Banner Leaderboard
Headlines News :

    Eksepsi Djoko Susilo: KPK Lampaui Wewenang

    Terdakwa perkara dugaan korupsi Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik

    Pengemudi Roda Dua dan Roda Empat di Korlantas Polri pada 2011, Djoko

    Susilo, menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi telah melampaui

    wewenangnya dalam mendakwa dirinya. Terutama dalam penggunaan UU tahun

    2002 ketika KPK belum lahir.





    Dakwaan yang melampaui wewenang yaitu pasal-pasal tindak pidana

    pencucian uang (TPPU), apalagi yang diuber pencucian uang 2003-2010.

    Selain perolehan harta di rentang itu diperoleh tak ada kaitannya

    dengan perkara, di rentang itu KPK belum memiliki kewenangan menyidik

    kasus TPPU.



    "Penyidik KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak

    pidana pencucian uang dengan tempus delicti tahun 2003 - Oktober

    2010," kata penasehat hukum Djoko, Hotma Sitompoel.





    Dengan demikian, menurut penasehat hukum, penyidikan TPPU yang

    didakwakan dalam dakwaan ketiga tidak sah, dan dakwaan ketiga harus

    dinyatakan tidak dapat diterima. Dakwaan ketiga jaksa KPK didasarkan

    pada Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU No 15 tahun 2002 tentang TPPU

    sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan

    Atas UU No 15 Tahun 2002 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto

    Pasal 65 Ayat (1) KUHP.





    Alasan yang digunakan adalah kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan

    terhadap TPPU baru ada ketika Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang

    Pencegahan dan Pemberantasan TPPU lahir. Dengan demikian, KPK tak

    berwenang menyidik kliennya apalagi memburu harta yang tak ada

    kaitannya dengan tindak pidana asal (predicate crime).





    Djoko juga mempertanyakan tindak pidana asal apa yang didakwakan KPK

    dalam rentang 2003-2010? Tidak mungkin ada TPPU tanpa ada tindak

    pidana asal. "Penuntut umum telah tidak benar dalam menyusun surat

    dakwaan karena disusun secara sembrono," kata Hotma.





    Djoko juga protes dengan cara KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka

    hanya berdasarkan keterangan satu saksi. Ia ditetapkan sebagai

    tersangka pada 27 juli 2012 tanpa alat bukti yang cukup, hanya

    berdasarkan keterangan seorang saksi, yaitu Sukotjo Sastronegoro

    Bambang. Padahal, kata penasehat hukum, satu saksi bukanlah saksi.





    Dalam kesempatan itu, Djoko juga menyampaikan deretan prestasi yang

    dimilikinya. Diantaranya sebagai pencetus dan perintis TMC (Traffic

    Management Center) Polda Metro Jaya dan juga pencetus pembentukan NTMC

    (National Traffic Management Centre), pencetus ide pelayanan SIM

    keliling, pelayanan SIM Komunitas, gerai SIM dan STNK, pelayanan

    Samsat keliling, dan masih banyak lagi. (AMR)

    Membintangi Anggaran, Kuasa Banggar Paling Mengerikan


    "....saya juga telepon Banggar...Nanti anggaran akan dibintangi, itu

    pesan teman-teman...Kemenkeu ini kan ada pejabat baru sok-sokan. Saya

    sudah telepon dengan Pak Syam, katanya ancam saja Pak Zul. Akan kami

    bintangi dan 20 persen anggaran itu, tidak akan jalan itu anggaran,"

    begitu bunyi percakapan telepon yang disadap Komisi Pemberantasan

    Korupsi.





    Percakapan diambil 1 agustus 2011. KPK menyatakan, percakapan terjadi

    antara Anggota DPR Komisi VIII Zulkarnaen Djabar dan pengusaha Fahd el

    Fouz. Fahd akan membrokeri pekerjaan proyek miliaran rupiah di

    Kementerian Agama. Entah Fahd yang memilih Zulkarnaen sebagai backing,

    ataukah Zulkarnaen yang menawari Fahd pekerjaan, hingga kini masih

    misteri.





    Di persidangan, Zulkarnaen mengaku, ia hanya membantu yunior-yuniornya

    tanpa ada pretensi apapun. Fahd adalah Ketua Umum Gema MKGR, sedangkan

    Zulkarnaen adalah senior MKGR yang pernah menjadi Ketua Umum MKGR dan

    pernah juga menjad Sekjen MKGR.





    "Pak Syam sekarang ini berlindung di balik DPR, di balik saya.....DPR

    akan melawan, akan membintangi," kata Zulkarnaen. "Oh siap," jawab

    suara yang dianggap sebagai Fahd. "Kasih tahu ke kawan-kawan, luar

    biasa itu perjuangan Bang Zul," begitu pesan Zulkarnaen kepada Fahd

    mengakhiri pembicaraan.





    Pak Syam yang dimaksud adalah Syamsuddin, Kepala Biro Perencanaan

    Kementerian Agama. Zulkarnaen menjelaskan, Syam setuju agar Zul

    mengancam Kemenkeu karena Kemenag berkepentingan meningkatkan dana

    pendidikan agama yang sudah lama timpang dibanding pendidikan umum.





    Zulkarnaen adalah anggota DPR RI yang juga anggota Badan Anggaran.

    Jaksa penuntut umum pada KPK, Kemas Abdul Roni, mengatakan pembicaraan

    itu begitu jelas maksud dan tujuannya. Percakapan itu makin

    mengindikasikan peran Zulkarnaen yang memiliki pengaruh sebagai

    anggota Banggar.





    Zulkarnaen dan rekan-rekannya di Banggar DPR akan membintangi (memberi

    tanda bintang) pada anggaran pendidikan 20 persen dari Kemenkeu.

    Istilah membintangi anggaran berarti DPR akan memblokir dana tersebut

    sampai kesepakatan akhir tercapai. Inilah momok paling menakutkan bagi

    pihak yang dananya dibintangi Banggar DPR.





    Namun demikian, Zulkarnaen berkelit bahwa percakapan itu hanya

    memperdebatkan soal anggaran pendidikan yang dimaknai berbeda antara

    Kemenkeu dengan DPR. Kemenkeu menganggap 20 persen adalah batas

    maksimal yang disediakan untuk pendidikan, sementara, kata Zulkarnaen,

    Banggar beranggapan 20 persen adalah angka minimal sehingga jumlahnya

    bisa lebih dari itu.





    Pembatasan 20 persen dana pendidikan diduga akan menyulitkan

    pengurusan proyek yang diajukan Fahd yang rencananya akan memanfaatkan

    dana pendidikan. Dari Kemenkeu, Kemenag memang mendapat dana

    optimalisasi Rp 130 miliar namun dialokasikan bagi dana nonpendidikan.





    Bubarkan Banggar



    Kiprah Banggar dalam menentukan anggaran sudah sering terdengar di

    sidang-sidang korupsi, semisal sidang Muhammad Nazaruddin, Wa Ode

    Nurhayati, hingga Angelina Sondakh. Karena begitu kuasanya Banggar,

    banyak pihak menamai hulu korupsi adalah Banggar yang sudah menjadi

    mafia anggaran tingkat tinggi.





    Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal, mengatakan

    membintangi anggaran adalah kuasa Banggar tertinggi yang sering

    digunakan. "Banggar bisa memblokir anggaran sebuah kementerian, dari

    situlah awal dari negosiasi yang sering berujung korupsi," katanya.





    Aktivis antikorupsi berusaha mengedukasi publik akan bahayanya mafia

    anggaran di Banggar. Mereka telah membentuk koalisi bernama Koalisi

    Selamatkan Uang Rakyat dengan target mendesak agar Banggar dipangkas

    keberadaan dan kewenangannya.





    Langkah hukum untuk memangkas kewenangan dilakukan dengan judicial

    review atau uji materi terhadap dua undang-undang yang dianggap

    melegalkan korupsi.





    Koordinastor Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran

    (FITRA), Maulana, mengatakan dua undang-undang yang sudah dimasukkan

    ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi adalah Pasal 157 ayat (1)

    dan Pasal 159 ayat (5) huruf c UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,

    DPD, dan Pasal 15 ayat (5) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

    Negara.





    Keberatan UU tersebut terutama pada penetapan Banggar menjadi badan

    tetap di DPR sehingga menciptakan sebuah badan yang kewenanganannya

    begitu besar. "Tidak hanya membahas dan menyetujui anggaran namun

    justru menjadi ajang negosiasi proyek di hulu dengan melobi anggota

    Banggar DPR agar menyetujui anggaran tertentu," kata Maulana.





    Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch Donal Fariz memastikan, jika

    kewenangan Banggar terus dipertahankan, ia yakin di tahun politik ini

    Banggar akan semakin menjadi mesin uang partai politik. "APBN adalah

    cara instan untuk mendapatkan dana politik. APBN pasti akan menjadi

    sumber bancakan. Tahun ini dan 2014 adalah tahun yang rawan," kata

    Donal.





    Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, mengatakan kondisi korupsi yang

    masif di Banggar telah menciptakan mafia yang tak tersentuh hukum

    karena mereka berlindung dibalik regulasi yang lemah. Karena itu,

    koalisi yang digalang berusaha mengajak publik, termasuk MK, turut

    peduli terhadap bahayanya mafia anggaran dan karena itu kewenangan

    Banggar harus dipangkas.





    Koalisi tersebut beranggotakan Forum Indonesia Untuk Transparansi

    Anggaran, Indonesia Budget Center, Indonesian Corruption Watch,

    Indonesian Legal Roundtable, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi,

    Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Studi Konstitusi

    Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Yayasan Lembaga Bantuah Hukum

    Indonesia.





    (Amir Sodikin)

    Ketika Presiden Belajar Jadi Warga Baru


    Rasanya, baru beberapa hari lalu Presiden kita, Susilo Bambang

    Yudhoyono, bergabung dengan warga internet atau netizen. Di akhir

    kepemimpinannya, ia membuka akun Twitter, itu berarti ia mencoba

    membuka diri, tak hanya untuk Indonesia namun juga dunia.





    Konsekuensinya, di dunia media sosial, Presiden harus merelakan egonya

    karena tiap suara akan diberlakukan sama, tak mengenal kasta, tak

    mengenal jabatan. Ia harus cepat merespons, banyak mendengar, dan rela

    berbagi ketenaran dengan orang-orang di dunia nyata yang bukan

    siapa-siapa.





    Menarik dicermati bagaimana warga baru ini bergaul di dunia media

    sosial. Mampukah ia menyesuaikan diri dan menjadi warga yang baik? Apa

    yang sudah Presiden pelajari dari dunia baru ini?





    Selama sepekan ini, Kompas dibantu dengan berbagai mesin algoritma

    mencoba menelisik akun @SBYudhoyono, diantaranya menggunakan

    PoliticaWave. Algoritma buatan PoliticaWave termasuk paling lengkap

    karena sudah disesuaikan dengan Bahasa Indonesia sehingga mampu

    memetakan sentimen percakapan terkait @SBYudhoyono.





    Mesin analisa PoliticaWave dari 13-20 April menemukan fakta menarik.

    Jumlah percakapan terkait akun @SBYudhoyono mencapai 818.978 dan

    dengan jumlah akun yang membicarakan sebanyak 409.814. "Jumlah ini

    fenomenal, rekor baru nasional karena telah melampaui rekor sebelumnya

    yang dipegang Jokowi yang mencapai 250.000 percakapan," kata Yose

    Rizal, Direktur PoliticaWave.





    PoliticaWave memperkirakan distribusi percakapan terkait @SBYudhoyono

    bisa menjangkau 295.579.339 pengguna. Hal itu dikarenakan user yang

    terlibat pembicaraan termasuk akun-akun dengan follower banyak, baik

    dari dalam negeri hingga luar negeri.





    Akun yang membicarakan @SBYudhoyono jumlah followernya berkisar

    101-500 follower, dan beberapa akun memiliki follower lebih dari

    10.000. "Selain itu, jumlah percakapan per akun terkait @SBYudhoyono

    juga cukup banyak karena mereka rata-rata melakukan 1-10 kali," kata

    Yose.





    Data itu menekankan tingginya antusiasme publik menyambut kehadiran

    Presiden sebagai tetangga baru mereka. Seperti di dunia nyata, tak

    semua suara ramah menyambut orang baru.





    Dari analisa percakapan netizen, terungkap sebanyak 710.959 percakapan

    bersikap netral, 56.174 percakapan bernada positif, dan 51.845 bernada

    negatif. Sebagai langkah awal, data ini tak begitu buruk untuk

    @SBYudhoyono.





    Dari percakapan yang bernada negatif, di situlah SBY akan belajar

    sesuatu dari dunia baru ini. Yose Rizal mengatakan, sentimen negatif

    disumbangkan dari beberapa isu, misalnya miripnya akun SBY dengan

    Presiden Amerika Serikat Barack Obama, tweet yang cenderung normatif

    dan pencitraan, serta akun-akun yang di-follow akun @SBYudhoyono yang

    kebanyakan akun selebritas.





    Pengkritik pedas SBY justru orang-orang biasa yang bukan siapa-siapa.

    "Malu ga sih kalau avatar + bio SBY yang mirip Obama jadi berita di

    Amerika?" begitu komentar @mututucin.





    Dari sentimen negatif ini, SBY akan belajar bahwa sesuatu yang tak

    original dan menjiplak itu tak mendapat tempat di media sosial dan

    mereka membencinya. "Twitter SBY sama dengan Barack Obama, bio dan

    headernya sama, cieeh plagiat :D," sambar @naohutabarat.





    Akurasi adalah pelajaran kedua yang bisa dipetik. Administrator akun

    @SBYudhoyono pernah salah mengutip kata-kata mutiara, "Speak is

    silver. Silence is golden", yang kemudian diralat oleh admin menjadi

    "Speech is silver. Silence is golden".





    Namun, kesalahan admin itu sudah menyebar dan jadi bahan olok-olok.

    Bagusnya, netizen paham kalau itu bukan SBY, terlihat dari tweet tanpa

    tanda * SBY*. "Sembrono! Pake akunnya RI 1 salah ketik!" kata

    @ninokhariyani.





    Netizen akhir-akhir ini memang banyak mengkritik admin yang mengelola

    akun Presiden karena perilakuknya dianggap tak sesuai. Salah satu yang

    menghebohkan adalah akun @SBYudhoyono yang mem-follow akun-akun dari

    para selebritas.





    "SBY mungkin tidak, tapi adminnya yang kegenitan," begitu @_khadafy

    menanggapi kasus tersebut. "SBY gaul banget, nge-follow artis-artis,

    kenapa bukan rakyat saja yang di-follow," kata @zhrismi.





    Administrator akun seorang Presiden harusnya dipegang orang yang paham

    kebijakan publik dan melek teknologi informasi sehingga bisa produktif

    memanfaatkan teknologi. Banyak yang berharap, admin Twitter Presiden

    harunya seorang pakar komunikasi atau pakar kebijakan publik.





    "Miminnya (istilah untuk administrator) akun @SBYudhoyono makan gaji

    buta tuh. Hampir semua tweet dibuat SBY sendiri," kata @sigitwid. SBY

    memang menandai tweet dari dirinya sendiri dengan kode * SBY* sehingga

    orang bisa menghitung mana tweet dari SBY pribadi mana yang dari staf

    administrator. "35 dari 42 tweet @SBYudhoyono bertanda * SBY* artinya

    presidennya lebih banyak ngetweet daripada stafnya, mungkin stafnya

    lebih sibuk kerja," kata @LiongkyTan.





    Presiden juga harus membiasakan dengan pengguna media sosial yang

    cerewet dan sering usil dengan hal-hal sepele. Akun @dipanggilaing

    mengkritik tweet SBY yang sering diselingi dengan gambar, yang menurut

    pengkritik akan menunjukkan perbedaan tingkat sosial. Padahal, niatan

    SBY pastinya sebaliknya, agar rakyat mengenal lebih dekat Presidennya.





    Banyak pula tweet bernuansa dukungan terhadap kebijakan Presiden dan

    itu ditanggapi dari kalangan beragam, terutama anak-anak muda. "Memuji

    langkah Pak @SBYudhoyono yang action dulu baru nge-tweet, semoga tetap

    begtu di hari berikutnya," kata @subosito menanggapi tweet SBY

    terhadap kecelakaan Lion Air di Bali.





    Respons SBY terhadap kejadian-kejadian terkait bencana baik di tanah

    air maupun luar negeri dirasa makin cepat dan membaik, setelah

    sebelumnya dianggap terlambat menanggapi masalah Ujian Nasional. "Tadi

    pagi saya mau twit 'Kok SBY ga ngetwit tentang #prayforboston? Dia

    belum biasa sama kecepatan twitter', gud deh barusan dia twit ini

    untuk Obama," kata @BillyBoen.





    Daripada tidak



    Guru besar psikologi politik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,

    Prof Hamdi Muluk, mengaku agak kaget dengan keputusan SBY membuka diri

    dengan membuka akun Twitter. "Kenapa tidak dari dulu punya akun

    Twitter, ketika gaya komunikasi SBY dikeluhkan banyak pihak karena

    selalu lambat merespons," kata Hamdi.





    Misalnya ketika SBY lambat merespons kisruh KPK vs Polri beberapa

    waktu lalu, sebenarnya bisa ditutupi dengan respons cepat di Twitter.

    Tapi, langkah SBY ini lebih baik daripada tidak sama sekali.





    Hingga kini, setelah SBY memiliki akun Twitter, Hamdi menilai belum

    banyak mengubah banyak gaya komunikasi SBY. Walau beberapa sudah

    tampak responsif, misal ketika ada gonjang-ganjing Ujian Nasional, SBY

    memberi respons walaupun belum secepat yang diharapkan.





    "Jika gayanya sudah berubah, ketika kasus eksekusi Susno Duadji

    mencuat, seharusnya SBY cepat tanggap di hari pertama pemberitaan

    kasus itu," kata Hamdi. Terlepas dari semua itu, SBY tampak telah

    berusaha memperbaiki gayanya walaupun terlambat.





    "Harapannya, SBY semakin tanggap terkait kebijakan publik. Solusi yang

    dibutuhkan adalah bersifat kebijakan, bukan sekadar menjadi sinterklas

    pada kasus per kasus, misal terkait kasus anak 12 tahun Tasripin,"

    papar Hamdi.





    SBY memang sempat mengomentari pemberitaan media massa terkait kisah

    Tasripin, anak 12 tahun yang bekerja sebagai buruh tani untuk

    menghidupi adik-adiknya. "Saya akan segera mengutus Staf Khusus saya,

    bekerja sama dengan Gubernur Jateng, untuk mengatasi persoalan hidup

    Tasripin," kata @SBYudhoyono.





    SBY memberi solusi konkrit, namun selaku kepala pemerintahan, yang

    dibutuhkan lebih ke kebijakan. Misalnya, memerintahkan kepada Menteri

    Sosial untuk mendata Tasripin-Tasripin lain kemudian membuat kebijakan

    ikutan bagaimana mengatasinya.





    Kini, SBY harus legowo dengan berbagai kemungkinan. Pengkritik dia

    paling tajam belum tentu seorang pakar, bisa jadi seorang anak SMU

    yang geram dengan ujian nasional. Pembisik kebijakan dia belum tentu

    seorang akademisi bergelar profesor, bisa jadi ia hanya buruh.





    Pengumpul pendukung dia belum tentu dari Demokrat, karena faktanya

    akun Fatin Shidqia Lubis di Facebook, paling banyak mengumpulkan

    pendukung.





    Penggerak spirit dia belum tentu seorang kiai, tapi bisa jadi sebuah

    tweet dari antah berantah yang berisi tautan kisah "Tasripin". Silakan

    klik tautan yang demikian Pak Presiden, dan jangan salah klik tautan

    yang dikirim @vickyvette yang tempo hari getol mengajak kenalan. (Amir

    Sodikin)

    Jaksa Dilaporkan Terdakwa Bioremediasi Chevron

    Kesalahan fatal jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung yang

    menambahi isi pasal dalam sebuah Keputusan Menteri untuk menyeret para

    terdakwa pada perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron

    Pacific Indonesia akhirnya dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.

    Pelapornya awalnya adalah Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB)

    Angkatan 1994 yang merupakan angkatan salah satu terdakwa yaitu Kukuh

    Kertasafari.





    Kukuh adalah Koordinator Tim Environmental Issue Settlement Team

    Sumatera Light South Minas PT Chevron yang menjadi salah satu terdakwa

    kasus tersebut. Selain didakwa dengan isi pasal yang berbeda, ternyata

    pekerjaan Kukuh juga tak terkait dengan proses bioremediasi.





    "Kami awalnya hanya Alumni ITB angkatan 1994 yang mendukung Kukuh

    untuk melaporkan masalah kriminalisasi kegiatan bioremediasi ini ke

    Komisi Kejaksaan. Tapi, malam ini sedang berlangsung rapat yang akan

    memutuskan semua angkatan di ITB akan mendukung Kukuh," kata Ahmad

    Shalahudin Zulfa, Perwakilan Ikatan Alumni ITB Komisariat Angkatan

    1994, di Jakarta, Senin (29/4).





    Kukuh bersama perwakilan Angkatan ITB 1994 telah menghadap ke Komisi

    Kejaksaan dan ditemui dengan pimpinan Komisi Kejaksaan pada Jumat

    pekan lalu. "Kami melaporkan jaksa yang telah teledor mengutip pasal

    pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 128 Tahun 2003. Kesalahan

    fatal ini telah membuat kegiatan bioremediasi yang sebenarnya tidak

    memyalahi aturan, akhirnya dibuat seolah menyalahi aturan," kata

    Ahmad.





    Tindakan tidak profesional jaksa yang dipermasalahkan adalah landasan

    dakwaan berdasar Kepmen LH No 128 Tahun 2003, dikatakan jaksa

    konsentrasi minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrocarbon)

    yang boleh dibioremediasi adalah +7,5 – 15% dan TPH hasil akhir

    bioremediasi adala kurang atau sama dengan 1 persen.





    Sementara, kata Ahmad, di dalam Kepmen LH No 128 tahun 2003, ternyata

    tidak ada tertulis +7,5 – 15 %, tetapi yang ada adalah bahwa

    bioremediasi dilakukan maksimum TPH 15%, dan diturunkan hingga 1%.

    "Angka 7,5% tidak ada dalam Kepmen tersebut. Dengan kutipan yang salah

    ini, bioremediasi yang dilakukan Chevron yang memproses tanah dengan

    TPH 1-7,5% dianggap menyalahi aturan, padahal sebenarnya itu masih

    dalam rentang," kata Ahmad.





    Jaksa akhirnya menganggap tindakan bioremediasi yang legal dianggap

    menjadi tidak legal. Sesuatu yang benar menjadi dianggap sebagai

    korupsi. "Bioremediasi yang dilakukan Chevron yang kemudian dananya

    akan ditagihkan ke negara akhirnya dianggap korupsi, seseorang yang

    seharusnya tudak menjadi terdakwa akhirnya bisa menjadi terdakwa,"

    kata Ahmad.





    Ahmad berkeyakinan, diseretnya para terdakwa dengan alasan yang

    berbeda-beda, misalnya yang kontraktor pelaksana teknis dijerat dengan

    perizinan, merupakan upaya kriminalisasi yang mengada-ada dan

    menunjukkan lemahnya dakwaan. "Persoalan ini sudah menyebar ke

    berbagai mailing list alumni ITB, karena itu kami menganggapnya sudah

    serius," kata Ahmad.





    Kasus bioremediasi Chevron menyeret 5 terdakwa, tiga orang dari

    Chevron dan dua orang dari kontraktor pelaksana teknis bioremediasi.

    Jika para terdakwa dari Chevron dijerat dengan salah satu pasal yang

    bunyinya berbeda dari aslinya, para terdakwa dari kontraktor dijerat

    dengan dakwaan perizinan yang aturannya belum ada. Saksi dari

    Kementerian Lingkungan Hidup ternyata menyatakan, berdasarkan

    peraturan pemerintah, kontraktor tak perlu mendapat izin karena izin

    hanya diwajibkan bagi penghasil limbah yaitu Chevron. (AMR)

    Caleg Pencari Kerja, Bukti Partai Tak Serius


    Fenomena orang-orang yang melamar calon legislatif di beberapa partai

    atau di beberapa daerah pemilihan, semakin membuktikan partai politik

    tak serius mencari kader terbaik. Kenyataan ini juga membuka mata

    bahwa pekerjaan anggota legislatif bukan prestisius lagi dan tak ada

    bedanya dengan pekerjaan biasa lainnya.





    Demikian disampaikan Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk

    Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, dan Guru Besar Psikologi Politik Fakultas

    Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, di Jakarta, Sabtu

    (27/4). Yusfitriadi mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan

    adanya perburuan pekerjaan untuk menjadi caleg ini.





    "Saya sudah mendapatkan laporan kasus itu dan itu tebagi menjadi tiga

    kategori," kata Yusfitriadi. Kategori pertama: orang mendaftar menjadi

    caleg di dua bahkan tiga partai sekaligus. Kategori kedua: orang

    mendaftar caleg di satu partai namun namanya didaftarkan di dua atau

    tiga daerah pemilihan yang berbeda agar peluangnya tinggi.





    "Kategori ketiga, ada orang yang menjadi pengurus di Parpol A, namun

    dia juga tercantum sebagai caleg dari Parpol B," kata Yusfitriadi.

    Tujuannya agar mendapatkan nomor urut yang lebih baik.





    Yusfitriadi mengistilahkan, fenomena ini menunjukkan banyaknya

    petualang politik yang orientasinya kekuasaan dan uang semata. Mereka

    menganggap anggota legislatif adalah lahan yang mampu memberikan

    pekerjaan.





    Tidak serius



    Hamdi Muluk menilai, kondisi ini terjadi akibat adanya penurunan

    derajat jabatan anggota legislatif. "Padahal di negara maju, pekerjaan

    legislator dan senator ini sangat prestisius sehingga banyak orang

    sejak lama mencita-citakan," katanya.





    Di Indonesia, orang hari ini mencita-citakan sebagai anggota

    legislatif, besok dia sudah bisa mendaftar. "Seharusnya orang harus

    tahu diri karena yang bisa menjadi legislator itu orang pilihan. Orang

    tak bisa menjangkau karir itu dengan cepat karena ada jalurnya, harus

    dikader, dan siap mental," kata Hamdi.





    Calon pemilih sendiri memang sudah memandang rendah pekerjaan

    legislatif ini, bahkan jadi bahan olok-olok. "Celakanya, partai juga

    tidak serius, yang harusnya teliti dan mempersiapkan kader terbaiknya

    ternyata teledor," kata Hamdi.





    Partai tidak serius mencari orang terbaik. Siapapun bisa menjadi wakil

    rakyat, tapi sebenarnya tak semua orang bisa menjadi legislator.

    "Pekerjaan ini membutuhkan ilmu, ketrampilan, dan pengetahuan yang

    baik soal kebijakan publik," kata Hamdi.





    Selain itu, faktanya memang stok orang-orang baik untuk menjadi caleg

    memang terbatas. Partai kelabakan mencari kandidat. "Orang-orang baik

    merasa ngeri jadi politisi. Akhirnya jumlah orang baik yang mau

    dicalonkan sebagai caleg terbatas," papar Hamdi. (AMR)

    Sendiri Hadapi Tuntutan, Istri Histeris, Pengacara “Walk Out”


    Malang benar nasib terdakwa Herlan bin Ompo, kontraktor proyek

    bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia yang menjadi Direktur PT

    Sumigita Jaya. Selain mendapat tuntutan hukuman dari jaksa penuntut

    umum Kejaksaan Agung yang fantastis, yaitu pidana penjara 15 tahun

    penjara, ia harus menghadapi istrinya yang histeris karena tak terima

    dengan perlakuan itu.







    Selain pidana penjara 15 tahun, Herlan juga dituntut membayar denda Rp

    1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Herlan juga diwajibkan

    membayar uang pengganti kerugian negara 6,9 juta dollar AS, dan jika

    tak dibayar hartanya akan disita, dan jika tak mencukupi akan diganti

    dengan pidana penjara 5 tahun.





    Mendengar tuntutan itu, keluarga dan kolega Herlan banyak yang

    berteriak histeris dan sebagian memekikkan takbir. Istri terdakwa,

    Sumiati, tak bisa menahan tangis. Ia juga histeris sambil mengucapkan

    takbir.





    Usai pembacaan tuntutan, Herlan tampak menahan emosinya. Majelis hakim

    sempat memutuskan untuk agenda pembelaan atau pledoi terdakwa

    dilakukan pada Senin pekan depan. Herlan protes dan mengajukan

    perpanjangan waktu untuk membuat pledoi sendiri.





    "Opini dan rekayasa ini luar biasa bagi saya. Mohon beri waktu

    perpanjangan saya membuat pledoi.



    Dari fakta persidangan banyak bukti yang tidak disampaikan jaksa

    penuntut umum ke majelis hakim, jadi saya akan memberikan apa-apa yang

    akan kami diberikan kepada majelis hakim. Jadi mohon diberi waktu

    hingga hari jumat," pinta Herlan.





    Sudharmawatiningsih akhirnya mengabulkan permintaan itu dan agenda

    pembelaan atau pledoi akan dijadwalkan pada Jumat, 3 Mei 2013 sekitar

    pukul 14.00.





    Di luar persidangan, penasehat hukum Herlan, Lindung Sihombing,

    mengatakan tuntutan jaksa ini keterlaluan dan tidak manusiawi. Jelas

    terungkap di fakta persidangan bahwa kontraktor tak harus memiliki

    izin pengolahan limbah, yang harus mendapat izin adalah Chevron,

    perusahaan penghasil limbah. "Dari fakta-fakta di persidangan, jelas

    tak mendukung tuntutan itu," katanya.







    Istri histeris



    Usai sidang, Herlan menghampiri istrinya. Sambil memeluk istrinya,

    Herlan menatap para jaksa penuntut umum penuh emosi sambil mengepalkan

    tangannya. Dari kerumunan pengunjung terdengar teriakan, "Mending tak

    usah disidangkan di pengadilan, di bawa ke hutan saja pakai hukum

    rimba."





    Sumiati lemas tak mampu berdiri. Herlan pun membopong istrinya sambil

    keluar ruangan. Di depan pintu keluar, ia berhenti sejenak sambil

    mengarahkan pandangan ke para jaksa yang sedang bersiap keluar.

    "Saksikan ini semua, biar puas kalian. Ini koruptor, biar puas kalian.

    Hai jaksa dengerin," teriak Herlan yang badannya bergetar menahan

    emosi.





    Para awak media yang berada di dekat Herlan mengurungkan niatnya

    memotret suasana mengharukan itu, tak kuasa memandang drama yang

    berlangsung tak seimbang itu. "Subhanallah, Allahu Akbar," begitu

    teriak seorang pengunjung,





    Tanpa penasehat hukum



    Terdakwa Herlan tampil menghadapi tuntutan tanpa didampingi penasehat

    hukumnya. Penasehat hukum memutuskan keluar dari persidangan atau walk

    out sejak sidang sepekan sebelumnya sebagai protes kepada majelis

    hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih yang dianggap tidak adil.





    Herlan juga sempat protes dengan cara menolak diperiksa sebagai

    terdakwa dan memilih bungkam ketika ditanya. Pangkal protes berasal

    dari keputusan Sudharmawatiningsih yang hanya memberi waktu sepekan

    bagi terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli meringankan, sementara

    jaksa penuntut umum diberi waktu hingga empat bulan.





    Protes serupa juga dilakukan terdakwa lain yaitu Ricksy Prematuri,

    Direktur Green Planet Indonesia yang juga kontraktor Chevron. Protes

    ini sebenarnya sudah berlarut-larut sejak tiga persidangan sebelumnya.





    Tuntutan para terdakwa ini sebenarnya sederhana dan hanya menuntut hak

    dasar sebagai terdakwa yaitu diberi kesempatan yang sama dengan jaksa

    untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan.





    Namun, majelis hakim tak mengabulkan permintaan itu dengan alasan

    semua sudah sesuai jadwal. "Jadwal majelis hakim tidak adil bagi

    saya," kata Herlan pada sidang sebelumnya.







    PT SGJ dianggap tidak memiliki izin pengolahan bioremediasi dan tak

    memenuhi kualifikasi sebagai kontraktor pekerjaan sipil bersifat

    khusus. "PT SGJ bukan perusahaan pengolah limbah melainkan perusahaan

    yang bergerak di bidang konstruksi," kata jaksa Surma.





    Kerugian negara akibat kegiatan bioremediasi ini menurut jaksa

    mencapai 6,9 juta dollar AS. Uang tersebut menurut jaksa sudah

    diajukan PT CPI ke BP Migas sebagai dana cost recovery. "Total

    kerugian 10,2 juta dollar AS, dari jumlah itu yang dibayarkan ke PT

    SGJ 6,9 juta dollar AS," kata jaksa.





    Kasus bioremediasi ini menyeret dua orang dari pihak kontraktor dan

    tiga orang dari pihak PT CPI. Kejaksaan Agung dianggap memaksakan

    perkara ini masuk ke ranah pidana korupsi karena berdasarkan

    keterangan saksi dari KLH, izin bioremediasi Chevron tak menyalahi

    aturan yang ada.



    (Amir Sodikin)

    Kontraktor Bioremediasi Chevron Dituntut 15 Tahun Penjara

    Terdakwa kontraktor pekerjaan teknis pengolahan limbah minyak mentah

    secara bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia, yang juga

    Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo, dituntut pidana penjara 15

    tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu,

    Herlan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara 6,9

    juta dollar AS.





    Demikian pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan

    Agung yang diketuai jaksa Surma di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

    Jakarta, pada Jumat (26/4/2013). Jika terdakwa tak bisa memenuhi

    pembayaran uang pengganti kerugian negara, jaksa akan menyita harta

    terdakwa dan jika tak mencukupi juga, maka akan diganti dengan pidana

    penjara 5 tahun.





    Jaksa memaparkan, Herlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

    korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer yang melanggar Pasal 2 Ayat

    (1) juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU

    No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal

    65 Ayat (1) KUHPidana.





    PT SGJ dianggap tidak memiliki izin pengolahan bioremediasi yang

    terjadi pada rentang tahun 2008 - 2012 dan tak memenuhi kualifikasi

    sebagai kontraktor pekerjaan sipil bersifat khusus. "PT SGJ bukan

    perusahaan pengolah limbah melainkan perusahaan yang bergerak di

    bidang konstruksi," kata jaksa Surma.





    Seharusnya, pada prakualifikasi lelang, perusahaan tersebut digugurkan

    namun oleh panitia diloloskan hingga menjadi pemenang. "Persyaratan

    kualifikasi harus merupakan persyaratan minimal. PT Sumigita Jaya tak

    memenuhi persyaratan khusus tersebut," kata jaksa.





    Salah satu kualifikasi yang tak dimiliki misalnya, laboratorium yang

    digunakan untuk pengujian tanah tercemar. Terdakwa hanya menyerahkan

    pengujian sampel tanah tercemar ke pihak lain yang memiliki

    laboratorium, yaitu Chevron.





    Itupun, kata jaksa, hanya pengujian TPH (Total Petroleum Hydrocarbon),

    tanpa uji lain terkait bakteri pendegredasi minyak. Kemudian jaksa

    mengutip pernyataan ahli bioremediasi Edison Effendi yaitu tanpa uji

    lain, misal soal jumlah dan jenis bakteri tanah, mustahil bioremediasi

    berhasil dengan baik.





    Mendengar nama Edison Effendi, para pengunjung berteriak "huuuuu",

    yang maksudnya adalah mencela kredibilitas ahli Edison. Edison adalah

    orang yang pernah mengikuti lelang di Chevron dan kalah, yang kemudian

    melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan akhirnya dijadikan sebagai

    ahli untuk penyusunan dakwaan sekaligus dihadirkan sebagai ahli di

    persidangan.





    "Pengunjung tidak boleh gaduh, apabila tetap gaduh akan dikeluarkan

    dari persisangan," kata Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih.





    Selain tak memenuhi kualifikasi, Herlan juga sadar tak memiliki izin

    pengolahan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup. "PT SGJ juga

    wajib punya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, tak hanya

    bergantung pada izin PT CPI," kata jaksa.





    Izin pengolahan bioremediasi PT CPI juga sudah habis berlaku hingga

    2008. "PT SGJ dan CPI sama-sama tak memiliki izin dari KLH," kata

    jaksa.





    Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Nomor 128 Tahun 2003.





    Kerugian negara akibat kegiatan bioremediasi ini mencapai 6,9 juta

    dollar AS. Uang tersebut menurut jaksa sudah diajukan PT CPI ke BP

    Migas sebagai dana cost recovery. "Total kerugian 10,2 juta dollar AS,

    dari jumlah itu yang dibayarkan ke PT SGJ 6,9 juta dollar AS," kata

    jaksa.





    Kasus bioremediasi ini menyeret dua orang dari pihak kontraktor dan

    tiga orang dari pihak PT CPI. Kejaksaan Agung dianggap memaksakan

    perkara ini masuk ke ranah pidana korupsi karena berdasarkan

    keterangan saksi dari KLH, izin bioremediasi Chevron tak menyalahi

    aturan yang ada.





    "KLH tak mewajibkan pihak ketiga punya izin, kita melihat Chevron-nya.

    Dalam PP sudah jelas yang wajib punya izin adalah penghasil limbah,"

    kata Masnellyarti Hilman, Kepala Deputi IV KLH. Ketentuan tersebut

    berdasarkan Peraturan Pemerintah No18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

    Limbah B3 juncto PP No 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No 18

    Tahun 1999. (Amir Sodikin)

    Zulkarnaen Berharap Priyo Budi Santoso Lobi Kemenag

    Terdakwa perkara korupsi penggandaan Al-Quran dan pengadaan

    laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama,

    Zulkarnaen Djabar, pada Kamis (25/4), menyebut nama Priyo Budi

    Santoso, koleganya di DPR. Priyo disebut diharapkan bisa menyelesaikan

    mentoknya lobi-lobi di Kementerian Agama terkait proyek penggandaan

    Al-Quran.





    Nama "Pak Priyo" muncul di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

    Jakarta, ketika Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi

    yang diketuai Kemas Abdul Roni memutar puluhan rekaman penyadapan

    percakapan yang melibatkan para terdakwa. Malam ini Zulkarnaen

    (terdakwa 1) dan putranya Dendy Prasetya (terdakwa 2) sedang diperiksa

    sebagai terdakwa oleh Majelis Hakim yang diketuai Aviantara.





    Salah satu rekaman menggambarkan paniknya Dendy yang menginformasikan

    PT Macanan menduduki urutan pertama sebagai calon pemenang, sementara

    perusahaan yang diusung Zulkarnaen berada di urutan kedua.





    PT Macanan banting harga dan telah menggusur posisi perusahaan PT

    Adhi Aksara Abadi Indonesia yang diusung Fahd dan kawan-kawan.

    Zulkarnaen kemudian menyarankan agar berbicara dengan Priyo Budi

    Santoso.





    Usai mendengarkan rekaman, Zulkarnaen menjelaskan, "Karena ini

    permintaan pertolongan dari yunior-yunior (Fahd dan kawan-kawannya

    aktif di Gema MKGR), saya terbuka saja. Pada waktu itu Pak Dirjen

    (Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar) sudah dibicarakan sebagai Wamen.

    Saya merasa risi, atau ewuh pakewuh lah, karena ini bukan proyek saya,

    lebih baik Pak Priyo lah yang dihubungi," kata Zulkarnaen.





    Priyo Budi Santoso adalah senior yang pernah menduduki posisi sebagai

    Ketua Umum MKGR. Zulkarnaen sendiri juga pernah menjadi Ketua Umum

    MKGR dan juga Sekjen MKGR.





    Harapan Zulkarnaen agar Priyo bisa berbicara dengan Nasaruddin.

    Pembicaraan yang dimaksud adalah soal banting harga PT Macanan yang

    dikhawatirkan akan ada kesalahan pencetakan. "Karena itu saya katakan

    bagaimana kalau hubungi Pak Priyo, biar lebih kuat," kata Zulkarnaen

    menjelaskan.





    Dalam rekaman sebelumnya juga diputar percakapan antara Zulkarnaen

    dengan Fahd. Fahd sempat bertanya apakah "yang punya PBS aman" dan

    dijawab Zulkarnaen aman. PBS menurut Zulkarnaen adalah Priyo Budi

    Santoso. Soal maksud "yang punya PBS aman" ini tak dijelaskan di

    sidang.





    Jaksa juga memutar percakapan sekitar 20 menit antara Zulkarnaen

    dengan Nasaruddin. Percakapan tersebut membahas soal bahayanya jika PT

    Macanan memenangkan tender. (Amir Sodikin)

    Sidang Zulkarnaen Djabar: Banggar Ancam Blokir Anggaran Pendidikan 20 Persen

    Sidang perkara korupsi penggandaan Al-Quran dan pengadaan laboratorium

    komputer madrasah tsanawiyah yang bersumber dari dana Kementerian

    Agama kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,

    Kamis (25/4). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,

    mengagendakan pemeriksaan para terdakwa yaitu Zulkarnaen Djabar dan

    putranya, Dendy Prasetya.





    Zulkarnaen adalah anggota DPR RI dari Komisi VIII yang juga anggota

    Badan Anggaran. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi

    yang diketuai Kemas Abdul Roni banyak memutar rekaman penyadapan

    percakapan melalui telepon yang melibatkan para terdakwa.





    Dalam rekaman percakapan semakin mengindikasikan peran Zulkarnaen yang

    memiliki pengaruh sebagai anggota Banggar. Rekaman percakapan pada 1

    Agustus 2011 antara Zulkarnaen dengan Fahd el Fouz, perantara proyek,

    mengungkapkan adanya ancaman Zulkarnaen dan rekan-rekannya di Banggar

    DPR yang akan membintangi anggaran pendidikan 20 persen dari

    Kementerian Keuangan. Istilah membintangi anggaran berarti DPR akan

    memblokir dana tersebut sampai kesepakatan akhir tercapai.





    Ancaman membintangi anggaran tersebut karena ada perselisihan pendapat

    antara Kemenkeu dengan Banggar. Kemenkeu menganggap 20 persen adalah

    maksimal anggaran yang bisa disediakan anggaran pendidikan, sedangkan

    Banggar beranggapan 20 persen adalah angka minimal sehingga jumlahnya

    bisa lebih dari 20 persen.





    "Undang-Undang mengamanatkan 20 persen itu minimal bukan maksimal,

    saya bilang nanti anggaran akan kami bintangi, kita warning," begitu

    kata Zulkarnaen kepada Fahd. Kepada jaksa, Zulkarnaen mengakui suara

    percakapan tersebut adalah dirinya dan Fahd.





    Pembatasan 20 persen dana pendidikan diduga akan menyulitkan

    pengurusan proyek yang diajukan Fahd di Kemenag. Dari Kemenkeu,

    Kemenag mendapat dana optimalisasi Rp 130 miliar namun dialokasikan

    bagi dana nonpendidikan. Dari total itu, Rp 50 miliar adalah dana

    penggandaan Al-Quran.



    "Di Kemenkeu ini kan banyak pejabat baru, sok-sokan. Saya sudah

    telepon Pak Syam, dia bilang ancam saja Pak Zul. Akan kami bintangi

    dana 20 persen dari anggaran itu, tidak akan jalan itu anggaran,"

    papar Zulkarnaen kepada Fahd.







    Pak Syam yang dimaksud adalah Syamsuddin, Kepala Biro Perencanaan

    Sekjen Kemenag. Zulkarnaen menjelaskan, Syam setuju agar Zul mengancam

    Kemenkeu karena Kemenag berkepentingan untuk meningkatkan dana

    pendidikan di Kemenag yang sudah lama timpang dibanding pendidikan

    umum.





    "Kemudian ada kalimat, dihantamnya menkeu, kan luar biasa saya bantai,

    apa maksudnya?" tanya jaksa Roni. Zulkarnaen menjelaskan, hal itu

    terkait perdebatan antara DPR dengan Kemenkeu.





    "Maksudnya mereka (Kemenag) juga ingin berjuang untuk anggaran sektor

    pendidikan agama, karena itu Pak Syam bilang ancam saja Pak Zul,"

    papar Zulkarnaen. Kejengkelan kepada Kemenkeu itu dilatarbelakangi

    timpangnya anggaran pendidikan agama dengan pendidikan umum.





    Dalam rekaman percakapan yang disadarp KPK tersebut, terungkap juga

    Zulkarnaen berpesan pada Fahd agar memberitahu teman-temannya di GEMA

    MKGR. "Kasih tahu kawan-kawan, Pak Zul itu luar biasa memperjuangkan,"

    kata Zulkarnaen kepada Fahd yang dijawab Fahd, "OK...OK..."





    "Itu kan kalimat spontan supaya Fahd itu beri tahu soal beginilah kami

    berjuang, sampaikan ke kawan-kawan," begitu Zulkarnaen menjelaskan

    rekaman tersebut.





    Hingga pukul 21.45, sidang masih berlangsung. (Amir Sodikin)

    Djoko Susilo Didakwa Berlapis

    Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo akhirnya menjalani sidang

    perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Jaksa penuntut

    umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Djoko dengan pasal

    berlapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak

    Pidana Pencucian uang.





    Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo digelar di

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Selasa (23/4), dengan

    disesaki pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk petugas

    kepolisian. Djoko didampingi para pengacara senior diantaranya Juniver

    Girsang dan Hotma Sitompoel.





    Jaksa penuntut umum Kemas Abdul Roni dalam surat dakwaannya

    memaparkan, terdakwa selaku Kepala Korps Lintas Polri yang saat itu

    menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji

    Klinik Pengemudi Roda Dua (R2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji

    Klinik Pengemudi Roda Empat (R4) telah melakukan perbuatan yang

    bertentangan dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    dan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

    Pemerintah.





    Proyek pengadaan simulator berkendara tersebut bersumber pada APBN

    tahun anggaran 2011 dan telah memperkaya Djoko hingga Rp 32 miliar

    dengan total kerugian negara Rp 144,9 miliar. Terdakwa dianggap telah

    menggunakan kewenangannya untuk memperlancar proyek pengadaan

    tersebut.





    Salah satu perintah terdakwa adalah agar menjadikan PT Cintra Mandiri

    Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto dimenangkan dalam lelang.

    Untuk memuluskan PT CMMA, Budi Susanto atas sepengetahuan Teddy

    Rusmawan (Ketua Panitia Pengadaan) dan Sukotjo Sastronegoro Bambang,

    pada Januari 2011 menyiapkan perusahaan-perusahaan pendamping dalam

    proses pelelangan agar kemenangan PT CMMA tidak mencurigakan.







    Dalam jeratan pasal tindak pidana korupsi, Djoko didakwa bersama-sama

    dengan Didik Purnomo, Teddy Rusmawan, Budi Susanto, dan Sukotjo

    Sastronegoro Bambang yang dakwaannya akan dilakukan terpisah. Proyek

    pengadaan simulator berkendara yang bersumber pada APBN tahun anggaran

    2011 tersebut juga memperkaya orang lain atau korporasi.





    Mereka yang diuntungkan yaitu Didik Purnomo sebesar Rp 50 juta, Budi

    Susanto selaku Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA)

    sebesar Rp 93 miliar, Sukotjo Sastronegoro Bambang selaku Direktur PT

    Inovasi Teknologi Indonesia sebesar Rp 3,9 miliar, serta memperkaya

    pihak-pihak lain seperti Primkoppol Mabes Polri Rp 15 miliar, Wahyu

    Indra Rp 500 juta, Gusti Ketut Gunawa Rp 50 juta, Darsian Rp 50 juta,

    Warsono Sugantoro Rp 20 juta.







    "Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal

    18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

    Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang

    Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1

    juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana," kata jaksa Roni membacakan

    dakwaan primer. Djoko juga dijerat dengan dakwaan subsider yaitu Pasal

    3 dengan UU yang sama.







    Selain tindak pidana korupsi, Djoko sudah dihadang dengan UU Tindak

    Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia didakwa bersama-sama dengan Erick

    Maliangkay, Lam Anton Ramli, Mudjiharjo, Sudiyono, Djoko Waskito, Hari

    Ichlas, dan Eddy Budi Susanto, pada sekitar tahun 2010 sampai 2012

    telah dianggap terlibat dalam perbuatan pencucian uang.





    Pasal yang didakwakan yaitu dakwaan kedua berdasar Pasal 3 ATAU Pasal

    4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

    Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65

    Ayat (1) KUHPidana. Dakwaan itu dilapisi dengan dakwaan ketiga

    berdasar Pasal 3 Ayat (1) huruf c, UU No 15 tahun 2002 tentang TPPU

    sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan

    Atas UU No 15 Tahun 2002 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65

    Ayat (1) KUHPidana.





    Penggunaan dua UU TPPU tersebut dilakukan terutama untuk mengejar

    pencucian uang yang dilakukan terdakwa pada tahun 2010 ke bawah.







    "Berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

    membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

    negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

    berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan," kata jaksa Roni.

    Pencucian uang yang didakwakan berdasar atas kepemilikan beberapa

    bidang tanah di Jakarta, Yogyakarta, Bali, Surakarta, dan juga

    berbagai merk kendaraan.







    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas

    nama terdakwa per pelaporan 20 Juli 2010, terdakwa seharusnya tak

    memiliki kekayaan sebanyak itu. Ia hanya memiliki penghasilan di luar

    gaji berupa dari profesi/keahlian Rp 240 juta, penghasilan dari usaha

    jual beli perhiasan dan properti Rp 960 juta.



    "Dari gaji, dari Januari 2010 - Desember 2010 Rp 93,5 juta. Jan 2011 -

    Desember 2011 Rp 113,3 juta, Januari 2012 - Maret 2012 Rp 28,9 juta,"

    kata Roni.



    Dalam menyembunyikan atau menyamarkan harganya, Djoko memanfaatkan

    ketiga istri dan anggota keluarganya dalam akta kepemilikan berbagai

    harga. Mereka adalah istri pertama Suratmi, yang dinikahi 26 Juni

    1985, kemudian istri kedua Mahdiana yang dinikahi 27 Mei 2001, serta

    istri ketiga Dipta Anindita yang dinikahi 1 Desember 2008.



    (amr)

    Mantan Sesditjen Pajak Divonis 1 tahun 8 Bulan


    Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Achmad Sjarifuddin Alsah,
    akhirnya divonis dengan pidana penjara satu tahun delapan bulan serta
    denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan. Alsah terbukti
    bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan
    sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2006.


    Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada
    Selasa (23/4), dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.
    Sjarifuddin adalah salah satu orang berpengaruh di Ditjen Pajak di
    zamannya karena dia adalah salah satu orang membidani modernisasi
    Ditjen Pajak berbasis teknologi informasi.


    Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum
    Kejaksaan Agung yaitu pidana penjara dua tahun enam bulan dan denda Rp
    500 juta subsider kurungan penjara enam bulan. Walaupun tak menikmati
    hasilnya, majelis hakim berkeyakinan, Alsah berperan dalam terjadinya
    korupsi karena ia menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.


    Ketua Panitia Le­lang Pengadaan, Bahar dan Pejabat Pembuat Komitmen
    (PPK), Pu­lung Sukarno, menyetujui perubahan jumlah jenis barang dari
    26 menjadi 35 jenis barang tanpa ada kajian teknis. "Perubahan
    tersebut sarat dengan kepentingan," kata Suhartoyo.


    Walau tak ikut menikmati hasil korupsi, faktanya ada kesalahan
    administrasi yang diakui Bahar dan Pulung Sukarno, peralatan yang tak
    berfungsi optimal, dan ada kerugian negara. Karena itu, pledoi Alsah
    ditolak dan dikesampingkan majelis hakim.


    "Menyatakan terdakwa Achmad Sjarifuddin Alsah terbukti secara sah dan
    meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersam-sama sebagaimana
    dalam dakwaan subsider sesuai Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang
    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU
    No 20 Tahun 2001," kata Suhartoyo.


    Dalam vonis tersebut, majelis hakim mengkoreksi besaran kerugian
    negara dari Rp 14,946 miliar menjadi Rp 265 juta. Kerugian negara
    sebelumnya tak mempertimbangkan bahwa sistem informasi hingga kini
    masih berfungsi dan bisa digunakan. (AMR)

    SIMULATOR SIM: Rincian Harta dalam Puluhan Halaman Dakwaan

    Dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Inspektur Jenderal Djoko Susilo dibacakan tiga jam. Panjangnya surat dakwaan hingga 132 halaman, menjelaskan deretan harta terdakwa karena dugaan korupsi yang tersebar meluas dari Jakarta hingga Bali.

    Harta tersebut diatasnamakan ke istri dan anggota keluarganya, yang oleh KPK dianggap untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Selain didakwa pasal-pasal tindak pidana korupsi, Djoko didakwa dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Pada dakwaan TPPU, KPK mendakwakan UU berbeda. Pertama, Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, Pasal 3 Ayat 1 Huruf c, UU No 15/2002 tentang TPPU.

    Mustahil bisa memahami dakwaan jaksa jika tak mengetahui latar belakang istri-istri terdakwa. Jaksa menelusuri harta kekayaan dari istri-istri terdakwa dan keluarganya.

    Terdakwa menikahi Suratmi, 26 Juni 1985. Kemudian menikah lagi dengan Mahdiana, 27 Mei 2001. Terdakwa mengaku bernama DRS Joko Susilo bin Sarimun dengan status perjaka.

    Setelah itu, Djoko menikah lagi dengan Dipta Anindita, 1 Desember 2008, dengan mengaku sebagai Joko Susilo SH bin Sarimun Karto Wiyono. Status perjaka, pekerjaan swasta. Untuk mendaftar kekayaan yang diatasnamakan ke istri dan keluarganya itu, KPK harus membuat dakwaan hingga 135 halaman. Penasihat hukum protes.

    Beberapa harta yang dimiliki terdakwa dan diduga disamarkan, tahun 2010, menggunakan nama Djoko Waskito (ayah kandung Dipta Anindita), terdakwa membeli tanah lengkap dengan SPBU di Jakarta Utara. Harga di akta Rp 5,3 miliar. Harga sebenarnya Rp 11,5 miliar.

    Tahun 2012, di Semarang, Dipta dibelikan tanah senilai Rp 7,1 miliar. Kemudian tanah di Surakarta senilai Rp 6 miliar.

    Tahun 2011, mengatasnamakan istri kedua, Mahdiana, terdakwa membeli sebidang tanah di Jakarta Selatan senilai Rp 46 juta dan Rp 6,1 miliar. Pembelian Rp 6,1 miliar menggunakan perantara Erick Maliangkay. Mahdiana juga dibelikan tanah pada 2012 senilai Rp 5 miliar.

    Terdakwa membeli tanah dengan menggunakan nama lain, yaitu Mudjiharjo. Empat bidang tanah dibeli di Yogyakarta tahun 2011 dan 2012 senilai Rp 3 miliar dan Rp 389 juta. Untuk pembelian kendaraan, terdakwa menggunakan nama Sudiyono.

    Masih banyak deretan harta terdakwa yang tak bisa didaftar satu per satu. Jaksa KPK mengatakan, sejak 22 Oktober 2010-2012, kekayaan terdakwa mencapai Rp 42,9 miliar. Jaksa Kemas Abdul Roni mengatakan, patut diduga kekayaan itu sebagai hasil korupsi berkaitan tugas dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Korlantas. Gajinya, Januari-Desember 2010 Rp 93,5 juta, Januari-Desember 2011 Rp 113,3 juta, dan Januari-Maret 2012 Rp 28,9 juta.

    KPK juga mengejar kejanggalan kekayaan Djoko pada tahun 2010 ke bawah, ketika UU TPPU yang baru belum berlaku.

    Djoko dalam sidang, kemarin, mempermasalahkan penerapan pasal dan perbuatan yang dilakukannya. (AMIR SODIKIN)

    Terdakwa Bioremediasi Chevron Menolak Diperiksa

    Terdakwa kasus dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific

    Indonesia, Herlan bin Ompo, untuk kedua kalinya menolak diperiksa

    sebagai terdakwa. Hal itu dia lakukan sebagai protes kepada majelis

    halim yang dianggapnya tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk

    menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan.





    Herlan adalah Direktur PT Sumigita Jaya, perusahaan yang menjalankan

    pekerjaan teknis bioremediasi Chevron. Aksi protes Herlan didukung

    para penasehat hukumnya yang diketuai Hotma Sitompoel, tak satupun

    anggota penasehat hukum hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan

    Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/4/2013).





    Para penasehat hukum memilih walk out, seperti yang pernah dilakukan

    pada Jumat pekan lalu. Ketika itu Herlan sudah menyampaikan protes dan

    mogok tidak mau diperiksa sehingga hakim menunda pemeriksaan terdakwa

    hari ini.





    Majelis hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih menanyakan apakah

    penasehat hukum masih walk out dan tak mau menghadiri sidang? Herlan

    menjawab, sepanjang dirinya tak diberi waktu yang cukup untuk

    menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan, dirinya dan para

    penasehat hukum tak akan mau mengikuti sidang ini.





    "Saya menuntut perlakuan yang sama, jaksa diberi waktu sampai 4 bulan

    sementara saya hanya seminggu," kata Herlan. Ia menyebut majelis hakim

    tidak adil dan dirinya tetap tidak mau diperiksa.





    Namun keberatan terdakwa diabaikan dan sidang tetap digelar. Jaksa

    dipersilakan majelis hakim untuk maju ke depan untuk menunjukkan

    barang bukti.





    Hingga berita ini dibuat, Herlan tetap menolak menjalani sidang walau

    hadir di depan majelis hakim. Herlan menolak melihat barang bukti dan

    tetap tak mau bicara terkait pemeriksaan dirinya.





    Sidang dijaga aparat kepolisian dan majelis hakim sempat memerintahkan

    petugas kepolisian mengusir pengunjung sidang yang berteriak agar

    Herlan tetap menolak diperiksa. (AMR)

    Sidang Bioremediasi Chevron: Terdakwa Herlan Histeris Protes Hakim

    Direktur PT Grand Planet Indonesia, Herlan bin Ompo, menolak agenda

    pemeriksaan terdakwa. Alasannya, Herlan tak mendapatkan haknya untuk

    menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Ia hanya diberi waktu 1

    minggu untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan, sementara

    kejaksaan diberi waktu hingga 4 bulan untuk menghadirkan sakdi dan

    ahli yang memberatkan.



    Tragis, Ketua Hakim Sudharmawatiningsih tampak memaksakan terdakwa

    untuk pemeriksaan terdakwa. Padahal, menghadirkan saksi dan ahli

    adalah bagian dari hak terdakwa.





    Berikut videonya....http://www.youtube.com/watch?v=61d7gVjBEp8&feature=youtu.be

    Ahli yang Memihak Bukan Alat Bukti yang Sah

    Ahli hukum pidana yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

    Gadjah Mada, Yogyakarta, Eddy OS Hiariej didatangkan dalam sidang

    dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Eddy

    mengungkapkan, seorang ahli di persidangan tak boleh memihak dan jika

    memihak kredibilitasnya diragukan serta bisa diabaikan sebagai alat

    bukti yang sah.





    Eddy dihadirkan sebagai ahli yang meringankan terdakwa dalam sidang di

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/4), untuk dua

    terdakwa dari kontraktor pelaksana bioremediasi, yaitu Direktur PT

    Sumigita Jaya Herlan bin Ompo dan Direktur PT Green Planet Indonesia

    Ricksy Prematuri. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim

    Sudharmawatiningsih.





    Penasihat hukum Herlan, Dedy Kurniadi, menanyakan siapa saja yang

    berhak menjadi seorang ahli. "Siapa yang boleh menjadi ahli ini

    menyangkut kapasitas intelektual. Obyektivitas ahli penting, ahli

    harus netral, tidak boleh terlibat dalam perkara yang disidangkan,

    ahli juga tak boleh menyimpulkan bersalah atau tidak," papar Eddy.





    Walaupun keterangan Eddy tak dikaitkan langsung dengan fakta konkret,

    pertanyaan penasihat hukum itu dilandasi kejengkelan para terdakwa

    terhadap ahli yang pernah dihadirkan di persidangan, yaitu Edison

    Effendi. Edison adalah ahli yang direkrut Kejaksaan Agung di tingkat

    penyidikan untuk menyusun dakwaan dan digunakan sebagai ahli di

    persidangan.





    Keberadaan ahli Edison pernah diprotes penasihat hukum terdakwa dan

    ketika itu salah seorang penasihat hukum Herlan, Hotma Sitompoel,

    memilih keluar dari persidangan. "Dalam hal ahli melakukan uji,

    misalnya mikrobia, tetapi tak mengikuti standar yang berlaku,

    bagaimana menyikapinya?" tanya Dedy Kurniadi. "Dia menjadi tidak sahih

    sehingga tak bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti," jawab Eddy.





    Penasihat hukum bertanya dapatkah penegakan hukum pidana itu

    didahulukan dibandingkan penegakan hukum lain, misalnya perdata?

    "Sejak lahirnya hukum pidana itu sudah berfungsi sebagai sarana paling

    akhir yang digunakan jika instrumen penegakan hukum lain tak

    berfungsi," jawab Eddy. (AMR)

    Ujian Nasional dan Respons Presiden di Media Sosial

    @alifanfajri: Pak @SBYudhoyono mengapa UN kami beda? Sesulit inikah

    kami meraih masa depan?

    @ferrafeb: Pak @SBYudhoyono UN terlalu membebani kami. Lagipula banyak

    kecurangan juga kan? Udahlah hapus saja.

    @kenyoooo: Pak @SBYudhoyono UN hanya cuma membuat siswa kreatif

    mencari kecurangan, kalau UN seperti ini terus indonesia kapan

    majunya?





    Ketika dulu anak-anak sekolah seakan tak mungkin mengakses pemegang

    kebijakan di pemerintahan, kini dengan kehadiran teknologi mereka bisa

    langsung mengungkapkan curahan hati. Langsung tak hanya kepada

    menteri, tapi kepada Presiden RI.



    Senin (15/4), sejak dini hari hingga malam, anak-anak muda dengan

    dunia internetnya menyuarakan kegelisahannya kepada pemerintah.

    Melalui internet yang berada di genggaman tangan, mereka meluapkan

    segala keluh di dunia media sosial.



    Usai UN, mereka dengan penuh harap menyampaikan kritik kepada Presidan

    yang baru beberapa hari ini memiliki akun Twitter @SBYudhoyono.



    Maka, tak heran jika dunia media sosial dipenuhi dengan keluhan,

    doa-doa, harapan, caci maki, bercampur satu dan semuanya terkait

    pelaksanaan Ujian Nasional yang amburadul.

    Lalu, apa jawaban @SBYudhoyono terkait UN? Hingga sore hari, tak ada

    respons. SBY hanya mengirim status: "Bermain volley dengan karyawan

    Pupuk Kujang dan masyarakat Karawang".



    Pagi hari sebelumnya, SBY memang sudah menyapa siswa dengan tips

    sukses UN, "3 kunci sukses Ujian Nasional. Belajar, yakin diri dan doa

    kepada Tuhan. Insya Allah kalian sukses."

    Pesan itu sempat jadi bahan olok-olok yang dipicu oleh seorang

    sutradara film. "We wonder why Indonesia's never won a Nobel," ledek

    @DanielZiv.

    Perlawanan anak muda



    PoliticaWave kali ini ikut memetakan kegelisahan anak-anak muda

    terhadap UN. Ditemukan sebuah cara unik dalam menyampaikan kritik

    dengan menggunakan tagar #ReplaceSongTitleWithUN.

    Tagar in dipromosikan @MetroTipi, sebuah akun parodi berita. Akun ini

    mengajak orang bermain olah kata dengan cara mengganti salah satu kata

    dalam judul lagu dengan kata UN.

    @MetroTipi: SO7 - UN Ditepi Jalan. *sekolahnya digusur*

    @hendralm: Taylor Swift - I Knew UN Were Trouble

    @sutisna_tizz: Nicky Astria - Jangan Lagi ada UN



    Ternyata permainan ini mendapatkan respons besar. Dari pemantauan

    PoliticaWave, lebih dari 5.000 percakapan isinya berkaitan dengan

    tagar ini.





    "Bila ditelusuri lebih detail, sebagian besar judul lagu yang

    diplesetkan merupakan kalimat negatif yang memberikan sentimen

    negatif," kata Yose Rizal, Direktur PoliticaWave.

    Hal ini menggambarkan UN sebagai hal yang menakutkan bagi para siswa

    dan berharap agar UN ditiadakan. Tingginya partisipasi netizen

    terhadap perlawanan ini membuat tagar tersebut jadi trending topic

    Twitter di Indonesia bahkan dunia.





    Keberhasilan #ReplaceSongTitleWithUN mencapai puncak popularitas dalam

    waktu yang lama, hampir setengah hari, merupakan bukti kuatnya

    perlawanan UN ini di kalangan anak muda. Analisa menggunakan

    tweetreach.com, tagar tersebut menjangkau hingga 15.000 akun.



    Inilah perlawanan dari peluru berkaliber 140 karakter: menyebar

    seperti virus, sinis, nyelekit, lucu, menggemaskan, tapi damai.

    @SBYudhoyono harus siap dengan demonstrasi senyap ini. Adakah

    jawaban? (Amir Sodikin)

    Terdakwa Ikut Membidani Modernisasi Ditjen Pajak

    Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Achmad Sjarifuddin Alsah,

    salah seorang yang dianggap ikut membidani modernisasi di Direktorat

    Jenderal Pajak, pada Selasa (16/4), di Pengadilan Tindak Pidana

    Korupsi, Jakarta, kembali menjalani sidang lanjutan. Kali ini

    agendanya adalah mendengarkan pembelaan atau pledoi dari terdakwa atas

    tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung.





    Alsah memaparkan, dirinya telah berusaha menjaga integritas ketika

    ikut terlibat dalam reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia

    menegaskan, dirinya sudah lama mengabdikan diri untuk Ditjen Pajak dan

    menjadi salah satu orang yang ikut membidani kelahiran Direktorat

    Jenderal Pajak yang modern berbasis teknologi informasi.





    Sepanjang karirnya selama 37 tahun, telah mendapat apresiasi dari

    menteri keuangan karena modernisasi berbasis teknologi informasi di

    bidang perpajakan telah sukses dan bahkan mampu meningkatkan

    pendapatan pajak tiap tahunnya. Sistem informasi yang turut ia bangun

    masih berjalan hingga kini, namun tiba-tiba dipersoalkan oleh

    Kejaksaan.





    "Saya sebenarna sedang menikmati masa pensiun. Pada Maret 2012 saya

    mulai pensiun, kemudian pada Mei 2012 tiba-tiba dipanggil kejaksaan,"

    kata Alsah. Alsah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan soal

    pengadaan sistem informasi di Ditjen Pajak pada tahun anggaran 2006

    ketika saat itu menjabat Sekretaris Ditjen Pajak yang sekaligus

    menjadi kuasa pengguna anggaran.





    Pekan lalu, jaksa penuntut umum menuntut Alsah dengan pidana penjara

    dua tahun enam bulan dan juga denda Rp 500 juta subsider kurungan

    penjara enam bulan. Alsah dianggap melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun

    1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

    diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan subsider.





    Proyek teknologi informasi yang nilainya Rp 35,8 miliar ini juga

    menyeret terdakwa lain yang sudah divonis yaitu Ketua Panitia Le­lang

    Pengadaan, Bahar; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pu­lung Sukarno;

    Direktur PT Berca Hardayaperkasa, Liem Wendra Halingkar; bekas

    Direk­tur IT Ditjen Pajak, Riza Nur­ka­rim; dan Direktur Government

    Technical Support PT Berca Harda­ya­per­kasa, Michael Surya Gunawan.





    Menurut Alsah, seharusnya ia tak diminta bertanggung jawb dalam

    pengadaan barang dan jasa tersebut. Ia telah barusaha menjaga

    integritas ketika menjabat menjadi KPA. "Namun justru saya dianggap

    tidak mencampuri dalam proses pengadaan barang dan jasa. Padahal KPA

    tak punya wewenang atas pengadaan barang dan jasa," kata Alsah.





    Sebenarnya sudah jelas terdapat pejabat lain yang bertugas meneliti

    dan menguji kebenaran berbagai dokumen proyek. "Ini ironis, saya

    bermaksud tak mencampuri urusan malah dijadikan tersangka," kata

    Alsah.





    Alsah pernah meminta penangguhan penahanan saja tidak disetujui.

    "Padahal saya tak mungkin mengulangi perbuatan sebagai KPA karena saya

    sudah pensiun," kata Alsah sambil terisak.





    Alsah bersikeras, ia tak terlibat dalam penentuan proyek baik di awal

    maupun di akhir proses. Ia juga menegaskan tak punya kesengajaan dan

    motif, juga tak pernah membujuk panitia agar menuruti arahannya. "Tak

    terbukti jika saya telah bekerja sama dan punya niat untuk bersepakat

    baik dari awal hingga akhir pengadaan," papar Alsah.





    Menurut Alsah, hal itu juga dipertegas oleh keterangan Ketua Panitia

    Pengadaan, Bahar, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pulung Soekarno,

    yang menyatakan ia tak pernah intervensi panitia. "Panitia tak pernah

    mendapat arahan dari saya untuk memenangkan salah satu vendor, saya

    juga tak pernah meminta proses pembayaran, juga tak pernah menyuruh

    orang lain untuk mempengaruhi," kata Alsah.





    Karena itu, ia memohon kepada majelis hakim agar menyatakan dirinya

    tidak bersalah. Juga memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya

    dari seluruh dakwaan serta mengembalikan harkat dan martabatnya.





    Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memaparkan, terdakwa

    selaku orang yang bertanggung jawab dalam anggaran tak memonitor

    proses lelang hingga pengadaan. Hingga pekerjaan dilaksanakan tak

    pernah monitor.





    Penawaran PT Berca yang memenangkan lelang dianggap tak sesuai

    spesifikasi teknis. Saat serah terima dari Berca ke Ditjen Pajak,

    perangkat yang diserahkan yaitu komputer dan perlengkapan Disaster

    Recovery Center (DRC) tak dicek dan juga tak dicoba lebih dulu.



    DRC adalah seperangkat server yang digunakan mem-backup data di server

    pusat yang diletakkan di Datacenter pusat. Tujuannya untuk

    meminimalkan dampak jika terjadi gangguan di datacenter pusat jika

    terjadi gangguan atau bencana.





    Menurut jaksa, sejak DRC dipasang tak pernah dicoba fungsinya sebagai

    backup datacenter maupun sebagai server pasangan atau redundant. Jaksa

    menyebut peralatan tersebut tak kompatibel dengan sistem lama dan tak

    memenuhi sarat teknis.





    Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa terjadi

    penyimpangan pengadaan Sistem Informasi Perpajakan. Pada proses

    pelaksanaannya, terjadi perubahan spesifikasi teknis yang tidak sesuai

    prosedur. Sehingga, terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 14

    miliar.



    (AMR)

    Kegelisahan UN: Mengadu ke Presiden di Media Sosial Pun Percuma

    @alifanfajri: Pak @SBYudhoyono mengapa UN kami beda? Sesulit inikah kami meraih masa depan?

    @ferrafeb: Pak @SBYudhoyono UN terlalu membebani kami. Lagipula banyak kecurangan juga kan? Udahlah hapus saja.

    @kenyoooo: Pak @SBYudhoyono UN hanya cuma membuat siswa kreatif mencari kecurangan, kalau UN seperti ini terus indonesia kapan majunya?

    Ketika dulu anak-anak sekolah seakan tak mungkin mengakses pemegang kebijakan di pemerintahan, kini dengan kehadiran teknologi mereka bisa langsung mengungkapkan curahan hati. Langsung tak hanya kepada menteri, tapi kepada Presiden RI.

    Senin (15/4), sejak dini hari hingga malam, anak-anak muda dengan dunia internetnya menyuarakan kegelisahan mereka kepada pemerintah. Melalui internet yang berada di genggaman tangan, mereka meluapkan segala keluh di dunia media sosial.

    Seusai UN, mereka dengan penuh harap menyampaikan kritik kepada Presiden yang baru beberapa hari ini memiliki akun Twitter @SBYudhoyono.

    Maka, tak heran jika dunia media sosial dipenuhi dengan keluhan, doa-doa, harapan, caci maki, bercampur satu dan semuanya terkait pelaksanaan ujian nasional yang amburadul.

    Lalu, apa jawaban @SBYudhoyono terkait UN? Hingga sore hari, tak ada respons. SBY hanya mengirim status: ”Bermain volley dengan karyawan Pupuk Kujang dan masyarakat Karawang”.

    Pagi hari sebelumnya, SBY memang sudah menyapa siswa dengan tips sukses UN, ”3 kunci sukses Ujian Nasional. Belajar, yakin diri dan doa kepada Tuhan. Insya Allah kalian sukses”.

    Pesan itu sempat jadi bahan olok-olok yang dipicu oleh seorang sutradara film. ”We wonder why Indonesia’s never won a Nobel,” ledek @DanielZiv.

    Perlawanan anak muda

    PoliticaWave kali ini ikut memetakan kegelisahan anak-anak muda terhadap UN. Ditemukan sebuah cara unik dalam menyampaikan kritik dengan menggunakan tagar #ReplaceSongTitleWithUN.

    Tagar ini dipromosikan @MetroTipi, sebuah akun parodi berita. Akun ini mengajak orang berolah kata dengan cara mengganti salah satu kata dalam judul lagu dengan kata UN.

    @MetroTipi: SO7-UN Ditepi Jalan. *sekolahnya digusur*

    @hendralm: Taylor Swift-I Knew UN Were Trouble

    @sutisna_tizz: Nicky Astria- Jangan Lagi ada UN

    Ternyata permainan ini mendapatkan respons besar. Dari pemantauan PoliticaWave, lebih dari 5.000 percakapan isinya berkaitan dengan tagar ini.

    ”Bila ditelusuri lebih detail, sebagian besar judul lagu yang dipelesetkan merupakan kalimat negatif yang memberikan sentimen negatif,” kata Yose Rizal, Direktur PoliticaWave.

    Hal ini menggambarkan UN sebagai hal yang menakutkan bagi para siswa dan berharap agar UN ditiadakan. Tingginya partisipasi netizen terhadap perlawanan ini membuat tagar tersebut jadi trending topic Twitter di Indonesia bahkan dunia.

    Keberhasilan #ReplaceSongTitleWithUN mencapai puncak popularitas dalam waktu yang lama, hampir setengah hari, merupakan bukti kuatnya perlawanan UN ini di kalangan anak muda. Analisis menggunakan tweetreach.com, tagar tersebut menjangkau hingga 15.000 akun.

    Inilah perlawanan dari peluru berkaliber 140 karakter: menyebar seperti virus, sinis, nyelekit, lucu, menggemaskan, tapi damai. @SBYudhoyono harus siap dengan demonstrasi senyap ini. Adakah jawaban? (Amir Sodikin)

    Ahli Yang Memihak Bukan Alat Bukti Yang Sah

    Ahli hukum pidana yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

    Gadjah Mada, Prof Eddy OS Hiariej, didatangkan dalam sidang dugaan

    bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Eddy mengungkapkan,

    seorang ahli di persidangan tak boleh memihak dan jika memihak

    kredibilitasnya diragukan dan bisa diabaikan sebagai alat bukti yang

    sah.





    Eddy dihadirkan sebagai ahli yang meringankan terdakwa dalam sidang di

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/4), untuk dua

    terdakwa dari kontraktor pelaksana bioremediasi, yaitu Direktur PT

    Sumigita Jaya Herlan bin Ompo dan Direktur PT Green Planet Indonesia

    Ricksy Prematuri. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim

    Sudharmawatiningsih.





    Kubu penasehat hukum Herlan, Dedy Kurniadi, menanyakan bagaimana

    siapa saja yang berhak menjadi seorang ahli. "Siapa yang boleh

    menjadi ahli ini menyangkut kapasitas intelektual. Obyektivitas ahli

    penting, ahli harus netral, tidak boleh terlibat dalam perkara yang

    disidangkan, ahli juga tak boleh memberi kesimpulan bersalah atau

    tidak," papar Eddy.





    Walaupun keterangan Eddy tak dikaitkan langsung dengan fakta kongkrit,

    namun pertanyaan penasehat hukum tersebut dilandasi pada kejengkelan

    para terdakwa terhadap ahli yang pernah dihadirkan di persidangan

    yaitu Edison Effendi. Edison adalah ahli yang direkrut Kejaksaan Agung

    di tingkat penyidikan untuk menyusun dakwaan sekaligus digunakan

    sebagai ahli di persidangan.





    Keberadaan ahli Edison ini pernah diprotes penasehat hukum terdakwa

    dan ketika itu salah satu penasehat hukum Herlan, Hotma Sitompoel,

    memilih walk out atau keluar dari persidangan. "Dalam hal misalnya

    ahli melakukan uji misalnya mikrobia, tapi tak mengikuti standard yang

    berlaku, bagaimana menyikapinya?" tanya penasehat hukum Dedy Kurniadi.

    "Dia menjadi tidak shahih, invalid, sehingga tidak bisa

    dipertimbangkan sebagai alat bukti," jawab Eddy.





    Penasehat hukum bertanya dapatkan penegakan hukum pidana itu

    didahulukan dibanding penegakan hukum lain, misalnya perdata? "Sejak

    lahirnya hukum pidana itu sudah berfungsi sebagai sarana paling akhir

    digunakan jika instrumen penegakan hukum lainnya tak berfungsi," jawab

    Eddy.





    Eddy menambahkan, tidak serta merta keruguain negara itu diakibatkan

    oleh tindak pidana korupsi, bisa karena pidana biasa, administrasi,

    atau perdata. Bahkan yang karena tindak pidana pun tak bisa langsung

    dikatakan karena tindak pidana korupsi.





    Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, DP Marbun, menanyakan

    bagaimana membedakan sebuah perkara masuk pidana atau perdata, dan

    bagaimana jika tak ada pencantuman sanksi ? Eddy menjawab, untuk

    aturan sanksi ini harus dinyatakan tegas jika terkait hukum pidana.

    "Kalau tak disebutka sanksi maka disebut lex imperfecta, hukum tanpa

    sanksi. Kalau tidak ada sanksi maka bukan pidana," kata Eddy.





    Para terdakwa diseret ke Pengadilan Tipikor karena jaksa menganggap

    mereka melakukan bioremediasi fiktif. Para kontraktor juga dianggap

    tak memiliki izin pengolahan limbah dengan teknik bioremediasi.

    (AMR)

    MEDIA SOSIAL: LP Cebongan, Antara Informasi Bermakna dan Rekayasa

    @fahmi_rizkillah: Tuh kan, kemarin katanya bukan?

    @septianprmana: Jujur itu Hebat! Salut buat TNI!

    @jiman_zee: Mending mereka ini yang gantiin Timnas sepakbola.

    @alamsyahpt: Next target koruptor di cipinang.

    @nurulhadi: Gila! Kopassus aja bebas nembak seenak udele, gimana yang nggak khusus?

    @ckndoong: Sekarang harus mencontoh yang mana?

    Begitulah berbagai respons terkait pengumuman keterlibatan 11 anggota Komando Pasukan Khusus dalam penyerbuan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Ada yang mendukung Kopassus, ada yang menghujat, ada pula yang bingung.

    Semua informasi seperti saling menggembosi. Publik dibuat bingung dengan membanjirnya informasi lantaran sukses mencampuradukkan ketakutan, harapan, dan realitas.

    Penyerbuan LP Cebongan pada 23 Maret 2013 mendapat sorotan gegap gempita, termasuk di media sosial yang berisik tabiatnya. Di media sosial, tanpa ditanya, pendapat diungkapkan begitu saja. Kerap lebih jujur karena tanpa tekanan, meski banyak yang direkayasa.

    Informasi dan perbincangan soal Cebongan memuncak ketika Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul K Yudhoyono mengungkapkan, 11 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Jawa Tengah, terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan itu.

    Publik pengguna internet (netizen) di media sosial, seperti Twitter dan Facebook, forum- forum di berbagai media massa online, blog, juga Youtube, didominasi usia muda yang sadar informasi. Namun, di luar dugaan, pendapat mereka untuk kasus ini terbelah jadi tiga kelompok.

    Yose Rizal, Direktur PoliticaWave, lembaga yang sering memantau percakapan politik di media sosial, mengatakan, dari sampel 619 percakapan pada 4-6 April terkait Cebongan, 54 persen bernada netral, 34 persen positif mendukung TNI, dan 12 persen bernada negatif.

    Netizen yang mencoba netral hanya memublikasikan kembali informasi tanpa komentar. ”Untuk respons positif, mereka mengapresiasi tindakan 11 anggota Kopassus dan menganggap sebagai tindakan kesatria memberantas premanisme,” katanya.

    Cukup mengejutkan karena volume diskusi di media sosial begitu intensif, yang menganggap tindakan anggota Kopassus tersebut heroik karena berani menghabisi tahanan yang disangka preman yang sebelumnya membunuh senior mereka. ”Salah satu netizen mengakui, semenjak peristiwa ini, beberapa preman di lingkungan sekitarnya seolah tiarap,” kata Yose.

    Dari pantauan Kompas, selain menyebar informasi di jejaring sosial, aksi terakhir netizen pro-Kopassus membuat halaman di Facebook: ”Satu Miliar Dukungan untuk 11 Kopassus”.

    Namun, masih banyak juga yang menentangnya. ”Saya senang preman dibasmi, tapi bukan pakai cara-cara preman juga plus cara pengecut. Kalau membasmi preman dengan cara pengecut semua orang bisa melakukannya,” begitu komentar pemilik akun liga21 di sebuah forum online.

    Pemilik akun revolver di sebuah diskusi online mencoba kritis. Katanya, ”Saat demokrasi lemah dan gagal, antitesa demokrasi yang akan jadi pilihan. Ketika demokrasi menghasilkan pemimpin korup, degradasi moral, dan hukum yang bisa dilelang, maka demokrasi akan kembali dikubur ramai-ramai oleh rakyat.”

    Pesan di balik pesan

    Di balik beragamnya sikap para netizen, Yose melihat ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. ”Peristiwa ini dianggap dapat menjadi momentum memberantas premanisme. Saking jengkelnya, ada pula yang berpendapat sebaiknya penembak misterius dihidupkan kembali,” ujar Yose.

    Ekspresi kekecewaan netizen terhadap kinerja penegakan hukum, terutama kepolisian yang lemah di hadapan preman, seolah ditumpahkan dalam kasus Cebongan. Akibatnya, penyerbuan oleh anggota Kopassus yang mengangkangi kemanusiaan dan hukum justru disambut sebagai langkah heroik.

    Dalam sebuah forum, akun Ko Chandra berkomentar, ”Cuma Kopassus yang bisa bertindak terhadap preman langsung babat habis, tapi kalo yang satunya ya nego dulu hehehe,” begitu komentar Ko menyindir aparat satuan lain.

    Di luar soal pro dan kontra, isu ini juga diseret ke ranah politik praktis. ”PoliticaWave menemukan hal menarik. Salah satunya hubungan antara pengungkapan pelaku dan citra Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang juga ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Yose.

    Dari pemantauan PoliticaWave terlihat, apresiasi kejujuran tidak hanya diberikan kepada TNI, tetapi juga ditujukan khusus kepada Pramono Edhie atas pengungkapan kasus itu.

    Banyaknya kemungkinan atas sebuah kasus besar tanpa tahu mana yang bermakna dan substansial memang menjadi kecenderungan zaman ini. Kini, kita hidup di dunia di mana informasi datang berlimpah-limpah dan beragam kemungkinan mendapat pembenaran sehingga substansi seperti digembosi.

    (AMIR SODIKIN/WISNU NUGrOHO)

    Mantan Sesditjen Pajak Dituntut 2,5 Tahun

    Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Achmad Sjarifuddin Alsah,
    dituntut pidana penjara dua tahun enam bulan oleh jaksa penuntut umum
    Kejaksaan Agung. Sjarifuddin juga didenda Rp 500 juta subsider
    kurungan penjara enam bulan.


    Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (9/4), yang
    dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Sjarifuddin adalah
    terdakwa perkara korupsi pengadaan sistem informasi pajak di Dirjen
    Pajak paket pengembangan perangkat dan media komunikasi data tahun
    anggaran 2006.


    "Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi
    sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang
    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU
    No 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan subsider," kata jaksa
    Ismaya.


    Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang
    giat-giatnya memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan
    terdakwa tidak ikut menikmati hasil korupsi, belum pernah dihukum,
    sopan, dan memiliki tanggungan keluarga.


    Sjarifuddin waktu itu menjadi kuasa pengguna anggaran dari proyek
    teknologi informasi yang nilainya Rp 35,8 miliar. Kasus ini juga telah
    menyeret terdakwa lain yang sudah divonis yaitu Ketua Panitia Le­lang
    Pengadaan Bahar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pu­lung Sukarno,
    Direktur PT Berca Hardayaperkasa Liem Wendra Halingkar, bekas
    Direk­tur IT Ditjen Pajak Riza Nur­ka­rim, dan Direktur Government
    Technical Support PT Berca Harda­ya­per­kasa Michael Surya Gunawan.


    Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, PD Manurung, dalam surat tuntutannya
    memaparkan, sistem informasi Dirjen Pajak ini bertujuan mulia yaitu
    untuk meningkatkan layanan terhadap sekitar 10 juta wajib pajak yang
    berbasis teknologi informasi. Dalam rangka memodernisasi sistem,
    terutama bertujuan untuk meminimalkan terjadinya gangguan di
    datacenter pusat, maka program ini dicanangkan.


    Hanya saja, terdakwa selaku orang yang bertanggung jawab dalam
    anggaran tersebut tak memonitor proses lelang hingga pengadaan.
    "Hingga pekerjaan dilaksanakan tak pernah monitor. Alasannya takut
    intervensi pekerjaan tersebut sehingga terdakwa tak pernah melakukan
    monitor dan mengaku tak tahu kapan selesainya," kata Manurung.


    Penawaran PT Berca yang memenangkan lelang dianggap tak sesuai
    spesifikasi teknis. Saat serah terima dari Berca ke Ditjen Pajak,
    perangkat yang diserahkan yaitu komputer dan perlengkapan untuk
    membangun Disaster Recovery Center (DRC) tak dicek dan juga tak dicoba
    lebih dulu.


    DRC adalah seperangkat server yang digunakan membackup data di server
    pusat yang diletakkan di Datacenter pusat. Tujuannya untuk
    meminimalkan dampak jika terjadi gangguan di datacenter pusat jika
    terjadi gangguan atau bencana.


    Menurut jaksa, sejak DRC dipasang tak pernah dicoba fungsinya sebagai
    backup datacenter maupun sebagai server pasangan atau redundant. Jaksa
    menyebut peralatan tersebut tak kompatibel dengan sistem lama dan tak
    memenuhi sarat teknis.


    Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa terjadi
    penyimpangan pengadaan Sistem Informasi Perpajakan. Pada proses
    pelaksanaannya, terjadi perubahan spesifikasi teknis yang tidak sesuai
    prosedur. Sehingga, terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 14
    miliar.


    Menanggapi tuntutan jaksa, terdakwa Sjarifuddin dan penasehat hukumnya
    akan mengajukan nota pembelaan pada 16 April 2013 pukul 15.00. (AMR)

    Saksi: Terdakwa Tak Pernah Bahas Bioremediasi

    Saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan

    bioremediasi fiktir PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron)

    mengungkapkan, terdakwa Kukuh Kertasafari dalam rapat-rapat Tim

    Penyelesaian Isu Sosial Chevron tak pernah meminta atau tak pernah

    membahas soal tanah tercemar minyak mentah. Terdakwa juga tak pernah

    meminta laboratorium Chevron untuk menguji sampel tanah tercemar yang

    didakwakan.





    Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih di

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (5/4), menghadirkan

    terdakwa Kukuh Kertasafari, Koordinator Tim Environmental Issue

    Settlement (EIS) atau Tim Penyelesaian Isu Sosial Sumatera Light South

    (SLS) Minas, Riau, PT Chevron. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut

    umum dari Kejaksaan Agung adalah Adi Widiyanto, team leader

    laboratorium Chevron di SLS Minas.





    Tugas Adi di laboratorium Chevron adalah mensupervisi operasional

    laboratorium di SLS Minas. Di laboratorium tersebut ia menerima

    berbagai sampel untuk diuji. Semua pelanggannya adalah divisi-divisi

    yang ada di Chevron.





    Adi mengaku sekitar lima kali diundang dalam rapat Environmental Issue

    Settlement (EIS) atau Tim Penyelesaian Isu Sosial yang dipimpin oleh

    Kukuh. "Tim EIS kalau ada rapat dipimpin terdakwa Kukuh," kata Adi.





    Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung bertanya, apakah tim saksi

    pernah menerima sampel tanah terkontaminasi dari PT Sumigita Jaya,

    yang kemudian dijawab tidak pernah oleh saksi Adi. Sumigita Jaya

    adalah salah satu kontraktor yang menangani proses bioremediasi

    Chevron.





    "Pernahkan terdakwa Kukuh meminta uji sampel?" tanya jaksa. Adi

    menjelaskan, Kukuh pernah meminta uji sampel namun terkait sampel

    produksi minyak mentah dari sumur minyak, bukan sample tanah tercemar

    minyak tanah.



    Penasehat hukum terdakwa Kukuh, yang diketuai Tarwo Hadi, langsung

    menanyakan kepada saksi terkait dakwaan jaksa yang menyatakan Kukuh

    pernah menetapkan tanah yang tak tercemar menjadi tanah tercemar yang

    harus dilakukan proses bioremediasi.





    "Apakah pernah diminta Kukuh menetapkan tanah yang tak tercemar

    menjadi tanah tercemar minyak mentah?" tanya Tarwo, yang dijawab saksi

    Adi tidak pernah.





    Penasehat hukum kemudian membacakan berita acara pemeriksaan saksi

    Adi, yang menyatakan saksi tak tahu langkah-langkah penetapatan tanah

    tercemar. Saksi hanya menguji sampel dan memberikan sampel tanpa

    memberikan analisa dan opini.





    "Apa pernah mendengar Kukuh dalam rapat EIS menetapkan 28 lahan

    terkontaminasi?" tanya Hasan Madani, penasehat hukum Kukuh lainnya.

    "Tidak pernah," jawab Adi.



    Adi mengatakan, peran Kukuh dalam bioremediasi adalah sebagai

    koordinator EIS. Namun, selama rapat-rapat EIS, kata Adi, Kukuh tak

    pernah membahas soal proses bioremediasi. Pertemuan itu hanya membahas

    soal kerugian lahan warga.





    Kukuh adalah satu dari lima terdakwa yang bersikukuh menyatakan tak

    tahu menahu soal proses bioremediasi. Di berbagai sosial media, Kukuh

    menggalang protes bahwa peran dirinya tak terkait dengan bioremediasi.

    Ia bertanggung jawab mengurus minyak di lapangan Minas, Riau, namun

    tak mengurusui proyek bioremediasi baik mulai pelelangan hingga

    pelaksanaan di lapangan. (AMR)

    Dianggap Abai, Komnas HAM Diadukan

    Para korban pelanggaran HAM berat pada Kamis (4/4) mendatangi kantor

    Ombudsman RI di Jakarta untuk mengadukan lembaga Komnas HAM yang

    dianggap abai terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik yang

    dimaksud berupa penerbitan surat rekomendasi untuk korban pelanggaran

    HAM berat yang sulit mereka dapatkan pascahabisnya kepengurusan Komnas

    HAM yang dulu diketuai Ifdhal Kasim.





    Surat keterangan dari Komnas HAM tersebut krusial karena digunakan

    untuk mengurus hak para korban dan keluarga korban untuk mendapatkan

    layanan medis dan psikososial. Jika tak ada surat Komnas HAM tersebut,

    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memproses layanan

    medis dan psikososia tersebut tak bisa melayani korban dan keluarga

    korban untuk mendapatkan haknya.





    Seorang nenek bernama Ruyati Darwin mengatakan, ia dan teman-temannya

    yang merupakan keluarga korban pelanggaran HAM pada Mei 1998,

    mengatakan hingga kini usahanya untuk mengurus hak berupa layanan

    pengobatan masih kandas karena surat dari Komnas HAM yang lambat.

    "Kami sudah 15 tahun berjuang hingga kini belum mendapat pengobatan,"

    katanya.





    Wanmayeti, korban pelanggaran HAM peristiwa Tanjung Priok, mengatakan

    banyak keluarga korban yang sudah mengurus surat ke LPSK untuk

    mendapatkan layanan pengobatan namun mentok di surat keterangan Komnas

    HAM yang menyatakan mereka adalah benar-benar keluarga korban

    pelanggaran HAM. Dari para keluarga korban yang senasib tersebut,

    mereka saling berkoordinasi dan saling berbagi pengalaman susahnya

    mengurus surat ke Komnas HAM.





    "Teman-teman di Purwokerto yang merupakan korban peristiwa 1965 banyak

    yang mengajukan ke LPSK, tapi baru mengajukan 1 orang ke Komnas HAM

    saja hingga kini tak ada kabar," kata Wanmayeti. Di Purwokerto,

    ratusan korban G30S-PKI 1965 sedang menunggu kepastian untuk

    mendapatkan haknya.





    Rini Pratsnawati, pendamping korban pelanggaran HAM berat dari ELSAM,

    mengatakan dulu ketika Komnas HAM masih berada di bawah kepemimpinan

    Ifdhal Kasim, mengurus surat rekomendasi ke Komnas HAM tak sesulit

    sekarang. Bahkan, jika administrasinya lengkap, surat bisa ditunggu

    satu jam jadi.





    Kini kondisinya jauh berbeda. Tak hanya berbulan-bulan, tapi juga

    mengontak Komnas HAM termasuk susah. "Keprihatinan kami, para korban

    itu sudah banyak yang sepuh, perlu layanan cepat. Jangan sampai baru

    dapat surat tapi orangnya sudah meninggal," kata Rini.





    Ternyata, pernah dalam beberapa bulan lalu, seorang korban peristiwa

    1965 yang sudah lama mengurus surat untuk layanan pengobatan, akhirnya

    mendapatkan surat dari Komnas HAM namun ternyata yang bersangkutan

    sudah meninggal. "Surat keterangan akhirnya sampai tapi korbannya

    sudah meninggal karena terlalu lamanya surat Komnas HAM," kata

    Muhammad Daud, pendamping korban pelanggaran HAM dari Kontras.



    Jadi, kecepatan Komnas HAM dalam memberikan surat keterangan sangat

    penting karena menyangkut nyawa korban.



    Berdasarkan peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2009, untuk mendapatkan

    layanan medis dan psikososial, standard operastional procedure (SOP)

    telah ditetapkan bahwa LPSK baru bisa memberikan layanan untuk para

    korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat jika yang

    bersangkutan mendapatkan surat keterangan dari Komnas HAM. Komnas HAM

    biasanya memverifikasi berdasarkan data dan dokumen yang sudah ada

    atau dengan kesaksian rekan korban seangkatan.





    "Dulu SOP seperti itu berjalan baik. Di periode sekarang tak berjalan

    dengan baik. Tanpa surat rekomendasi Komnas HAM itu mereka tak akan

    dapat layanan karena terkait anggaran," kata Daud.





    Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, yang menerima

    para pelapor, berjanji akan memanggil Komnas HAM untuk mengetahui

    duduk persoalannya. "Kita harus dengar dulu dari Komnas HAM apa yang

    terjadi, karena prinsipnya Ombudsman itu imparsial, tidak boleh

    memihak," kata Budi.





    Jika fakta yang dialami para keluarga korban tersebut akibat konflik

    internal di Komnas HAM, Ombudsman akan meminta agar konflik bisa

    diselesaikan segera. "Tapi kalau bukan itu jawabannya, akan kita tanya

    apa penyebabnya. Kita sendiri di Ombudsman tak akan intervensi karena

    kita tak mencampuri urusan rumah tangga orang," kata Budi.





    Selain pengaduan dari keluarga korban pelanggaran HAM terkait

    pengurusan surat, Ombudsman dijadwalkan juga akan menerima pengadan

    serupa pada Senin pekan depan. Hanya saja, pada Senin depan, tema

    aduan akan lebih bersifat umum. (AMR)

    Korupsi Penggandaan Al-Quran : Uang Korupsi Disetor Ke Perusahaan Terdakwa

    Sidang perkara korupsi penggandaan Al-Quran dan pengadaan laboratorium

    madrasah tsanawiyah yang bersumber dari dana Kementerian Agama kembali

    digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (4/4). Terungkap

    bahwa aliran dana hasil fee mengurus proyek tersebut mengalir ke

    rekening perusahaan para terdakwa.





    Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Afiantara menghadirkan

    terdakwa anggota DPR RI dari Golkar, Zulkarnaen Djabar dan putranya,

    Dendy Prasetya. Dua orang saksi dari perbankan dihadirkan, mereka

    adalah karyawan Bank Mandiri, Rahma Puspita Sari dan karyawan Bank BCA

    Simon Petrus Sitanggang.





    Menurut Rahma, Dendy menyetor uang hasil pencairan cek senilai Rp 5,1

    miliar dan Rp 1,6 miliar ke perusahaannya PT Perkasa Jaya Abadi

    Nusantara (PT PJAN). Dalam sidang sebelumnya terungkap bahwa PT PJAN

    merupakan perusahaan yang didirikan oleh Zulkarnaen. Uang tersebut

    diduga merupakan fee yang diberikan Abdul Kadir Alaydrus, pemenang

    tender penggandaan Al-Quran tahun 2011 dan 2012. Abdul Kadir adalah

    Konsultan PT Adhi Aksara Abadi (A3I) sekaligus Direktur PT Sinergi

    Pustaka Indonesia (SPI).





    "Pencairan cek pada 23 Desember 2011 atas nama Rizky (Rizky

    Moelyoputro), kemudian disetor tunai," kata Rahma. Rizky adalah

    Direktur Eksekutif PT PJAN, sedangkan cek diatasnamakan milik PT Karya

    Sinergi Alam Indonesia (KSAI). Penyetor uang ke PT PJAN disebutkan

    adalah Dendy.





    Sebelumnya, saksi Fahd El Fouz, seorang pengusaha yang juga Ketua Umum

    Gema MKGR, mengatakan terdakwa Dendy Prasetya meminjam rekening milik

    PT KSAI untuk menampung fee (komisi) dari proyek penggandaan Al Quran

    tahun 2011-2012 dan proyek pengadaan laboratorium komputer tahun 2011

    di Kemenag. PT KSAI didirikan Fahd bersama rekan-rekannya di Gema

    MKGR.





    Rahma memang tidak melihat langsung Dendy melakukan transaksi

    penyetoran. Sebab transaksi Dendy ditangani petugas khusus nasabah

    prioritas. "Dendy tanda tangan di slip setoran Rp 5,1 miliar," kata

    Rahma.





    Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menduga PT PJAN

    merupakan perusahaan penampung uang fee proyek penggandaan Alquran dan

    laboratorium komputer MTS. Saksi dari perusahaan pemenang tender,

    Abdul Kadir Alaydrus, pernah menyatakan ia memang memberikan fee untuk

    penggandaanAl-Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 total Rp 9,650 miliar

    dan untuk laboratorium komputer MTS tahun 2011 Rp 4,7 miliar.





    Kepala Operasional Cabang Bank BCA KCU Cabang Menara Bidakara, Simon

    Petrus Sitanggang menambahkan kesaksian bahwa pada 12 Oktober 2011 ada

    nasabah Abdul Kadir Alaydrus menarik dana Rp 2 miliar. Dana itu

    kemudia dipindahbukukan ke rekening PT PJAN. "Tidak dalam bentuk tunai

    tapi disetorkan lagi ke PT PJAN oleh Syamsurahman," kata Simon.





    Transaksi terjadi lagi pada 19 Oktober 2011 sebesar Rp 1 miliar yang

    juga disetor ke rekening PT PJAN. Simon mengatakan yang menyetor uang

    tersebut atas nama Dendy, sesuai slip setoran. Disusul lagi pada 28

    November 2011, ada tarikan dan setoran lagi Rp 1,197 ke PT PJAN oleh

    Syamsurachman. Di cabang BCA lain, juga ada setoran Rp 543 juta untuk

    PT PJAN. Jika dijumlahkan, uang tersebut sesuai dengan jumlah fee

    untuk proyek laboratorium MTS sebesar Rp 4,7 miliar.





    Saat ditanya jaksa KMS A Roni, siapa pemilik PT PJAN, Simon menjawab

    Dendy dan Elsarita (Ibu Dendy atau istri Zulkarnaen). "Tidak ada di

    akte nama Zulkarnaen," katanya. (AMR)
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved