Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , » Hati-Hati, Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti

Hati-Hati, Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti

Written By Amir Sodikin on Rabu, 20 Maret 2013 | 20.39

Ini kabar tak mengenakkan bagi terdakwa. Bagi para terdakwa, jika

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

nanti bisa disetujui, harus benar-benar hati-hati agar tidak berbohong

dalam persidangan. Soalnya, dalam rancangan tersebut, jika hakim

dengan pengamatannya menganggap terdakwa berbohong, maka sudah

bertambah satu alat buktinya yang pasti akan memberatkan terdakwa.





Selama ini, para terdakwa seolah berlindung di balik haknya sebagai

terdakwa untuk membela diri dengan berbagai cara, salah satunya sering

berbohong asalkan tak ada alat bukti yang bertentangan dengan

kebohongannya. Banyak kasus, hakim-hakim yang menggunakan kacamata

hukum positif semata, gagal membuktikan dakwaan penuntut umum

gara-gara alat buktinya dirasa kurang.





Dalan rangancangan KUHAP, pengamatan hakim terhadap terdakwa bisa

menjadi alat bukti yang sah dan melengkapi alat bukti lainnya. Jika

KUHAP yang sekarang ada lima alat bukti, dalam RUU KUHAP disebutkan

ada tujuh alat bukti.





Demikian yang disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas

Trisakti yang juga Ketua Tim Perumus RUU KUHAP, Prof Andi Hamzah,

dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi

Indonesian (MAHUPIKI) di Universitas Hasanuddin, Makassar, yang

berlangsung tiga hari hingga hari ini, Rabu (20/3). Sekadar

mengingatkan, dalam KUHAP sekarang, alat bukti yang sah berasal dari

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa.





Sedangkan dalam RUU KUHAP, alat bukti berupa petunjuk dihilangkan.

Selengkapnya rancangan yang diajukan untuk jenis alat bukti yaitu

barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli,

keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim.





"Petunjuk dihilangkan diganti dengan pengamatan hakim," kata Andi yang

selama berpuluh-puluh tahun telah menjadi Ketua Tim Perumus RUU KUHAP

dan pernah studi banding KUHAP ke 11 negara lain. Konsep pengakuan

pengamatan hakim sebagai alat bukti itu sama dengan KUHAP negara lain.





"Pengamatan hakim itu misalnya, jika menganggap terdakwa bohong dengan

melihat tanda-tanda jakunnya naik turun, atau keringatan atau melihat

sana-sini," kata Andi. Jika hakim dengan pengamatannya menganggap

terdakwa berbohong, maka itu sudah bisa menjadi satu alat bukti.





"Pengamatan hakim disebut oleh Belanda eigen waarneming van de

rechter, bahasa Inggrisnya judicial notice," kata Andi. Tidak ada

KUHAP di dunia ini yang menyebut petunjuk (aanwijzing dalam Bahasa

Belanda, indication dalam Bahasa Inggris) sebagai alat bukti kecuali

Strafvordering Belanda tahun 1838, Inlandsch Regelement, HIR dan KUHAP

1981, karena meniru HIR.





Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1950 sudah menyebut "pengetahuan

hakim" sebagai alat bukti menggantikan petunjuk, sayangnya, kata

Andi, penyusun KUHAP waktu itu tidak mengetahui hal tersebut.





Dalam rancangan KUHAP, dipakai istilah keterangan seorang saksi dan

keterangan seorang ahli sebagai alat bukti yang menyatakan sifat

tunggal. Berarti, jika sudah ada dua saksi atau dua ahli, maka sudah

cukup memenuhi. Sebaliknya pada alat bukti surat, dipakai istilah

surat-surat yang bersifat jamak. Karena itu, jika ada 10 surat, tetap

dihitung satu alat bukti.





Urutan alat bukti tersebut tak berdasar prioritas. Namun, keterangan

saksi sengaja diturunkan dari daftar pertama karena untuk menghapus

kesan seolah-olah orang tak bisa dihukum jika tak ada saksi. Dengan

daftar jenis alat bukti yang bertambah, maka penetapan seseorang

menjadi tersangka akan lebih mudah. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved