  Zulkarnaen melakukan intervensi kepada pejabat Kemenag antara lain kepada Nasarudin Umar selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam dan Abdul Karim sebagai Sekretaris Dirjen Bimas Islam dalam memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia. Sedangkan pada penggandaan Al-Quran TA  2012, para terdakwa kembali mengintervensi Abdul Karim agar memenangkan perusahaan PT Sinergi Pustaka Indonesia.   (AMR)

    Amran Batalipu: Rp 3 Miliar Murni Sumbangan

    Jakarta, Kompas

    Mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Abdullah Batalipu, menyampaikan pledoi atau pembelaan peribadinya dalam sidang perkara suap pengurusan Hak Guna Usaha lahan perkebunan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/1). Amran bersikukuh, uang yang ia terima dari perusahaan milik Siti Hartati Murdaya sebesar Rp 3 miliar merupakan murni sumbangan, bukan suap.


    "Uang tersebut murni sumbangan yaitu dana kampanye dalam rangka pemilihan kepala daerah Kabupaten Buol tahun 2012," kata Amran. Amran juga berkilah, walaupun menerima sumbangan tersebut, namun uang tersebut diberikan bukan untuk menggerakkan dirinya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya selaku Bupati Buol.


    Pemberian uang dari PT Hardaya Inti Plantations, perusahaan milik Siti Hartati Murdaya, menurut Amran bermula dari paparan hasil survei lembaga riset Saiful Mujani yang menunjukkan dirinya memiliki peluang memenangkan Pilkada untuk menjadi bupati kedua kalinya.  "Atas hasil survei tersebut maka PT HIP berjanji memberi bantuan Pemilukada," sebutnya.



    Amran mengatakan pembuatan tiga surat terkait izin HGU lahan perkebunan sawit PT Hardaya Inti Plantations tak ada kaitannya dengan uang Rp 3 miliar tersebut. "Surat-surat yang saya tandatangan sama sekali tidak berkaitan dengan pemberian uang dan sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban saya,"  kata Amran.


    Sebelumnya, Amran dituntut jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta serta harus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 3 miliar.  


    Terhadap tuntutan membayar uang pengganti Rp 3 miliar tersebut, Amran menilai tuntutan tersebut terlalu berlebihan. "Uang itu bukan uang negara, melainkan uang pribadi yang berasal dri HIP milik Hartati Murdaya. Adanya tuntutan uang pengganti haruslah ditolak," papar Amran. 


    Karena itu, Amran memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan seadil-adilnya dan hukuman seringan-ringannya.  JPU dalam tuntutannya telah menyimpulkan Amran melanggar Pasal 2 huruf (a) juncto Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (AMR)

    Kasus Korupsi: Tommy Hindratno Dituntut 5 Tahun Penjara

    Jakarta, Kompas

    Pegawai eselon IV Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pajak Pratama Sidoarjo Selatan, Tommy Hindratno, dituntut pidana penjara lima tahun oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/1). Dari tiga dakwaan yang disusun secara alternatif, jaksa memutuskan memakai dakwaan kedua yang membuat tuntutan pidana penjara jauh lebih ringan dibanding dakwaan pertama.

    Dalam pertimbangannya, jaksa Medi Iskandar memaparkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Tommy yaitu terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan. "Terdakwa juga belum pernah dihukum," papat Medi.

    Namun, hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya tetapi tetap merasa tidak bersalah. Perbuatan terdakwa juga telah mencoreng citra Direktorat Jenderal Pajak serta tak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan korupsi. 

    Karena itu, jaksa memohon kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU Tipikor.

    "Agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tommy Hindratno selama 5 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan," kata jaksa. 

    Tuntutan 5 tahun penjara tersebut merupakan tuntutan paling maksimal dalam Pasal 5 Ayat 2 UU Tipikor. Dalam dakwaan awal, terdakwa dijerat dengan dakwaan pertama berdasarkan Pasal 12 Huruf b UU Tipikor yang ancaman pidana penjaranya maksimal hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. 

    Jaksa menyimpulkan, Tommy telah membuat komitmen dengan James dan Antonius walaupun dirinya tak memiliki wewenang. Komitmen itu kemudian direalisasikan dengan memberikan jasa konsultasi. Kemudian, ditindaklanjuti dengan komunikasi antara terdakwa dengan pegawai pajak bernama Fery Syarifudin agar biaya tertentu tidak banyak dikoreksi. 

    Fery dimintai informasi sudah sampai di mana dan bagaimana hasil pengajuan restituasi pajak PT BHIT. Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada Fery namun tak sempat diberikan karena sudah kedahuluan ditangkap KPK. 

    Rentetan peristiwa dan pertemuan tersebut berakhir dengan dikeluarkannya surat ketetapan lebih pajak sebesar Rp 3,4 miliar untuk PT BHIT. "Ini bertentengan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil," papar jaksa.

    Tommy dianggap terbukti telah menyuruh James Gunaryo agar memberikan uang Rp 280 juta kepadanya melalui ayah terdakwa, Hendi Nuranto. Uang tersebut merupakan pemberian dari Komisaris Independen PT Bhakti Investama (BHIT) Antonius Z Tonbeng yang diberikan melalui James Gunaryo. 

    Peran Tommy adalah memberikan konsultasi dan membocorkan informasi rahasia terkait proses pengurusan restitusi pajak PT BHIT dengan melibatkan seorang staf Dirjen Pajak bernama Fery. Jaksa mengungkapkan, seharusnya sebagai pegawai pajak, Tommy menolak menemui James dan Antonius, apalagi sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan soal restitusi pajak. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik yang berlaku. (AMR)

    KASUS KORUPSI: Profesor Hukum dan Gratifikasi Seks

    Bulan ini, media massa di Singapura diisi berita sidang perkara korupsi profesor hukum di National University of Singapore (NUS), Tey Tsun Hung (41). Perkaranya cukup unik. Profesor ini didakwa menerima gratifikasi seks dari mantan mahasiswanya, Darinne Ko Wen Hui (23).

    Guru besar ilmu hukum NUS ini, Jumat (11/1), didakwa enam tuntutan oleh Komisi Antikorupsi Singapura (CPIB). Dari berbagai media dilaporkan, Tey mendapatkan hadiah dari seks sebanyak dua kali hingga beberapa barang lain, seperti pena Mont Blanc, iPod Apple, dan kemeja, dari Ko.

    Terungkap juga, Ko membayar tagihan Tey, 1.278 dollar Singapura (sekitar Rp 10 juta). CPIB mendakwa gratifikasi diberikan agar Tey memberikan nilai bagus. Ko melakukan ini karena ingin bekerja di firma hukum terkemuka.

    Kisah terungkap karena Ko bercerita kepada rekannya soal bagaimana ia mendapatkan nilai bagus. Kasus ini dikategorikan perkara korupsi karena dengan hadiah itu, Tey melakukan sesuatu dengan kewenangannya dengan cara yang melanggar hukum. CPIB menganggap korupsi tidak sekadar soal uang, tetapi bisa dalam bentuk hadiah dan hubungan seksual.

    Di Indonesia, gratifikasi seks kembali diwacanakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bisa diusut dan diperkarakan. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiyono mengatakan, pengusutan gratifikasi seksual diatur dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Eddy OS Hiariej mengatakan, bisa saja hadiah layanan seks diusut. "Istilah gratifikasi menyangkut pemberian hadiah secara luas. Jadi, bisa saja hadiah berupa wanita atau laki-laki penghibur," katanya.

    Hal yang penting, kata Eddy, gratifikasi itu membuat seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Soal sulitnya pembuktian, menurut dia, hal itu sudah lazim dan memang harus dibuktikan.

    Ahli hukum pidana korupsi Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, mengatakan, kasus di Singapura bisa jadi model. "Dulu almarhum Hakim Agung Bismar Siregar pernah menyatakan, kategori barang ini termasuk pemberian seks. Secara sosiologis, gratifikasi ini sering dipersepsikan sebagai 'barang' walaupun istilah ini tak tepat," ujarnya.

    Seks bisa masuk gratifikasi jika diberikan berhubungan dengan jabatan seseorang dan bertujuan untuk memengaruhi kebijakan. "Jika misal gratifikasi diberikan agar proyeknya gol, itu bisa masuk kategori dalam hal ini," kata Akhiar.

    Pembuktiannya memang susah karena gratifikasi itu tindak pidana bersyarat. Kita akan terbentur pada ketentuan gratifikasi akan dikenai pidana jika dilaporkan ke KPK dalam jangka 30 hari. "Biasanya pemberian berupa seks ini juga tak akan dilaporkan," lanjut Akhiar.

    Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Mudzakir, tak sependapat jika hadiah seks ini masuk gratifikasi. "Gratifikasi itu harus berupa perbuatan bernilai yang sah. Jika seks masuk dalam gratifikasi, ini seperti melegalkan pemberian hadiah berupa seks. Hal ini justru akan merusak konstruksi hukum yang ada," kata Mudzakir.

    Sebagai pidana tambahan, pemberian hadiah berupa seks ini bisa diberikan untuk memperberat pidana.

    Akhiar menekankan, harus dipahami kapan sebuah hadiah seks itu masuk persoalan pribadi yang tunduk pada delik asusila dan kapan jadi perkara publik yang bisa dijerat UU Tipikor. "Jika tak terkait dengan jabatannya, bolehlah dijerat dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP," ungkapnya.

    Ia menganggap gratifikasi seks ini penting dipertimbangkan diusut karena banyak yang tak mempan dengan uang, tetapi luluh dengan layanan seks.

    Sependapat dengan Akhiar, aktivis dari Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan, gratifikasi seks ini sudah akut di kalangan pejabat dan pengusaha busuk. Hal seperti ini juga terjadi dalam praktik hitam penegakan hukum. Pengacara hitam bisa mengumpankan layanan seks demi tujuannya.

    Wacana ini, menurut Emerson, akan sukses jika didukung jaminan perlindungan serius terhadap para saksi. Semangat wacana ini adalah menangani maraknya perilaku buruk pengambilan keputusan dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat. (AMIR SODIKIN)

    tags: kasus korupsi, korupsi, gratifikasi seks, suap seks, icw, tey tsun hung, darinne ko wen, profesor singapura, nus

    Arsip tulisan ini pernah dimuat di Kompas, 19 Januari 2013

    Visit: http://www.amirsodikin.com

    KORUPSI PROYEK LISTRIK: Terangnya Permainan Gelap

    Politik energi dan korupsi di Indonesia benar-benar membuat gelap perdesaan di Indonesia yang belum terjangkau aliran listrik. Penggalakan energi terbarukan memanfaatkan tenaga surya ternyata hanya retorika saja untuk proyek bagi-bagi uang.

    Secara bersamaan, bulan-bulan ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyidangkan dua perkara berbeda tetapi kebetulan satu tema, soal pembangkit listrik tenaga surya. Dari dua perkara ini, kerugian negaranya saja bisa menghidupkan listrik untuk 30.743 keluarga.

    Perhitungan di atas diambil secara kasar dari total kerugian negara Rp 147,57 miliar dari kasus pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang melibatkan terdakwa Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp 2,72 miliar serta terdakwa Jacob Purwono dan Kosasih Abbas Rp 144,82 miliar.

    Dalam kasus Jacob terungkap, harga dasar sistem PLTS rumahan adalah Rp 4,8 juta per unit sebelum digelembungkan jadi Rp 5,9 juta per unit. Belum dari total nilai proyek yang bisa memasok listrik tenaga surya bagi ratusan ribu keluarga.

    Neneng, Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, tersangkut korupsi PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jacob adalah Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bersama anak buahnya, Kosasih, ia terjerat korupsi solar home system (SHS) di Kementerian ESDM.

    Kamis (17/1), seharusnya Neneng dijadwalkan bersidang. Karena sakit, sidang baru digelar Selasa pekan depan. Hingga kini, Neneng tidak mengakui perbuatannya dan tak tahu-menahu proyek PLTS tersebut meskipun banyak saksi memberi keterangan soal peran Neneng bersama suaminya, M Nazaruddin.

    Kesaksian Kosasih

    Kini, persidangan yang menarik adalah mencermati keterangan terdakwa Kosasih yang mengaku total habis-habisan akan mengungkap kasus. Dalam proyek pengadaan dan pemasangan SHS di Kementerian ESDM, ia mengungkapkan, proyek itu direncanakan untuk dibagi-bagi ke sejumlah nama penting di negeri ini.

    Dokumen kuning berisi tulisan tangan Jacob menyebut nama-nama anggota di DPR, kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan kerabat dekat menteri. "Ini membuktikan siapa yang menitipkan perusahaan untuk dimenangkan dalam tender," kata Kosasih.

    Di persidangan, Kosasih menyebut, dari kalangan anggota DPR ada Gusti Iskandar, Herman Hery, dan Yoesrin Nasution, Sutan Bathoegana, dan Teuku Rifki. Kerabat menteri yang bermain adalah Doni Yoesgiantoro, Astuti, dan Andry Syahreza, sedangkan dari teman dekat Dirjen LPE adalah Rachman dan Abdul Kholik. Dari kalangan kepolisian, Kosasih menyebut nama Gories Mere.

    Kosasih sebagai mantan pejabat pembuat komitmen membuat buku berjudul Sebuah Kesaksian. Belum diketahui apakah buku itu akan dipublikasi luas atau hanya untuk contekan kesaksian.

    Rabu lalu, saat ia dan Jacob diperiksa sebagai terdakwa, buku itu dibacakan. "Semua lengkap di buku ini," kata Kosasih ketika menunjukkan data pada bukunya kepada wartawan.

    Sulit dipercaya, tetapi mudah dimengerti mengapa kemudian proyek SHS hanya formalitas karena inti politik energi terbarukan sudah tercapai, yaitu bagi-bagi kue proyek. Dana itu, kata Kosasih, juga digunakan untuk memuluskan pembahasan RUU Energi di DPR.

    Jacob di depan persidangan mengaku berterima kasih dengan cara blak-blakan Kosasih. Namun, ia bersikukuh dokumen kuning itu bukan perintah kepada Kosasih untuk mengegolkan perusahaan-perusahaan titipan. "Saya menyesal telah memilih orang yang salah," ujar Jacob ketika ditanya Ketua Majelis Hakim Sujatmiko apakah terdakwa menyesali perbuatannya.

    Hakim tak habis pikir, bagaimana seorang dirjen meloloskan sebuah proyek yang tak ada dana pendukung kegiatan dan evaluasinya. Kondisi itu membuat proyek SHS hanya dagelan, mulai dari proses lelang hingga pengecekan di lapangan.

    Jika lika-liku yang diungkap Kosasih adalah kesaksian dari sisi pemerintah, apa yang terungkap di sidang Neneng adalah kesaksian dari sisi pengusahanya. Saksi-saksi di sidang Neneng mengungkap bagaimana upaya perusahaan mengerahkan puluhan perusahaan dan bermodalkan uang terima kasih untuk menang tender.

    Dua persepsi dari kalangan berbeda itu klop. Senyawa busuk pengusaha dan eksekutif tercipta dan bersekutu dalam permainan gelap untuk memburu uang rakyat. Orang awam kini dapat penerangan, apalagi majelis hakim yang akan mengambil putusan. (Amir Sodikin)

    tags: kasus korupsi, korupsi, plts, kosasih abbas

    Arsip tulisan ini pernah dimuat di Kompas, 18 Januari 2013

    Visit: http://www.amirsodikin.com

    SIDANG TIPIKOR: Ketika Para Jaksa Percaya Dukun

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/1), ger-geran (penuh tawa dan canda) ketika mendengarkan keterangan para saksi yang hadir dalam sidang pemerasan yang melibatkan para jaksa dengan terdakwa Dede Prihantono. Dede, menurut jaksa penuntut umum, adalah mantan pengacara yang saat menjalankan aksinya dikenal sebagai jaksa gadungan yang mencoba memeras Budi Ashari, Direktur PT Budi Indah Mulia Mandiri, sebesar Rp 2,5 miliar.

    Saksi-saksi yang dihadirkan ternyata bukan saksi biasa. Mereka berasal dari kejaksaan, yaitu jaksa Andri Fernando Pasaribu (jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung), jaksa Arief Budi Haryanto (jaksa fungsional di Direktorat Tata Usaha Negara), serta Sutarna (staf tata usaha pada Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat PPh di Kejagung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara).

    Ketiga saksi juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Pada 25 September 2012, para terdakwa bertemu membicarakan rencana yang akan dilakukan agar Budi memberikan sejumlah uang. Untuk menakut-nakuti Budi yang jadi target pemerasan, ketiganya kemudian membuat surat panggilan untuk Budi.

    Informasi dari dukun

    Suasana sidang yang tadinya membosankan menjadi penuh tawa karena dalam kesaksiannya, para jaksa mengaku mendapat informasi dari para dukun bahwa skenario yang akan mereka jalankan sudah aman.

    "Kami tergiur janji-janji Amin Saleh," kata saksi Sutarna ketika menjawab pertanyaan majelis hakim mengapa orang-orang pandai bisa terjebak masalah seperti itu. Amin Saleh adalah terdakwa dalam kasus yang sama yang diduga jadi otak rencana pemerasan.

    Jawaban Sutarna ditimpali oleh saksi Andri. "Sutarna sempat telepon orang pintar di Madiun, katanya aman. Saya juga sudah kontak orang pintar di Banten dan katanya juga aman," papar Andri yang disambut tawa pengunjung sidang.

    Ketua Majelis Hakim Afiantara tampaknya tertarik dengan masalah dukun ini. "Enggak, saya cuma mau tanya saja, kalau bayar ke dukun itu berapa?" tanya Afiantara sambil tersenyum-senyum.

    Semua hadirin di persidangan tampak hening menunggu jawaban para saksi. Beberapa di antaranya yang berada di baris belakang tampak berdiri menunggu jawaban para saksi.

    "Jadi begini, itu sebenarnya kiai atau pak ustaz. Sebenarnya sudah dibilang kiai enggak boleh," jawab Arief mencoba menghindar.

    Saksi lain, terutama Andri dan Sutarna, juga dengan suka hati menceritakan soal dukun-dukun itu dan tak ada niatan untuk menutup-nutupinya. "Pak Sutarna sampai mengongkosi kedatangan dukun itu dari Madiun ke Jakarta," sela Andri.

    "Enggak, sebenarnya dia itu kebetulan ada perlu ke Jakarta, jadi sekalian saya tanya saja. Kami itu bertiga (Sutarna, Andri, dan Arief) itu kayak orang lupa saja," jawab Sutarna.

    "Kata dukun itu sebenarnya gimana," tanya Afiantara. "Aman pokoke, begitu katanya," jawab Andri.

    Rp 150 juta

    Maka, kata Andri, sang dukun yang telah memberi sinyal "aman" itu kemudian direncanakan akan diberi uang Rp 150 juta untuk kiai dari Banten yang nanti statusnya untuk sumbangan ke pondok pesantren. Sementara dukun dari Madiun akan diberi uang Rp 50 juta.

    Belum sampai rencana itu bisa dijalankan, para pelaku sudah tertangkap lebih dulu oleh Kejaksaan Agung. Afiantara rupanya masih penasaran. Dengan nada santai dan sambil tertawa, ia masih menyidik soal dukun itu. "Dukunnya itu sebenarnya dari daerah mana?" tanya Afiantara.

    "Dari Caruban, Yang Mulia," jawab Sutarna. "Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Tapi kan masih bisa diolah juga, jadi bubur ayam misalnya," jawab Afiantara mencoba menenteramkan dan langsung disambut ger-geran pengunjung sidang.

    "Kalau saya, saya ambil hikmahnya. Saya pasrah saja menjalani ini," jawab Andri. Sutarna dan Arief pun mengungkapkan hal yang sama dan tak akan menutup-nutupi kasus tersebut. Di persidangan, memang para saksi ini lancar bercerita tanpa banyak ditanya. Jaksa penuntut umum hanya memancing dengan beberapa pertanyaan saja dan dengan bersahutan para saksi tersebut bercerita saling melengkapi.

    Di depan persidangan, Andri mengatakan mereka mendatangi Budi Ashari dua kali, yaitu pada 25 September dan 2 Oktober. Mereka hanya ditemui sekretarisnya.

    "Apakah waktu itu menakut-nakuti Pak Budi?" tanya penasihat hukum terdakwa. "Kami tak pernah mengancam. Kami tanya baik-baik apa surat panggilan sudah sampai. Saya tidak mengancam, bisa dibuktikan di rekaman CCTV," kata Andri.

    Waktu itu, kata Andri, ia sama sekali tak menyebutkan sejumlah uang kepada Budi. "Saya hanya menanyakan, mengapa tidak datang pada tanggal 28 September 2012. Dia bilang sibuk, tetapi akan datang 5 Oktober," katanya. (Amir Sodikin)

    tags: kasus korupsi, korupsi, tipikor, jaksa, dukun

    Arsip tulisan ini telah dimuat di Kompas, 4 Januari 2013

    Visit: http://www.amirsodikin.com

    PENGADILAN TIPIKOR: Kasus Mafia Anggaran, Kok, Dicicil

    "Ini seperti menggiring bola panas kepada majelis hakim. Anggapannya setelah masuk pengadilan, biarlah majelis hakim yang membuktikannya," begitu komentar seorang hakim dalam sebuah sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

    Saat itu, terdakwanya anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati. Wa Ode, yang kini sudah divonis bersalah, waktu itu disidang terkait perkara korupsi pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

    Komentar itu dilontarkan dengan dilatarbelakangi persoalan pengungkapan mafia anggaran yang begitu rumit. Bukti-bukti yang belum matang sering kali membuat majelis hakim ekstra keras menggali fakta-fakta di persidangan. Kadang usaha itu berhasil, tetapi lebih banyak gagal karena dibantah oleh saksi-saksi. Para anggota mafia anggaran telah berkoordinasi secara rapi sebelum kasusnya masuk pengadilan sehingga menyulitkan majelis hakim untuk membuktikan.

    Mafia anggara, apalagi yang melibatkan anggota DPR, merupakan problem terberat pada tahun 2012. Saat bersamaan, sedikitnya jumlah penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat para pelaku kejahatan korupsi tak bisa langsung disidangkan.

    Seolah sudah bukan rahasia lagi, pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sering pelaku kejahatan yang sama terpaksa tidak disidangkan dalam waktu bersamaan atau berdekatan. Pelaku-pelaku korupsi tersebut disidang dengan cara dicicil atau menyusul di kemudian hari.

    Tiga kemungkinan

    Ahli pidana korupsi Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, mengatakan, ada tiga kemungkinan mengapa sidang pelaku korupsi tersebut dicicil. Pertama, karena terbatasnya sumber daya manusia di KPK. Kedua, belum ada bukti kuat. "Yang ketiga, bisa juga karena banyaknya kasus yang sedang ditangani KPK saat ini," kata Akhiar.

    Dalam konteks penanganan sidang para pelaku, harus diakui cara kerja kejaksaan lebih terstruktur dan bisa bekerja serempak. Contoh kasus yang ditangani kejaksaan adalah kasus perkara korupsi perpajakan dengan pelaku utama pegawai pajak Dhana Widyatmika. Kini, Dhana sudah divonis bersalah dan dipidana penjara tujuh tahun.

    Saat menyidangkan Dhana, semua rantai yang terkait kasus Dhana dalam waktu bersamaan atau berdekatan bisa disidangkan. Sebut saja Herli Isdiharsono, rekan Dhana, juga pemberi suap, seperti Direktur PT Mutiara Virgo Jhonny Basuki. Semua bisa disidangkan dalam rentang waktu berdekatan sehingga bisa saling berbagi barang bukti dan saksi.

    Di KPK, hanya untuk menyidangkan kasus Wa Ode, hingga kini masih menyisakan satu pelaku perantara suap, yaitu Haris Andi Surahman. Kasus mafia anggaran yang strategis itu, hanya menyeret dua nama, yaitu Wa Ode sebagai penerima suap dan pemberi suap, Fahd el Fouz. Padahal, sejak kasus tersebut disidangkan, hakim anggota Pangeran Napitupulu berkali-kali memerintahkan KPK untuk menyeret Haris ke persidangan.

    Hingga memasuki 2013, Haris adalah pekerjaan rumah KPK yang belum terselesaikan, di samping pihak-pihak lain kolega Wa Ode di Banggar DPR. Pastinya Wa Ode tak bisa bekerja sendirian di Banggar DPR. "Tapi, akan sulit bagi KPK untuk mencari nama baru di DPR. Mafia anggaran itu kerja profesional, sulit dilacak," ujar Akhiar.

    Apalagi, jarak persidangan pelaku satu dengan pelaku lain terlalu lama. Rentang waktu yang lama bisa digunakan para pelaku untuk berkoordinasi dan melakukan konsolidasi untuk mengelabui persidangan. Kasus boleh dicicil, tetapi kata Akhiar, "Jelas tak boleh rentang waktunya terlalu lama, ini bisa berbahaya."

    Bahaya mencicil kasus ini dialami dalam kasus suap Wa Ode. Majelis hakim, dalam pandangan banyak kalangan, hampir kehilangan keyakinannya terhadap kesalahan Wa Ode karena bukti-bukti yang diajukan di persidangan tak membuat kasus tersebut terang benderang. Keyakinan hakim diduga baru terpupuk ketika menjelang vonis Wa Ode, Fahd el Fouz diajukan ke persidangan untuk pertama kalinya.

    Dalam sidang tersebut, di luar dugaan, Fahd mengakui kesalahannya dan tak mengajukan keberatan. Sebelum memvonis Wa Ode, karena sidang vonis ditunda akibat kurang siapnya hakim, hakim sempat menyaksikan sidang kedua Fahd dan mendapatkan fakta berharga yang tak ditemukan pada sidang Wa Ode sebelumnya.

    Banyak pihak menduga penundaan vonis Wa Ode waktu itu merupakan buah dari keraguan hakim, selain memang fakta bahwa banyaknya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi begitu padat dan membuat para hakim harus kerja ekstra. Keraguan hakim tersebut bisa terjadi karena bukti kurang menguatkan yang didukung kebiasaan mencicil persidangan oleh KPK.

    Seorang hakim anggota di luar sidang, seusai pembacaan vonis Wa Ode, saat berbincang dengan para wartawan, sempat ngomel dengan strategi KPK. "Jangan jadi kebiasaan kalau mengusut seseorang menunggu nama seseorang itu disebut di persidangan. Itu cara yang keliru. Seharusnya KPK sejak awal mendalami kasus dan mencari bukti untuk menyeret nama-nama yang terlibat, jangan menunggu hakim. Itu salah. Kasus, kok, dicicil," katanya.

    Tahun 2013 ini adalah tahun konsolidasi politik. Sayangnya, bisa dipastikan pula konsolidasi tersebut terkait dengan pembiayaan kebutuhan partai politik untuk persiapan pemilihan umum presiden. Kerja mafia anggaran akan semakin terstruktur, rapi, dan canggih. "Di saat yang sama, kendala jumlah penyidik di KPK akan menjadi kendala terbesar," tutur Akhiar.

    Laporan PPATK

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada KPK sudah melaporkan 18 anggota Banggar DPR yang memiliki rekening gendut dan terindikasi korupsi. Dari 18 orang itu ada yang akumulasi nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah. Diharapkan laporan PPATK itu bisa menjadi modal baru KPK untuk mulai memproses kembali para pelaku mafia anggaran.

    Hingga Agustus 2012, pola pelaku korupsi sudah terpetakan. KPK menangkap tersangka korupsi dari unsur profesi anggota DPR sebanyak 16 orang, disusul dari unsur pengusaha/swasta sebanyak 15 orang, kemudian dari unsur eselon I/II/III sebanyak 7 orang. Dua unsur teratas, yakni dari anggota DPR dan unsur pengusaha/swasta, seolah berebut posisi juara korupsi.

    Dari perkara itu harus diakui, yang paling menarik perhatian masyarakat adalah fenomena mafia anggaran yang menggabungkan cara kerja perencanaan anggaran di DPR dengan order dari pengusaha busuk. "DPR kini menjadi episentrum korupsi di negeri ini," kata Abdullah Dahlan, peneliti Indonesia Corruption Watch.

    Karena itu, mau tidak mau, KPK harus bekerja terkoordinasi dan meninggalkan kebiasaan mencicil kasus demi menjaga utuhnya sebuah perkara korupsi. Jangan beri waktu mafia anggaran untuk membuat benteng pertahanan. (Amir Sodikin)

    Arsip tulisan ini dimuat di Kompas 2 Januari 2013

    tags: korupsi, kasus korupsi, tipikor

    Visit: http://www.amirsodikin.com

    Persidangan: Maaf, Surat Dakwaan Habis...

    Selasa (15/1) lalu adalah sidang pertama yang mendakwa Pembantu Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Keesokan harinya, berbagai media massa menuliskan nama terdakwa tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menulis Fahrudin, Fahruddin, Fachrudin, Fachruddin, Fakhrudin, hingga Fakhruddin.

    Kasus ini terjadi bukan semata kesalahan wartawan. Ketika usai sidang, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tak bersedia memberikan fotokopi surat dakwaan, bahkan enggan ditemui untuk sekadar ditanya soal nama terdakwa. Para wartawan menghampiri penasihat hukum terdakwa, tetapi hasilnya sama, mereka langsung pergi sambil bilang, ”Kami saja juga cuma dapat kopian dari jaksa.”

    Ternyata, nama terdakwa baru terang ejaannya ketika sidang kasus yang sama tetapi dengan terdakwa lain, yaitu sidang dakwaan untuk terdakwa Tri Mulyono. Seperti sidang terdahulu, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga enggan memberikan fotokopi surat dakwaan. Wartawan lalu menghampiri penasihat hukum terdakwa dan ternyata kali ini penasihat hukumnya berbaik hati dan memberikan fotokopi surat dakwaan.

    Maka, baru diketahui kemudian jika kejaksaan menulis nama terdakwa PR III UNJ tersebut sebagai Fakhruddin Arbah. Kasus pelitnya jaksa dalam memberikan informasi dasar soal dakwaan ini bukan hanya kali ini. Wartawan mencatat, setiap kasus perkara korupsi yang ditangani kejaksaan selalu berujung pada sulitnya mengakses detail dakwaan secara valid.

    Perilaku itu ternyata berbeda dengan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang justru memanfaatkan media massa untuk menyosialisasikan surat dakwaan dengan benar. Jika ada jaksa KPK yang pelit di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya wartawan bisa ”menodong” juru bicara KPK di kantor KPK. Namun, ketika berurusan dengan kejaksaan, persoalan menjadi tidak sesederhana itu.

    Pengadilan Tipikor Jakarta selama ini menjadi barometer ”prestisius” di Indonesia untuk memperkarakan kasus-kasus korupsi besar di negeri ini.

    Transparansi melalui pemberitaan berbagai media adalah salah satu penyebab terjaganya Pengadilan Tipikor Jakarta dari keputusan pengadilan ”di bawah tangan”. Kalaupun akhir-akhir ini publik menyoroti putusan Angelina Sondakh, wartawan di Pengadilan Tipikor lebih melihatnya pada lemahnya penyusunan dakwaan dan pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum pada KPK, bukan karena integritas para hakimnya.

    Namun, di balik logika transparansi media yang seharusnya tak ada masalah di Pengadilan Tipikor Jakarta, tetap saja berbagai praktik tak sehat yang kontraproduktif dalam upaya mengawal kasus-kasus korupsi menyeruak. Contoh sepele tetapi cukup signifikan adalah sulitnya mengakses surat dakwaan terutama pada kasus-kasus yang ditangani kejaksaan.

    Namun, entah mengapa, dalam banyak kasus, jaksa dari kejaksaan lebih menarik diri dari media massa. ”Nanti saja kalau kita sudah akrab, bisa komunikasi lebih lanjut,” begitu ketika seorang jaksa dari kejaksaan negeri ditanya.

    Para penasihat hukum terdakwa juga tak semuanya ramah kepada wartawan. Namun, ada juga pengacara kasus lain yang justru memanfaatkan media untuk menjelaskan posisi kliennya. Pengacara Angelina Sondakh, misalnya, tetap melayani tanya jawab dengan wartawan. Siti Hartati Murdaya dengan segala kelebihan dan kekurangannya bahkan selalu rajin meluangkan waktu untuk media massa demi menjelaskan setiap tahapan persidangan dengan cara yang lebih mudah dipahami semua pihak.

    Di era transparansi dan demi mengawal setiap perkara korupsi, tak sepantasnya lagi kejaksaan negeri menyingkir dari pemberitaan. Apalagi, hanya dengan alasan ”fotokopi dakwaan habis”. (Amir Sodikin)

    Kasus Korupsi: Justice Collaborator Hendaknya Jadi Pertimbangan Hakim

    Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberi apresiasi kepada terdakwa Kosasih Abbas dengan memberi tuntutan lebih ringan karena dianggap telah bekerjasa sama dalam mengungkapkan kasus sejak penyidikan. Hendaknya, apresiasi ini berlanjut hingga menjadai pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan keputusan hukuman ringan bagi mereka yang telah bersedia menjadi justice collaborator.


    Kosasih Abbas adalah Kepala Sub-usaha Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersama atasannya,  Dirjen LPE Jacob Purwono diseret ke pengadilan karena dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan listrik perdesaan atau solar home system (SHS)  tahun 2007 dan 2008.  Jacob selaku terdakwa 1 dituntut pidana penjara hingga 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti Rp 8,3 miliar subsider kurungan dua tahun enam bulan penjara. 


    Sementara mantan Kosasih selaku terdakwa 2 hanya dituntut sepertiganya atau 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan, serta harus membayar uang pengganti Rp 2,8 miliar subsider kurungan satu tahun penjara. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum memang menyebut Kosasih sejak awal telah ditetapkan sebagai justice collaborator.



    "Kita harap upaya Kosasih yang telah bersedia menjadi justice collaborator ini mendapat insentif yang sepadan hingga nanti di keputusan hakim," kata ahli hukum pidana korupsi dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, di Jakarta, Jumat (25/1). Jika insentif ini nyata diterima bagi justice collaborator, ke depannya diharapkan akan banyak kasus besar bisa terungkap berkat banyaknya orang yang mau memilih jalan sebagai justice collaborator. 


    Kosasih telah menunjukkan keseriusannya untuk bersedia mengakui perbuatannya, kemudian mengungkapkan kasus tersebut ke pengadilan. Bahkan, Kosasih mengaku telah mempertaruhkan nyawanya karena mengungkapkan sederet nama-nama besar yang diduga terlibat dalam permainan proyek SHS ini. "Saya pasrah saja dan siap dengan apa yang terjadi," kata Kosasih di sela-sela sidang kepada wartawan. 


    Ketika diperiksa sebagai terdakwa, Kosasih memang menyebutkan sejumlah oknum nama dari instansi kepolisian, Badan Intelijen Negara, anggota DPR, dan kerabat menteri yang diduga menitipkan perusahaan agar disetujui sebagai pemeang. Bahkan, Kosasih telah menyusun buku pembelaan yang mengungkap aliran dana ke beberapa nama ternama di negeri ini. 


    Akhiar menjelaskan, kelangsungan tren justice collaborator di tahun 2013 akan terjamin jika KPK ataupun kejaksaan memberikan jaminan keselamatan bagi para terdakwa yang mau bersedia bekerjasama sejak di penyidikan. "Selain soal jaminan keselamatan, hakim hendaknya nanti memasukkan pertimbangan hukuman ringan karena telah menjadi  justice collabor ini dalam amar putusannya, dengan demikian masyarakat akan paham bahwa menjadi justice collaborator itu besar keuntungannya," kata Akhiar.


    Soal uang pengganti, Akhiar tetap sependapat bahwa uang pengganti tetap harus ditagihkan kepada para terdakwa termasuk kepada justice collaborator sekalipun. Bahkan, seharusnya uang pengganti ini mutlak diterapkan untuk tindak pidana korupsi karena inti dari penuntutan tindak pidana korupsi adalah bagaimanan mengembalikan harta negara.


    "Justru untuk uang pengganti ini, kalau bisa jangan hanya menjadi hukuman tambahan melainkan harus menjadi hukuman utama dalam setiap kasus pidana korupsi. Ke depannya, uang pengganti ini tak bisa digantikan dengan pidana penjara," kata Akhiar. Filosofinya, uang yang telah dikorupsi harus dikembalikan bahkan jika perlu dibayarkan oleh waris yang bersangkutan. (AMR)

    Kasus Korupsi: "Maaf, Surat Dakwaan Habis"

    Pada Selasa (15/1) lalu adalah sidang pertama yang berisi dakwaan untuk Pembantu Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Keesokan harinya, berbagai media massa menuliskan nama terdakwa tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menulis Fahrudin, Fahruddin, Fachrudin, Fachruddin, Fakhrudin, hingga Fakhruddin.


    Kasus ini terjadi bukan semata kesalahan wartawan. Ketika usai sidang, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tak bersedia untuk memberikan fotokopi surat dakwaan, bahkan enggan ditemui untuk sekadar ditanya soal nama terdakwa. Para wartawan sempat menghampiri penasehat hukum terdakwa, namun hasilnya sama, mereka langsung pergi dengan mengatakan, "Kami saja juga cuma dapat kopian dari jaksa."


    Ternyata, nama terdakwa baru terang ejaannya ketika sidang dengan kasus yang sama namun dengan terdakwa yang berbeda yaitu sidang dakwaan untuk terdakwa Tri Mulyono. Sama seperti sidang terdahulu, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga enggan memberikan fotokopi surat dakwaan. Wartawan kemudian menghampiri penasehat hukum terdawa dan ternyata kali ini penasehat hukumnya berbaik hati dan memberikan fotokopi surat dakwaan.


    Maka, baru diketahui kemudian jika kejaksaan menulis nama terdakwa PR III UNJ tersebut sebagai Fakhruddin Arbah. Itu pun di beberapa tempat ternyata ditulis berbeda yaitu Fahrudin. Kasus pelitnya jaksa dalam memberikan informasi dasar soal dakwaan ini bukan hanya sekali ini saja. Wartawan mencatat, setiap kasus perkara korupsi yang ditangani kejaksaan selalu berujung pada sulitnya mengakses detail dakwaan secara valid. 


    Perilaku buruk ini ternyata berbeda dengan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang justru memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan surat dakwaan dengan benar. Jika ada jaksa KPK yang pelit di Pengadilan Tipikor, setidaknya para wartawan bisa "menodong" juru bicara KPK di kantor KPK. Namun ketika berurusan dengan kejaksaan, persoalan menjadi tidak sesederhana itu. 



    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta), Jakarta, selama ini telah menjadi barometer "prestisius" di Indonesia untuk memperkarakan kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Di tempat inilah jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri dan juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan para terdakwa untuk diadili. Hingga kini, Pengadilan Tipikor Jakarta relatif terbebas dari berbagai intrik busuk pengadilan.


    Transparansi melalui pemberitaan berbagai media adalah salah satu penyebab terjaganya Pengadilan Tipikor Jakarta dari keputusan pengadilan "di bawah tangan". Kalaupun akhir-akhir ini publik sedang menyoroti putusan Angelina Sondakh, wartawan di Pengadilan Tipikor lebih melihatnya pada lemahnya penyusunan dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada KPK, bukan karena integritas para hakimnya.


    Namun, di balik logika tranparansi media yang seharusnya tak ada masalah di Pengadilan Tipikor Jakarta, tetap saja berbagai praktik tak sehat yang kontraproduktif dalam upaya mengawal kasus-kasus korupsi menyeruak. Contoh sepele namun cukup signifikan adalah sulitnya mengakses surat dakwaan terutama pada kasus-kasus yang ditangani kejaksaan. 


    Seharusnya, secara logika, ketika pembacaan surat dakwaan sebenarnya yang lebih berkepentingan adalah jaksa penuntut umum. Namun entah mengapa, dalam banyak kasus, jaksa dari kejaksaan lebih menarik diri dari media massa. Padahal, yang diinginkan awak media sebenarnya hanya detail atau latar belakang agar tidak salah menulis nama atau tempat.  "Nanti saja kalau kita sudah akrab, bisa komunikasi lebih lanjut," begitu ketika seorang jaksa dari kejaksaan negeri ditanya. 


    Tak hanya jaksa dari kejaksaan negeri yang takut dengan wartawan. Beberapa penasehat hukum terdakwa juga tak semuanya ramah dengan wartawan, bahkan ketika materi sidang sebenarnya akan menguntungkan kliennya jika diberitakan. Contohnya, penasehat hukum IM2 yang menolak memberikan fotokopi eksepsi kliennya dengan alasan dokumen yang keluar harus sepersetujuan IM2. 


    Padahal, di sidang-sidang lain, para pengacara justru memanfaatkan media untuk menjelaskan posisi kliennye. Pengacara Angelina Sondakh misalnya, segarang apapun media bertanya tetap dilayani untuk tanya jawab oleh penasehat hukumnya. Siti Hartati Murdaya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bahkan selalu rajin meluangkan waktu untuk media massa, demi menjelaskan setiap tahapan persidangan dengan cara yang lebih mudah dipahami semua pihak.


    Di era transparansi dan demi mengawal setiap perkara korupsi, tak sepantasnya lagi kejaksaan negeri menyingkir dari pemberitaan. Apalagi, hanya dengan alasan "fotokopi dakwaan habis".  Padahal, dalam banyak kasus, media massa hanya ingin tahu soal informasi dasar  yang tak akan mempengaruhi persidangan selanjutnya. (Amir Sodikin)

    tags: korupsi, tipikor, kejaksaan, kpk

    visit: http://www.amirsodikin.com

    Jamuan makan malam ala Jepang, lengkap dan lamaaaaa....

    Suatu hari di Tokyo, memenuhi undangan Fuji (Film). Sempat dijamu petinggi Fuji secara tradisional. Wow......lama banget dengan belasan kali berganti menu pembuka sebelum ke menu utama. Beruntung semua menu ditampilkan cantik dan minimalis sehingga tak ada menu yang tak terfasilitasi perut.

    Inilah table manner terlama yang pernah saya ikuti, namun paling berkesan dibanding jamuan di benua manapun yang pernah saya ikuti di berbagai forum resmi. Namun, kurang lebih empat jam bersama mereka dalam satu meja, baru terasa betapa makan bersama bukan sekadar memenuhi hasrat perut. Makan adalah kebersamaan, makan merupakan simpul pembuka untuk saling mengenal, makan tak lain merupakan pengikat komunitas untuk saling menghargai dan saling berbagi, dan makan bersama adalah momentum paling baik untuk mengikat komitmen, serta saat yang paling fleksible untuk membuag penjajakan bisnis.

    Menu favorit saya diantara belasan menu itu ternyata: bulu babi :)
    Nikmatnya tiada tara dan genit menggoda karena porsinya sangaaaaattttt sedikit :(

    Sweet Memory: Journey to the river villages.....

    Berlayar mengarungi sungai-sungai......saya lupa ini foto arsip di

    sungai mana...yang jelas di Kalteng...kemungkinan besar ini sungai

    Kahayan (?) tertanggal 23 Februari 2004.

    Copyright Photo: Amir Sodikin

    Jacob Purwono Dituntut 12 Tahun, Kosasih Abbas Hanya 4 Tahun

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/1) kembali menggelar sidang perkara korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system atau listrik untuk perdesaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan materi tuntutan jaksa penuntut umum.

    Seperti sudah bisa ditebak sebelumnya, Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut dua terdakwa dengan tuntutan yang berbeda. Jaksa penuntut umum tampak memberi apresiasi pada terdakwa yang mau bekerja sama sejak awal (justice collaborator) dengan tuntutan yang lebih ringan.

    Direktur Jenderal Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Jacob Purwono selaku terdakwa 1 dituntut pidana penjara hingga 12 tahun. Sementara mantan Kepala Sub Usaha Energi Terbarukan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kosasih Abbas selaku terdakwa 2, dengan kasus dan kesalahan yang sama, hanya dituntut sepertiganya atau 4 tahun.

    Secara prinsip, mereka berdua terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Tak hanya pidana penjara, jaksa penuntut umum juga menuntut para terdakwa dengan denda uang serta harus mengembalikan uang yang telah dikorupsi. Jaksa penuntut umum juga memerintahkan para pihak yang telah menikmati keuntungan tidak sah dari proyek tersebut untuk mengembalikannya kepada negara.

    "Memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Menjatuhkan kepada terdakwa 2 dengan pidana penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan dengan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan," kata penuntut umum Risma Ansyari.

    Untuk uang pengganti, terdakwa 1 Jacob Purwono Lanjutnya harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 8.321.837.500 dengan ketentuan harus dibayar maksimal satu bulan setelah keputusan hukum tetap. Jika tidak bisa diganti, harta benda akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana 2 tahun 6 bulan.

    Untuk terdakwa 2 Kosasih Abbas, juga harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2.854.738.500. Kalau tidak, akan diganti pidana 1 tahun penjara.

    Seluruh panitia dan perusahan rekanan yang mendapatkan keuntungan tidak sah dalam proyek SHS pada 2007 dan 2008 juga diperintahkan untuk mengembalikan uang itu kepada negara.

    Jaksa penuntut umum menguraikan hal-hal memberatkan untuk para terdakwa. Perbuatan terdakwa 1 dan 2 dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah yaitu Kementerian ESDM serta merampas hak ekonomi dan sosial masyarakat.

    Hal lain yang memberatkan untuk terdakwa 1 adalah tidak mau berterus terang dan tidak menyesali perbuatannya. Yang meringankan ialah terdakwa satu belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

    Sedangkan yang meringankan terdakwa 2 ialah sejak awal penyidikan mau berterus terang dan menyesali perbuatan. Sejak proses penyidikan oleh KPK berperilaku kooperatif sehingga telah ditetapkan sebagai justice collabolator, punya tanggungan keluarga, dan telah mengembalikan uang ke KPK sekitar Rp100 juta.

    Menanggapi tuntutan, Jacob menyerahkan nota pembelaan (pledoi) kepada Penasihat hukumnya dan jika memungkinkan akan membuat pledoi sendiri. Kosasih dan penasihat hukumnya masing-masing akan membuat pledoi.

    Jaksa Ali Fikri merinci perusahaan rekanan yang diharuskan mengembalikan uang keuntungan kepada negara pada proyek 2007 yakni PT Eltran Indonesia sebesar Rp5,6 miliar, PT Azet Surya Lestari Rp18,86 miliar, PT LEN Industry Rp7,63 miliar, PT LEN dan mitranya PT Gomzu Daguzi Rp7,35 miliar, PT Mitra Muda Berdikari Indonesai Rp5,8 miliar, PT Bangun Baskara Mandiri Rp8,97 miliar, CV Cipta Sarana Rp4,14 miliar, PT Pancuranmas Jaya Rp6,49 miliar, PT Pentas Menara Komindo Rp891 juta, PT Citrakaton Dwidaya Lestari Rp1,25 miliar, PT Polandow Rp2,12 miliar, PT Malista Konstruksi Rp1,07 miliar, PT Altari Energi Surya Rp1,07 miliar, PT Adam Sentosa Utama Rp789 juta, PT Berdikari Utama Jaya dan PT Amonra Daya Semesta Rp1,72 miliar, PT Paesa Pesindo Engineering Rp2,61 miliar, PT Kuala Batec Indonesia Rp6,46 miliar.

    Sedangkan pada proyek 2008 yang harus mengembalikan keuntungan tidak sah kepada negara yaitu CV Cipta Sarana Rp1,62 miliar, PT Eltran Indonesia Rp1,08 miliar, PT Gomzu Daguzi Rp3,31 miliar, PT Altari Energi Surya Rp7,03 miliar, PT Global Power Sistem dan PT Chamarista Gitajaya Rp4,08 miliar, CV Ridho Teknik sebesar Rp1,70 miliar, PT Mari Bangun Nusantara Rp2,46 miliar, PT Pentas Menara Komindo Rp3,05 miliar, PT Azet Surya Lestari Rp2,18 miliar, PT Wijaya Karya Intrade Rp890 juta, PT Malista Konstruksi Rp3,2 miliar, PT Rudhio Dwiputra Rp2,76 miliar, PT Fulina Rp660 juta, PT Kolam Intan Prima Rp1,02 miliar, PT Delbiper Cahaya Cemerlang883 juta, PT Alief Balqis Sentosa Rp723 juta, PT Dwijaya Internusa Rp1,12 miliar, PT Annisa Bintang Blitar Rp 618 juta, CV Hariva Company Rp1,1 miliar, PT Somit Karsa Trinergi Rp1,23 miliar, PT Upplin Rp1,21 miliar, PT Bina Tirta Rp1,18 miliar, PT Timba Power System Rp719 juta, PT Tea Kirana Rp1,62 miliar, PT Mitra Muda Berdikari Indonesia Rp500 juta, PT Dipa Jaya Sejahtera Rp1,74 miliar, PT Citra Niaga Indonesia Rp2,36 miliar, PT Timor Barutek Rp899 juta, PT Ariesto Tunggal Engineering Rp845 juta, PT Piramida Kencana Rp926 juta. (Amir Sodikin)
    Visit http://www.amirsodikin.com

    Tag: kasus korupsi, jacob purwono, kosasih abbas, esdm, korupsi shs
    Cat: Kasus Korupsi

    me@amirsodikin.com

     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved