Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , » Saksi: Para Terdakwa Tak Terkait Langsung Bioremediasi

Saksi: Para Terdakwa Tak Terkait Langsung Bioremediasi

Written By Amir Sodikin on Sabtu, 23 Februari 2013 | 00.06

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Jumat (22/2), kembali

menyidangkan perkara dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific

Indonesia (Chevron). Para saksi yang dihadirkan mengungkapkan, para

terdakwa bukanlah orang yang bertanggung jawab dalam bioremediasi yang

dianggap jaksa penuntut umum fiktif.





Para terdakwa yang diajukan adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light

North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS), Endah Rumbiyanti dan Team

Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau, Widodo. Mereka disidangkan

secara terpisah yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih.





Sidang terdakwa Endah Rumbiyanti menghadirkan saksi Yanto Sianipar,

Vice President Policy, Governement & Public Affairs Chevron. Sedangkan

dalam sidang terdakwa Widodo, dihadirkan saksi Parkumpulan Gultom,

bagian pertanahan Chevron, dan Yoshi Prakasa, pegawai Chevron yang

saat itu menjadi Ketua Panitia Lelang.





Dari pengakuan para saksi, terungkap bahwa terdakwa Endah Rumbiyanti

tak bertanggung jawab dalam memastikan pekerjaan bioremediasi berjalan

sesuai ketentuan. Terdakwa Widodo ternyata juga tak berhubungan

langsung dalam penunjukan langsung dua perusahaan yang membantu

pekerjaan teknis bioremediasi yaitu PT Sumigita Jaya dan PT Green

Planet Indonesia.





Yanto mengatakan, terdakwa Endah yang oleh jaksa penuntut umum pada

Kejaksaan Agung dianggap bertanggung jawab dalam proyek bioremediasi

2008-2011, ternyata baru diangkat sebagai manajer lingkungan pada

Juni 2011 dan berakhir November 2011. Yang bertanggung jawab agar

pekerjaan bioremediasi sesuai desain ahli bioremediasi dari Amerika

Serikat adalah bagian Infrastructure, Maintenance, and Support (IMS).





Penasehat hukum Endah yang diketuai Lelyana Santosa menanyakan perihal

peranan kliennya dalam bioremediasi. "Dalam kontrak, ada enggak peran

terdakwa? Apa pernah dengar ada usulan terdakwa terkait kontrak?"

tanya Lelyana yang dijawab Yanto tidak ada.





Yanto juga ditanya soal peringkat Proper yang biasa dilakukan

Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberi peringkat pengelolaan

limbah perusahaan. "Peringkat Proper yang diberikan KLH untuk

2010-2011 untuk SLS tingkat penaatannya biru," kata Yanto.





Kubu Lelyana mengejar soal dakwaan jaksa kepada kliennya yang

menyatakan program bioremediasi tak sesuai ketentuan Kepmen KLH No

128 Tahun 2003. "Saudara Endah dituduh melaksanakan bioremediasi yang

tak sesuai dengan Kepmen dan merugikan negara. Bagaimana pelaksanaan

bioremediasi itu berdasarkan Proper?" tanya Lelyana.





Kata Yanto, salah satu penolaiah Proper adalah penanganan limbah

berbahaya dan bioremediasi. "Untuk bioremediasi, dalam penilaian

Proper dikatakan ketentuannya telah dipenuhi. Ada kesimpulan,

perusahaan sudah mengelola limbah sesuai ketentuan," papar Yanto.





Kembali penasehat hukum mengejar soal dakwaan jaksa. "Endah dikatakan

wajib memastikan pengelolaan limbah sudah dilakukan secara benar.

Apakah Endah punya kewajiban itu?" tanya penasehat hukum. "Tidak ada,

kewajiban itu ada di tangan bagian IMS," jawab Yanto.





Jaksa penuntut umum yang diketuai Sugeng Sumarno menanyakan soal

pernyataan Yanto yang mengatakan laporan yang dibuat tim lapangan

sudah sesuai ketentuan berlaku. "Saksi mengatakan pelaporan telah

sesuai ketentuan berlaku? Apa maksudnya?" tanya Sugeng.





"Kebutuhan laporan yang sesuai dengan aturan sudah kita penuhi," jawab

Yanto. "Dasar Saudara mengatakan sudah sesuai ketentuan itu apa

sementara, Saudara tak pernah verifikasi?" sergah jaksa.





"Dasarnya ketentuan dalam Kepmen itu. Saya mendapt laporan dari

bawahan yaitu Manajer REM (Reliability, Engeenering, dan Maintenance)

dan Manajer IMS bahwa hasilnya sudah sesuai Kepmen," jawab Yanto.





Saksi Yoshi mengatakan kedua perusahan kontraktor tersebut ditunjuk

secara langsung dalan kontrak lanjutan (bridging contract) karena

waktu itu hanya kontrak lanjutan dari kontrak sebelumnya yang telah

dikerjakan. Peran terdakwa Widodo adalah menjadi pekerja ahli yang

membantu panitia dalam membuat kontrak.





Sedangkan penentuan penunjukan langsung kedua kontraktor, kata Yoshi,

bukan dilakukan panitia dan Widodo melainkan berdasarkan contracting

plan yang dibuat pengguna anggaran. Panitia dibentuk untuk melakukan

evaluasi teknis yang dibantu pekerja ahli.





Terungkap pula, dalam evaluasi kinerja perusahaan yang dinyatakan

mampu melanjutkan kontrak lanjutan, ternyata bukan berdasarkan analisa

Widodo sebagai pekerja ahli. "Itu berdasarkan evaluasi penggunanya,"

kata Yosi.





Jaksa menanyakan apakah Green Planet memang bidangnya dalam

bioremediasi. Yoshi menjelaskan, bidang pekerjaan Green Planet adalah

pertambangan dengan subbidangnya perawatan fasilitas produksi.

"Bioremediasi itu dilakukan oleh alam. Chevron yang memiliki fasilitas

untuk bioremediasi yang meminta bantuan teknis ke Green Planet," jawab

Yosi.





"Mengapa Widodo dicantumkan dalam contracting plan?" tanya jaksa.

Menurut Yosi, tim pengguna anggaran harus mencantumkan satu nama agar

panitia bisa menghubungi dan yang ditunjuk adalah Widodo. Widodo

bertugas membantu pengguna anggaran.





Kasus bioremediasi ini bisa masuk ke pengadilan Tipikor karena

Kejagung menganggap pekerjaan bioremediasi di lahan Chevron yang

dilakukan dua kontraktor tersebut dianggap fiktif dan merugikan

keuangan negara. Mereka dianggap tak memenuhi klasifikasi teknis di

bidang bioremediasi.





Kepada Yoshi, jaksa kembali menanyakan apakah kedua perusahaan

tersebut memenuhi kualifikasi secara teknis. "Secara teknis, untuk

proses kesinambungan pekerjaan, diperlukan kontraktor yang bisa

melakukan pekerjaan jasa-jasa baik di SLN maupun di SLS," kata Yoshi.





Kedua perusahaan menurut pengguna anggaran telah memenuhi kualifikasi

karena telah melaksanakan pekerjaan tanpa ada wanprestasi maupun

sanksi. Sehingga, kedua perusahaan dianggap sanggup melaksanakan

pekerjaan lanjutan.





Parkumpulan Gultom, bagian pertanahan Chevron, yang menjadi saksi

untuk Widodo, mengatakan setelah tanah terkontaminasi dipetakan oleh

Gultom dan timnya, ia melihat adanya penggalian, pengangkutan, dan

pengerukan yang diangkut truk. Namun, selaku bagian pertanahan, ia

tak tahu pasti perusahaan mana yang bekerja. "Yang saya dengar PT

Green Planet," katanya.





Gultom juga memastikan, semua lahan yang telah dibebaskan pasti akan

dikerjakan proses bioremediasi. "Karena memang tujuan kita membebaskan

tanah itu untuk dikerjakan bioremediasi. Kalau tidak dibioremediasi,

tak akan kami bebaskan," katanya. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved