Banner Leaderboard
Headlines News :

    Tim Gabungan Akan Pulihkan Kepercayaan Publik Terhadap TNI

    Tim pencari fakta dari internal TNI tak bisa jalan sendiri untuk

    membongkar peristiwa penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

    Jika hanya mengandalkan tim internal TNI, justru dikhawatirkan

    kepercayaan publik terhadap TNI tak bisa dipulihkan akibat opini

    publik yang telah berkembang luas terkait keterlibatan TNI dalam

    penyerangan tersebut. Karena itu, diperlukan tim gabungan pencari

    fakta yang sekaligus akan memulihkan kepercayaan publik terhadap

    kredibilitas dan integritas TNI.





    Tim gabungan pencari fakta harus dibentuk untuk membantu TNI lepas

    dari segala opini buruk yang telanjur berkembang terkait kasus

    penyerbuan di Lapas Cebongan, Sleman. Jika tim gabungan tak dibentuk,

    dikhawatirkan hasil tim investigasi internal bentukan TNI hanya

    berujung pada kecurigaan publik. Hal itu terjadi karena tim internal

    tak memiliki mekanisme pengawasan yang bisa dipercaya oleh publik.



    Salah satu unsur yang perlu dimasukkan adalah anggota DPR yang akan

    menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja investigasi, juga Komnas

    HAM atau institusi lain jika diperlukan. Demikian yang dipaparkan

    Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis

    Indonesia Rizal Darma Putra dan Anggota Komisi I DPR Nuning Kertopati,

    di Jakarta, Sabtu (30/3).



    Rizal menekankan, perlunya dibentuk tim gabungan yang terdiri dari

    TNI, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Lembaga

    Pemasyarakatan, Komnas HAM, serta DPR yang melibatkan Komisi I (bidang

    pertahanan, luar negeri, dan informasi) dan Komisi III (bidang hukum

    dan perundang-undangan, HAM, dan keamanan) DPR. "DPR perlu dilibatkan

    karena untuk menjaga akuntabilitas dan mengawal proses investigasi,"

    kata Rizal.



    Pentingnya dibentuk tim gabungan, menurut Rizal, agar masing-masing

    institusi bisa mendapatkan akses dengan mudah bila diperlukan

    pemeriksaan. Misalnya, jika dirasa perlu untuk memeriksa gudang

    senjata, maka tinggal mengandalkan akses salah satu anggota tim yang

    bisa dengan mudah mengakses gudang senjata.



    Hal seperti itu sulit dilakukan jika tim pencari fakta bergerak

    sendiri-sendiri. Misalnya seperti yang dialami Komnas HAM yang

    bergerak parsial. "Kalau bergerak sendiri nanti tak banyak gunanya.

    Jika tim gabungan dibentuk, masing-masing dari anggota tim harus

    memberikan akses terbuka ke masing-masing institusi tempat anggota tim

    berada," jelas Rizal.



    Jika TNI tetap akan jalan dengan timnya, silakan saja namun tim

    gabungan tetap menjadi agenda penting untuk dibentuk. "Jika tidak

    dibentuk tim gabungan, nuansanya justru akan mendiskreditkan TNI

    karena sekarang ada opini yang berkembang bahwa pelakunya Kopassus.

    Padahal kan belum tentu demikian," kata Rizal.



    Jika TNI melakukan penyidikan sendiri dan hasilnya tidak memuaskan

    masyarakat, justru nanti yang kerepotan malah TNI sendiri. "Walaupun

    hasil tim investigasi internal itu diumumkan terbuka, masyarakat akan

    tetap tak percaya karena opininya sudah terbentuk bahwa kasus ini

    merupakan balas dendam," begitu argumen Rizal.



    Lalu, apa pentingnya melibatkan DPR dalam anggota tim tersebut?

    Menurut Rizal, keterlibatan DPR diperlukan karena akan menjadi

    menjalankan fungsi pengawasan sampai sejauh mana kerja investigasi.

    "Masyarakat juga bisa meminta pertanggungjawaban ke Komisi I dan

    Komisi III DPR melalui mekanisme public hearing," kata Rizal.



    Hasil investigasi tidak hanya diumukan ke publik misalnya melalui TNI

    atau pemerintah, tapi bisa juga disampaikan di public hearing di DPR.

    Di public hearing itulah akan diuji akuntabilitas kerja tim gabungan

    dan bisa dinilai sejauh mana obyektivitasnya.



    Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan

    informasi, Nuning Kertopati menyatakan, tim investigasi harus bisa

    bekerja obyektif, koordinatif dengan berbagai institusi yang

    berkepentingan, dan kohesif. "Langkah yang bijak adalah tim

    investigasi Polri dan TNI harus disinergikan bersama dengan pihak luar

    selaku pemantau, bisa Komnas HAM atau lainnya," kata Nuning.



    Untuk keterlibatan DPR, Nuning sependapat dengan usulan Rizal agar

    dilibatkan. "Untuk DPR saya rasa dalam fungsi pengawasan seyogyanya

    dilibatkan, kami akan bicarakan secara internal," kata Nuning.



    Ditanya apakah dalam koordinasi dengan instansi lain TNI mau terbuka,

    Nuning yakin TNI akan bisa terbuka. "Saya rasa TNI seharusnya sudah

    mulai berfikir untuk mengedepankan peran penerangannya dalam kasus

    ini. Saya yakin TNI akan koordinatif demi kepentingan bangsa dan

    negara," harap Nuning.



    Semua instansi yang sudah menurunkan tim investigasinya, seperti TNI

    dan Polri serta Komnas HAM, diharapakan bisa saling terbuka dan fair.

    Dengan kemauan untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, diharapkan

    tak ada ego salah satu instansi. "Siapapun nanti pelakunya harus

    ditindak tegas sesuai hukum positif yang berlaku," kata Nuning. (Amir

    Sodikin)

    Article: Nick D’Aloisio: 'It was a massive gamble but a good one’

    The 17-year-old has just netted £20 million for his app, Summly. It's a big relief to his parents, who allowed him to quit school

    He's the 17-year-old boy genius who this week sold Summly, the smartphone app he created from his bedroom while revising for his GCSEs, to Yahoo! for a rumoured £20 ...

    http://www.telegraph.co.uk/apps/9954896/Nick-DAloisio-It-was-a-massive-gamble-but-a-good-one.html

    Sent via Flipboard

    Proyek Kemenag Disebut Dana Kuning

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kembali menyidangkan dua

    terdakwa perkara korupsi penggandaan Al-Quran dan pengadaan

    laboratorium madrasah tsanawiyah yaitu anggota DPR Zulkarnaen Djabar

    dan anaknya, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra. Seorang saksi

    mengungkapkan, dana kedua proyek tersebut adalah "dana kuning" yang

    ditaruh di Kementerian Agama.





    Sidang yang dipimpim Ketua Majelis Hakim Aviantara pada Kamis (28/3)

    menghadirkan tiga orang saksi yaitu Konsultan PT Adhi Aksara Abadi

    (A3I) sekaligus Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia (SPI) Abdul

    Kadir Alaydrus, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Muda Musyawarah

    Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR) Rizky Moelyopoetro, dan mantan

    Direktur Eksekutif PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara (PJAN) Rudy Rosady.





    PT A3I pernah mengerjakan proyek penggandaan Al-Quran di Kemenag pada

    2011 senilai Rp 5,6 miliar pada proyek pertama dan Rp 22,5 miliar pada

    proyek kedua. Sedangkan PT SPI, pernah mengerjakan proyek penggandaan

    Al-Quran dan buku-buku agama pada 2012 senilai Rp 50 miliar.





    Pada pekerjaan dengan nilai Rp 5,6 miliar, Abdul Kadir belum digandeng

    Fahd el Fouz, pengusaha kepercayaan terdakwa Zulkarnaen Djabar yang

    mengaku menjadi broker proyek. Baru pada proyek Rp 22,5 miliar dan Rp

    50 miliar, kubu Fahd mendekati PT A31 dan PT SPI.





    Abdul Kadir sempat ditemui Fahd (yang juga Ketua Umum GEMA MKGR) dan

    anak buah Fahd yaitu Vasko Ruseimy (Ketua Harian Gema MKGR),

    Syamsurachman (pengurus GEMA MKGR), dan juga Dendy (Sekjen GEMA MKGR)

    pada setiap perencanaan proyek. Pertemuan dengan Fahd tersebut

    menjadi ajang untuk menekan Abdul Kadir agar tidak ikut lagi tender

    atau jika masih ingin tender, harus mengikuti aturan mereka.





    "Dia katakan begini, kami punya pekerjaan di sini, itu pekerjaan kami,

    kalau mau ikut tender maka ikuti keinginan kami," kata Abdul Kadir

    menirukan Fahd. Jika Abdul Kadir tetap mau ikut tender, kubu Fahd

    menawarkan kompensasi berupa bagi hasil yang nilainya 15 persen dari

    nilai proyek.





    "Apa jaminan kalau itu proyek mereka?" tanya jaksa penuntut umum dari

    Komisi Pemberantasan Korupsi, KMS A Roni. "Kata Pak Fahd, ini dana

    kuning yang dananya ditaruh di Kemenag," kata Abdul Kadir.





    "Sepengetahuan Saudara, dana kuning itu apa?" tanya jaksa Roni.

    "Mungkin arahnya ke grup Golkar. Saya tidak langsung mengaitkan dengan

    Partai Golkar. Awalnya saya menduga MKGR, kemudian ternyata GEMA MKGR,

    mereka afiliasinya ke Partai Golkar," kata Abdul Kadir.





    Setelah berbicara dengan manajemen perusahaan, akhirnya fee 15 persen

    tersebut disetujui. Fee akan dibayar jika pemenang sudah diumumkan

    pasti. Baik pada proyek 2011 maupun 2012, proses lobi dan upaya

    pemenangannya sama.





    Pada proyek 2011 senilai Rp 22,5 miliar, sempat ada kendala karena PT

    Macanan ternyata menduduki urutan pertama dan PT A3I urutan kedua.

    Melihat gelagat yang tak diinginkan, kubu Fahd langsung bertindak.

    "Pak Fahd katanya marah-marah di hadapan pejabat pemerintah. Katanya,

    kita sudah deal dengan mereka tapi kok A3I nomor dua," kata Abdul

    Kadir.





    Tak hanya marah, Fahd juga melobi PT Macanan dan juga PT A3I. Abdul

    Kadir menduga, Fahd meminta Macanan mundur dari lelang namun sebagai

    kompensasinya A3I akan memberikan sebagian proyek ke Macanan. Pada

    akhirnya, Macanan memang diberikan jatah proyek oleh A3I.





    Selain marah-marah, meminta PT Macanan mundur, terungkap pula upaya

    menjegal PT Macanan yaitu dengan tiba-tiba memasukkan persyaratan baru

    berupa kewajiban memiliki gudang minimal 5.000 meter persegi. Abdul

    Kadir tak tahu menahu soal ketentuan tersebut, namun pihaknya memang

    memiliki gudang walaupun gudang tersebut bukan milik perusahaan.





    Ketua Majelis Hakim Afiantara sempat mencecar Abdul Kadir apakah tahu

    kalau sebenarnya persyaratan soal luas gudang itu hanya mengada-ngada.

    "Tahu enggak kalau awalnya tak ada syarat gudang?" tanya Afiantara

    yang dijawab tidak tahu.





    "Kok bisa ya, sulapannya itu lho, yang nomor dua dijadikan nomor 1,"

    celetuk Afiantara.





    Akhirnya, PT A3I menang untuk proyek 2011 dan PT SPI menang untuk

    proyek 2012. Pada Desember 2011, Abdul Kadir merealisasikan fee untuk

    kedua proyek tersebut senilai Rp 9,25 miliar berupa cek yang

    diserahkan ke Syamsurachman. Harusnya fee nilainya Rp 10 miliar lebih,

    namun tak disanggupi Abdul Kadir dan sebagai gantinya pihak Fahd

    menahan sertifikat.





    Dalam sidang tersebut juga terungkap, setiap kali ada masalah, Fahd

    selalu meminta Dendy untuk menghubungi seseorang yang biasa dipanggil

    sebagai panglima. Kadang juga dipanggil bos dan bapak. Abdul Kadir

    mengaku tidak tahu siapa panglima yang dimaksud. Tapi setelah kasus

    itu mencuat, di media massa Abdul Kadir baru tahu kalau itu adalah

    Zulkarnaen Djabar.





    Abdul Kadir juga diminta Fahd untuk mencarikan perusahaan lain untuk

    ikut dalam proyek pengadaan laboratorium madrasah tsanawiyah senilai

    Rp 32 miliar. Akhirnya, Abdul Kadir mengajukan perusahaan kenalannya

    yaitu PT Batu Karya Mas (BKM). Sama dengan proyek lainnya, kubu Fahd

    meminta fee 15 persen. PT BKM akhirnya memenangkan proyek tersebut dan

    membayar fee Rp 4,7 miliar ke pihak Fahd.





    Fahd yang pernah didatangkan sebagai saksi, mengatakan, untuk

    menampung dana fee tersebut, Dendy (Sekjen GEMA MKGR) menaruh uang

    tersebut di perusahaan yang didirikan Fahd dengan rekan-rekannya di

    GEMA MKGR, yaitu PT Karya Sinergi Alam Indonesia (KSAI). (AMR)

    KLH Dicecar Soal Izin Bioremediasi Chevron

    Pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dihadirkan sebagai saksi

    dalam sidang perkara dugaan bioremediasi fiktif oleh PT Chevron

    Pacific Indonesia (Chevron) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

    Jakarta, Rabu (27/3), dicecar jaksa penuntut umum terkait izin

    pengolahan biormediasi. Ternyata, izin pemrosesan bioremediasi

    Chevron yang menjadi pengawasan KLH sempat habis.





    Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih

    menghadirkan terdakwa Herlan bin Ompo, Direktur PT Sumigita Jaya.

    Sumigita Jaya adalah salah satu perusahaan yang menjadi kontraktor

    pekerjaan bioremediasi Chevron.





    Sedangkan saksi dari KLH yang dihadirkan adalah Deputi IV Bidang

    Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup,

    Masnellyarti Hilman. Pihak KLH dalam sidang kali ini lebih banyak

    memberikan keterangan yang meringankan terdakwa.





    Jaksa penuntut umum, DP Marbun, mempertanyakan soal izin pengolahan

    limbah dengan teknik bioremediasi yang dikantongi Chevron. Terungkap,

    izin lima tahunan milik Chevron di dua lokasi pengolahan bioremediasi

    sempat habis pada tahun 2008 (areal Kota Batak) dan tahun 2008 (areal

    Minas).





    Karena itu, timbul pertanyaan soal status pengolahan bioremediasi di

    tahun-tahun ketika izin tersebut sudah habis. Terungkap, izin baru

    untuk pemrosesan bioremediasi baru terbit pada April 2012.





    Namun, matinya izin Chevron tersebut bukan semata kesalahan Chevron

    karena pihak Chevron ternyata sudah mengajukan izin perpanjangan satu

    bulan sebelum izin berakhir kepada KLH. Hanya saja, pengajuan

    perpanjangan itu tidak langsung diberikan KLH karena Chevron diminta

    melengkapi dokumen AMDAL. Inilah awal petaka karena penuntut umum

    mempermasalahkan proses bioremediasi yang izinnya telah habis.





    Kemungkinan gara-gara izin yang terlambat itu, tahun 2010, Chevron

    sempat mendapat peringkat Proper merah yang berarti limbah tak

    dikelola dengan baik karena KLH melihat banyak tumpukan limbah

    terkontaminasi yang tak terolah. Chevron akhirnya diharuskan KLH

    Untuk melakukan pemulihan. Desember 2010, pihak Chevron mendatangi KLH

    untuk membahasa lahan terkontaminasi tersebut.





    "Dia (Chevron) kemudian pada 11 Mei 2011 sudah melengkapi persyaratan

    izin dengan AMDAL," kata Masnellyarti. Setelah dilakukan pertemuan

    dan verifikasi lapangan, April 2012 izin bioremediasi baru terbit.





    Masnellyarti menjelaskan, berdasarkan SK Menteri KLH tentang

    pengawasan, bioremediasi Chevron setelah izin habis tak mengurangi

    nilai ketaatan perusahaan. Masnellyarti menjelaskan dua asas taat,

    yaitu punya izin, atau secara teknis sudah mengajukan izin namun masih

    dalam proses.





    Secara teknis persyaratan izin sudah memenuhi syarat sesuai Kepmen No

    128 Tahun 2003. Setiap langkah harus disetujui KLH dan produk

    persetujuan berupa berita acara yang dibuat KLH. Di akhir proses, KLH

    telah menerbitkan Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi

    (SSPLT) tahun 2012 yang menyatakan lahan terkontaminasi sudah bersih.





    Penuntut umum DP Marbun juga mempertanyakan izin bioremediasi

    diberikan kepada pihak mana, apakah Chevron ataukah pihak ketiga

    (kontraktor) yang mengerjakan bioremediasi. Pertanyaan ini krusial

    karena menyangkut dakwaan yang menyatakan kontraktor pelaksana

    bioremediasi yang digunakan Chevron tak memiliki izin pemrosesan

    bioremediasi.





    "Izin diberikan kepada Chevron. Kalau ada yang salah, tanggung jawab

    ada di Chevron. Pada pengerjaan mau pake pihak ketiga atau tidak, tak

    ada urusannya dengan KLH," kata Masnellyarti.





    Ketentuan tersebut berdasarkan PP No18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

    Limbah B3 juncto PP No 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No 18

    Tahun 1999. "KLH tak mewajibkan pihak ketiga punya izin, kita melihat

    Chevron-nya. Dalam PP sudah jelas yang wajib punya izin adalah

    penghasil limbah," kata Masnellyarti.





    Pihak ketiga baru diwajibkan memiliki izin, jika pemrosesan limbah

    tersebut diserahkan ke pihak ketiga dan dilakukan di luar areal

    penghasil limbah. Chevron menyerahkan pemrosesan bioremediasi ke pihak

    ketiga namun pengolahan tersebut masih di dalam fasilitas Chevron.





    Penasehat hukum terdakwa, Dion Y Pongkor, menanyakan ke saksi terkait

    isi dakwaan. Dikatakan, perusahaan milik terdakwa bukanlah perusahaan

    yang bergerak dalam pengolahan bioremediasi dan bertentangan dengan

    Pasal 3 Kepmen No 128 Tahun 2003.





    "Apakah ada larangan dalam Kepmen No 128 tersebut untuk pelaksanaan

    bioremediasi yang dilakukan pihak ketiga?" tanya Dion. Masnellyarti

    menjawab tidak ada larangan itu karena tanggung jawab penuh ada di

    pembuat izin yang merupakan perusahaan penghasil limbah.





    Kasus ini bisa masuk ke pengadilan Tipikor karena Kejaksaan Agung

    menganggap pekerjaan bioremediasi di lahan Chevron yang dilakukan

    kontraktor, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya,

    dianggap fiktif dan merugikan keuangan negara. Dua kontraktor

    tersebut dianggap tak memenuhi klasifikasi teknis, diantaranya tak

    memiliki sertifikasi dan izin pengolahan limbah. (Amir Sodikin)

    Permisif Terhadap Koruptor, Parpol Melawan Arus

    Di kala publik menunjukkan kemuakannya terhadap kondisi negeri yang

    masih dicengkeram koruptor, ternyata masih ada beberapa partai politik

    yang menunjukkan sikapnya permisif terhadap kehadiran koruptor. Tak

    ada cara lain untuk memberi pelajaran kepada parpol seperti itu,

    kecuali dengan menggunakan hak sebagai pemilih dengan tidak memilih

    mereka.





    Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas

    Gadjah Mada, Oce Madril, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch

    Abdullah Dahlan, di Jakarta, Rabu (27/3). Salah satu fenomena terkini

    adalah soal dirayakannya masuknya Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol

    Susno Duadji menjadi anggota Partai Bulan Bintang.





    "Fenomena seperti ini pantas bagi kita untuk mempertanyakan kepedulian

    parpol dalam memberantasn korupsi," kata Oce. Sikap permisif terhadap

    koruptor, acuh-tak acuh, masa bodoh, masih banyak dipertontonkan oleh

    para politisi parpol.





    "Harusnya parpol sadar, pemberantasan korupsi itu sedang jadi

    perhatian publik. Ini melawan arus namanya jika mereka masih permisif

    terhadap korupsi," papar Oce. Nyata sudah bahwa korupsi bukanlah musuh

    bagi parpol seperti itu. Mereka ternyata masih menerima perilaku buruk

    korupsi.





    Abdullah Dahlan mengatakan, fenomena permisifnya parpol terhadap isu

    korupsi makin mengkonfirmasi bahwa orientasi parpol masih patut

    dipertanyakan walaupun di dalam tubuh parpol itu bercokol orang-orang

    pintar. "Kondisi ini memprihatinkan bagi proses Pemilu dan demokrasi

    yang kita bangun," katanya.





    Transaksi caleg



    Ternyata, di era reformasi di segala bidang, parpol lah yang hingga

    kini masih pada status quo, tak jelas arahnya. "Parti tidak banyak

    berubah perilakunya. Soal pencalegan pun sangat tinggi nuansa

    transaksi kandidatnya. Transaksi kandidat caleg masih menjadi jurus

    parpol untuk mengambil keuntungan," kata Abdullah.





    Selama biaya politik di negeri ini sangat mahal, maka perilaku buruk

    itu akan terus terpelihara dan meregenerasi. Mulai dari perekrutan

    anggota hingga penjaringan caleg, tak akan banyak yang diharapkan

    sebagai sarana rekrutmen politik yang bisa memberi kontribusi positif

    terhadao pendidikan politik di negeri ini.





    "Parpol butuh uang banyak menjelang Pemilu, itu intinya," kata

    Abdullah. Idealnya proses pencalegan adalah arena yang tepat bagi

    parpol dalam membangun dan memperbaiki citra.





    Bagaimanapun, kata Abdullah, parpol adalah instrumen awal dalam

    melahirkan calon pejabat publik, utamanya gambaran DPR kita ke depan.

    Artinya, jika parpol tak melakukan seleksi yang ketata dalam peroses

    pencalegan, permisif terhadap isu korupsi, maka akan ada implikasi

    serius pula terhadap gambaran masa depan parlemen dan demokrasi kita.





    Harusnya, parpol punya kriteria yang jelas untuk merekrut anggota

    maupun caleg. "Kriteria misalnya memiliki integritas yang jelas, visi

    dan misi yang jelas ketika caleg akan diusung sebagai kandidat

    legislatif," papar Abdullah. (AMR)

    Bioremediasi Chevron : Saksi dari KLH Ringankan Terdakwa

    Sidang perkara dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific

    Indonesia (Chevron) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana

    Korupsi, Jakarta, Rabu (27/3). Pada sidang kali ini, dakwaan penuntut

    umum semakin dimentahkan saksi yang dihadirkan dari pihak Kementerian

    Lingkungan Hidup (KLH). KLH memberikan keterangan yang banyak

    meringankan terdakwa.





    Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih

    menghadirkan terdakwa Herlan bin Ompo, Direktur PT Sumigita Jaya,

    salah satu perusahaan yang menjadi kontraktor pekerjaan bioremediasi

    Chevron. Saksi yang dihadirkan adalah Kepala Deputi IV Bidang

    Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup,

    Masnellyarti Hilman.





    Jaksa penuntut umum, DP Marbun, lebih mencecar saksi terkait izin

    pengolahan limbah dengan teknik bioremediasi. Terungkap, izin Chevron

    di dua lokasi pengolahan bioremediasi sempat habis pada tahun 2008

    (areal Kota Batak) dan tahun 2008 (areal Minas). Namun, Chevron

    mengajukan izin perpanjangan satu bulan sebelum izin berakhir kepada

    KLH.





    Hanya saja, pengajuan perpanjangan itu tidak langsung diberikan KLH

    karena Chevron diminta melengkapi dokumen AMDAL. Inilah awal petaka

    karena penuntut umum mempermasalahkan proses bioremediasi yang izinnya

    telah habis.





    Tahun 2010, Chevron sempat mendapat peringkat Proper merah yang

    berarti limbah tak dikelola dengan baik karena KLH melihat banyak

    tumpukan limbah terkontaminasi tak terolah. Chevron akhirnya

    diharuskan melakukan pemulihan. Desember 2010, pihak Chevron ke KLH

    untuk membahasa lahan terkontaminasi tersebut.





    "Dia (Chevron) kemudian pada 11 Mei 2011 sudah melengkapi persyaratan

    izin dengan AMDAL," kata Masnellyarti. Setelah dilakukan pertemuan

    dan verifikasi lapangan, April 2012 izin bioremediasi baru terbit.





    Masnellyarti menjelaskan, berdasarkan SK Menteri KLH tentang

    pengawasan, bioremediasi Chevron setelah izin habis tak mengurangi

    nilai ketaatan perusahaan. Masnellyarti menjelaskan dua asas taat,

    yaitu punya izin, atau secara teknis sudah mengajukan izin namun masih

    dalam proses.





    Secara teknis persyaratan izin sudah memenuhi syarat sesuai Kepmen No

    128 Tahun 2003. Setiap langkah harus disetujui KLH dan produk

    persetujuan berupa berita acara yang dibuat KLH. Di akhir proses, KLH

    telah menerbitkan Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi

    (SSPLT) tahun 2012 yang menyatakan lahan terkontaminasi sudah bersih.





    Penuntut umum DP Marbun menanyakan, izin bioremediasi diberikan kepada

    pihak mana, apakah Chevron ataukah pihak ketiga yang mengerjakan

    bioremediasi. Pertanyaan ini krusial karena menyangkut dakwaan yang

    menyatakan kontraktor pelaksana bioremediasi yang digunakan Chevron

    tak memiliki izin pemrosesan bioremediasi.





    "Izin diberikan kepada Chevron. Kalau ada yabg salah, tanggung jawab

    ada di Chevron. Pada pengerjaan mau pake pihak ketiga atau tidak, tak

    ada urusannya dengan KLH," kata Masnellyarti.





    Ketentuan tersebut berdasarkan PP No18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

    Limbah B3 juncto PP No 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No 18

    Tahun 1999. "KLH tak mewajibkan pihak ketiga punya izin, kita melihat

    Chevron-nya. Dalam PP sudah jelas yang wajib punya izin adalah

    penghasil limbah," kata Masnellyarti.





    Pihak ketiga baru diwajibkan memiliki izin, jika pemrosesan limbah

    tersebut diserahkan ke pihak ketiga dan dilakukan di luar areal

    penghasil limbah. Chevron menyerahkan pemrosesan bioremediasi ke pihak

    ketiga namun pengolahan tersebut masih di dalam fasilitas Chevron.





    Penasehat hukum terdakwa, Dion Y Pongkor, menanyakan ke saksi terkait

    isi dakwaan. Dikatakan, perusahaan milik terdakwa bukanlah perusahaan

    yang bergerak dalam pengolahan bioremediasi dan bertentangan dengan

    Pasal 3 Kepmen No 128 Tahun 2003.





    "Apakah ada larangan dalam Kepmen No 128 tersebut untuk pelaksanaan

    bioremediasi yang dilakukan pihak ketiga?" tanya Dion. Masnellyarti

    menjawab tidak ada larangan itu karena tanggung jawab penuh ada di

    pembuat izin yang merupakan perusahaan penghasil limbah.





    Kasus ini bisa masuk ke pengadilan Tipikor karena Kejaksaan Agung

    menganggap pekerjaan bioremediasi di lahan Chevron yang dilakukan

    kontraktor, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya,

    dianggap fiktif dan merugikan keuangan negara. Dua kontraktor

    tersebut dianggap tak memenuhi klasifikasi teknis, diantaranya tak

    memiliki sertifikasi dan izin pengolahan limbah.



    (AMR)

    Sidang Chevron: “Walkout” di Hari Pembalasan

    Sidang perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific

    Indonesia (Chevron) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,

    pada Senin (25/3) malam mencapai klimaksnya. Perseteruan terbuka

    antara kubu penuntut umum dengan kubu terdakwa ditumpahkan lewat

    perantara ahli yang dihadirkan.





    Malam itu, terdakwanya Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo,

    menghadirkan ahli yang bisa dibilang "tokoh kunci" yang

    didesas-desuskan pihak terdakwa sebagai orang yang berada di balik

    pelaporan dugaan bioremediasi fiktif Chevron. Suasana panas sudah

    terasa sebelum sidang.





    Apalagi, beberapa menit sebelumnya sudah digelar sidang dengan kasus

    yang sama namun dengan terdakwa berbeda yaitu Direktur PT Green Planet

    Indonesia, Ricksy Prematuri. Di sidang itu, perseteruan terbuka sudah

    memuncak dengan dicecarnya ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum

    dari Kejaksaan Agung. Ahli yang dimaksud adalah Edison Effendi.





    Edison adalah ahli yang digunakan Kejagung untuk mengambil sampel

    tanah tercemar di area Chevron yang kemudian digunakan untuk menyusun

    dakwaan untuk para terdakwa. Masalahnya, para terdakwa mengenal Edison

    sebagai orang yang sakit hati kepada Chevron karena pernah ikut tender

    di Chevron namun kalah.





    Di persidangan bioremediasi, nama Edison ini seolah "legenda" yang

    lama tak pernah mereka lihat namun begitu kuat pengaruhnya, seolah

    senantiasa mencekik para terdakwa setiap mereka bersidang. Dengan

    level persepsi yang berbeda, nama Edison sering disebut di sidang

    sebagai orang yang menjadi peniup peluit terhadap kasus dugaan

    bioremediasi fiktif tersebut.





    Kebencian para terdakwa itu bisa dibaca dari berbagai arsip

    pemberitaan yang dengan leluasa bisa dicari di dunia maya. Hari itu,

    Edison datang dan publik mengendus pastilah kubu terdakwa akan

    memanfaatkan momentum itu untuk "balas dendam".





    Ternyata benar. Sejak persidangan pertama dengan terdakwa Ricksy

    Prematuri, penasehat hukum terdakwa, Najib Ali Gisymar, tak memberi

    jeda "bernafas" bagi ahli. Najib menumpahkan segala jurus andalannya

    untuk melawan ahli yang dianggapnya tidak independen. Setiap

    pertanyaan Najib adalah sengatan bagi ahli, diperparah lagi dengan

    pertanyaan menohok hakim anggota Sofialdi yang makin memperberat

    reputasi ahli.





    Suasana gaduh, saling serang dan adu argumentasi, membuat Ketua

    Majelis Hakim Sudharmawatiningsih bekerja ekstra keras memagari agar

    Najib tidak "menerkam" ahli dengan cara-cara yang tidak

    konstitusional. Hampir setiap menit, Sudharmawatiningsih harus melerai

    pertikaian akibat kedua kubu dalam posisi emosi.





    Sidang pertama berakhir, dan saatnya sidang kedua dengan terdakwa

    Herlan bin Ompo digelar. Satu hal yang ditunggu wartawan, diantara

    deretan nama penasehat hukum Herlan, tersua nama Hotma Sitompul,

    pengacara yang dikenal lantang bertanya dan ekspresif. "Pasti ahli

    akan dibantai Hotma, saya nunggu aksi Hotma," kata seorang wartawan.





    Dugaan itu tidak meleset. Belum sampai mendengar apa yang dikatakan

    ahli, mungkin baru membaca riwayat hidup ahli dan membaca Berita

    Acara Pemeriksaan (BAP), Hotma sudah lebih dulu mencapai klimaks

    emosi. Hotma memilih keluar (walkout) dari ruang persidangan.





    Hari itu, jaksa penuntut umum Kejagung sebenarnya menghadirkan dua

    ahli yaitu Edison Effendi dan Prayitno. Keduanya disebut sebagai ahli

    bioremediasi, namun yang lebih menjadi sumber masalah adalah

    ditetapkannya Edison sebagai ahli.





    Hotma memprotes isi berita acara pemeriksaan ketiga orang ahli, yaitu

    Edison, Prayitno, dan Bambang. Menurut Hotma, ketiga ahli itu (Bambang

    tidak dihadirkan dalam sidang) diperiksa dalam waktu bersamaan oleh

    penyidik yang sama dan isi BAP-nya juga sama hingga titik koma.





    "Kami akan melaporkan ketiga orang ini karena memberi sumpah palsu

    waktu di-BAP. Kami keberatan kedua ahli ini didengar kesaksiannya,"

    kata Hotma memuncak. Hotma mengutip Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP,

    yang menegaskan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi sangatlah

    penting berpengaruh pada tingkat kepercayaan di persidangan.





    "Keterangan tiga orang ini tak bisa dipercaya. Saya tidak mau

    dibohongi ahli ini. Saya dengan izin Majelis Hakim akan meninggalkan

    ruangan ini," lanjut Hotma yang dipersilakan Ketua Majelis Hakim

    Sudharmawatiningsih keluar persidangan. Hotma pun meninggalkan sidang

    namun beberapa orang penasehat hukum terdakwa tetap tinggal sehingga

    sidang tetap bisa dimulai.





    Entah apa yang dimaksud "cara hidup dan kesusilaan" pada diri Edison.

    Namun, dalam persidangan, penasehat hukum Herlan lainnya, Dion Y

    Pongkor, mencecar Edison mengapa sekarang tak lagi mengajar di sebuah

    universitas. Namun, penuntut umum keberatan dengan pertanyaan itu

    sehingga persoalan tersebut tak terungkap di persidangan.





    Di hari yang penting bagi terdakwa, yang bisa disebut sebagai "hari

    pembalasan" itu, Hotma memilih walkout sebagai bentuk protes. Di

    berbagai media sosial, banyak yang menyayangkan aksi walkout itu

    karena lebih mementingkan sensasi.





    Namun, terlepas dari kritik itu, aksi Hotma ternyata menyedot

    perhatian banyak media massa dan pembaca. Dari yang biasanya berita

    persidangan Chevron selalu sepi pemberitaan, aksi kontroversial itu

    justru memicu publikasi.





    Walau demikian, tetap digarisbawahi, majelis hakim tampak tak

    terpengaruh dengan model walkout penasehat hukum. Sidang tetap

    berlangsung seperti biasanya, hanya memang lebih sengit.





    Kasus walkout serupa pernah dilakukan penasehat hukum Neneng

    Sriwahyuni yang menolak mendengarkan pembacaan amar putusan

    "inabsentia" akibat Neneng tak bisa hadir karena mengaku sakit. Hanya

    saja, walkout-nya penasehat hukum Neneng waktu itu tak mendapat

    perhatian publik karena publik sudah lama tahu Neneng sering mengaku

    sakit dalam beberapa kali persidangan.





    Aksi tak mau hadir penasehat hukum di sidang Neneng dan di sidang

    Herlan memang menjadi hak penasehat hukum. Namun, publik bisa tahu

    mana aksi yang elegan dan mana yang tidak. Karena itu, berhitunglah

    sebelum walkout . (Amir Sodikin)

    Bioremediasi Chevron : Hotma Sitompul “Walkout”

    Sidang perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific

    Indonesia (Chevron) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,

    hingga Senin (25/3) malam semakin memanas suasananya. Hotma Sitompul,

    penasehat hukum salah satu terdakwa, Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan

    bin Ompo, memilih keluar (walkout) dari ruang persidangan.





    Hari itu, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, menghadirkan dua ahli

    yaitu Edison Effendi dan Prayitno. Keduanya disebut sebagai ahli

    bioremediasi, namun penasehat hukum terdakwa menolak kapasitas ahli,

    terutama untuk Edison.





    Edison adalah ahli yang dipakai kejaksaan untuk mengambil sampel tanah

    tercemar minyak di areal Chevron. Perusahaan tempat Edison berada

    dianggap pernah mengikuti tender beberapa kali di Chevron dan kalah

    sehingga penasehat hukum menganggap Edison sebagai ahli tak akan bisa

    independen.





    Usai perkenalan ahli, Hotma langsung protes terhadap isi berita acara

    pemeriksaan ketiga orang ahli, yaitu Edison, Prayitno, dan Bambang.

    Menurut Hotma, ketiga ahli itu (Bambang tidak dihadirkan dalam sidang)

    diperiksa dalam waktu bersamaan dan oleh penyidik yang sama.





    "Bagaimana mungkin memeriksa ahli dalam waktu yang sama, isinya mulai

    titik dan komanya sama untuk ketiga ahli itu. Kami akan melaporkan

    ketiga orang ini karena memberi sumpah palsu waktu di-BAP. Kami

    keberatan kedua ahli ini didengar kesaksiannya," kata Hotma.





    Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menyatakan, berkas perkara

    yang dibuat penyidik itu dibuat oleh tiga orang penyidik.

    "Pertanggungjawaban ketiga ahli di BAP itu jadi kewenangan penyidik

    sehingga tak ada alasan keberatan," kata seorang anggota JPU.





    Hotma mengutip Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP, yang menegaskan bahwa

    cara hidup dan kesusilaan saksi sangatlah penting berpengaruh pada

    tingkat kepercayaan di persidangan."Keterangan tiga orang ini tak bisa

    dipercaya," kata Hotma.







    "Saya tidak mau dibohongi ahli ini. Saya dengan izin Majelis Hakim

    akan meninggalkan ruangan ini," lanjut Hotma yang dipersilakan Ketua

    Majelis Hakim Sudharmawatiningsih. Hotma pun meninggalkan sidang namun

    beberapa orang penasehat hukum terdakwa tetap tinggal sehingga sidang

    tetap bisa dimulai.





    Penasehat hukum Herlan lainnya yang masih tinggal di ruang sidang,

    Dion Y Pongkor, juga menyampaikan keberatannya atas dijadkannya Edison

    sebagai ahli.





    "Hasil uji sampling (di lahan tercemat Chevron, untuk kepentingan

    penyidikan Kejaksaan) dibuat oleh saksi ini. Dia ini saksi fakta.

    Hasil pengujian ditandatangani oleh Edison. Bagaimana bisa dinyatakan

    sebagai ahli? Pendapat dia pasti akan mendukung uji sampling yang

    dilakukan,

    kami keberatan Saudara Edison sebagai ahli," protes Dion.





    Namun, Ketua Majelis Hakim Sudharmawati memutuskan untuk tetap

    membolehkan kedua ahli menjadi ahli di persidangan. "Kita periksa

    sebagai ahli," kata Sudharmawatiningsih.





    Dion kembali protes. Jika tetap diperiksa sebagai ahli, Dion memohon

    agar bisa menanya ahli tak sebatas sebagai ahli namun juga terkait

    fakta pengambilan sampel. "Kalaupun sebagai ahli, kami minta diizinkan

    untuk menanyakan prosedural sampling yang dilakukan ahli," kata Dion.





    Dion mengatakan, dalam BAP milik Edison, juga banyak ditanyakan soal

    fakta, tak sekadar soal keahlian Edison.





    "Apa yang Saudara sampaikan akan dicatat di persidangan," jawab

    Sudharmawatiningsih. Sidang pun tetap berlangsung. Sudharmawatiningsih

    menegaskan, yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah apa

    yang terjadi di persidangan bukan BAP. Majelis hakim juga tak akan

    terikat dengan keterangan ahli.





    Sebelumnya juga digelar sidang dengan kasus yang sama dengan terdakwa

    Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri. Sidang ini

    menghadirkan ahli yang sama, namun tak sempat diwarnai walkout oleh

    penasehat hukum terdakwa.

    (Amir Sodikin)

    Bioremediasi Chevron : Sidang Memanas, Ahli Kejaksaan Dicecar

    Sidang perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific

    Indonesia (Chevron) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,

    Senin (25/3), berlangsung sengit. Hotma Sitompul, penasehat hukum

    salah satu terdakwa, Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo,

    memilih keluar (walkout) dari ruang persidangan.





    Hari itu, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, menghadirkan dua ahli

    yaitu Edison Effendi dan Prayitno. Keduanya disebut sebagai ahli

    bioremediasi, namun penasehat hukum terdakwa menolak kapasitas ahli,

    terutama untuk Edison.





    Edison adalah ahli yang dipakai kejaksaan untuk mengambil sampel tanah

    tercemar minyak di areal Chevron. Perusahaan tempat Edison berada

    dianggap pernah mengikuti tender beberapa kali di Chevron dan kalah

    sehingga penasehat hukum menganggap Edison sebagai ahli tak akan bisa

    independen.





    Usai perkenalan ahli, Hotma langsung protes terhadap isi berita acara

    pemeriksaan ketiga orang ahli, yaitu Edison, Prayitno, dan Bambang.

    Menurut Hotma, ketiga ahli itu (Bambang

    tidak dihadirkan dalam sidang) diperiksa dalam waktu bersamaan dan

    oleh penyidik yang sama.





    "Bagaimana mungkin memeriksa ahli dalam waktu yang sama, isinya mulai

    titik dan komanya sama untuk ketiga ahli itu. Kami akan melaporkan

    ketiga orang ini karena memberi sumpah palsu waktu di-BAP. Kami

    keberatan kedua ahli ini didengar kesaksiannya," kata Hotma.





    "Saya tidak mau dibohongi ahli ini. Saya dengan izin Majelis Hakim

    akan meninggalkan ruangan ini," lanjut Hotma yang dipersilakan Ketua

    Majelis Hakim Sudharmawatiningsih. Hotma pun meninggalkan sidang namun

    beberapa orang penasehat hukum terdakwa tetap tinggal sehingga sidang

    tetap bisa dimulai.





    Dicecar hakim



    Sebelumnya juga digelar sidang dengan kasus yang sama dengan terdakwa

    Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri. Sidang ini

    menghadirkan ahli yang sama, namun tak sempat diwarnai walkout oleh

    penasehat hukum terdakwa.





    Walau demikian, sidang tetap berlangsung panas karena baik hakim

    maupun penasehat hukum sama-sama mencecar Edison Effendi. Hakim

    anggota, Sofialdi, menanyakan soal kedatangan ahli dalam pengambilan

    sampel tanah tercemar di area Chevron untuk kepentingan kejaksaan.





    "Saudara yang ambil sampel tanah tercemar?" tanya Sofialdi, yang

    dijawab tidak pernah. Edison mengaku datang ke lokasi untuk memastikan

    pengambilan sampel sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan

    Hidup No 128 Tahun 2003.





    Pengambilan titik sampel menurut Edison merupakan kesepakatan bersama

    dengan tenaga ahli Chevron. "Saya tidak perintahkan di mana diambil

    sampel, mereka yang ambil sampel," kata Edison.





    Edison juga mengaku, mengeluarkan produk bakteri pemakan minyak yang

    ia pasarkan. Bakteri itu pernah ditawarkan ke Chevron, namun ia

    mengaku yang menawarkan adalah perusahaan tempat ia jadi konsultasn,

    bukan dirinya.





    "Dipakai enggak bakteri itu?" tanya Sofialdi. "Itu bukan urusan saya.

    Saya hanya menawarkan ke perusahaan Adi Mitra, saya tak tahu dijual

    kemana," jawab Edison.





    Sofialdi juga mencecar keterlibatan ahli dalam tender di Chevron.

    "Saya tak pernah ikut tender atau menjadi kuasa perusahaan manapun

    dan tak pernah ikut tender. Kalau di akte, tak ada nama saya," kata

    Edison yang disambut suara gaduh ruangan sidang.





    "Saya tanya bukan secara akte, pernah tidak ikut tender atau menjadi

    kuasa tender?" tanya Sofialdi dengan nada tinggi. "Saya tak pernah,"

    jawab Edison.





    Penasehat hukum Ricksy Prematuri, Najib Ali Gisymar, langsung

    menyambar pertanyaan terakhir hakim Sofialdi. "Akan kami tunjukkan

    kalau ahli ini mewakili perusahaan tertentu dan pernah ikut tender,"

    kata Najib.





    Suasana sidang makin gaduh. Sudharmawatiningsih memanggil semua pihak

    untuk mendekat ke majelis guna melihat bukti yang diajukan Najib.

    Bukti yang dipegang Najib menyatakan, Edison pernah mewakili

    perusahaan CV Putra Riau Kemari yang mengikuti tender di Chevron dan

    kalah.





    "Bahwa, orang ini tadi mengatakan..." kata Najib yang langsung

    dipotong Ketua Hakim Sudharmawatinignsih, "Penasehat hukum, ini ahli."





    "Baik, ahli ini tadi ngotot berani menyatakan tak pernah ikut tender.

    Atas tantangan anggota Majelis Hakim, kami tunjukkan Edison Effendi

    adalah wakil CV Putra Riau Kemari," kata Najib dengan nada tinggi.





    Edison mencoba memberikan klarifikasi dengan mengatakan ia hadir di

    situ sebagai konsultan CV Putra Riau Kemari, bukan sebagai pengusaha.

    "Saya sebagai konsultan saya akui, tapi saya bukan sebagai pengusaha,"

    kata Edison.





    Sidang berlansung sengit, Najib mengkritisi berbagai pernyataan ahli

    yang dirasa tidak sama dengan yang termaktub dalam Kepmen LH No 128

    Tahun 2003. "Kami ini buta karena tak menemukan di Kepmen ini, tolong

    dibukakan mata kami, di mana kami bisa membacanya?" kata Najib

    menanggapi soal perbedaan pernyataan ahli dengan ketentuan Kepmen 128.





    "Dibaca saja di Bab 2. Hampir mirip dengan yang saya jelaskan tadi,"

    jawab Edison. "Tolong ajarin kami di mana yang mirip? Kami ingin

    membaca tapi tak bisa membaca. Kami hanya ingin ahli tunjukkan saja,"

    kata Najib.





    "Pertanyaan yang sama tak bisa diulang," sergah Sudharmawatiningsih.

    "Berarti tak ada dalam pasalnya Yang Mulia," celetuk Najib jengkel.





    Hingga akhir persidangan, penasehat hukum dan Edison tetap berseteru

    dalam tanya jawab dan sering terjadi debat sederhana yang menggelikan

    pengunjung sidang. "Sejak awal saya sudah peringatkan ahli ini tak

    akan independen," kata Najib.





    Penasehat hukum terdakwa juga membidik cara kerja Edison dalam

    melakukan uji parameter lingkungan yang akhirnya dijadikan pedoman

    kejaksaan untuk menyeret para terdakwa. Panasehat hukum mempertanyakan

    juga uji parameter yang tak menggunakan lab terakreditasi.





    Saat ahli Prayitno memberikan kesaksian, hakim Sofialdi kembali

    mencecar ahli yang ternyata pernah satu tim kerja dengan ahli Edison.

    Prayitno pernah bekerja di Yola Consultant dan pernah bersama dengan

    Edison.





    Sofialdi juga mencecar apakah ahli Prayitno pernah melakukan pekerjaan

    bioremediasi, yang dijawab Prayitno pernah melakukan bioremediasi

    secara insitu (di lokasi tercemar) di area Babelan milik pertamina.

    Namun, Prayitno belum pernah melakukan pekerjaan bioremediasi exsitu

    (di luar lokasi tercemar) yang kemudian diprotes penasehat hukum

    karena dianggap bias menilai pekerjaan bioremediasi Chevron yang

    exsitu.





    "Apakah Yola Consultant pernah ikut tender di Chevron?" tanya Najib.

    Penuntut umum yang diketuai Waluyo Heryawan mengajukan keberatan atas

    pertanyaan yang tak terkait perkara. "Keberatan Yang Mulia," kata

    Waluyo, yang dikabulkan majelis hakim.





    Pada sidang sebelumnya seorang saksi pernah mengungkapkan, Yola

    Consultant pernah mengikuti tender di Chevron dan dikabarkan kalah.

    (AMR)

    RUU KUHP: Momentum Langka, Jangan Ditunda

    Masuknya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    (KUHP) ke DPR merupakan momentum langka. Berpuluh-puluh tahun kita

    menunggu momentum itu dan jika ada wacana untuk menarik draft RUU,

    para pakar menyayangkan langkah itu.





    Ahli hukum pidana korupsi Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, di

    Jakarta, Jumat (22/3), mengakui memang ada pasal-pasal yang tak sesuai

    harapan, misalnya pasal-pasal yang akan mempersulit kerja penyadapan.

    Namun, janganlah masalah tersebut menjadi alasan untuk menarik draft

    RUU.





    "Kita sudah menantikan berpuluh-puluh tahun lamanya untuk mengganti

    hukum warisan kolonial itu. Jika pemerintah menarik draft RUU, selain

    pemerintah tampak tidak siap, dipastikan nanti akan sulit lagi jika

    akan mengajukan RUU ke DPR," kata Akhiar.





    Diharapkan semua pihak sekarang harus konsentrasi untuk mengikuti

    pembahasan di DPR. "Mari kita berdebat di DPR, masih ada kesempatan

    untuk memperbaiki rancangan KUHP, di sanalah pertarungannya,"

    katanya.





    Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief,

    mengatakan rasa bersyukurnya karena dapat menyongsong jabang bayi RUU

    KUHP yang sudah 59 tahun dalam kandungan. "Saya sudah empat kali

    menyongsong terus, semoga kali ini bisa menyaksikan kelahiran jabang

    bayi tersebut," katanya.





    Barda mengatakan, janin KUHP ibaratnya telah menjadi jani yang terlalu

    lama dalam kandungan dan biasanya janin lama memang banyak masalah.

    "Semoga tidak mati dalam kandungan, semoga tidak lahir cacat. Semoga

    juga tidak lahir dengan operasi," katanya.





    Sepanjang masa menunggui kelahiran KUHP, Barda mencatat pembahasan RUU

    itu telah menghasilkan setidaknya 16 orang yang berjasa dalam

    pembahasan dan kini sudah meninggal dunia. Diantara mereka adalah

    kakek-kakek guru dan para guru Barda yang bertahun-tahun mencurahkan

    perhatiannya untuk menghasilkan rancangan KUHP.





    "Dalam deretan 'in memoriam' yang telah terlibat dalam pembahasan RUU,

    sudah ada 16 orang, salah satunya Menteri Ismail Saleh, Prof

    Moeljatno, Prof Sudarto, Prof Roeslan Saleh, dan masih banyak lagi,"

    kata Barda. Di nomor urut ke-16, Barda mencatat nama Rohiman. "Dia

    tukang ketik, saya mengingatnya," katanya.





    Beberapa anggota tim perumus juga sudah tua-tua. "Muladi dan saya

    sudah 70 tahun, tinggal nunggu giliran," kelakar Barda.





    Barda sempat berfikir, dia tak akan sempat menyaksikan lahirnya jabang

    bayi KUHP. Dengan sudah masukknya RUU KUHP dan KUHAP ke DPR, Barda

    tampak lega dan berharap bisa menyaksikannya momentum langka itu

    hingga benar-benar mewujud menjadi UU.





    Akhiar Salmi mengatakan, tahun ini memang tahun politik yang rentan

    pertarungan kepentingan. Seharusnya, tugas pembahasan RUU KUHP dan

    KUHAP ini akan lebih strategis jika diserahkan ke anggota DPR periode

    mendatang.





    Namun, karena pemerintah sudah memutuskan memasukkan RUU untuk dibahas

    periode sekarang, tak ada alasan lagi mundur. Momentum justru harus

    bisa kita ciptakan dengan membangkitkan semangat bersama untuk membuat

    sistem pidana nasional yang lebih baik.





    Pemerintah dan DPR diharapkan bisa mengesampingkan kepentingan

    pribadi dan golongan. "Jangan sampai dimanfaatkan untuk menarik

    simpati masyarakat. Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP ini memang rawan

    kepentingan, karena itu masyarakat diharapkan ikut mengawalnya," kata

    Akhiar. (AMR)

    Bioremediasi Chevron: Penasihat Hukum Pun ”Walk Out” di Persidangan

    Sidang perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/3) malam, mencapai klimaksnya. Perseteruan terbuka antara kubu jaksa penuntut umum dan kubu terdakwa ditumpahkan lewat perantara ahli yang dihadirkan.

    Malam itu, tim penasihat hukum terdakwa Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo, menghadirkan ahli yang bisa dibilang ”tokoh kunci” karena berada di balik pelaporan dugaan bioremediasi fiktif Chevron.

    Suasana panas sudah terasa sejak sebelum sidang. Apalagi, beberapa menit sebelumnya ada sidang kasus yang sama, dengan terdakwa Direktur PT Green Planet Indonesia Ricksy Prematuri. Dalam sidang itu, perseteruan terbuka sudah memuncak dengan dicecarnya ahli yang dihadirkan jaksa dari Kejaksaan Agung, yaitu Edison Effendi.

    Edison adalah ahli yang digunakan Kejagung untuk mengambil sampel tanah tercemar di area Chevron yang kemudian digunakan untuk menyusun dakwaan dalam kasus ini. Masalahnya, para terdakwa mengenal Edison sebagai orang yang sakit hati kepada Chevron karena pernah ikut tender di Chevron, tetapi kalah.

    Di persidangan, nama Edison seolah ”legenda” yang lama tak pernah mereka lihat, tetapi begitu kuat pengaruhnya karena memberatkan terdakwa di persidangan. Dengan level persepsi yang berbeda, nama Edison sering disebut dalam sidang sebagai orang yang mengungkap kasus ini.

    Tak heran jika sejak persidangan pertama dengan terdakwa Ricksy, penasihat hukum terdakwa, yaitu Najib Ali Gisymar, tak memberi jeda ”bernapas” bagi ahli. Najib menumpahkan segala jurus andalannya untuk melawan ahli yang dianggapnya tidak independen. Setiap pertanyaan Najib adalah sengatan bagi ahli, diperparah lagi dengan pertanyaan menohok hakim anggota Sofialdi yang memperberat reputasi ahli.

    Suasana gaduh, saling serang, dan adu argumentasi membuat Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih hampir setiap menit harus melerai ”pertikaian” kedua kubu.

    Saat sidang kedua dengan terdakwa Herlan bin Ompo digelar, di antara deretan nama penasihat hukum tersua nama Hotma Sitompoel, pengacara yang dikenal lantang bertanya. ”Pasti ahli akan dibantai Hotma. Saya nunggu aksi Hotma,” kata seorang pengunjung.

    Dan memang, baru pembacaan riwayat hidup ahli dan berita acara pemeriksaan (BAP), Hotma memilih keluar (walk out) dari ruang sidang. Hotma memprotes isi BAP tiga orang ahli, yaitu Edison, Prayitno, dan Bambang. Menurut Hotma, ketiga ahli itu (Edison dan Prayitno, Bambang tidak dihadirkan dalam sidang) diperiksa dalam waktu bersamaan oleh penyidik yang sama dan isi BAP-nya juga sama hingga titik koma.

    ”Kami akan melaporkan ketiga orang ini karena memberikan sumpah palsu waktu di-BAP. Kami keberatan kedua ahli ini didengar kesaksiannya,” kata Hotma. Hotma mengutip Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP, yang menegaskan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi sangatlah penting berpengaruh pada tingkat kepercayaan di persidangan.

    ”Keterangan tiga orang ini tak bisa dipercaya. Saya tidak mau dibohongi ahli ini. Saya dengan izin majelis hakim akan meninggalkan ruangan ini,” lanjut Hotma yang dipersilakan Sudharmawatiningsih keluar persidangan. Hotma pun meninggalkan sidang.

    Entah apa yang dimaksud ”cara hidup dan kesusilaan” pada diri Edison. Namun, dalam persidangan, penasihat hukum Herlan lainnya, Dion Y Pongkor, mencecar Edison mengapa tidak lagi mengajar di sebuah universitas. Namun, jaksa keberatan terhadap pertanyaan itu.

    Dalam berbagai media sosial, banyak yang menyayangkan aksi walk out itu karena lebih mementingkan sensasi. Namun, terlepas dari kritik itu, aksi Hotma ternyata menyedot perhatian banyak media massa dan pembaca. Dari yang biasanya berita persidangan Chevron selalu sepi pemberitaan, aksi itu justru memicu publikasi.

    Aksi serupa pernah dilakukan penasihat hukum Neneng Sriwahyuni yang menolak mendengarkan pembacaan amar putusan in absentia akibat terdakwa kasus dugaan korupsi di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu tak bisa hadir karena mengaku sakit. Hanya saja,aksi itu tidak mendapat perhatian publik karena Neneng sering mengaku sakit.

    Aksi walk out itu memang hak penasihat hukum. Namun, publik bisa tahu mana aksi yang elegan dan mana yang tidak. Karena itu, berhitunglah sebelum walk out. (Amir Sodikin)

    PENANGANAN PIDANA: Dasar Peradilan yang Kerap Dilupakan

    Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman berbicara di hadapan para akademisi yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/3). Ia mencurahkan isi hatinya soal harapan pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ia berharap rancangan KUHAP dan KUHP bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang sering dialami anggota kepolisian ketika menangani kasus-kasus pidana skala kecil.

    Kasus-kasus kecil itu misalnya pencurian sandal, pencurian semangka, dan banyak lagi yang ditangani kepolisian, tetapi berujung pada protes masyarakat. ”Polri sering dapat hujatan terkait penanganan kasus-kasus kecil. Dalam acara pidananya tak ada kesalahan penyidik terkait penanganan pencurian sandal dan kasus-kasus kecil lain,” kata Sutarman.

    Namun, ternyata respons masyarakat begitu besar memprotes langkah hukum Polri. ”Karena masyarakat membandingkan, yang mencuri sandal dihukum dua tahun dan yang korupsi ratusan miliar rupiah juga dihukum dua tahun,” ujarnya.

    Karena itu, Polri akan ikut mengkritisi RUU KUHAP dan KUHP yang akan dibahas DPR. ”Rancangannya sedang dibahas di DPR, kami harus kritisi. Kami ikut mengawal proses hukum acara pidana agar Polri dan penyidik diberi ruang untuk menangani kasus yang kerugiannya kecil sekali,” papar Sutarman.

    Membandingkan

    Sutarman memaklumi protes masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus kecil. Hal itu terjadi karena akar persoalan, yaitu kemiskinan, belum terselesaikan. ”Kalau rakyat sejahtera, rakyat tak akan protes. Jika belum sejahtera, masyarakat akan membandingkan penanganan kasus kecil dengan kasus besar,” ucap Sutarman.

    Selain masalah tersebut, ia mengungkapkan, banyak peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana, tetapi tidak jelas siapa penyidiknya. Polri berharap hal seperti itu bisa diakomodasi.

    Ia mencontohkan, harga bawang sekarang mahal, lalu siapa yang salah dan siapa yang harus memulai penanganan kasus-kasus seperti itu? Hukum harus bisa menjangkau persoalan-persoalan seperti itu.

    Di forum yang sama pada hari berbeda, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, Barda Nawawi Arief mengatakan, saat ini ada erosi spirit nasionalisme dan patriotisme dalam penegakan hukum Indonesia. KUHP yang kaku didukung aparat penegak hukum yang cenderung tak menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat.

    Akibatnya, kasus semacam pencurian sandal jepit atau kasus heboh seperti hakim yang menjadi makelar kasus sama- sama muncul ke permukaan. ”Padahal, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan undang-undang,” ujar Barda.

    Hukum pidana harus menemukan keseimbangannya. ”Apakah secara substantif material melawan hukum? Misalnya, orang mengambil semangka karena haus, apakah secara substantif mencuri?” lanjutnya.

    Barda juga mengkritisi hakim yang hanya terpaku pada UU secara positivistik. Padahal, hakim wajib menggali asas lain sebagai rambu dalam memutuskan di luar KUHP. Falsafah Pancasila, sifat religius masyarakat, serta nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat hendaknya juga dipertimbangkan.

    Barda mengutip Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ”Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. ”Jadi, bukan berdasarkan undang-undang semata,” kata Barda. (AMIR SODIKIN)

    RUU KUHAP dan KUHP Harus Dikawal

    Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof

    Eddy OS Hiariej mengatakan, pembahasan RUU KUHAP harus kita kawal dan

    harus menjadi perhatian kita bersama. Jika lengah, banyak hal-hal

    krusial, misalnya terkait pemberantasan korupsi, bisa dikebiri tanpa

    disadari.





    Eddy mencontohkan, soal penyadapan dalam rancangan KUHAP ternyata

    harus berkoordinasi dengan Polri. Padahal, penyadapan itu kewenangan

    tiap-tiap instansi, misalnya Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan

    Kejaksaan. "Idealnya, penyadapan tak harus koordinasi dengan Polri.

    Bisa bocor dulu sebelum disadap jika misalnya yang disadap anggota

    kepolisian," kata Eddy.





    Eddy mengingatkan, KPK itu ada karena kedua instansi yaitu Polri dan

    Kejaksaan bekerja tidak efektif. Karena itu, jika penyadapan harus

    koordinasi dengan Polri, selain memperpanjang birokrasi juga rentan

    kebocoran penyadapan jika sudah terkait anggota Polri.





    Selain soal penyadapan, Eddy juga mengajak kita untuk memerhatikan

    soal hakim pemeriksa pendahuluan yang kewenangannya begitu luas. "Saya

    tidak setuju adanya lembaga baru yaitu hakim pemeriksa pendahuluan.

    Kinerja aparat hukum akan terhambat rengan lembaga baru ini karena

    sedikit-sedikit tindakah hukum akan digugat," katanya.





    Bisa dibayangkan, misalnya jika tersangka keberatan dengan penyitaan

    aset, atau keberatan dengan teknik penyadapan, dengan mudah dia bisa

    protes dan menggugat ke hakim pemeriksa pendahuluan. "Saya lebih

    setuju jika wewenang praperadilan itu diperluas, jadi tak perlu

    membuat lembaga baru yang akan merepotkan nantinya," kata Eddy.





    Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof

    Aswanto mengingatkan masih banyak persoalan dalam pembahasan RUU KUHP

    dan RUU KUHAP yang harus dikawal. Dari sisi teknis, KUHAP itu ada

    untuk menegakkan hukum materiil, tapi masalahnya hukum materiilnya

    yaitu KUHP sementara masih dibahas.





    "Kita berharap hukum materiil dibahas dulu baru menuntaskan hukum

    acara. Setelah kelar KUHP, kita baru melihat norma-norma untuk

    menegakkan KUHAP. KUHP harus dipercepat baru konsentrasi bahas KUHAP,"

    kata Aswanto.





    Aswanto khawatir jika rancangan KUHAP dibahas dulu nanti ada

    norma-norma yang tak disiapkan di hukum materiilnya. Selain soal

    teknis, di rancangan KUHAP dan KUHP memang ada konsep-konsep yang

    diperdebatkan.





    "Misalnya, ada yang berkeinginan agar kewenangan penyadapan itu

    hilang. Padahal UU lain sudah mengatur misalnya untuk kejahatan pidana

    luar biasa, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, bisa melakukan

    penyadapan dengan leluasa," kata Aswanto.





    Bagi pemberantasan kejahatan luar biasa, misalnya tindak pidana

    korupsi yang terbukti efektif memanfaatkan teknologi penyadapan,

    pembatasan penyadapan itu jelas kontraproduktif. "Untuk kejahatan luar

    biasa, maka untuk memberantasnya memang harus dengan langkah-langkah

    dan penanganan yang luar biasa. Tak bisa dengan cara-cara sederhana,"

    kata Aswanto. (AMR)

    Hakim Pemeriksa Pendahuluan Diragukan Efektivitasnya

    Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kini

    sudah ada di DPR, memuat banyak perubahan substantif dibanding KUHAP

    sekarang. Perubahan paling krusial adalah hakim komisaris atau yang

    sekarang disebut sebagai hakim pemeriksa pendahuluan.





    Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Irjend Pol Prof Iza

    Fadri, pada Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi

    Indonesia di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (19/3),

    mengatakan, hakim pemeriksa pendahuluan yang memiliki banyak

    kewenangan ini justru diragukan efektivitasnya.





    Hakim pemeriksa pendahuluan akan memiliki kewenangan diantaranya

    menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

    penyadapan, sah atau tidaknya penghentikan penyidikan dan penghentian

    penuntutan, sah tidaknya perolehan alat bukti, ganti rugi karena salah

    penangkapan, penahanan, penyitaan, untuk pemohon, layak tidaknya

    penanganan perkara oleh penyidik, layak tidaknya perkara yang telah

    dilakukan gelar perkara.





    Menurut Iza, wewenang yang begitu besar dikhawatirkan berpotensi

    menimbulkan masalah dan penyimpangan. Soalnya, putusan hakim pemeriksa

    pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi,

    sementara pada putusan hakim praperadilan dimungkinkan adanya banding

    atau kasasi.





    "Putusan hakim pemeriksa pendahuluan ini bersifat final dan mengikat,

    sementara putusan hakim praperadilan itu masih dapat diuji. Tak ada

    evaluasi terhadap hasil keputusan, membuatnya cenderung bahaya," kata

    Iza. Menanggapi kewenanan yang tinggi tersebut, Polri meragukan

    efektivitas konsep hakim pemeriksa pendahuluan ini.





    Belum lagi biaya membangun sistem dan struktur baru yang pasti mahal.

    "Kemudian kita juga membutuhkan hakim pemeriksa pendahuluan setingkat

    Ketua Pengadilan Negeri sebanyak 1.000 orang dari golongan IIIC, itu

    pasti sulit," kata Iza.





    Luasnya wilayah Indonesia dinilai akan menyulitkan pelaksanaan teknis

    dan manajemen peradilan akan sulit terlaksana. Bagi Polri, lembaga

    praperadilan saat ini dirasakan masih efektif, hanya perlu dilakukan

    perluasan kewenangan. Polri dan Kejaksaan juga bisa meningkatkan

    mekanisme pengawasan internal dan jika berhasil maka hakim pemeriksa

    pendahuluan tak diperlukan lagi.





    "Daripada membuat hakim pemeriksa pendahuuan, akan lebih efektif jika

    menerapkan perluasan kewenangan lembaga praperadilan yang telah ada,"

    kata Iza. Di negara asalnya, yaitu Belanda, hakim komisaris ini

    dianggap tidak efektif dan ditinggalkan.





    Meragukan DPR



    RUU KUHAP dan KUHP akan masuk ke DPR dan formulasinya bergantung pada

    anggota legislatif. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro,

    Barda Nawawi Arief, mengatakan RUU KUHAP ini seolah sudah menjadi

    janin tua terlalu lama di dalam kandungan sehingga banyak masalah.





    Barda berharap, RUU KUHAP dan RUU KUHP yang 59 tahun dalam kandungan,

    tidak lahir cacat. Memang, saat ini sulit berharap dari legislatif

    yang saat ini kualitasnya diragukan untuk membangun sistem pidana

    nasional yang berkarakter.





    Kebijakan formulasi kini ada di DPR. Apakah mereka sudah memahami

    makna dan ruang lingkup penal reform, penal policy," kata Barda.





    Barda memaparkan, saat ini ada erosi spirit nasionalisme dan

    patriotisme dalam penegakan hukum Indonesia. KUHP saat ini terlaku

    kaku dan didukung hakim yang cenderung tak menggali nilai-nilai hukum

    yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat.





    Akibatnya, kasus-kasus kecil seperti pencurian sandal jepit,

    kasus-kasus heboh seperti hakim yang menjadi makelar kasus, muncul ke

    permukaan. "Padahal, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan

    Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan undang-undang," kata Barda.





    Hakim wajib menggali asas-asas sebagai rambu-rambu dalam memutuskan di

    luar KUHP. Juridis religius dan religius wisdom merupakan karakter

    hukum Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang positivistik dan

    kaku bisa lebih dalam menemukan substansinya.





    Hukum pidana juga harus menemukan keseimbangannya. "Apakah secara

    substantif material melawan hukum? Misalnya, orang mengambil semangka

    karena haus, apakah secara substantif mencuri?" tandas Barda. (AMR)

    Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dinilai Terlalu Besar

    Salah satu perubahan krusial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

    Acara Pidana (KUHAP) adalah terkait pembentukan lembaga baru yaitu

    Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) atau sebelumnya sering disebut Hakim

    Komisaris. Para pihak yang berkepentingan, seperti Polri, dan juga

    beberapa ahli hukum, ternyata tak sependapat dengan kewenangan HPP.





    Hakim pemeriksa pendahuluan akan memiliki kewenangan diantaranya

    menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

    penyadapan, sah atau tidaknya penghentikan penyidikan dan penghentian

    penuntutan, sah tidaknya perolehan alat bukti, ganti rugi karena salah

    penangkapan, penahanan, penyitaan, untuk pemohon, layak tidaknya

    penanganan perkara oleh penyidik, layak tidaknya perkara yang telah

    dilakukan gelar perkara.





    Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti yang juga Ketua Tim

    Perumus RUU KUHAP, Prof Andi Hamzah, mengatakan pada prinsipnya hakim

    pemeriksa pendahuluan ini sama dengan hakim praperadilan sekarang.

    Wewenang ditambah dengan perpanjangan penahanan, izin penggeledahan,

    penyitaan, izin penyadapan.





    "Hal ini bertujuan mengurangi beban hakim pengadilan negeri, sehingga

    bisa konsentrasi pada persidangan perkara perdata, pidana, dan

    seterusnya," kata Andi. Seseorang yang tak terima atas penangkapannya,

    misalnya, bisa mengadukan hal tersebut ke HPP.





    Paparan tersebut disampaikan Andi dalam Simposium Nasional Masyarakat

    Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Makassar. Simposium

    berlangsung dari Senin (18/3) hingga Rabu (20/3).





    RUU KUHAP memang memiliki semangat untuk memperketat penahanan.

    Menurut Andi, karena Indonesia sudah meratifikasi Interational

    Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), maka penahanan yang

    diperketat dalam ICCPR itu harus diimplementasilkan ke dalam KUHAP.





    Pasal 9 ICCPR mewajibkan apabila seseorang ditangkap harus segera

    dibawa secara fisik ke hakim untuk ditahan. "Jadi, pada prinsipnya

    hakimlah yang menahan orang karena bersifat merampas kemerdekaan,"

    papar Andi.





    Dalam Rancangan KUHAP, apabila seseorang ditangkap karena diduga

    keras telah melakukan delik, maka penyidik hanya boleh menahan selama

    lima hari yang dapat diperpanjang penuntut umum selama lima hari

    berikutnya. "Sesudah itu harus tersangka dibawa secara fisik ke hakim

    pemeriksa pendahuluan untuk dilakukan penahanan," kata Andi.







    Tidak sependapat



    Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Irjend Pol Prof Iza

    Fadri, menyatakan keberatannya terhadap HPP ini. HPP yang memiliki

    banyak kewenangan ini justru diragukan efektivitasnya.





    Wewenang yang begitu besar dikhawatirkan berpotensi menimbulkan

    masalah dan penyimpangan. Soalnya, putusan hakim pemeriksa pendahuluan

    tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, sementara pada

    putusan hakim praperadilan dimungkinkan adanya banding atau kasasi.





    "Putusan hakim pemeriksa pendahuluan ini bersifat final dan mengikat,

    sementara putusan hakim praperadilan itu masih dapat diuji. Tak ada

    evaluasi terhadap hasil keputusan, membuatnya cenderung bahaya," kata

    Iza. Menanggapi kewenanan yang tinggi tersebut, Polri meragukan

    efektivitas konsep hakim pemeriksa pendahuluan ini.





    Belum lagi biaya membangun sistem dan struktur baru yang pasti mahal.

    "Kemudian kita juga membutuhkan hakim pemeriksa pendahuluan setingkat

    Ketua Pengadilan Negeri sebanyak 1.000 orang dari golongan IIIC, itu

    pasti sulit," kata Iza.





    Luasnya wilayah Indonesia dinilai akan menyulitkan pelaksanaan teknis

    dan manajemen peradilan akan sulit terlaksana. Bagi Polri, lembaga

    praperadilan saat ini dirasakan masih efektif, hanya perlu dilakukan

    perluasan kewenangan. Polri dan Kejaksaan juga bisa meningkatkan

    mekanisme pengawasan internal dan jika berhasil maka hakim pemeriksa

    pendahuluan tak diperlukan lagi.





    "Daripada membuat hakim pemeriksa pendahuuan, akan lebih efektif jika

    menerapkan perluasan kewenangan lembaga praperadilan yang telah ada,"

    kata Iza. Di negara asalnya, yaitu Belanda, hakim komisaris ini

    dianggap tidak efektif dan ditinggalkan.





    Dihubungi terpisah, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

    Gadjah Mada, Prof Eddy OS Hiariej mengatakan, pembahasan RUU KUHAP

    harus dikawal dan harus menjadi perhatian kita bersama. Soal HPP,

    Eddy juga menyatakan ketidaksetujuannya karena kewenangannya yang

    begitu luas.





    "Saya tidak setuju adanya lembaga baru yaitu hakim pemeriksa

    pendahuluan. Kinerja aparat hukum akan terhambat dengan lembaga baru

    ini karena sedikit-sedikit tindakah hukum akan digugat," katanya.





    Bisa dibayangkan, misalnya jika tersangka keberatan dengan penyitaan

    aset, atau keberatan dengan teknik penyadapan, dengan mudah dia bisa

    protes dan menggugat ke hakim pemeriksa pendahuluan. "Saya lebih

    setuju jika wewenang praperadilan itu diperluas, jadi tak perlu

    membuat lembaga baru yang akan merepotkan nantinya," kata Eddy. (Amir

    Sodikin)

    Regulasi Impor Pangan Ciptakan Kartel dan Mafia

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, menyatakan banyak

    kasus impor pangan yang menjadi lahan kong-kalikong dan justru

    menciptakan kartel dan mafia impor. Pihaknya menyatakan tak antiimpor

    pangan. Namun, dalam sektor pangan yang terkait hajat hidung orang

    banyak, Samad menekankan perlunya mengkaji betul apakah produk lokal

    sudah tak mampu memenuhi kebutuhan lokal.





    "Filosofi impor itu kan ketika produk pangan lokal tak mampu memenuhi

    kebutuhan lokal, baru bisa impor. Namun yang terjadi, regulasi impor

    pangan itu justru menciptakan kartel dan mafia impor," kata Samad

    ketika memberi materi dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana

    dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) di Universitas Hasanuddin,

    Makassar, Senin (18/3).





    Dampaknya, petani lokal akan tergusur karena beras impor dan daging

    impor bisa lebih murah dari barang lokal. "Kenapa KPK menangani

    kasus daging impor? Sebenarnya impor daging boleh dilakukan tapi dia

    tak boleh masuh ke pasaran bebas, hanya di hotel dan restoran besar.

    Karena itu dibuat kuota," kata Samad.





    Namun, ketika kuota ini menjadi alat kong-kalikong, kemudian kuota

    dibuka lebar, dampaknya ketika importir sudah berhasil memenuhi

    kebutuhan impor untuk kalangan terbatas, maka dia akan jual ke pasaran

    bebas juga. "Maka yang terpukul peternak kita. KPK peduli ke masalah

    ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus buat

    regulasi agar tak membuka adanya kartel dan mafia impor," kata Samad.





    Bantah tebang pilih



    Abraham Samad juga membantah institusinya telah melakukan tebang pilih

    terhadap penindakan tindak pidana korupsi. Minimnya jumlah penyidik

    yang hanya 50 orang, membuat KPK harus menentukan skala prioritas.





    "KPK tidak tebang pilih tapi ada skala prioritas. Kita hanya tangani

    korupsi besar," kata Samad. Sumber daya KPK memang terbatas yang harus

    menangani luasan wilayah dengan penduduk 240 juta.





    "Dengan penyidik hanya 50 orang, tak mungkin menindak semua korupsi

    yang masif. Kami harus buat prioritas. Prioritas ini yang ditangkap

    masyarakat dengan tebang pilih. Hongkong saja yang jumlah penduduknya

    seperti Jakarta dengan 8 juta penduduk, jumlah penyidiknya sampai

    2.000 orang," kata Samad.





    Karena keterbatasan sumber daya manusia, KPK lebih mengutamakan

    pendekatan pencegahan dengan penekanan pada perbaikan sistem.

    Perbandingannya, dari penindakan, pengembalian kerugian negara tahun

    2012 hingga sekarang hanya Rp 200 miliar.





    Di sektor minyak dan gas, dengan pendekatan pencegahan, KPK bisa

    memperbaiki sistem yang bisa mengembalikan harta negara sampai lebih

    dari Rp 150 triliun. "Ternyata pencegahan bisa kembalikan potensi

    kerugian negara. Kita menyebutknya pendekatan pencegahan atau

    pengintegrasian penindakan dengan pencegahan," kata samad.





    Samad mengakui, KPK tak punya infrastruktur yang kuat dibanding

    kejaksaan dan kepolisian. Karena itu, KPK hanya menangani korupsi

    kategori grand corruption atau korupsi besar. Indikatornya berupa

    jumlah kerugian negara dan pelaku korupsi apakah penentu

    kebijakan/regulasi atau tidak.





    Karena itu, jenis korupsi yang ditangani KPK jika berkaitan dengan

    korupsi yang melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan,

    melibatkan aparat penegak hukum, berdampak luar biasa terhadap

    keputusan nasional, berupa kejahatan sindikasi yang sistemik dan

    terorganisir.





    Sedangkan dari sisi sektor mana yang akan difokuskan, Samad

    mengungkapkan akan fokus pada ketahanan pangan plus yaitu pertanian,

    perikanan, peternakan, plus pendidikan dan kesehatan. Juga ketahanan

    energi, lingkungan, minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan.

    Termasuk penerimaan pajak, bea dan cukai, dan infrastruktur.





    Eksploitasi SDA



    Dalam bidang eksploitasi sumber daya alam, KPK sudah mencium gelagat

    tak sehat yaitu ternyata yang diuntungkan dalan eksploitasi sumber

    daya alam adalah kelompok tertentu dan penguasa daerah. Misalnya

    oknum-oknum bupati di daerah. Terjadi persekongkolan pengusaha dengan

    penguasa, rakyat tetap saja miskin.





    "Masuklah ke Kalimantan, penguasa memamerkan kehidupan luar biasa

    kayanya sementara di pedalaman masih tetap miskin," kata Samad. Hal

    itu terjadi karena hampir 50 persen pengusaha tak membayar pajak dan

    royalti kepada negara, mereka hanya mau membayar ke pengusaha daerah.

    "Kalau pajak dan royalti dibayar, rakyat di situ tak akan miskin

    infrastruktur tak akan terbengkalai," papar Samad. (AMR)

    KPK Hanya Tangani Korupsi Besar

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, membantah

    institusinya telah melakukan tebang pilih terhadap penindakan tindak

    pidana korupsi. Minimnya jumlah penyidik yang hanya 50 orang, membuat

    KPK harus menentukan skala prioritas.





    "KPK tidak tebang pilih tapi ada skala prioritas. Kita hanya tangani

    korupsi besar," kata Abraham Samad ketika memberi materi dalam

    Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

    (MAHUPIKI) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin (18/3). Sumber

    daya KPK memang terbatas yang harus menangani luasan wilayah dengan

    penduduk 240 juta.





    "Dengan penyidik hanya 50 orang, tak mungkin menindak semua korupsi

    yang masif. Kami harus buat prioritas. Prioritas ini yang ditangkap

    masyarakat dengan tebang pilih. Hongkong saja yang jumlah penduduknya

    seperti Jakarta dengan 8 juta penduduk, jumlah penyidiknya sampai

    2.000 orang," kata Samad.





    Karena keterbatasn sumber daya manusia, KPK lebih mengutamakan

    pendekatan pencegahan dengan penekanan pada perbaikan sistem.

    Perbandingannya, dari penindakan, pengembalian kerugian negara tahun

    2012 hingga sekarang hanya Rp 200 miliar.





    Di sektor minyak dan gas, dengan pendekatan pencegahan, KPK bisa

    memperbaiki sistem yang bisa mengembalikan harta negara sampai lebih

    dari Rp 150 triliun. "Ternyata pencegahan bisa kembalikan potensi

    kerugian negara. Kita menyebutknya pendekatan pencegahan atau

    pengintegrasian penindakan dengan pencegahan," kata samad.





    Samad mengakui, KPK tak punya infrastruktur yang kuat dibanding

    kejaksaan dan kepolisian. Karena itu, KPK hanya menangani korupsi

    kategori grand corruption atau korupsi besar. Indikatornya berupa

    jumlah kerugian negara dan pelaku korupsi apakah penentu

    kebijakan/regulasi atau tidak.





    Karena itu, jenis korupsi yang ditangani KPK jika berkaitan dengan

    korupsi yang melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan,

    melibatkan aparat penegak hukum, berdampak luar biasa terhadap

    keputusan nasional, berupa kejahatan sindikasi yang sistemik dan

    terorganisir.





    Sedangkan dari sisi sektor mana yang akan difokuskan, Samad

    mengungkapkan akan fokus pada ketahanan pangan plus yaitu pertanian,

    perikanan, peternakan, plus pendidikan dan kesehatan. Juga ketahanan

    energi, lingkungan, minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan.

    Termasuk penerimaan pajak, bea dan cukai, dan infrastruktur.





    Dalam sektor pangan, Samad mengungkapkan pihaknya tak antiimpor namun

    peru dikaji betul apakah produk lokal tak mampu memenuhi kebutuhan

    lokal. "Filosofi impor itu kan ketika produk pangan lokal tak mampu

    memenuhi kebutuhan lokal, baru bisa impor. Namun yang terjadi,

    regulasi impor pangan itu justru menciptakan kartel dan mafia impor,"

    kata Samad.





    Dampaknya, petani lokal akan tergusur karena beras impor dan daging

    impor bisa lebih murah dari barang lokal. "Kenapa KPK menangani

    daging impor? Sebenarnya impor daging boleh dilakukan tapi dia tak

    boleh masuh ke pasaran bebas, hanya di hotel dan restoran besar.

    Karena itu dibuat kuota," kata Samad.





    Namun, ketika kuota ini menjadi alat kong-kalikong, kemudian kuota

    dibuka lebar, dampaknya ketika importir setelah memenuhi kewajiban

    impor, maka dia akan jual ke pasaran bebas juga. "Maka yang terpukul

    peternak kita. KPK peduli ke masalah ini karena menyangkut hajat

    hidup orang banyak. Kita harus buat regulasi agar tak membuka adanya

    kartel dan mafia impor," kata Samad.





    Dalam bidang eksploitasi sumber daya alam, KPK sudah mencium gelagat

    tak sehat yaitu ternyata yang diuntungkan dalan eksploitasi sumber

    daya alam adalah kelompok tertentu dan penguasa daerah. Misalnya

    oknum-oknum bupati di daerah. Terjadi persekongkolan pengusaha dengan

    penguasa, rakyat tetap saja miskin.





    "Masuklah ke Kalimantan, penguasa memamerkan kehidupan luar biasa

    kayanya sementara di pedalaman masih tetap miskin," kata Samad. Hal

    itu terjadi karena hampir 50 persen pengusaha tak membayar pajak dan

    royalti kepada negara, mereka hanya mau membayar ke pengusaha daerah.

    "Kalau pajak dan royalti dibayar, rakyat di situ tak akan miskin

    infrastruktur tak akan terbengkalai," papar Samad. (AMR)

    Pemberitaan Persidangan Harus Diatur

    Perkembangan teknologi, termasuk dalam ranah media massa yang kini

    memasuki era digital dan era multimedia, memang tak bisa dibendung

    lagi. Cara meliput berita persidangan yang kini lazim disiarkan

    langsung melalui media elektronik maupun televisi memang menarik namun

    harus segera disikapi agar tak melanggar kaedah hukum.





    Mantan Ketua Mahkamah Agung yang juga Ketua Dewan Pers, Prof Bagir

    Manan, ketika ditemui usai memberikan materi pada Simposium Nasional

    Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di

    Makassar, Senin (18/3), mengatakan hingga kini Indonesia memang belum

    bisa membatasi penyiaran di era digital. Undang-Undang Pers sendiri

    seolah tak memberi batasan tentang bagaimana meliput persidangan.





    "Kita tak punya undang-undang contempt of court (penistaan/pelecehan

    pengadilan) yang bisa membatasi penyiaran dalam proses pengadilan,"

    kata Bagir. Karena itu, Bagir setuju jika nanti ada UU contempt of

    court, persoalan peliputan media massa di pengadilan ini diatur.





    Sebelumnya pernah diberitakan Kompas, Ketua Majelis Hakim Sujatmiko

    ketika menyidangkan Angelina Sondakh, pernah memberi komentar soal

    persidangan di era digital yang serba disiarkan langsung. Televisi

    terbiasa menyiarkan langsung namun hanya sepenggal sehingga ada fakta

    yang tak sampai ke penonton dan hal itu pernah dikomplain oleh

    penasihat hukum terdakwa.





    Media elektronik dalam beberapa menit setelah mendengar sebuah

    komentar menarik dari seorang saksi, sudah memberitakannya di media

    online lengkap dengan sanggahan dari pihak luar yang disinggung oleh

    kesaksian seseorang. Dampaknya, saksi lain yang seharusnya tak boleh

    mendengarkan keterangan saksi sebelumnya, akhirnya bisa mengetahui

    keterangan saksi sebelumnya. "Baru di Indonesia ada siaran langsung.

    Kadang risi juga bagi majelis dan perlu kita kaji, tetapi saya tak

    punya kewenangan," kata Sujatmiko.





    Bagir setuju dengan pendapat hanya di Indonesia peliputan persidangan

    begitu bebas. Terkait sedang dibahasnya Rancangan Undang-Undang Kitab

    Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini sudah ada di DPR,

    Bagir setuju jika soal bagaimana cara meliput persidangan di era

    digital ini diatur di dalamnya.





    "Peliputan media massa di pengadilan harus dibatasi. Di negara lain

    tidak ada yang seperti itu," kata Bagir. Walaupun kini tak ada aturan

    detail yang mengatur peliputan di pengadilan, namun Bagir berharap

    media massa menerapkan kontrol sendiri sesuai dengan kode etik.





    Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Muhammad Mustofa, menambahkan,

    pada prinsipnya pemberitaan dalan proses peradilan tak boleh

    memberikan opini dan tak boleh mempengaruhi keputusan hakim. Di

    negara-negara lain, jika ada pemberitaan yang berusaha mempengaruhi

    keputusan hakim, maka hakim bisa menghentikan pemberitaan itu.





    Di Undang-Undang Pers sebenarnya ada klausul yang bisa digunakan untuk

    membentuk media watch atau pemantau media yang bisa dijadikan sarana

    untuk memantau pemberitaan yang bias dan tendensius. "Perlu peraturan

    perundangan yang eksplesit agar pemberitaan yang mempengaruhi

    peradilan adalah contempt of court," kata Mustofa. (AMR)

    Trik Korupsi: Dari Pinjam Perusahaan Hingga Mengunci Vendor



    Dalam rentang beberapa tahun ini, kasus-kasus korupsi yang disidangkan

    di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, seolah seragam modusnya.

    Selain ada aroma penggiringan anggaran dari tingkat pembahasan

    anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat RI, muncul pula detail modus yang

    unik yaitu fenomena menggunakan perusahaan lain untuk maju dalam

    lelang proyek.


    Mereka mengistilahkannya sebagai "pinjam bendera" perusahaan lain.

    Ihwal pinjam-meminjam bendera ini, di persidangan terungkap perusahaan

    induk yang dianggap lihai dalam pinjam-meminjam bendera adalah

    perusahaan-perusahaan dari Grup Permai.


    Terungkap pula di sebuah sidang, majelis hakim pernah menyebut staf di

    Grup Permai sebagai "ahlinya pinjam-meminjam perusahaan". Salah satu

    staf yang pernah dijuluki Ketua Majelis Hakim Tati Hadianti sebagai

    "ahli pinjam-meminjam perusahaan" dalam sidang Neneng Sri Wahyuni itu

    adalah Marisi Matondang, Direktur Administrasi PT Anugrah Nusantara.


    Neneng menurut dakwaan jaksa adalah Direktur Keuangan Anugrah

    Nusantara, sebuah perusahaan di bawah kendali Grup Permai yang

    dioperasikan suami Neneng, Muhammad Nazaruddin.


    Peran Marisi dalam perkara korupsi pengadaan dan pemasangan PLTS di

    Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008 itu adalah

    meminjam perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa milik Arifin Ahmad.

    Kelihatannya perannya "hanya" meminjam, namun ternyata peran itulah

    awal mula terjadinya kongkalikong.


    Dalam sidang Neneng dengan saksi Arifin, pemilik perusahaan yang

    dipinjam, terungkap bahwa perusahaan yang telah dipinja Marisi dan

    memenangkan tender hingga 8,9 miliar itu "hanya" dihargai dengan sewa

    peminjaman Rp 40 juta.


    Berdasarakan penuturan Arifin, Marisi sudah terbiasa pinjam perusahaan

    untuk diikutkan dalam tender-tender di berbagai instansi dan

    kementerian. Dalam beberapa sidang, pinjam-meminjam perusahaan itu

    sudah umum terjadi dalam praktik pencarian proyek yang membutuhkan

    tender.


    Seorang saksi dalam sidang Neneng, Karmin Rasman Robert Sinora yang

    juga Direktur PT Nuratindo Bangun Perkasa, pernah menuturkan, di

    Jakarta ada sebuah gedung perkantoran yang digunakan oleh ratusan

    bahkan hingga ribuan nama perusahaan yang biasa digunakan untuk

    dipinjam perusahaan.


    Anugrah Nusantara termasuk perusahaan yang tenar di kalangan para

    pemilik perusahaan "spesialis pinjaman" itu. Karmin termasuk orang

    yang berusaha merapat ke Anugrah agar perusahaannya dipinjam untuk

    mengikuti lelang.


    Dalam setiap lelang, Anugrah bisa mengikutkan tujuh hingga 10

    perusahaan pinjaman untuk bertarung memperebutkan proyek. Kongkalikong

    tak hanya sebatas pinjam perusahaan. Setelah pinjam perusahaan dan

    menang, beberapa kasus proyek yang telah dimenangkan kemudian

    disubkontrakkan ke pihak lain.


    Mengunci vendor

    Sidang korupsi pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri

    Jakarta di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Kamis (14/3), mengungkap

    fakta baru terkait cara bekerjanya mafia proyek. Fakta ini makin

    terbuka karena para saksi yang telah dilindungi Lembaga Perlindungan

    Saksi dan Korban mengaku telah lepas dari tekanan mantan bos mereka.


    Berbagai praktik tak sedap diungkapkan. Mulai dari pemberian uang

    support atau suap kepada panitia, menekan perusahaan lain untuk mundur

    dengan memberi uang mundur, mengikutkan banyak perusahaan "konsorsium"

    untuk ikut lelang, hingga mengunci vendor barang agar tak memberi

    rekomendasi kepada perusahaan lain.


    Saksi Mindo Rosa Manulang, Direktur Pemasaran Grup Permai, memaparkan

    trik lain Grup Permai dalam mendapatkan proyek-proyek di pemerintahan.

    Menurut Rosa, salah satu kunci keberhasilannya adalah pada upaya

    mengunci vendor agar tak bisa memberikan rekomendasi untuk perusahaan

    lain.


    Karena itu, tahapan menghubungi dan melobi vendor adalah tahapan

    krusial yang biasa dikerjakan para anggota pemasaran Grup Permai.

    "Barangnya saja yang dikunci (agar tak diberikan vendor kepada pihak

    lain). Kita tak perlu dekatin panitia sebenarnya. Kita tekan vendor

    penyedia barang untuk beri dukungan," kata Rosa.


    Ketika mengikuti lelang, Grup Permai memainkan "sandiwara" dengan

    mengajukan banyak perusahaan. Anak buah yang datang ke panitia diatur

    sedemikian rupa sehingga tidak mencolok. "Saat pengumuman pembukaan

    lelang juga diatur, pura-pura berantem padahal ya kita-kita semua.

    Saya dengar tidak hanya kami saja yang begitu, orang lain juga begitu

    katanya," kata Rosa.


    Jika ada perusahaan lain di luar grup yang bikin masalah, maka akan

    diselesaikan grup permai dengan diberi "uang mundur". Salah satu

    perusahaan yang dianggap membuat masalah dan disuruh mundur serta

    diberi uang Rp 10 juta adalah CV Sinar Sakti.


    Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan

    Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, yang pernah

    dihadirkan dalam sidang Neneng, mengatakan pinjam bendera perusahaan

    untuk mengikuti proses tender proyek itu dilarang. Memang di

    peraturannya tak ada istilah pinjam bendera. "Tapi ada larangan

    memakai perusahaan lain untuk menawar. Pinjam bendera melanggar pasal

    subkontrak," kata Setya.


    Kabar terakhir, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka baru

    dalam proyek pengadaan alat laboratorium untuk madrasah tsanawiyah dan

    madrasah aliyah di Kementerian Agama tahun 2010, selain kasus yang

    menimpa anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan putranya. Dari tiga

    tersangka itu, perusahaan mereka ternyata bukan pemain baru dalam

    urusan pinjam-meminjam bendera perusahaan atau dalam hal permainan

    kontrak-subkontrak.


    Jika keterangan saksi Karmin bahwa ada ribuan perusahaan yang siap

    dipinjam, maka fenomena ini hanyalah gunung es yang tampak dari

    permukaan saja. Selama tak ada kontrol yang memadai terkait validasi

    kepemilikan perusahaan yang mengikuti setiap lelang, maka praktik tak

    sehat ini pasti akan selalu terulang. (Amir Sodikin)

    KPK Harus Heroik Hadapi Pejabat

    Penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan tersangka Djoko Susilo

    begitu progresif dan publik dibuat menanti apa lagi yang akan diungkap

    para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Djoko

    Susilo. KPK ke depannya memang harus heroik dalam menghadapi pejabat

    publik dengan tetap memperhatikan azas kesamaan hukum untuk semua

    warga negara.





    Di sisi lain, KPK dianggap terlihat bernafsu dalam mengungkap modus

    korupsi simulator berkendara tersebut. Namun, Peneliti Indonesia

    Corruption Watch, Emerson Yuntho, dan juga ahli pidana korupsi

    Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, di Jakarta, Minggu (17/3),

    menganggap kinerja KPK dalam perkara Djoko Susilo dianggap sebagai

    langkah maju.





    "Ini langkah maju bagi penuntasan kasus korupsi sekaligus upaya

    pemiskinan koruptor," kata Emerson. Dalam memberantas korupsi, KPK

    diharapkan bisa melihat ke depan tanpa terbebani stigma masa lalu.

    "Jika ada kekurangan di masa lalu, itu yang harus diperbaiki di masa

    depan," katanya.





    KPK memang sempat disoroti terkait bocornya surat perintah penyidikan

    terhadap Anas Urbaningrum. Kasus itu membuka celah pelemahan KPK ke

    depan karena terbukti ada yang tak beres di lingkungan KPK jika kasus

    bocornya surat perintah penyidikan tersebut benar adanya. Kasus-kasus

    lain juga berjalan lambat dan bahkan tanpa menyertakan sangkaan tindak

    pidana pencucian uang.





    "Penanganan kasus Djoko Susilo ini harus bisa menjadi pijakan bagi KPK

    untuk memperbaiki ketidakmaksimalan penanganan kasus korupsi di masa

    lalu," tegas Emerson. Dari sisi progres penyidikan kasus korupsi,

    penggabungan sangkaan korupsi bersamaan dengan tindak pidana

    pencucian, terbukti bisa meredam keraguan publik atas kasus-kasus yang

    dianggap sumir sebelumnya.





    "Hanya koruptor, keluarganya, dan kroni-kroninya dan penasehat

    hukumnya yang keberatan, selebihnya pasti mendukung," kata Emerson.

    Pasca penyidikan Djoko Susilo, KPK diharpakan bisa mengusut aliran

    dana hingga ke kerabat-kerabatnya.





    "Justru kita dorong KPK harus heroik seperti ini, apalagi yang

    melibatkan aparat penegak hukum. Kita butuh hero yang bekerja secara

    heroik, bukan hero kesiangan," tandas Emerson.





    Dari sisi pidana korupsi, Akhiar Salmi mencatat bahwa langkah penyidik

    yang progresif menginvestigasi modus korupsi bersamaan dengan aliran

    dana yang dicuci, telah sesuai dengan harapan publik. Walaupun memang

    ada tuduhan KPK tidak berlakukan hal yang sama terhadap terdakwa lain.





    Jika ada tuduhan tebang pilih, Akhiar berharap itu bukan karena sikap

    KPK secara kelembagaan tapi semata karena perbedaan kualitas sumber

    daya manusia di tingkat anggota tim penyidik. "Kita berharap kalau

    sekiranya ada beda penanganan penyidikan dengan tersangka lainnya, itu

    penyebabnya bisa karena kualitas sumber daya manusianya dan jumlah

    anggota tim yang mendukung penyidikan," kata Akhiar.





    Karena itulah KPK harus hati-hati dalam menerapkan prinsip kesamaan

    hukum bagi semua warga negara. Salah sedikit atau beda sedikit dalam

    penanganan, publik bisa menangkap hal yang berbeda misalnya dengan

    mengatakan KPK telah diskriminatif terhadap tersangka tertentu.





    "Kita berharap kapasitas anggota tim penyidik di KPK terus

    ditingkatkan sehingga senjang kemampuan antar penyidik yang

    mengakibatkan hasil penyidikan yang jauh berbeda bisa diatasi. Jadi

    tidak jomplang, agar persepsi buruk dari pihak luar, misal dianggap

    tebang pilih,  bisa ditepis," kelas Akhiar.





    Penyidik KPK memang harus progresif dan senantiasa ditingkatkan

    kemampuannya karena korupsi sekarang makin canggih. Modusnya makin

    canggih, cara menyimpan dan mencucikan uangnya juga lebih rumit.

    Dengan pemberlakuan paket sangkaan korupsi dan TPPU terhadap

    tersangka, ini akan membuat kombinasi kinerja penyidik dengan

    perangkat Undang-Undang itu semakin efektif.





    "Diharapkan ke depannya KPK bisa konsisten menggunakan pola penyidikan

    dan penggabungan sangkaan sekaligus yaitu UU Tipikor dan UU TPPU

    karena ini jauh lebih efektif untuk mengembalikan uang yang

    dikorupsi," papar Akhiar. (AMR)
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved