Banner Leaderboard
Headlines News :

    Korupsi Penggandaan Al-Quran, Pejabat Kemenag Terima Ratusan Juta

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (28/2), kembali

    menyidangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Komisi VIII,

    Zulkarnaen Djabar, dan putranya Dendy Prasetya. Para saksi yang

    merupakan pejabat dari Kementerian Agama mengungkapkan menerima uang

    yang besarnya ratusan juta rupiah dari perusahaan pemenang tender

    penggandaan Al-Quran di Kementerian Agama tahun 2011 dan 2012.





    Zulkarnaen dan putranya adalah terdakwa pengadaan laboratorium

    komputer pada madrasah tsanawiyah dan penggandaan Al-Quran di

    Kementerian Agama 2011-2012. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim,

    Afiantara, menghadirkan saksi dari Sekretaris Direktorat Jenderal

    Bimas Islam, Abdul Karim, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Ahmad Jauhari.





    Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KMS A Roni, mencecar

    para saksi, apa yang mereka dapatkan dengan mempermudah kerja utusan

    Zulkarnaen Djabar, Fahd el Fouz, dalam lobi-lobi di Kemenag. "Apakah

    saksi pernah menerima uang tersebut," tanya jaksa Roni.





    Abdul Karim kemudian mengakui mendapatkan uang "tasyakuran" sebesar Rp

    20 juta yang diberikan oleh Sarisman, sekretaris Unit Layanan

    Pengadaan di Kemenag. Uang tersebut diberikan setelah proyek

    penggandaan Al-Quran APBN-P 2011.





    Setelah itu, Abdul Karim kembali menerima "uang kondangan" Rp 15 juta.

    Setelah itu, mendapat lagi 10.000 dollar AS dan 70 dollar AS yang

    merupakan uang konsultasi pemilik perusahaan atas jasa konsultasi soal

    huku wakaf. "Waktu itu, pemilik perusahaan ingin mewakafkan hartanya

    dan kemudian konsultasi soal hukum wakaf kepada saya," kata Abdul.





    Terakhir, Abdul juga menerima lagi Rp 100 juta. Namun, semua dana yang

    ia terima telah diserahkan ke KPK.





    Saksi Ahmad Jauhari juga mengaku menerima uang dari pemenang tender

    yaitu Rp 100 juta dari Ali Djufrie dan 15.000 dollar AS dari Abdul

    Kadir Alaydrus. "Yang memberi Pak Mashuri (Ketua Unit Layanan

    Pengadaan Kemenang), katanya ini uang tasyakuran dari kawan-kawan.

    Paham saya ya itu dari Pak Ali Jufrie dan Abdul Kadir," jawab Ahmad.





    Ali Djufrie adalah Direkur PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I),

    pemenang tender penggandaan Al-Quran APBN-P 2011 dan Abdul Kadir

    Alaydrus adalah Direksi PT Sinergi Pustaka Indonesia, pemenang tender

    penggandaan Al-Quran 2012.





    Para saksi dianggap mengetahui adanya tekanan dari puhak Zulkarnaen

    Djabar dalam memenangkan kedua perusahaan tersebut. Namun, dalam

    sidang para saksi tak secara eksplisit mengakui adanya upaya untuk

    menggolkan dua perusahaan pemenang tersebut.





    Namun, Ahmad Jauhari mengakui ada kejanggalan saat ada ketentuan baru

    yaitu perusahaan harus memiliki gudang seluas 5.000 meter persegi.

    Ketentuan itu baru ia ketahui sebelum menandatangani kontrak dengan PT

    A3I.





    "Saya jua heran, kenapa PT Macanan yang mengajukan penawaran lebih

    rendah kalah. Saya tanya, katanya karena tak memiliki luas gudang

    5.000 meter persegi," jawah Ahmad Jauhari.

    Saksi Abdul Karim juga mengungkapkan, PT A3I akhirnya menjadi

    pemenangn karena perusahaan itu memiliki gudang 5.000 hektar. "Gudang

    itu untuk menyimpan Al-Quran sebelum didistribusikan," kata Abdul

    Karim.





    Hakim berusaha mendalami keterangan Ahmad Jauhari, apakah ketentuan

    luas gudang tersebut untuk menjegal PT Macanan dan demi meloloskan PT

    A3I. Dalam dakwaan jaksa terungkap, sebenarnya dalam proyek

    penggandaan Al-Quran APBN-P 2011, sudah ada pemenangnya yaitu PT

    Macanan, tetapi atas lobi-lobi yan dilakukan pihak terdakwa akhirnya

    PT A3I menjadi pemenangnya. Namun, keterangan yang diberikan Ahmad

    Jauhari dianggap berbelit-belit dan membuat hakim marah.





    "Saudara jangan cengengesan," bentak hakim dengan suara tinggi melalui

    mikrofon. "Apa cengengesan saya tadi?" jawab Ahmad. "Cengengesan!

    Diam!" bentak hakim dengan suara lebih lantang.





    Hakim kemudian bertanya, apakah ULP lapor soal ketentuan luas gudang

    di awal proses lelang "Tidak lapor. Saya tidak dilapori," jawab Ahmad.





    Dirjen setujui anggaran

    Dalam persidangan terungkap pula, dana penggandaan Al-Quran telah

    disetujui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

    Agama saat itu, Nasaruddin Umar, yang kini menjabar sebagai Wakil

    Menteri Agama. Menurut saksi Abdul Karim, Dirjen juga memberi perintah

    agar membantu Zulkarnaen sesuai ketentuan.





    Dijelaskan juga, dana penggandaan Al-Quran berasal dari dana "ontop"

    langsung dari DPR, yang dimaknai para saksi sebagai dana milik

    "Senayan" khususnya dari terdakwa Zulkarnaen. Penggandaan Al-Quran

    terdiri dari dana optimalisasi APBN-P 2011 Rp 22 miliar dan anggaran

    tambahan APBN 2012 Rp 50 miliar. Untuk APBN-P 2011, Kemenag tak ada

    usulan program dan baru APBN 2012 ada usulan Rp 9 miliar, yang

    kemudian ditambahi DPR Rp 50 miliar.





    Saksi Abdul Karim, mengatakan, sempat ditelepon Zulkarnaen yang

    mengatakan telah berbicara dengan Dirjen dan minta dibantu. Abdul

    kemudian melapor ke Dirjen. "Pak Dirjen, ini tadi ada telepon dari Pak

    Zul. Katanya Pak Dirjen sudah setuju. Kemudian Pak Dirjen menjawab,

    bantu saja sesuai kententuan," kata Abdul Karim.





    Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi sempat memutarkan rekaman

    percakapan telepon antara Abdul Karim dengan Zulkarnaen. Dalam

    percakapan terlontar bahwa anggaran sudah di tangan "syeh" dan

    disebut sudah beres. "Angaran sudah di Bimas Islam, dan sudah ada

    komunikasi (Zulkarnaen) dengan Pak Dirjen, dan Pak Dirjen secara

    normatif bilang bantu saja sesuai ketentuan," papar Abdul menjelaskan

    isi percakapan.





    Afiantara memastikan, apa yang dibantu dan apa artinya sesuai

    ketentuan. Abdul menjawab, dibantu untuk proses penganggarannya

    sampai pelaksanaannya serta mengamankan anggaran dari Zulkarnaen agar

    diterima dan dilaksanakan dengan harga menyesuaikan APBN 2011. "Untuk

    ketentuannya, saya sampaikan ke Mashuri (Ketua Unit Layanan Pengadaan)

    dan dia bilang iya, artinya mengerti ketentuan itu," kata Abdul.





    Utusan Senayan

    Sebelumnya, "utusan Senayan", yaitu Fahd el Fouz dan teman-temannya,

    telah mendatangi Abdul Karim dengan mengatakan dana "ontop" adalah

    punya Senayan yang bisa diletakkan di mana saja. Namun, atas kebaikan

    Zulkarnaen, dana itu ditaruh di Bimas Islam. "Saya tak tahu

    aturannya, tapi itu penjelasan utusan Senayan," kata Abdul menjawab

    pertanyaan jaksa KMS A Roni.





    Selain memberikan dana "ontop", DPR juga mematok harga pencetakan

    Al-Quran sangat tinggi yaitu Rp 75.000 per eksemplar. Padahal, APBN

    2011, hanya Rp 32.000 per eksemplar. "Mendengar harga segitu, Pak

    Dirjen terkejut, kok sebesar itu ya?" papar Abdul.





    Hakim Afiantara bertanya, apakah Dirjen menyetujui anggaran "ontop"

    yang melonjak tinggi tersebut. "Pertama menolak, akhirnya setuju.

    Alasannya masyarakat masih membutuhkan Al-Quran. Beliau katakan, kalau

    harganya bisa disesuaikan dengan APBN 2011, kenapa tidak," kata Abdul.





    Akhirnya, program penggandaan Al-Quran disetujui dengan ketentuan

    biaya per eksemplar diturunkan dari Rp 75.000 menjadi Rp 35.000.

    Lelang pada APBN-P 2011 akhirnya dimenangkan PT Adhi Aksara Abadi

    Indonesia (A3I) dan APBN 2012 dimenangkan PT Sinergi Pustaka

    Indonesia.





    Dalam dakwaan jaksa KPK, terungkap kedua perusahaan pemenang tersebut

    memiliki alamat yang sama dan juga jajaran direksinya sama. Dua orang

    dari perusahaan yang berperan adalah Ali Djufrie dan Abdul Kadir

    Alaydrus. Dua perusahaan itu disebut jaksa sebagai perusahaan yang

    diusung terdakwa.





    Terdakwa Zulkarnaen membantah anggaran "ontop" tersebut dari Senayan,

    apalagi dari dirinya. Anggaran tersebut merupakan anggaran murni

    dari pemerintah. Penetapan harga Al-Quran Rp 75.000 per eksemplar juga

    bukan dari Senayan, namun berasal dari Biro Perencanaan Kemenag. (Amir

    Sodikin)

    Saksi: Proses Bioremediasi Chevron Sesuai SOP

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Rabu (27/2), kembali

    menyidangkan perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron

    Pacific Indonesia (CPI) dengan terdakwa Direktur PT Sumigita Jaya,

    Herlan bin Ompo, dan Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy

    Prematuri.





    Para saksi dicecar soal pencampuran tanah terkontaminasi

    minyak dengan tanah yang sedikit terkontaminasi. Mereka menyatakan,

    pencampuran itu dibolehkan oleh ketentuan yang ada dan sesuai dengan

    standard operational procedure (SOP) dari Chevron.





    Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih

    menghadirkan tiga saksi untuk Herlan yaitu Mukhlis (Construction

    Representative Chevron), Muhammad Adib (Analyst facility engineer

    Chevron), dan Ridwan bin Syair (Inspector quality control PT Tripatra

    Fluor, pengawas dari pihak ketiga). Untuk Ricksy, ada satu saksi yaitu

    Winu Adiarto (Team Manager Production Optimization & Field Chevron).





    "Apa pernah mengangkut tanah dengan TPH lebih dari 15 persen?" tanya

    jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung, Febru Mahdi, kepada Mukhlis.

    Dalam ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128

    Tahun 2003, memang disebutkan konsentrasi maksimum TPH (Total

    Petroleum Hydrocarbon) awal pada tanah tercemar sebelum proses

    pengolahan biologis harus tidak lebih dari 15%.





    "Pernah kami mengangkat tanah dengan TPH lebih dari 15 persen. Tapi

    sebelumnya dicampur dengan tanah TPH di bawah 4 persen," kata Mukhlis.

    Pencampuran itu sudah menjadi prosedur standar dalam perlakuan tanah

    yang tercemar minyak.





    Saksi Adib menambahkan, dari prosedur yang dimiliki Chevron, tanah

    yang TPH-nya lebih dari 15 persen dan kurang dari 4 persen tak boleh

    dibawa ke unit pemrosesan bioremediasi atau Soil Bioremediation

    Facility (SBF). "Jika TPH lebih dari 15 persen saya suruh campur

    dengan TPH di bawah 4 persen. Setelah menjadi, misalnya 8 persen, baru

    diangkut ke SBF," kata Adib.





    Ketua majelis hakim Sudharmawatiningsih menanyakan, apakah proses

    tersebut yang melakukan PT Sumigita Jaya, yang kemudian dijawab iya

    oleh Adib. Adib menjelaskan, TPH yang boleh dibawa ke SBF harus di

    kisaran 4-15 persen.





    Adib menegaskan, prosedur itu sudah standar dilakukan Chevron yang

    juga mengacu pada Kepmen No 128. Namun, ia tak paham detail di Kepmen

    tersebt.





    Kepmen 128 menyebutkan, jika konsentrasi TPH sebelum proses pengolahan

    lebih dari 15%, ternyata boleh dan malah perlu dilakukan

    pengolahan atau pemanfaatan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan

    teknologi yang tersedia dan karakteristik limbah. Bahan pencampur

    dapat ditambahkan pada limbah dengan tujuan mengoptimalkan proses

    penguraian limbah minyak bumi oleh mikroorganisme.





    Dalam Kepmen 128 juga dijelaskan, bahan pencampur (misalnya tanah dan

    pasir) adalah bahan yang ditambahkan pada proses

    pengolahan limbah minyak bumi sehingga memungkinkan proses penguraian limbah

    hidrokarbon secara mikrobiologis terjadi.





    Hanya saja, karena para saksi adalah pekerja teknis, mereka tak bisa

    menjelaskan apa fungsi dari setiap tahapan. Ketika ditanya hakim,

    mengapa tanah yang sedikit tercemar tersebut dicampurkan dengan tanah

    yang sangat tercemar, para saksi mengatakan tidak tahu.





    "Saya tidak tahu tapi prosedurnya seperti itu," kata saksi Ridwan.

    Ridwan mengatakan, jika TPH tanah sudah di atas 15 persen, kondisinya

    sudah seperti lumpur yang berbaur dengan minyak. Karena itu, tanah

    tersebut harus dicampur agar memenuhi kisaran TPH yang diinginkan

    sebelum masuh ke pemrosesan selanjutnya.





    "Hebat, ini kayaknya proses bioremediasi yang baru ya, cuman dicampur

    saja sudah bisa," celetuk seorang hakim.





    Bioremediasi merupakan pemulihan lingkungan yang tercemar dengan

    mengandalkan kerja mikroorganisme. Mikroorganisme berasal dari air

    atau tanah dari lingkungan yang tercemar itu sendiri atau didatangkan

    dari luar. Untuk meningkatkan metabolisme mikroorganisme, maka

    dilakukan berbagai cara diantaranya pemupukan, pencampuran,

    penggemburan, pengairan, dan membolak-balik tanah.





    Menurut saksi Ridwan, pemupukan juga dilakukan dengan urea, TSP, dan

    dolomit. Namun, ia tak tahu fungsi dari pemupukan tersebut. Ditanya

    komposisi apa yang diperlukan dari pupuk, Ridwan menjawab juga tidak

    tahu.





    "Saya memastikan berapa jumlah pupuk yang dimasukkan. Chevron

    menyetujui lembar pemakaian pupuk yang akan digunakan. Setelah saya

    lihat itu saya memastikan benar engga pupuk yang dimasukkan segitu,"

    jelas Ridwan.





    Saksi Winu Adiarto menjelaskan, bioremediasi merupakan proses

    pengolahan tanah yang terkena limbah minyak mentah melalui

    mikroorganisme sehingga konsentrasi TPH tanahnya di bawah 1 persen.

    "Yang perlu tahu teknologi bioremediasi adalah si pemilik fasilitas

    dan penghasil limbah yaitu Chevron. Kalau orang itu mengikuti prosedur

    operasi standar, dia akan bisa melakukan itu,"kata Winu.





    Kasus ini bisa masuk ke pengadilan Tipikor karena Kejaksaan Agung

    menganggap pekerjaan bioremediasi di lahan Chevron yang dilakukan

    kontraktor, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya,

    dianggap fiktif dan merugikan keuangan negara.





    Dua kontraktor yang memenangkan proyek tersebut dianggap tak memenuhi

    klasifikasi teknis, diantaranya kontraktor tersebut tak memiliki

    sertifikasi dan izin pengolahan limbah. Namun di sisi lain, ada yang

    menganggap berdasarkan aturan pengolahan limbah berbahaya, yang wajib

    memiliki sertifikasi dan izin pengolahan limbah hanya pemilik lahan

    atau penghasil limbah yaitu Chevron.

    (AMR)

    Article: Caddisfly larvae show jewellery designers how ‘it’ is done

    In 2011 I wrote about a research project I went on in France to investigate how invertebrates can show the level of water pollution in rivers and streams (click here). While I was there, I [...]

    ScienceBlog.com

    http://victoriaellis.scienceblog.com/169/caddisfly-larvae-show-jewellery-designers-how-it-is-done/

    Sent via Flipboard

    Sidang Sumpah Palsu, Tak Ada BAP, Terdakwa Mengelak

    Sidang lanjutan perkara korupsi yang diawali dengan dugaan sumpah

    palsu dengan terdakwa Manajer Marketing PT Berca Hardayaperkasa

    Michael Surya Gunawan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana

    Korupsi, Jakarta, Selasa (26/2). Sidang ini termasuk unik karena

    Tipikor Jakarta sangat jarang menyidangkan kasus sumpah palsu.





    Terdakwa yang akhirnya juga dijerat kasus korupsi pengembangan sistem

    informasi manajemen di Direktorat Jenderal Pajak tersebut mengajukan

    nota pembelaan dengan menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan

    dinilai cacat hukum karena penetapan sumpah palsu ternyata tak

    dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.





    Penasehat hukum Michael Surya Gunawan, M Sidik Latuconsina, dalam

    pembelaannya mengatakan, kliennya didakwa memberikan kesaksian palsu

    dalam sidang perkara korupsi sistem infiormasi manajemen di Dirjen

    Pajak dengan terdakwa waktu itu Pulung Sukarno. Namun masalahnya,

    prosedur penetapan sumpah palsu tak sesuai dengan ketentuan Pasal 174

    KUHAP karena berita acara penetapan sumpah palsu tak pernah dibuat.





    Dalam Pasal 174 KUHAP, ada tiga syarat yang harus dilalui untuk

    menetapkan sebuah kesaksian adalah palsu dan perlu diproses secara

    hukum. Pertama, bila keterangan saksi palsu, hakim ketua harus

    memperingatkan saksi sungguh-sungguh agar memberi keterangan yang

    benar disertai dengan ancaman pidana. Kedua, bila saksi tetap pada

    keterangan, hakim ketua atas permintaah penuntut umum atau terdakwa,

    dapat memberi perintah agar saksi ditahan dengan dakwaan sumpah palsu.

    Ketiga, panitera harus membuat berita acara pemeriksaan yang mencatat

    keterangan saksi adalah palsu dan diserahkan ke penuntut umum untuk

    diselesaikan.





    "Michael Surya Gunawan menjadi tersangka karena sumpah palsu namun tak

    ada berita acara pemeriksaan, oleh karena itu penetapan tersebut tidak

    sah. Ketentuan formil tidak dipenuhi, dengan demikian sangkaan sumpah

    palsu ke Michael Surya Gunawab tidak sah. Karena penyidikan tidak sah,

    maka dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima," kata Sidik.





    Dakwaan sumpah palsu oleh jaksa penuntut umum disusun pada dakwaan

    kedua sesuai Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.

    Untuk dakwaan pertama primer, jaksa menjerat dengan Pasal 2 ayat (1)

    juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. Sedangkan

    dakwaan pertama subsider berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU

    Tipikor.





    Jaksa menjadikan Michael tersangka setelah dianggap memberikan

    keterangan palsu dalam sidang dengan terdakwa Pulung Sukarno (Pejabat

    Pembuat Komitmen) dan Bahar (Ketua Panitia Lelang Pengadaan) di

    Pengadilan Tipikor Jakarta. Michael mengaku tak bertemu dengan pajak,

    padahal pada pemeriksaan para tersangka dalam kasus yang sama, Michael

    mengaku bertemu dengan pejabat pajak.





    Terkait dakwaan korupsi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menganggap

    Michael telah membantu Lim Wendra Halingkar, Direktur PT Berca, dengan

    cara melakukan pertemuan dengan Rafianto, Kepala Subdirektorat

    Pengembangan Aplikasi Dirjen Pajak untuk membahas bagaimana

    memuluskan langkah PT Berca agar memenangkan lelang Paket

    Pengembangan Perangkat dan Media Komunikasi Data Dirjen Pajak tahun

    2006. Negara dirugikan sebesar Rp 14,9 miliar.





    Dalam kesempatan itu, penasehat hukum terdakwa juga membantah ada

    kerugian negara. Menurut Tumbur Simanjuntak, tak ada kerugian negara

    karena semua barang sudah diserahkan pada tahun 2006 sesuai dengan

    berita acara penyerahan barang. Jika kemudian ada barang yang hilang,

    hal tersebut bukan tanggung jawab perusahaan pemenang.





    PT Berca telah menyerahkan seluruh barang dengan berita serah terima

    segaka tanggal 11 Desember 2006, 100 persen semua barang telah

    dipenuhi," kata Tumbur. Karena itu, unsur kerugian negara menurut

    Tumbur tak terbukti.





    Pledoi penasehat hukum Michael diberi judul panjang yang unik, yaitu

    "Gara-gara Kopi Secangkir Michael Surya Gunawan Dijadikan Korban

    Pemaksaan Kasus Pidana Guna Mengejar Target Kejaksaan. Kopi secangkir

    merujuk pada istilah pertemuan Michael dengan pejabat pajak.

    "Gara-gara kopi secangkir, Michael Surya Gunawan dituntut empat tahun

    penjara, dendan Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan, dan

    diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 7,3

    milar atau jika tidak dipenuhi diganti dengan pidana penjara tiga

    tahun," kata Sidik.





    Sidik menyatakan, tuntutan membayar uang pengganti tak sesuai dengan

    fakta karena semua barang sudah dipenuhi Berca. "Di kasus yang sama

    dengan terdakwa yang berbeda, kerugian negara yang bisa dibuktikan Rp

    265 juta karena barang-barang yang hilang sudah dipenuhi kontraktor.

    Namun, jaksa sampai sekarang masih menggunakan nilai Rp 14,6 mliar,"

    kata Sidik.





    Rentetan kasus korupsi di Dirjen Pajak ini terungkap ketika Badan

    Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan Rp 12 miliar dalam proyek

    pengadaan sistem informasi yang menelan anggaran Rp 43 miliar. Dalam

    proses pelaksanaan proyek, diduga terjadi kecurangan berupa perubahan

    spesifikasi teknis yang menyesuaikan penawaran dari salah satu peserta

    lelang, yaitu PT Berca, perusahaan milik Murdaya Poo yang kemudian

    ditetapkan menjadi pemenang lelang. September 2012 lalu, Bahar telah

    divonis pidana penjara 3 tahun, sementara Pulung Sukarno dipidana

    penjara 2 tahun. (AMR)

    Kuburan Para Koruptor Itu Makin Sepi

    Akhir 2012 lalu, para wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

    Jakarta, begitu "tersiksa" ketika meliput sidang perkara korupsi. Hal

    itu terjadi karena saking banyaknya perkara korupsi sehingga satu

    orang pun tak akan sanggung menangani semuanya.





    Bayangkan, di hari tersibuk yaitu hari Kamis, sidang bisa mencapai 17

    perkara dengan hanya mengandalkan dua ruangan sidang dan dengan jumlah

    hakim yang terbatas. Bisa dibayangkan, Pengadilan Tipikor Jakarta

    waktu itu seperti pasar. Mau transaksi apa saja tak bakalan ada yang

    menggubris saking ramainya.





    Setiap hari Kamis, tahun lalu para wartawan punya istilah "Kamis

    Meringis" atau "Kamis Menangis" karena banyak kasus besar yang

    disidangkan. Meringis berarti para wartawan yang tersiksa harus

    begadang meliput banyak berita, menangis yang berarti banyaknya tangis

    yang pecah di kubu koruptor. Seorang wartawan media online, mengaku

    bisa membuat berita hingga 30 berita berseri hari itu hanya dari

    mewartakan berita korupsi di Pengadilan Tipikor.





    Nah, suasana seperti itu kini mulai luntur memasuki Februari 2013 ini.

    Akhir-akhir ini perkara korupsi yang dibawa jaksa pada Komisi

    Pemberantasan Korupsi, makin sepi. Hingga akhir Februari ini, KPK

    hanya menyisakan dua perkara dan setelah 7 Maret nanti, KPK hanya

    punya satu perkara di Pengadilan Tipikor.





    Memang masih ada beberapa kasus yang ditangani kejaksaan. Namun,

    karena faktor isu korupsi yang dianggap wartawan tidak strategis,

    kasus-kasus korupsi yang dibawa Kejaksaan ini jarang mendapat

    perhatian wartawan. Selain para jaksanya biasanya pelit tak mau

    berbagi surat dakwaan, banyak kasus yang sepertinya dipaksakan atau

    kasus-kasus kecil dengan nilai kerugian tak seberapa masuk ke ranah

    pidana korupsi.





    Kasus besar terakhir yang ditangani Kejaksaan Agung dan mendapat

    perhatian wartawan Pengadilan Tipikor adalah perkara dugaan korupsi

    gagalnya sewa-menyewa pesawat oleh PT Merpati Nusantara Airlines

    (MNA) yang melibatkan mantan Direktur PT MNA Hotasi Nababan. Namun,

    kasus ini justru memalukan Kejaksaan karena Hotasi akhirnya divonis

    bebas karena kasus itu dianggap lebih cocok masuk ranah perdata.





    Jadi, bisa dibayangkan dalam beberapa pekan-pekan ke depan, tak akan

    banyak pemberitaan korupsi yang signifikan dari Pengadilan Tipikor.

    Tak akan ada lagi "parade" tangis yang pecah dari orang-orang besar

    dari keluarga terdakwa korupsi, dan bebaslah "penderitaan" para

    wartawan Tipikor untuk sementara waktu.





    Imbas krisis penyidik



    Dihubungi di Jakarta, Selasa (26/2), peneliti Indonesia Corruption

    Watch (ICW) Emerson Yuntho mengungkapkan, kondisi saat ini merupakan

    buah dari krisis penyidik yang dialami KPK beberapa bulan lalu.

    Sebelumnya sudah diprediksikan, krisis penyidik yang diwarnai juga

    dengan konflik antara KPK dan Polri, pasti akan menimbulkan dampak

    terhadap kinerja pemberantasan korupsi.





    "Ini adalah dampak dari penyidik KPK yang dipangkas. Kalau dulu

    Pengadilan Tipikor menjadi kuburan bagi koruptor, saat ini benar-benar

    seperti kuburan kondisinya, sepi sekali," kata Emerson.





    Padahal, biasanya kasus-kasus korupsi yang dibawa KPK selalu membuat

    Pengadilan Tipikor ramai bahkan memaksa para hakim harus bersidang

    ekstra keras hingga tengah malam karena terlalu banyaknya perkara yang

    masuk. Ketika hari tersibuk, yang pada akhir 2012 lalu jatuh pada hari

    Kamis, jumlah perkara korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor yang

    dibawa KPK dan kejaksaan per harinya bisa mencapai belasan perkara.





    Kini, jumlah perkara per harinya hanya berkisar tiga perkara, itu pun

    didominasi perkara dari kejaksaan. KPK hingga kini hanya menyisakan

    dua perkara yaitu korupsi pembangkit listrik tenaga surya yang

    melibatkan terdakwa Neneng Sri Wahyuni dan dua warga negara Malaysia

    serta perkara korupsi pengadaan laboratorium komputer dan penggandaan

    Al-Quran di Kementerian Agama dengan terdakwa Zulkarnaen Djabar dan

    Dendy Prasetya.





    Namun, setelah 7 Maret nanti, ketika kasus korupsi PLTS di Kementerian

    Tenaga Kerja dan Transmigrasi divonis, KPK tinggal menyisakan satu

    perkara yaitu Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya. "Memang tragis

    rasanya. Harusnya badai yang menimpa tidak membuat kerja KPK menjadi

    menurun drastis," kata Emerson.





    KPK diharapkan tetap progresif untuk mendorong percepatan penuntasan

    kasus di tingkat pengadilan. Untuk itu, ahli hukum pidana korupsi dari

    Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menekankan bahwa KPK harus

    memiliki penyidik tersendiri yang terlepas dari institusi lain.

    "Belajar dari pengalaman, KPK harus rekrut penyidik sendiri," katanya.





    Tahun 2012 lalu, kerja penyidik tampak terbebani karena selain jumlah

    penyidik yang berkurang drastis karena ditarik ke kesatuannya di

    Polri, jumlah kasus yang sedang ditangani KPK juga tinggi. Di tahun

    2013, yang merupakan tahun pertarungan politik menjelang Pemilu 2014,

    kasus-kasus korupsi diperkirakan akan terus meningkat.





    "Tahun 2013, hendaknya KPK lebih fokus dan mulai melepaskan diri dari

    ketergantungan penyidik di institusi lain agar di masa mendatang bisa

    berpacu dengan jumlah kasus," kata Akhiar.





    Jika KPK tak bisa mengimbanginya dengan kualitas dan kuantitas

    penyidik, dikhawatirkan akan banyak kasus yang lolos perhatian. KPK

    memang sempat menambah penyidik dari interal KPK. Namun, Akhiar

    berpendapat penyidik tambahan tersebut merupakan pemain baru yang

    harus menyesuaikan dulu dengan kondisi yang ada.





    Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR 6

    Februari lalu, Ketua KPK Abraham Samad sempat mengeluhkan minimnya

    jumlah penyidik yang dimiliki KPK. Abraham memaparkan, jumlah penyidik

    KPK saat ini hanya 55 orang, jauh berkurang dibanding 2012 yang

    sekitar 90 orang.





    Dalam laporan akhir tahun 2012 KPK, pada akhir 2011, jumlah sumber daya

    manusia (SDM) KPK adalah 710 orang, dan kini tinggal 674 orang.

    Bandingkan dengan Hongkong dengan populasi penduduk hanya 7 juta jiwa

    dan luas wilayah tak lebih luas

    dari Jakarta, ternyata lembaga antikorupsinya didukung 1.200 pegawai.

    Dari jumlah tersebut, 900 orang di antaranya merupakan pegawai yang

    khusus menangani masalah investigasi terkait kasus korupsi.





    Maret nanti, KPK akan merekrut penyidik baru yang diharapkan bisa

    menambah jumlah penyidik hingga ratusan. Kita tunggu rekrutmen

    tersebut sambil berharap kinerja KPK akan membaik dan Pengadilan

    Tipikor tak lagi angker karena sepi seperti kuburan, namun kembali

    angker karena senantiasa ditakuti karena akan menjadi kuburan bagi

    para koruptor. (Amir Sodikin)

    Joke: Dari Abrham Lincoln hingga Anas di Monas

    Dapat copy + paste joke dari bbm nih. Lelucon yang kreatif dan cerdas :)



    Morning jokes :D di sebuah SMU di Washington DC, saat pelajaran sejarah. Ada siswa baru bernama Suzuki Yamaguchi dr Jepang.



    Ibu Guru: "Ayo tebak, siapa yg terkenal dgn pernyataan:

    'Kebebasan atau kematian'?"



    Suasana kelas hening 1 mnit dan tiba² Suzuki mengangkat tangannya:

    "Patrick Henry tahun 1775 di Philadelphia"



    "Bagus sekali, Suzuki".



    Kata guru. "Dan siapa yg mengatakan:

    'Negara ini & bangsa ini tidak akan pernah mati'?"



    Suasana hening lagi, lalu Suzuki angkat tangannya lagi:

    "Abraham Lincoln tahun 1863 di Washington."



    Guru memandang murid²nya, "Mengapa kalian ini? Suzuki orang Jepang tetapi tahu sejarah Amerika lebih baik daripada kalian."



    Smua murid terdiam, tapi tiba² dari belakang terdengar suara,

    "Pergi kamu Jepang sialan."



    Ibu Guru : "Siapa yg mengatakan itu?"



    Kembali Suzuki langsung mengangkat tangannya & berkata,

    "Jenderal McArthur tahun 1942, di Guadalcanal"



    Suasana kelas mnjadi ramai, tiba² para murid menjadi riuh & terdengar suara teriakan,

    "Suzuki sialan, brengsek!"



    Ibu Guru : "Hey, siapa yg mengatakan itu?!"



    Eh, Suzuki malah menjawab,

    "Valentino Rossi di Rio de Janeiro Brasil pada motor Grand-Prix pada tahun 2002."



    Suasana kelas menjadi gaduh & ibu guru mulai panik. Akhirnya dia keluar kelas sambil berkata:

    "Apapun yang terjadi, saya akan berhenti!!"



    Eee.. lagi² Suzuki berkata,

    "Dikatakan oleh Sri Mulyani, Departemen Keuangan, Jakarta, Indonesia tahun 2010..!!"



    Bu guru semakin gusar, ujarnya: "sekali lagi kau bicara, akan kugantung kau di Monas..!!"



    Kali ini semua murid serentak berteriak dann tertawa: "Anas Urbaningrum, 2012, Pada kasus Hambalang di Indonesia..!!".......

    Ibu Guru terkesima..... =))

    me@amirsodikin.com

    Sandi Korupsi Makin Tersembunyi

    Pengunaan bahasa dan simbol-simbol agama dalam praktik komunikasi

    korupsi di Indonesia makin canggih dan tersamar yang menunjukkan

    semakin kronisnya korupsi yang telah memasuki ranah kehidupan sosial

    sehari-hari. Perlu gerakan kolektif bersama untuk menekankan agar

    regenerasi komunikasi korupsi para koruptor bisa terhenti.





    Sosiolog Universitas Gadjat Mada, Arie Sudjito, dan pengamat psikologi

    politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, di Jakarta, Senin (25/2),

    keduanya sependapat kentalnya penggunaan simbol-simbol agama dan

    bahasa sehari-hari dalam komunikasi korupsi merupakan bukti para

    pelaku dengan sadar menjalankan korupsi seperti menjalankan rutinitas

    harian.





    Fenomena ini juga tantangan bagi penegak hukum agar memutakhirkan tren

    percakapan politik saat ini yang sudah dikemas rapi untuk melancarkan

    korupsi. Soalnya, penggunaan sandi 'apel malang' dan 'apel washington'

    dalam perkara korupsi penggiringan anggaran yang melibatkan politisi

    Angelina Sondakh, akhirnya gagal dibuktikan di persidangan karena

    minimnya alat bukti.





    Dalam sidang perkara korupsi pengadaan laboratorium komputer dan

    penggandaan Al-Quran yang dibiayai Kementerian Agama dengan terdakwa

    Zulkarnaen Djabar dan Dendy Putra pada pekan lalu, terungkap adanya

    kata-kata sandi yang digunakan. Dintaranya kata 'santri' yang merujuk

    pada orang suruhan Zulkarnaen yaitu Fahd el Fouz, 'pengajian' yang

    merujuk kegiatan proyek yang akan dimenangkan, dan 'pesantren' yang

    merujuk pada Kemenag.





    Hamdi menambahkan, dalam dugaan korupsi yang melibatkan mantan

    petinggi sebuah partai juga beredar isu penggunaan bahasa agama untuk

    menyamarkan korupsi. "Sandi-sandi yang dipakai sebenarnya tak begitu

    rumit dan bisa dengan mudah diasosiasikan. Tapi, justru karena itu

    saya lebih khawatir," kata Hamdi.





    Hamdi khawatir karena secara psikologis fenomena ini mengindikasikan

    para koruptor sudah terbiasa dan profesional menjalankan praktik kotor

    atau merasa memiliki backing kuat di aparat penegak hukum. "Bahkan

    mereka merasa bisa menembus KPK. Ini yang merupakan indikasi gawat.

    Kita prihatin karena koruptor merasa lebih hebat dari aparat

    pemberantas korupsi," jelas Hamdi.





    Politik biaya tinggi



    Arie Sudjito memaparkan, para politisi saling mengerti setiap bahasa

    sandi yang umum digunakan. Bahkan, dengan mudah mengerti sandi yang

    tak biasa digunakan.





    Sebagai konsekuensi politik berbiaya tinggi, mereka tahu sama tahu

    bahwa ketika di depan publik harus bicara soal hal-hal baik seperti

    moralitas. "Mereka juga tahu sama tahu, ketika sudah terkait mencuri

    uang negara itu urusan mafia dan perlu digunakan bahasa sandi," kata

    Arie.





    Sandi-sandi bahkan diturunkan ke junior di lingkungan partai politik

    sehingga praktik korupsi menjadi meregenerasi. "Inti persoalannya

    bukan terletak pada orang per orangan, tapi ini sudah sistemik. Karena

    itu, cara memberantasnya tidak sekadar menangkapi satu per satu," kata

    Arie.





    Menurut Arie, harus ada gerakan kolektif agar mereka mampu menolak

    sistem yang buruk. "Banyak koruptor yang dikejar dan ditangkap tapi

    hanya giliran terus, ada regenerasi dari generasi ke generasi

    berikutnya," jelas Arie.





    Bahayanya, praktik ini suda dianggap biasa dan saling memaklumi.

    "Dulu dia punya moralitas kuat, tapi begitu masuk ke sistem akhirnya

    ikut-ikutan. Lebih bahaya lagi, jika publik terus menerus dikondisikan

    untuk menerima praktik ini sebagai hal biasa," kata Arie. (AMR)

    Pelajaran dari Perang “Medsos” Pilgub Jabar

    Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat memang belum resmi diumumkan oleh

    Komisi Pemilihan Umum Jabar. Namun, berbagai survei perhitungan cepat

    memprediksikan pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar unggul dalam

    pertarungan tersebut.





    Bagi warga pengguna internet (netizen), pertarungan antarkandidat

    sudah terasa berbulan-bulan sebelum hari H pencoblosan. Pertarungan

    sengit antarkandidiat dalam Pilgub Jabar terekam juga dalam media

    sosial (medsos) karena tiap kandidat ternyata kini memiliki "pasukan"

    juga yang berusaha kampanye di berbagai kanal media sosial.





    Hasil akhir setelah pencobloson yang dilakukan pada Minggu (24/2)

    kemarin, terungkap pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar unggul di

    media sosial mengungguli pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki

    dan Dede Yusuf-Lex Laksamana.





    Analis media sosial yang juga Direktur PoliticaWave, Yose Rizal, dan

    pakar komunikasi politik Effendi Gazali, di Jakarta, Senin (25/2),

    sama-sama sependapat bahwa pertarungan di Pilgub Jabar terpengaruh

    juga dengan percakapan di media sosial.





    Mereka menyoroti kekalahan sementara pasangan Rieke-Teten akibat

    beberapa manuver yang dianggap kontraproduktif di mata pengguna media

    sosoal. Kesimpulan mereka adalah bahwa pertarungan Pilgub Jabar telah

    memberi pelajaran penting bahwa orisinalitas dan kreativitas di dunia

    politik sangat penting dan menentukan.





    Jika Anda tak orisinal dan tak kreatif, maka sentimen negatif lah yang

    akan dipanen. Bahayanya, di Indonesia, percakapan di media sosial itu

    kemudian diduplikasi ke kehidupan nyata sehingga sentimen negatif bisa

    ditularkan.





    Kesimpulan tersebut menyoroti sentimen yang teramat negatif dan

    tiba-tiba dalam sepekan terakhir yang menimpa pasangan Rieke-Teten,

    padahal pada tiga pekan sebelumnya mereka berada di puncak

    pertarungan. Tiga pekan lalu, Aher-Deddy yang diusung Partai Keadilan

    Sejahtera sempat terpuruk di level terbarah karena terimbas sentimen

    negatif dari kasus Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.





    Perangkat lunak PoliticaWave selama berbulan-bulan telah memantau

    percapakan warga pengguna internet (netizen) di Jawa Barat dari

    berbagai kanal media sosial seperti Twitter, Facebook, Forum, Blog,

    Youtube, dan situs-situs berita untuk menganalisa respons netizen

    terhadap para kandidat.





    Menurut Direktur PoliticaWave, Yose Rizal, sejak semula ada tiga

    pasangan yang terekam bertarung sengit yaitu Aher-Deddy, Dede-Lex, dan

    Rieke-Teten. Di akhir kompetisi, Aher-Deddy unggul pada total jumlah

    percakapan dengan prosentase 35,9%. Untuk total jumlah pengguna

    (netizen), pasangan Dede-Lex memimpin dengan prosentase 31,9%.

    Sedangkan Rieke-Teten di posisi ketiga di semua kategori dengan

    selisih yang tipis.





    Terungkap pula, menjelang pencoblosan, elektabilitas kandidat

    Aher-Deddy dan Dede-Lex masuk ke dalam kategori positif di media

    sosial. Aher-Deddy memimpin dengan poin 8,08 dan Dede-Lex dengan poin

    0,68. Sedangkan Rieke-Teten terkena sentimen negatif dengan poin

    -15,12.





    PoliticaWave mencatat, kondisi tersebut terkait dengan tidak

    bekerjanya "efek Jokowi". Joko Widodo adalah seorang figur yang

    memiliki popularitas dan citra positif di media sosial. Namun ternyata

    tidak semua hal yang berkaitan dengan Jokowi memberikan hal yang

    positif.





    "Upaya Rieke-Teten membawa Joko Widodo sebagai juru kampanye mendapat

    respon negatif dan positif secara bersamaan. Hal ini dikarenakan

    Rieke-Teten dianggap menjiplak dan semakin diperburuk dengan

    pernyataan Rieke yaitu tidak malu menjiplak Jokowi," papar Yose.





    Mengacu dari analisa tersebut, PoliticaWave menyimpulkan pasangan

    Aher-Deddy memenangkan pertarungan Pilgub Jabar ini. Kemenangan

    Aher-Deddy ini didukung pada dominasi percakapan baik dari segi jumlah

    percakapan maupun jumlah pengguna uniknya.





    Imbas media sosial



    Effendi Gazali mengungkapkan, Pilkada Jabar terimnas juga dengan

    percakapan di media sosial karena kebiasaan di Indonesia adalah

    membawa apa yang terjadi di media sosial ke media offline. Karena itu,

    jika di media sosial ada sentimen negatif, maka sentimen negatif itu

    bisa ditularkan di dunia nyata. "Di Indonesia, apa yang ia ketahui di

    media sosial akan diduplikasi di media konvensional, misalnya dengan

    SMS atau percakapan langsung," katanya.





    Di media sosial sangat sensitif dengan sinisme. Karena itu,

    gonjang-ganjing pada Partai Demokrat dan PKS akan berpengaruh juga

    pada sentimen negatif pada pasangan yang bertarung di Jawa Barat.

    Tapi, mengapa akhirnya yang terimbas negatif pasanga Rieke-Teten yang

    diusung PDI-P?





    "Dalam komunikasi politik, itu terkait dengan recall atau memori yang

    pendek dari calon pemilih," kata Effendi. Saat itu, yang baru terjadi

    adalah Jokowi yang merupakan sosok yang diduplikasi Rieke-Teten datang

    berkampanye dan menjadi perbincangan di media sosial.





    "Sejak awal, penggunaan simbol baju kotak-kotak yang berlebihan itu

    menjadi tidak pas karena terkesan menjiplak, akhirnya di media sosial

    muncul sinisme. Hal itu terjadi karena di media sosial kreativitas dan

    orisinalitas itu hal penting," papar Effendi.





    Orisinalitas berpolitik tetap menjadi nomor satu di media sosial.

    Semakin orisinal semakin bagus. "Di Sulawesi Selatan menjiplak Jokowi

    terbukti gagal dan di Jawa Barat walaupun mampu meningkatkan suara

    namun belum sesuai harapan," kata Effendi.





    Langkah berhasil



    Manusia daya ingatnya memang terbatas. Peristiwa tiga pekan lalu bisa

    dilupakan oleh pendukung PKS di Jawa Barat. "Langkah yang diambil

    Aher, dengan tidak menggunakan simbol-simbol PKS terlalu kental,

    ternyata berhasil melokalisir dampak negatif," jelas Effendi.





    Sebaliknya, peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya yang

    terkait Partai Demokrat, dan diputar berulang-ulang di televisi,

    langsung berdampak pada sentimen negatif pada calon dari Partai

    Demokrat yaitu Dede-Lex. "Dede-Lex tak mengubah pola kampanye karena

    di beberapa tempat simbol-simbol Partai Demokrat masih kental terlihat

    padahal saat itu sedang ada prahara besar di dalam Demokrat," kata

    Effendi.





    Ingatan yang sangat terbatas ini sangat berlaku dalam ilmu komunikasi

    politik. Karena itu, di Amerika Serikat, yang paling menentukan adalah

    hasil debat terakhir menjelang pemungutan suara. (Amir Sodikin)

    Saksi: Para Terdakwa Tak Terkait Langsung Bioremediasi

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Jumat (22/2), kembali

    menyidangkan perkara dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific

    Indonesia (Chevron). Para saksi yang dihadirkan mengungkapkan, para

    terdakwa bukanlah orang yang bertanggung jawab dalam bioremediasi yang

    dianggap jaksa penuntut umum fiktif.





    Para terdakwa yang diajukan adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light

    North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS), Endah Rumbiyanti dan Team

    Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau, Widodo. Mereka disidangkan

    secara terpisah yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih.





    Sidang terdakwa Endah Rumbiyanti menghadirkan saksi Yanto Sianipar,

    Vice President Policy, Governement & Public Affairs Chevron. Sedangkan

    dalam sidang terdakwa Widodo, dihadirkan saksi Parkumpulan Gultom,

    bagian pertanahan Chevron, dan Yoshi Prakasa, pegawai Chevron yang

    saat itu menjadi Ketua Panitia Lelang.





    Dari pengakuan para saksi, terungkap bahwa terdakwa Endah Rumbiyanti

    tak bertanggung jawab dalam memastikan pekerjaan bioremediasi berjalan

    sesuai ketentuan. Terdakwa Widodo ternyata juga tak berhubungan

    langsung dalam penunjukan langsung dua perusahaan yang membantu

    pekerjaan teknis bioremediasi yaitu PT Sumigita Jaya dan PT Green

    Planet Indonesia.





    Yanto mengatakan, terdakwa Endah yang oleh jaksa penuntut umum pada

    Kejaksaan Agung dianggap bertanggung jawab dalam proyek bioremediasi

    2008-2011, ternyata baru diangkat sebagai manajer lingkungan pada

    Juni 2011 dan berakhir November 2011. Yang bertanggung jawab agar

    pekerjaan bioremediasi sesuai desain ahli bioremediasi dari Amerika

    Serikat adalah bagian Infrastructure, Maintenance, and Support (IMS).





    Penasehat hukum Endah yang diketuai Lelyana Santosa menanyakan perihal

    peranan kliennya dalam bioremediasi. "Dalam kontrak, ada enggak peran

    terdakwa? Apa pernah dengar ada usulan terdakwa terkait kontrak?"

    tanya Lelyana yang dijawab Yanto tidak ada.





    Yanto juga ditanya soal peringkat Proper yang biasa dilakukan

    Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberi peringkat pengelolaan

    limbah perusahaan. "Peringkat Proper yang diberikan KLH untuk

    2010-2011 untuk SLS tingkat penaatannya biru," kata Yanto.





    Kubu Lelyana mengejar soal dakwaan jaksa kepada kliennya yang

    menyatakan program bioremediasi tak sesuai ketentuan Kepmen KLH No

    128 Tahun 2003. "Saudara Endah dituduh melaksanakan bioremediasi yang

    tak sesuai dengan Kepmen dan merugikan negara. Bagaimana pelaksanaan

    bioremediasi itu berdasarkan Proper?" tanya Lelyana.





    Kata Yanto, salah satu penolaiah Proper adalah penanganan limbah

    berbahaya dan bioremediasi. "Untuk bioremediasi, dalam penilaian

    Proper dikatakan ketentuannya telah dipenuhi. Ada kesimpulan,

    perusahaan sudah mengelola limbah sesuai ketentuan," papar Yanto.





    Kembali penasehat hukum mengejar soal dakwaan jaksa. "Endah dikatakan

    wajib memastikan pengelolaan limbah sudah dilakukan secara benar.

    Apakah Endah punya kewajiban itu?" tanya penasehat hukum. "Tidak ada,

    kewajiban itu ada di tangan bagian IMS," jawab Yanto.





    Jaksa penuntut umum yang diketuai Sugeng Sumarno menanyakan soal

    pernyataan Yanto yang mengatakan laporan yang dibuat tim lapangan

    sudah sesuai ketentuan berlaku. "Saksi mengatakan pelaporan telah

    sesuai ketentuan berlaku? Apa maksudnya?" tanya Sugeng.





    "Kebutuhan laporan yang sesuai dengan aturan sudah kita penuhi," jawab

    Yanto. "Dasar Saudara mengatakan sudah sesuai ketentuan itu apa

    sementara, Saudara tak pernah verifikasi?" sergah jaksa.





    "Dasarnya ketentuan dalam Kepmen itu. Saya mendapt laporan dari

    bawahan yaitu Manajer REM (Reliability, Engeenering, dan Maintenance)

    dan Manajer IMS bahwa hasilnya sudah sesuai Kepmen," jawab Yanto.





    Saksi Yoshi mengatakan kedua perusahan kontraktor tersebut ditunjuk

    secara langsung dalan kontrak lanjutan (bridging contract) karena

    waktu itu hanya kontrak lanjutan dari kontrak sebelumnya yang telah

    dikerjakan. Peran terdakwa Widodo adalah menjadi pekerja ahli yang

    membantu panitia dalam membuat kontrak.





    Sedangkan penentuan penunjukan langsung kedua kontraktor, kata Yoshi,

    bukan dilakukan panitia dan Widodo melainkan berdasarkan contracting

    plan yang dibuat pengguna anggaran. Panitia dibentuk untuk melakukan

    evaluasi teknis yang dibantu pekerja ahli.





    Terungkap pula, dalam evaluasi kinerja perusahaan yang dinyatakan

    mampu melanjutkan kontrak lanjutan, ternyata bukan berdasarkan analisa

    Widodo sebagai pekerja ahli. "Itu berdasarkan evaluasi penggunanya,"

    kata Yosi.





    Jaksa menanyakan apakah Green Planet memang bidangnya dalam

    bioremediasi. Yoshi menjelaskan, bidang pekerjaan Green Planet adalah

    pertambangan dengan subbidangnya perawatan fasilitas produksi.

    "Bioremediasi itu dilakukan oleh alam. Chevron yang memiliki fasilitas

    untuk bioremediasi yang meminta bantuan teknis ke Green Planet," jawab

    Yosi.





    "Mengapa Widodo dicantumkan dalam contracting plan?" tanya jaksa.

    Menurut Yosi, tim pengguna anggaran harus mencantumkan satu nama agar

    panitia bisa menghubungi dan yang ditunjuk adalah Widodo. Widodo

    bertugas membantu pengguna anggaran.





    Kasus bioremediasi ini bisa masuk ke pengadilan Tipikor karena

    Kejagung menganggap pekerjaan bioremediasi di lahan Chevron yang

    dilakukan dua kontraktor tersebut dianggap fiktif dan merugikan

    keuangan negara. Mereka dianggap tak memenuhi klasifikasi teknis di

    bidang bioremediasi.





    Kepada Yoshi, jaksa kembali menanyakan apakah kedua perusahaan

    tersebut memenuhi kualifikasi secara teknis. "Secara teknis, untuk

    proses kesinambungan pekerjaan, diperlukan kontraktor yang bisa

    melakukan pekerjaan jasa-jasa baik di SLN maupun di SLS," kata Yoshi.





    Kedua perusahaan menurut pengguna anggaran telah memenuhi kualifikasi

    karena telah melaksanakan pekerjaan tanpa ada wanprestasi maupun

    sanksi. Sehingga, kedua perusahaan dianggap sanggup melaksanakan

    pekerjaan lanjutan.





    Parkumpulan Gultom, bagian pertanahan Chevron, yang menjadi saksi

    untuk Widodo, mengatakan setelah tanah terkontaminasi dipetakan oleh

    Gultom dan timnya, ia melihat adanya penggalian, pengangkutan, dan

    pengerukan yang diangkut truk. Namun, selaku bagian pertanahan, ia

    tak tahu pasti perusahaan mana yang bekerja. "Yang saya dengar PT

    Green Planet," katanya.





    Gultom juga memastikan, semua lahan yang telah dibebaskan pasti akan

    dikerjakan proses bioremediasi. "Karena memang tujuan kita membebaskan

    tanah itu untuk dikerjakan bioremediasi. Kalau tidak dibioremediasi,

    tak akan kami bebaskan," katanya. (AMR)

    Neneng “Melempar Bola” ke Anas Urbaningrum

    Terdakwa perkara pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga

    surya (PLTS) yang dibiayai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

    2008, Neneng Sri Wahyuni, mengajukan pembelaan diri atau pledoi dengan

    mengatakan ia tak tahu menahu soal proyek PLTS. Neneng justru menuding

    Anas Urbaningrum sebagai orang yang lebih tahu tentang proyek

    tersebut.





    "Kepada tim jaksa KPK, sebenarnya saya memiliki banyak kegalauan.

    Kenapa tim jaksa KPK tanpa fakta persidangan dan bukti-bukti tetap

    menuntut saya bersalah. Semoga tuntutan JPU yang tidak mendasar itu

    kekhilafaan semata," kata Neneng Sri Wahyuni di Pengadilan Tindak

    Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (21/2).





    Menurutnya, jelas-jelas pada fakta persidangan srperti dikatakan

    Yulianis, yang disebut Neneng sebagai Direktur Keuangan PT Anugrah

    Nusantara, tidak ada satu rupiah pun mengalir ke dirinya. "Sungguh

    saya merasa terdzolimi," papar Neneng sambil tersedu-sedu.





    "Saya bukanlah pemegang saham dan bukan pengurus PT Anugrah Nusantara

    sejak berdiri hingga saat ini. Pemegang saham mayoritas pada PT

    Anugrah Nusantara yang benar adalah Anas Urbaningrum," lanjut Neneng.

    Kehadiran Neneng di kantor Anugrah hanya sesekali saja untuk menemui

    suaminya, Muhamad Nazarudin, yang sedang bekerja di sana.





    Nama dirinya juga tak ada di akte perusahaan dan juga tak masuk dalam

    nama pengurus perusahaan. Pemilik Anugrah Nusantara, kata Neneng,

    adalah Anas Urbaningrum, Saan Mustopha, dan M Nazaruddin. Sementara,

    pengurusnya yang terlibat proyek PLTS adalah Anas Urbaningrum, Saan

    Mustopha, Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, dan Marisi Matondang.





    Pemilik proyek adalah kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat

    komitmen, panitia lelang, dan perusahaan pemenang. Mereka dengan

    makelar proyek saling mengenal yaitu Mindo Rosalina Manulang,

    Yulianis, dan Marisi Matondang sebagai orang yang melaksanakan proyek.





    Neneng mengaku tak pernah bertemu, apalagi mengenal para pemilik

    proyek tersebut. Sehingga, ia mengaku heran mengapa jaksa penuntut

    umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi tetap menganggapnya terlibat

    dalam proyek tersebut.





    Dalam dakwaannya, JPU KPK menyatakan Neneng adalah Direktur Keuangan

    PT Anugrah Nusantara yang bertanggung jawab dalam pencairan keuangan

    proyek PLTS. Neneng juga dianggap bertanggung jawab dalam pengalihan

    kontrak kerja dari pemenang tender PT Alfindo ke PT Sundaya Indonesia.

    PT Alfindo adalah perusahaan yang dipinjam PT Anugrah Nusantara.





    Untuk meringankan Neneng, dikutip pula kesaksian suami Neneng, Muhamad

    Nazaruddin, yang menyatakan orang yang memegang keseluruhan proyek

    PLTS adalah Direktur Pemasaran PT Anugrah Nusantara, Mindo Rosa

    Manulang. Sedangkan penunjukan siapa yang akan melaksanakan proyek ada

    di tangan Anas Urbaningrum. Untuk negosiasi pengalihana pekerjaan dari

    PT Alfindo ke PT Sudaya Indonesia dilakukan Mindo.





    Nazarudin dalam kesaksiannya menyatakan, dirinya dan istrinya tak

    menerima serupiah pun dari proyek proyek PLTS tersebut. Bahkan,

    istrinya tak menerima gaji dari PT Anugrah Nusantara. Justru

    disebutkan, Anas lah yang menerima gaji dari PT Anugrah dan

    mengendalikan proyek.





    Neneng kembali menekankan, pejabat-pejabat yang memutuskan proyek

    pengadaan proyek PLTS pada persidangan seperti Hardy Benry Simbolon

    (KPA), Timas Ginting (PPK), Sigit Mustofa Nurudin (Ketua Panitia

    Pengadaan), Arifin Ahmad (Direktur Utama PT Alfindo, pemenang tender),

    mereka menerangkan tidak pernah bertemu dan tak kenal dengan dirinya.





    Sebagai tambahan pertimbangan, Neneng mengungkapkan pada sekitar Juli

    2008 sampai Juni 2009, anak pertamanya belum berumur dua tahun dan

    anak kedua masih bayi dan masih menyusui. Sejak November 2008 ia

    mengaku dalam keadaan hamil anak ketiga serta suaminya saat itu belum

    menjadi pejabat negara.





    Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tati Hadiyanti ini akan

    dilanjutkan pada 7 Maret mendatang dengan agenda pembacaan vonis.

    (AMR)

    Pejabat Kemenag Akui Ditekan Zulkarnaen Djabar

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (21/2), kembali

    menyidangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Komisi VIII,

    Zulkarnaen Djabar, dan putranya Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra. Saksi

    dari pejabat Kementerian Agama mengungkapkan, pernah ditekan

    Zulkarnaen untuk memasukkan anggaran proyek. Jika tidak, Komisi VIII

    DPR RI tak akan menyetujui anggaran Kemenag.





    Zulkarnaen dan putranya adalah terdakwa pengadaan laboratorium

    komputer pada madrasah tsanawiyah dan penggandaan Al-Quran yang

    dibiayai anggaran Kementerian Agama tahun 2011 dan 2012. Sidang yang

    dipimpin Ketua Majelis Hakim Afiantara hari itu menghadirkan Kepala

    Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenag, Syamsuddin, serta

    Affandi Mochtar, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan

    Islam Kemenag.





    Syamsuddin mengatakan, Zulkarnaen selaku juru bicara Komisi VIII

    berkirim surat yang menyatakan ada tambahan dana yang disetujui tahun

    2012 yaitu Rp 130 miliar. Dari angka itu, Rp 50 miliar untuk anggaran

    penggandaan Al-Quran pada Dirjen Bimas Islam.





    "Kami tidak tahu apa dan bagaimana bisa muncul angka Rp 50 miliar,

    tapi kami terima surat dari Komisi VIII yang isinya demikian,"

    katanya. Padahal, anggaran yang diajukan Kemenag hanya Rp 9 miliar,

    itu pun sudah termasuk besar karena pada 2011 anggarannya sudah

    tinggi Rp 22,8 miliar, dan anggaran tahun-tahun sebelumnya hanya

    berkisar Rp 4-5 miliar.





    Dengan demikian, total anggaran penggandaan Al-Quran 2012 menjadi Rp

    59 miliar. Syamsuddin melihat anggaran itu berlebihan karena banyak

    keperluan mendesak, misalnya Kantor Urusan Agama sebanyak 853 unit

    tempatnya masih menyewa.





    Zulkarnaen sempat menelepon Syamsuddin untuk membicarakan beda

    pendapat pada anggaran penggandaan Al-Quran. "Saya protes kepada Pak

    Zul, itu jumlahnya terlalu besar nanti pekerjaannya tidak sederhana

    kalau terlalu besar," kata Syamsuddin.

    Tanggapan Zulkarnaen, katanya hal itu sudah dibicarakan dengan Dirjen

    Bimas Islam Nasarudin Umar dan beliau sudah setuju.





    Utusan Senayan



    Tak hanya melalui telepon, Syamsuddin pernah diundang Zulkarnaen di

    Plaza Senayan untuk membahas dana tersebut. Tujuannya untuk memastikan

    anggaran penggandaan Al-Quran tidak ditolak dan masuk dalam program

    Kemenag.





    Sebelum ada surat yang memberitahukan ada penambahan dana, Zulkarnaen

    menelepon untuk menginformasikan akan ada Fahd el Fouz yang akan

    menemuinya. Fahd adalah pengusaha yang dianggap menjadi "utusan

    Senayan" yang mewakili kepentingan Zulkarnaen.





    Kepada Fahd, Syamsuddin mengatakan pihaknya tak bisa memasukkan

    program yang diinginkan jika belum ada surat Komisi VIII. Dalam

    telepon, Zulkarnaen berjanji akan mengesahkan anggaran Kemenag jika

    program yang diusulkan olehnya disetujui.





    Baik Zulkarnaen melalui telepon dan juga Fahd el Fouz yang menemuinya

    langsung, mengatakan dana tambahan tahun 2011 dan 2012 adalah

    kepunyaan Senayan. Kalau tidak demikian, maka anggaran tidak akan

    disetujui Komisi VIII.





    Untuk 2011, tambahan anggarannya Rp 125 miliar yang juga merupakan

    usulan dari Komisi VIII, bukan dari Kemenag. "Fahd sering tanya ke

    Saudara apakah dana punya Senayan sudah dimasukkan apa belum?" tanya

    Ketua Majelis Hakim Afiantara, yang dibenarkan Syamsudin.





    Jaksa KMS A Roni menanyakan, tekanan dari Zulkarnaen tersebut

    bentuknya seperti apa? "Kalau program Zulkarnaen tidak masuk dalam

    program Kemenag, anggaran Kemenag tidak akan disetujui. Kalau tak ada

    persetujuan Komisi VIII, Kemenag tak berani juga mengesahkan

    anggaran," kata Syamsuddin.





    "Fahd kerjanya apa ini?" cecar Afiantara yang dijawab Syamsuddin tidak

    tahu. "Kok diterima?" tanya Afiantara. "Karena ditelepon sebelumnya

    oleh Zulkarnaen. Fahd minta pekerjaan pengadaan, yang katanya milik

    Senayan itu," kata Syamsuddin.





    "Maksudnya angaran itu punya Senayan itu bagaimana?" sela Ketua

    Majelis Hakim Afiantara. "Kalau bagi saya, itu berarti memasukkan

    program tersebut dalam dokumen anggaran," jawab Syamsuddin. Kemudian,

    program tersebut nantinya akan dikerjakan orang-orang Zulkarnaen.





    Syamsuddin juga diminta Zulkarnaen untuk mengenalkan Fahd dengan

    Affandi Mochtar dan permintaan itu dipenuhi. "Wajar enggak ini?

    Masalah ini kan sebenarnya sudah umum, yang ditakutkan (dari telepon

    Zulkarnaen) itu apa?" tanya Afiantara.





    "Ya karena ada permintaan dari Pak Zulkarnaen. Kemitraan dengan Komisi

    VIII nanti jadi tidak baik, saya menjaga hubungan itu saja," elak

    Syamsuddin. Dari dana tambahan Komisi VIII tersebut, banyak proyek

    yang tak berjalan dan kembali ke kas negara karena anggaran tak

    terserap.





    Affandi Mochtar mengakui diperkenalkan dengan Fahd dan juga Dedy

    Prasetya dan sempat bertemu dengan mereka. Fahd mengungkapkan

    keinginannya dalam pelaksanaan anggaran. Namun, dari keterangan

    Affandi, tak banyak fakta yang terungkap karena Affandi sering

    menjawab tidak tahu atau menutupi apa yang dibicarakannya dengan Fahd

    dan Dendy. (AMR)

    Kejaksaan Harus Eksaminasi Perkara Hotasi

    Lemahnya dakwaan pidana korupsi terhadap mantan Direktur Utama PT

    Merpati Nusantara Airlines, Hotasi DP Nababan, yang akhirnya berujung

    vonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

    Jakarta, dinilai para ahli hukum telah mempermalukan dan mencoreng

    korps Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, pimpinan institusi kejaksaan

    pantas ikut bertanggung jawab karena tak mungkin kasus yang menyita

    perhatian publik diserahkan hanya pada jaksa fungsional.





    Ahli hukum acara pidana yang juga pengajar Fakultas Hukum Universitas

    Indonesia, Hasril Hertanto, dan ahli hukum pidana korupsi Akhiar

    Salmi, yang dihubungi terpisah di Jakarta, Rabu (20/19), sepakat bahwa

    perkara vonis bebas yang pertama kali terjadi di Pengadilan Tipikor

    Jakarta ini telah mempermalukan cara kerja Kejagung. Namun demikian,

    inilah momentum berbenah bagi Kejagung untuk memurnikan niat

    pemberantasan korupsi tanpa ditunggangi kepentingan personal.





    Secara spesifik, Hasril Hertanto mengatakan jajaran pengawasan

    Kejagung perlu menggelar eksaminasi perkara Hotasi sejak penyidikan

    hingga persidangan untuk mengetahui apakah ada kepentingan personal

    dalam menetapkan kasus sewa-menyewa pesawat tersebut masuk dalam ranah

    pidana korupsi. "Kasus ini ini sangat memalukan bagi kejaksaan,

    meskipun sah-sah saja," katanya.





    Menurut Hasril, pasti sudah ada masalah mulai tingkat penyidikan yang

    dilakukan bagian pidana khusus kejaksaan. Eksaminasi nanti akan

    bermanfaat bagi kejaksaan karena diharapkan akan menimbulkan efek

    deteren atau efek pencegahan terhadap jaksa-jaksa lain yang memegang

    kasus korupsi. "Jaksa-jaksa lain yang memegang kasus korupsi agar

    lebih berhati-hati jangan sampai mempermalukan korps sendiri

    nantinya," kata Hasril.





    Dalam kasus ini, jaksa agung muda pidana khusus Kejagung memiliki

    andil besar karena dialah yang menyidik kasus ini. "Pidsus yang

    menyidik tapi kok hasilnya mencoreng muka sendiri," kata Hasril.





    Eksaminasi nanti akan memperlihatkan adanya kelemahan di kejaksaan

    sendiri, baik kelemahan personal maupun kelemahan di sistem

    kelembagaannya. Masalah pengawasan terhadap kasus tersebut juga

    dinilai lemah. "Ini harus diperbaiki oleh kejaksaan. Atau secara

    personal mereka sudah punya kepentingan tertentu atau 'masuk angin'?

    Ini harus segera diatasi," papar Hasril.





    Sebenarnya kejaksaan telah memiliki kebijakan untuk menentukan mana

    perkara yang strategis mana yang tidak. "Saya melihatnya pada kasus

    Hotasi, yang dibidik adalah BUMN. Jika sudah menyangkut BUMN, saya

    pikir levelnya sudah harus dengan persetujuan jaksa agung muda atau

    bahkan bisa jaksa agung," kata Hasril.





    Akhiar Salmi mengatakan, kasus vonis bebas Hotasi yang memang

    perkaranya lebih ke perdata, menunjukkan lemahnya sistem gelar perkara

    yang telah dimiliki kejagung. Seharusnya, jika tak ada agenda

    kepentingan personal, ketika di gelar perkara sudah terlihat apakah

    sebuah kasus itu layak menjadi perkara perdata ataukah pidana korupsi.





    "Kejaksaan harus tajam melihat mana yang ranah pidana mana yang ranah

    perdata. Ini pelajaran penting bagi kejaksaan," kata Akhiar. Jika

    kejaksaan tetap bersikukuh kasus ini layak menjadi kasus pidana

    korupsi, langkah terbaik bagi kejaksaan adalah mengajukan kasasi kasus

    Hotasi, sekalian untuk benar-benar menguji bahwa ada kesalahan

    berfikir soal ranah pidana dan ranah perdata.





    Ke depannya, agar kasus-kasus remeh-temeh tak sembarangan masuk ke

    pengadilan, Akhiar menyarankan kejaksaan mengaji betul apakah sebuah

    perkara pantas masuk perdata atau pidana. Dari sisi sumber daya

    manusia, menurut Akhiar, tak ada masalah di Kejagung karena banyak

    yang lulusan sarjana S2 dan S3. Kalaupun kekurangan, terbuka lebar

    bagi Kejagung untuk menghadirkan ahli terbaik yang dimiliki Indonesia.





    Karena itu, tak berlebihan jika banyaknya perkara di kejaksaan yang

    dipaksakan masuk dalam ranah pidana korupsi, terkait dengan

    kepentingan personal seseorang di Kejagung. Ditengarai, setelah kasus

    Hotasi, masih ada beberapa kasus yang ditangani kejaksaan yang

    sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terkesan

    dipaksakan sebagai pidana korupsi.





    Hasril berharap, para jaksa di Kejagung tak hanya menjadi robot untuk

    menjalankan target-target kuantitas perkara korupsi yang dipatok oleh

    pimpinan. "Kalau melihat instrumen peraturan yang ada dan pendanaan

    setiap perkara, saya kira tak ada masalah. Yang patut dipertanyakan

    adalah, apakah dalam menggulirkan sebuah perkara korupsi, kejaksaan

    membawa kepentingan tertentu atau tidak. Kalau saya menduga, ini ada

    masalah dan kepentingan personal di Kejaksaan," kata Hasril.





    Sisi lainnya, kata Hasril, perlu dilihat target-target yang dibebankan

    pada jaksa agar ditinjau lagi. Jangan sampai ada target-target minimal

    dalam angka-angka yang bisa menekan jaksa untuk berburu kasus. "Kalau

    tak ada kasus, mereka bisa mencari-cari kasus untuk mengejar target.

    Namun saya yakin untuk kasus besar seperti Hotasi, pimpinan pasti

    terlibat menentukan," kata Hasril. (AMR)

    Hari ini Neneng Sri Wahyuni ajukan pledoi

    Terdakwa perkara korupsi pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya yang dibiayai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008 hari ini mengajuka nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Neneng dalam pembelaannya mengaku tak tahu menahu perusahaan PT Anugerah Nusantara karena dalam akta pendirian nama Neneng tak tercantum. Pemilik saham mayoritas perusahaan tersebut menurut Neneng adalah Anas Urbaningrum.



    me@amirsodikin.com

    Vonis Bebas Hotasi Nababan, Ironi Pengadilan Merpati yang Diingkari Janji

    "Masih ada keadilan ternyata. Gusti Allah ora sare," teriak seorang

    pengunjung. "Hidup hakim," pekik pengunjung lainnya. Vonis bebas ini

    langsung disambut tangis haru dari anggota keluarganya dan tepuk

    tangan gembira dari kolega dan rekan Hotasi yang hadir.





    Istri terdakwa Hotasi Nababan, Evelin Hutapea, tampak sesenggukan tak

    bisa menahan tangis bahagia. Anggota keluarga lain saling berpelukan.

    Usai sidang, satu per satu keluarga dan kolega menyalami dan mencium

    pipi Hotasi sebagai ucapan selamat.





    Siang itu, Selasa 19 Februari 2013, sejarah di Pengadilan Tindak

    Pidana Korupsi, Jakarta, telah tercipta. Untuk pertama kalinya, sejak

    pengadilan tersebut berdiri tahun 2004, akhirnya memutuskan vonis

    bebas juga terhadap terdakwa kasus korupsi.





    Adalah Hotasi DP Nababan, mantan Direktur PT Merpati Nusantara

    Airlines (MNA), yang divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai

    Pangeran Napitupulu dengan anggotanya Alexander Marwata dan Hendra

    Yosfin. Hendra Yosfin memang mengajukan dissenting opinion (beda

    pendapat) dan menyatakan Hotasi bersalah, namun vonis hakim didasarkan

    pada saura terbanyak.





    "Menyatakan terdakwa Hotasi DP Nababan tidak terbukti secara sah dan

    meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan

    primer dan subsider. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan

    tersebut. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta

    harkat dan martabatnya," kata Napitupulu.





    Sidang sempat tertunda hingga dua jam lebih sehingga menimbulkan

    dugaan alotnya pembahasan materi vonis oleh anggota majelis. Sejak

    pagi, Pengadilan Tipikor sudah dipenuhi dengan para kolega Hotasi dari

    Merpati, juga anggota keluarga, hingga rekan-rekan Hotasi dari alumni

    Institut Teknologi Bandung.





    Pasal yang didakwakan kepada Hotasi dan dinyatakan semuanya tidak

    terbukti adalah dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31

    Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

    sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001, dan dakwaan

    subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor junctoPasal 55

    ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jaksa sebelumnya menuntut Hotasi dengan

    pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan

    enam bulan.





    Usai sidang, Hotasi mengatakan, keadilan masih ada di negeri ini.

    Fakta persidangan dan vonis bebas majelis hakim, konsisten dengan

    pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah menyatakan perkara

    Hotasi tak layak masuk ranah korupsi. Sebagai pengingat, kasus Hotasi

    ini dibawa ke Pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Agung.





    "Membebaskan kasus korupsi itu sebenarnya berat bagi majelis hakim.

    Tapi, majelis hakim telah menguraikan fakta dengan jelas dan nyata,"

    katanya. Mantan aktivis proreformasi ini mengatakan, ia percaya

    pemberantasan korupsi harusnya dimulai dengan cara-cara yang benar.

    Karena itu, ke depannya sebelum jaksa membawa perkara ke persidangan,

    harus benar-benar mengkajinya dengan cermat dan benar.





    Awal perkara



    Perkara ini masih ke Pengadilan Tipikor karena jaksa dari Kejaksaan

    Agung menganggap ada korupsi yang merugikan negara dalam praktik

    penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 oleh PT MNA.

    Pesawat disewa melalui perusahaan penyewaan pesawat Thirdstone

    Aircraft Group (TALG). TALG sendiri menyewa pesawat dari perusahaan

    East Dover.





    Pokok masalahnya adalah TALG akhirnya tak menepati janjinya untuk

    mengirimkan kedua pesawat, padahal PT MNA sudah menyetorkan deposit

    dana atau security deposit sebesar 1 juta dollar AS kepada TALG

    melalui kantor pengacara Hume Associates. Deposit dana yang seharusnya

    bersifat bisa dikembalikan, ternyata tak dikembalikan oleh TALG.





    Dana 1 juta dollar AS itulah yang dianggap jaksa sebagai kerugian

    negara. Kejaksaan akhirnya menyeret Hotasi Nababan dan Tony Sudjiarto

    selaku mantan General Manager PT MNA dalam perkara ini.





    Hingga kini, PT MNA masih mengupayakan security deposit tersebut agar

    kembali dan dalam buku keuangan dicatat sebagai piutang yang harus

    dikejar. PT MNA juga sudah menggugat TALG di pengadilan Washington DC,

    Amerika Serikat, yang dimenangkan oleh PT MNA. Namun, kasus ini tetap

    digulirkan ke pengadilan oleh Kejaksaan Agung.





    Keputusan bisnis vs risiko bisnis



    Pangeran Napitupulu dalam amar putusannya menyebutkan, Hotasi masuk ke

    PT MNA di tengah kondisi keuangan yang buruk. Untuk memperbaiki

    kinerja perusahaan, tak ada pilihan bagi PT MNA kecuali dengan

    menambah pesawat. Maka, pada Rapat Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

    2006, disebutkan perlu adanya penambahan pesawat meskipun jenis

    pesawat tak eksplisit disebutkan.





    Namun, terdapat klausul dalam RKAP yang menyebutkan apabila direksi

    menganggap perlu maka bisa dilakukan menyewa pesawat tertentu. Karena

    itu, keputusan untuk menyewa pesawat Boeing tipe 737 seri 400 dan seri

    500 tersebut menurut hakim tak melanggar hukum.





    Majelis hakim juga mencatat, kecepatan dan ketetapatan dalam mengambil

    keputusan memang perlu diambil jajaran direksi di tengah persaingan

    yang ketat. Risiko bisnis tidak bisa ditiadakan sama sekali, yang

    diperlukan adalah bagaimana memitigasi risiko bisnis tersebut.





    Manajemen PT MNA berusaha memilih mengambil kesempatan untuk

    memperbaiki kinerja perusahaan dan majelis hakim menganggapnya itulah

    keputusan bisnis. Soal security deposit yang tak bisa ditarik lagi

    oleh PT MNA, majelis hakim memakluminya sebagai risiko bisnis.





    "Manajemen telah memitigasi risiko bisnis tetapi ketika TALG tak punya

    itikad baik, itu bukan di bawah kendali PT MNA," kata Pangeran

    Napitupulu.





    Akibat kegagalan TALG yang tak bisa mengirim pesawat dan tak juga

    mengembalikan security deposit, PT MNA pun telah mengajukan kasus itu

    ke pengadilan di Washington DC, Amerika Serikat. Hasilnya, TALG

    dinyatakan telah wanprestasi dan mengharuskan TALG mengembalikan

    security deposit beserta bunganya.





    Dalam mengambil keputusan bisnis, berdasarkan undang-undang Perseroan

    Terbatas, manajemen PT MNA dianggap telah memenuhi kriteria dalam

    memiliki informasi yang dianggapnya benar, tidak memiliki kepentingan,

    memiliki itikad baik, dan memiliki dasar rasional.





    Majelis hakim berkeyakinan, unsur melawan hukum dalam dakwaan primer

    tidak terbukti.

    "Majelis hakim berpendapat, tindakan Hotasi dengan menyewa pesawat

    tersebut sudah dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik, dan demi

    kepentingan perusahaan. Dengan demikian, unsur melawan hukum yang

    dikatakan tidak hati-hati dan tidak berdasarkan prinsip good

    governance, tidak terbukti," kata Napitupulu.





    Dakwaan subsider juga tak bisa dibuktikan. Salah satu

    pertimbangannya, PT MNA memiliki itikad dengan masih mengupayakan

    untuk mengembalikan security deposit termasuk memidanakan TALG di

    Amerika Serikat. "Majelis hakim tidak melihat adanya niat dari

    terdakwa untuk memperkaya TALG dengan security deposit sebesar 1 juta

    dollar AS. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri, orang

    lain atau korporasi, tidak terbukti secara hukum. Dengan demikian

    dakwaan subsider haruslah dinyatakan tidak terbukti," kata Napitupulu.





    Dengan tak terbuktinya dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka

    terdakwa Hotasi Nababan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

    "Majelis hakim juga menyatakan sepakat dengan nota pembelaan atau

    pledoi yang dibuat Hotasi dan penasehat hukumnya," kata Napitupulu.





    Lulusan perguruan tinggi terbaik



    Hotasi adalah pria yang telah mengenyam pendidikan terbaik di

    Indonesia dan juga terbaik di dunia. Ia adalah lulusan Institut

    Teknologi Bandung (ITB) dan juga lulusan Massachuset Institute of

    Technology (MIT). Rekan-rekan Hotasi sering mengatakan, sebagai

    lulusan MIT, untuk mencari uang sebesar 1 juta dollar AS, sebagaimana

    yang dianggap jaksa sebagai nilai kerugian negara, bagi Hotasi

    sangatlah mudah. Karena itu, mengkorupsi "hanya" 1 juta dollar AS,

    bagi Hotasi dianggap tidak masuk akal.





    Hotasi sempat membuat pledoi pribadi setebal 38 halaman, ditambah

    pledoi yang dibuat pengacaranya. Ia memulai pembelaannya dengan

    pernyataan berat. "Membuat Pledoi atas perkara korupsi adalah

    pekerjaan yang sulit karena kita sendiri dan masyarakat sedang marah

    kepada korupsi," katanya.





    Ia tak habis pikir, mengapa kasus yang menimpanya dipaksakan dibawa ke

    pengadilan pidana oleh kejaksaan. Padahal, kata Hotasi, Komisi

    Pemberantasan Korupsi, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan Badan

    Pemeriksaan Keuangan, telah menyimpulkan tak ada unsur perbuatan

    korupsi dalam kasusnya.





    Merpati berusaha meremajakan armadanya dengan menyewa sejumlah pesawat

    tipe Boeing 737-400 dan Boeing 737-500. Kontrak sewa pesawat dengan

    pihak lain umumnya berjalan lancar. Kalaupun ada yang gagal, security

    deposit dikembalikan kepada Merpati. Kata Hotasi, hanya satu kontrak

    yang gagal dan security deposit tidak dikembalikan, yaitu kontrak

    dengan TALG. Perkara inilah yang kemudian menyeret Hotasi dan direksi

    Merpati lainnya menjadi tersangka kasus korupsi.





    Perkara sederhana



    Menurut Hotasi, sebenarnya perkara ini cukup sederhana. Bermula dari

    pelanggaran perjanjian bisnis antara Merpati sebagai BUMN dengan

    perusahaan Amerika Serikat, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG)

    dalam rencana sewa pesawat tahun 2006. Merpati kemudian menggugat TALG

    di pengadilan Distrik Columbia, Washington DC.





    Pengadilan 8 Juli 2007 telah memenangkan gugatan Hotasi dan

    memerintahkan TALG mengembalikan uang deposit sebesar 1 juta dollar AS

    beserta bunganya. "Namun pemilik TALG berusaha menghindari

    pengembalian deposit dan berusaha mengulur waktu agar masa kadaluarsa

    perkara berakhir," kata Hotasi.





    Sebelumnya, Merpati menyetujui menyetor deposit karena ketika

    dilakukan pengecekan, TALG memiliki keberadaan meyakinkan. Kantornya

    berada di area elite Washington DC. Demikian juga dengan Hume

    Associates, yang menampung dana deposit, merupakan kantor hukum yang

    meyakinkan.





    Pemilik TALG, Alan Messner, adalah mantan Vice President Investment

    dari BCI Aircraft Leasing di Chicago, sebuah perusahaan leasing besar.

    Mitra Messner adalah Jon Cooper, profesor hukum yang memiliki lebih 30

    tahun pengalaman sebagai pakar hukum lingkungan, pengacara, akademisi,

    dan penasehat pemerintah AS dan World Bank.





    TALG juga memberikan surat pernyataan Security Deposit bersifat bisa

    dikembalikan lagi (refundable) jika TALG gagal menyediakan pesawat.

    Uang deposit diamankan di pihak ketiga yaitu firma hukum Hume

    Associates sesuai dengan hukum Safekeeping Property di Amerika.





    TALG sebenarnya hanya broker penyewaan pesawat, namun dalam

    persidangan terungkap bahwa peran broker dalam sewa pesawat sudah

    menjadi kelaziman bisnis. Pemilik asli pesawat yang disewakan adalah

    East Dover. Untuk meyakinkan, TALG telah melengkapi diri dengan

    perjanjian antara TALG dan East Dover.





    Setelah mengirim deposit, Tony Sudjiarto, waktu itu General Manager PT

    MNA, berangkat ke Amerika Serikat dan melakukan inspeksi atas Pesawat

    Boeing 737-500 di Victorville, Amerika Serikat. "Hasil inspeksi

    menunjukkan pesawat dalam keadaan prima dan siap dikirim. Saat itu

    kami yakin TALG akan memenuhi komitmen penyerahan," kata Hotasi.





    Namun setelah ditunggu tiga pekan dari tanggal penyerahan 5 Januari

    2007, TALG tidak dapat menyerahkan pesawat itu. Mereka mengirim email

    menjelaskan alasan penundaan itu karena harga sewa harus dinaikkan.





    Merpati akhirnya membatalkan kontrak dan langsung meminta pengembalian

    dana deposit. Namun, permintaan tak direspons positif. Maka, Maret

    2007, Merpati mengajukan gugatan kepada TALG. Pada 8 Juli 2007 Merpati

    akhirnya memenangkan gugatan.





    Hasil investigasi Merpati menunjukkan bahwa beberapa hari setelah

    menerima transfer dari Merpati, Jon Cooper telah memindahkan deposit

    Merpati ke rekening pribadinya sebesar 810.000 dollar dan membagi

    210.000 dollar ke Alan Messner. Pengacara Merpati langsung mengejar

    aset pemilik TALG dan upaya pengejaran dilanjutkan dua periode direksi

    selanjutnya.





    Bahkan, Mei 2008 Merpati meminta bantuan Kejaksaan sebagai pengacara

    negara untuk mengejar uang itu. Namun pengejaran tidak dilanjutkan

    oleh manajemen Merpati tahun 2010 karena alasan biaya.





    Menurut Hotasi, sebenarnya Kedutaan Besar RI di Washington selalu

    membantu proses pengejaran ini. Berdasarkan informasi Duta Besar, pada

    Desember 2012, Jon Cooper sedang menjalani sidang pidana berat di

    pengadilan Washington DC yang telah dimulai sejak Mei 2012. KBRI

    selalu berkoordinasi dengan pihak Department of Justice (Departemen

    Kehakiman) AS untuk memonitor perkembangan sidang.





    Ironi pengadilan



    Hingga kini, status uang deposit itu di pembukuan Merpati merupakan

    piutang yang harus ditagih ke TALG. Sehingga, jika kasus ini diputus

    oleh hakim sebagai korupsi, maka bisa menjadi alasan bagi TALG untuk

    mengabaikan perintah pengadilan.





    Hotasi merasakan ironi bagi penegakan hukum di Indonesia dan di

    Amerika. Di Amerika, pengadilan di sana telah menyidangkan warganya

    sendiri yang telah menggelaplan dana deposit demi tegaknya hukum

    bisnis yang berlaku. Di Indonesia, tempat BUMN kehilangan uang negara,

    justru menyidangkan perkara perdata ini ke ranah pidana korupsi.





    Jika deposit Merpati itu dianggap uang negara, kejaksaan sebagai

    pengacara negara seharusnya wajib berupaya keras mengejar pengembalian

    uang dari kedua orang itu. Kejaksaan dapat bekerja sama dengan

    Interpol dan KBRI. "Namun tampaknya Kejaksaan lebih mudah mempidanakan

    saya dan Pak Tony sebagai sumber masalah yang terjadi daripada bekerja

    keras mengejar uang itu," kata Hotasi.





    Jika Kejaksaan tidak berbuat apa-apa, dan keputusan pengadilan AS

    melepaskan Jon Cooper, maka di saat itulah kerugian negara telah

    terjadi. "Jika kami diputuskan bersalah akibat kelalaian yang

    disengaja, maka mereka dapat menggunakan pidana korupsi itu sebagai

    hal yang meringankan Jon Cooper," papar Hotasi.





    Hotasi merasa menjadi korban kejahatan kedua warga negara Amerika itu,

    namun dijadikan pesakitan oleh kejaksaan kami sendiri. Sementara,

    kejaksaan Amerika mempidanakan kedua orang itu. Sudah kehilangan uang,

    kemudian dipermalukan sebagai terdakwa korupsi, sedang kedua warga

    negara Amerika berpeluang melenggang bebas membuawa uang itu.





    "Kami, saya, Tony Sudjiarto, rekan mantan Direksi Merpati lain, dan

    Merpati sendiri adalah korban kejahatan orang lain. Sangat sederhana,"

    kata Hotasi.

    Dengan perkara ini, seandainya ia divonis bersalah, kata Hotasi, bisa

    menjadi preseden buruk bagi pengambilan keputusan bisnis direksi BUMN

    karena setiap keputusan direksi yang memiliki risiko bisni di masa

    lalu dan hari ini dengan mudah bisa dipidanakan, terlepas apakah dia

    telah bekerja bersih dan jujur untuk BUMN.





    "(Jika saya divonis bersalah) Tidak akan ada satupun Direksi BUMN

    sekarang yang akan pensiun tenang. Selalu mungkin datang surat

    panggilan beramplop coklat berisi pemanggilan atas keputusan yang

    dibuat hari ini. Atasan atau kolega belum tentu akan membela, karena

    sudah lupa," kata Hotasi. (Amir Sodikin)

    Kasus Korupsi: Korupsi Sewa Pesawat, Hotasi Nababan Divonis Bebas

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Pengadilan Tindak

    Pidana Korupsi, Jakarta, majelis hakim memvonis terdakwa kasus korupsi

    dengan vonis bebas. Hotasi DP Nababan, mantan Direktur PT Merpati

    Nusantara Airlines (MNA), divonis bebas oleh majelis hakim yang

    diketuai Pangeran Napitupulu pada Selasa (19/2).





    Dalam sidang terpisah dengan perkara yang sama, mantan General Manajer

    PT MNA, Tony Sudjiarto akhirnya juga divonis bebas.





    "Menyatakan terdakwa Hotasi DP Nababan tidak terbukti secara sah dan

    meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan

    primer dan subsider. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan

    tersebut. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta

    harkat dan martabatnya," kata Ketua Majelis Hakim, Pangeran

    Napitupulu.





    Pasal yang didakwakan kepada Hotasi dan Tony dan dinyatakan semuanya

    tidak terbukti adalah dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No

    31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

    sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001, dan dakwaan

    subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor junctoPasal 55

    ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jaksa sebelumnya menuntut Hotasi dengan

    pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan

    enam bulan.





    Vonis bebas ini langsung disambut tangis haru dari anggota keluarganya

    dan tepuk tangan gembira dari kolega dan rekan Hotasi yang hadir.

    "Masih ada keadilan ternyata. Gusti Allah ora sare," teriak seorang

    pengunjung. "Hidup hakim," pekik pengunjung lainnya.





    Penasehat hukum Hotasi, Juniver Girsang, mengatakan langsung menerima

    putusan tersebut secara mutlak. Sementara, jaksa dari Kejaksaan Agung,

    Aryawan, mengatakan pikir-pikir dulu. "Dengan demikian, kami ingatkan,

    putusan ini belum berkekuatan hukum karena jaksa masih pikir-pikir,"

    kata Napitupulu.





    Risiko bisnis



    Perkara ini masih ke Pengadilan Tipikor karena jaksa dari Kejaksaan

    Agung menganggap ada korupsi yang merugikan negara dalam praktik

    penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 oleh PT MNA.

    Pesawat disewa melalui perusahaan penyewaan pesawat Thirdstone

    Aircraft Group (TALG). TALG sendiri menyewa pesawat dari perusahaan

    East Dover.





    Pokok masalahnya adalah TALG akhirnya tak menepati janjinya untuk

    mengirimkan kedua pesawat, padahal PT MNA sudah menyetorkan deposit

    dana atau security deposit sebesar 1 juta dollar AS kepada TALG

    melalui kantor pengacara Hume Associates. Deposit dana yang seharusnya

    bersifat bisa dikembalikan, ternyata tak dikembalikan oleh TALG.





    Dana 1 juta dollar AS itulah yang dianggap jaksa sebagai kerugian

    negara. Kejaksaan akhirnya menyeret Hotasi Nababan dan Tony Sudjiarto

    selaku mantan General Manager PT MNA dalam perkara ini.





    Hingga kini, PT MNA masih mengupayakan security deposit tersebut agar

    kembali dan dalam buku keuangan dicatat sebagai piutang yang harus

    dikejar. PT MNA juga sudah menggugat TALG di pengadilan Washington DC,

    Amerika Serikat, yang dimenangkan oleh PT MNA. Namun, kasus ini tetap

    digulirkan ke pengadilan oleh Kejaksaan Agung.





    Pangeran Napitupulu dalam amar putusannya menyebutkan, kondisi

    keuangan PT MNA tahun 2006 sangat parah dengan kemampuan produksi yang

    rendah, serta harus menanggung biaya yang tinggi. Rendahnya kemampuan

    tersebut salah satunya disebabkan karena jumlah pesawat yang sangat

    sedikit, hanya 25 unit, \ak sebanding dengan jumlah sumber daya

    manusia PT MNA.





    Hotasi masuk ke PT MNA di tengah kondisi keuangan yang buruk. Untuk

    memperbaiki kinerja perusahaan, tak ada pilihan bagi PT MNA kecuali

    dengan menambah pesawat. Maka, pada Rapat Kerja Anggaran Perusahaan

    (RKAP) 2006, disebutkan perlu adanya penambahan pesawat meskipun jenis

    pesawat tak eksplisit disebutkan.





    Namun, terdapat klausul dalam RKAP yang menyebutkan apabila direksi

    menganggap perlu maka bisa dilakukan menyewa pesawat tertentu. Karena

    itu, keputusan untuk menyewa pesawat Boeing tipe 737 seri 400 dan seri

    500 tersebut menurut hakim tak melanggar hukum.





    Majelis hakim juga mencatat, kecepatan dan ketetapatan dalam mengambil

    keputusan memang perlu diambil jajaran direksi di tengah persaingan

    yang ketat. Namun, perlu prinsip kehati-hatian dalam mengambil

    keputusan guna meminimalisir risiko.





    Risiko bisnis tidak bisa ditiadakan sama sekali, yang diperlukan

    adalah bagaimana memitigasi risiko bisnis tersebut. Namun, tidak mudah

    bagi perusahaan PT MNA untuk menghadapi hal tersebut karena tidak

    dipercaya oleh pihak yang menyewakan pesawat akibat selalu merugi dan

    sering telat membayar uang sewa. "Hotasi Nababan tak lepas dari risiko

    itu," papar hakim Alexander Marwata.





    Manajemen PT MNA berusaha memilih mengambil kesempatan untuk

    memperbaiki kinerja perusahaan dan majelia hakim menganggapnya itulah

    keputusan bisnis. Soal security deposit yang tak bisa ditarik lagi

    oleh PT MNA, majelis hakim memakluminya sebagai risiko bisnis.





    "Manajemen telah memitigasi risiko bisnis tetapi ketika TALG tak punya

    itikad baik, itu bukan di bawah kendali PT MNA," kata Napitupulu.





    Dalam kondisi seperti itu, PT MNA berhak mengakiri perjanjian dan TLGA

    harus mengembalikan security deposit. PT MNA dianggap sudah memenuhi

    kewajiban seperti tertuang dalam perjanjian pesawat dan perjanjian

    pembayaran.





    Akibat kegagalan TALG yang tak bisa mengirim pesawat dan tak juga

    mengembalikan security deposit, PT MNA pun telah mengajukan kasus itu

    ke pengadilan di Washington DC, Amerika Serikat. Hasilnya, TALG

    dinyatakan telah wanprestasi dan mengharuskan TALG mengembalikan

    security deposit beserta bunganya.





    Dalam mengambil keputusan bisnis, berdasarkan undang-undang Perseroan

    Terbatas, manajemen PT MNA dianggap telah memenuhi kriteria dalam

    memiliki informasi yang dianggapnya benar, tidak memiliki kepentingan,

    memiliki itikad baik, dan memiliki dasar rasional.





    Majelis hakim berkeyakinan, unsur melawan hukum dalam dakwaan primer

    tidak terbukti.

    "Majelis hakim berpendapat, tindakan Hotasi dengan menyewa pesawat

    tersebut sudah dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik, dan demi

    kepentingan perusahaan. Dengan demikian, unsur melawan hukum yang

    dikatakan tidak hati-hati dan tidak berdasarkan prinsip good

    governance, tidak terbukti," kata Napitupulu.





    Dakwaan subsider juga tak bisa dibuktikan. Salah satu

    pertimbangannya, PT MNA memiliki itikad dengan masih mengupayakan

    untuk mengembalikan security deposit termasuk memidanakan TALG di

    Amerika Serikat. "Majelis hakim tidak melihat adanya niat dari

    terdakwa untuk memperkaya TALG dengan security deposit sebesar 1 juta

    dollar AS. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri, orang

    lain atau korporasi, tidak terbukti secara hukum. Dengan demikian

    dakwaan subsider haruslah dinyatakan tidak terbukti," kata Napitupulu.





    Dengan tak terbuktinya dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka

    terdakwa Hotasi Nababan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

    "Majelis hakim juga menyatakan sepakat dengan nota pembelaan atau

    pledoi yang dibuat Hotasi dan penasehat hukumnya," kata Napitupulu.





    Dalam putusan tersebut, tidak tercapai kata mufakat diantara anggota

    hakim. Hakim anggota 1 yaitu Hendra Yosfin, mengajukan dissenting

    opinion atau beda pendapat. Hendra berpendapat, penyewaan pesawat tak

    tercantum dalam RKAP 2006 dan pembayaran security deposit hanya

    menggunakan prosedur uji tuntas yang sangat minimal. (AMR)

    Tommy Hindratno Divonis 3,5 Tahun

    Pegawai eselon IV Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pajak Pratama

    Sidoarjo Selatan, akhirnya divonis dengan pidana penjara 3 tahun enam

    bulan dan denda Rp 100 juta subsider kurungan 3 bulan. Vonis majelis

    hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Senin (18/2)

    lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yaitu penjara lima tahun. Namun,

    kubu Tommy menganggap vonis itu tak adil.





    Majelis hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih menyatakan, Tommy

    terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

    secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua, sesuai Pasal 5

    ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang nomor 31 tahun

    1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

    diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat

    (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.





    "Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bisa menyebabkan

    kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak berkurang,

    terdakwa telah menciderai reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal

    Pajak, dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan

    korupsi," katanya.

    Namun, majelis hakim juga mencatat hal-hal yang meringankan bagi

    terdakwa, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam

    persidangan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan

    keluarga. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum

    yaitu pidana penjara lima tahun dan denda Rp 50 juta subsider kurungan

    dua bulan.





    Tommy telah terbukti menerima suap Rp 280 juta dari James Gunaryo,

    perantara untuk mengurus restitusi pajak PT Bhakti Investama (BHIT).

    Di awal pembicaraan, Tommy telah membuat komitmen dengan James Gunaryo

    dan Antonius Z Tonbeng, Komisaris Independen PT BHIT, walaupun dirinya

    tak memiliki wewenang. Komitmen direalisasikan dengan memberikan jasa

    konsultasi yang ditindaklanjuti dengan komunikasi antara terdakwa dan

    pegawai pajak bernama Fery Syarifudin agar biaya tertentu tidak banyak

    dikoreksi.

    Fery dimintai informasi sudah sampai di mana dan bagaimana hasil

    pengajuan restituasi pajak PT Bhakti Investama (BHIT). Rentetan

    pertemuan tersebut berakhir dengan dikeluarkannya surat ketetapan

    lebih pajak Rp 3,4 miliar untuk PT BHIT.





    Peran Tommy yang utama adalah memberikan konsultasi dan membocorkan

    informasi rahasia terkait pengurusan restitusi pajak PT BHIT.

    Perbuatan tersebut tak sepantasnya dilakukan pegawai pajak dan juga

    melanggar kode etik.





    Usaha Tommy tersebut berbuah pada pada 5 Juni 2012. Saat itu Antonius

    Tonbeng menghubungi James mengatakan uang restitusi pajak Rp 3,4

    miliar sudah masuk ke rekening PT BHIT. Dia akan mengeluarkan sepuluh

    persen dari jumlah uang itu, yakni Rp 340 juta yang diberikan kepada

    James dan Tommy. Dari uang Rp 340 juta itu, James mengambil Rp 60

    juta sebagai upah untuknya dan sisanya diberikan kepada Tommy sebagai

    imbalan konsultasi pajak.





    Pemberian uang yang dilakukan di sebuah restoran padang di Jakarta

    tersebut kemudian terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPK

    menyita uang Rp 280 juta terbungkus tas karton bertuliskan Lenor

    berwarna hitam dari James. James sempat berkelit uang itu untuk

    membayar utang kepada Tommy.





    Usai sidang, penasehat hukum Tommy, Tito Hananta Kusuma, mengungkapkan

    kekecewaannya atas vonis hakim tersebut. "Klien kami sudah kooperatif

    kok vonisnya sama dengan James yang tak mengakui perbuatannya dan tak

    mau kooperatif. Hakim seolah masih menjadi stempel perkara korupsi

    dari KPK, seolah semua perkara yang masuk harus divonis berat,"

    katanya.





    Vonis itu dirasa berat karena perbuatan kliennya bukan dilakukan dalam

    kapasitas jabatannya melainkan hanya hubungan pertemanan. "Klien kami

    juga sudah melaporkan gratifikasi itu sebelum 30 hari ke KPK, tapi

    kenapa vonisnya tetap tinggi, padahal dakwaannya melanggar kode etik,"

    kata Tito.





    Dalam perkara yang sama, pertengahan Oktober tahun lalu, majelis hakim

    sudah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada James Gunaryo

    ditambah denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan penjara. Usai

    pembacaan putusan, Tommy dan jaksa penuntut umum Medi Iskandar

    pikir-pikir dulu terhadap vonis hakim. (AMR)
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved