Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , » Hakim Pemeriksa Pendahuluan Diragukan Efektivitasnya

Hakim Pemeriksa Pendahuluan Diragukan Efektivitasnya

Written By Amir Sodikin on Rabu, 20 Maret 2013 | 20.52

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kini

sudah ada di DPR, memuat banyak perubahan substantif dibanding KUHAP

sekarang. Perubahan paling krusial adalah hakim komisaris atau yang

sekarang disebut sebagai hakim pemeriksa pendahuluan.





Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Irjend Pol Prof Iza

Fadri, pada Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi

Indonesia di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (19/3),

mengatakan, hakim pemeriksa pendahuluan yang memiliki banyak

kewenangan ini justru diragukan efektivitasnya.





Hakim pemeriksa pendahuluan akan memiliki kewenangan diantaranya

menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyadapan, sah atau tidaknya penghentikan penyidikan dan penghentian

penuntutan, sah tidaknya perolehan alat bukti, ganti rugi karena salah

penangkapan, penahanan, penyitaan, untuk pemohon, layak tidaknya

penanganan perkara oleh penyidik, layak tidaknya perkara yang telah

dilakukan gelar perkara.





Menurut Iza, wewenang yang begitu besar dikhawatirkan berpotensi

menimbulkan masalah dan penyimpangan. Soalnya, putusan hakim pemeriksa

pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi,

sementara pada putusan hakim praperadilan dimungkinkan adanya banding

atau kasasi.





"Putusan hakim pemeriksa pendahuluan ini bersifat final dan mengikat,

sementara putusan hakim praperadilan itu masih dapat diuji. Tak ada

evaluasi terhadap hasil keputusan, membuatnya cenderung bahaya," kata

Iza. Menanggapi kewenanan yang tinggi tersebut, Polri meragukan

efektivitas konsep hakim pemeriksa pendahuluan ini.





Belum lagi biaya membangun sistem dan struktur baru yang pasti mahal.

"Kemudian kita juga membutuhkan hakim pemeriksa pendahuluan setingkat

Ketua Pengadilan Negeri sebanyak 1.000 orang dari golongan IIIC, itu

pasti sulit," kata Iza.





Luasnya wilayah Indonesia dinilai akan menyulitkan pelaksanaan teknis

dan manajemen peradilan akan sulit terlaksana. Bagi Polri, lembaga

praperadilan saat ini dirasakan masih efektif, hanya perlu dilakukan

perluasan kewenangan. Polri dan Kejaksaan juga bisa meningkatkan

mekanisme pengawasan internal dan jika berhasil maka hakim pemeriksa

pendahuluan tak diperlukan lagi.





"Daripada membuat hakim pemeriksa pendahuuan, akan lebih efektif jika

menerapkan perluasan kewenangan lembaga praperadilan yang telah ada,"

kata Iza. Di negara asalnya, yaitu Belanda, hakim komisaris ini

dianggap tidak efektif dan ditinggalkan.





Meragukan DPR



RUU KUHAP dan KUHP akan masuk ke DPR dan formulasinya bergantung pada

anggota legislatif. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro,

Barda Nawawi Arief, mengatakan RUU KUHAP ini seolah sudah menjadi

janin tua terlalu lama di dalam kandungan sehingga banyak masalah.





Barda berharap, RUU KUHAP dan RUU KUHP yang 59 tahun dalam kandungan,

tidak lahir cacat. Memang, saat ini sulit berharap dari legislatif

yang saat ini kualitasnya diragukan untuk membangun sistem pidana

nasional yang berkarakter.





Kebijakan formulasi kini ada di DPR. Apakah mereka sudah memahami

makna dan ruang lingkup penal reform, penal policy," kata Barda.





Barda memaparkan, saat ini ada erosi spirit nasionalisme dan

patriotisme dalam penegakan hukum Indonesia. KUHP saat ini terlaku

kaku dan didukung hakim yang cenderung tak menggali nilai-nilai hukum

yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat.





Akibatnya, kasus-kasus kecil seperti pencurian sandal jepit,

kasus-kasus heboh seperti hakim yang menjadi makelar kasus, muncul ke

permukaan. "Padahal, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan undang-undang," kata Barda.





Hakim wajib menggali asas-asas sebagai rambu-rambu dalam memutuskan di

luar KUHP. Juridis religius dan religius wisdom merupakan karakter

hukum Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang positivistik dan

kaku bisa lebih dalam menemukan substansinya.





Hukum pidana juga harus menemukan keseimbangannya. "Apakah secara

substantif material melawan hukum? Misalnya, orang mengambil semangka

karena haus, apakah secara substantif mencuri?" tandas Barda. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved