Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , , , » Kontraktor Bioremediasi Chevron Dituntut 15 Tahun Penjara

Kontraktor Bioremediasi Chevron Dituntut 15 Tahun Penjara

Written By Amir Sodikin on Jumat, 26 April 2013 | 20.59

Terdakwa kontraktor pekerjaan teknis pengolahan limbah minyak mentah

secara bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia, yang juga

Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo, dituntut pidana penjara 15

tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu,

Herlan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara 6,9

juta dollar AS.





Demikian pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan

Agung yang diketuai jaksa Surma di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Jakarta, pada Jumat (26/4/2013). Jika terdakwa tak bisa memenuhi

pembayaran uang pengganti kerugian negara, jaksa akan menyita harta

terdakwa dan jika tak mencukupi juga, maka akan diganti dengan pidana

penjara 5 tahun.





Jaksa memaparkan, Herlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer yang melanggar Pasal 2 Ayat

(1) juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU

No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal

65 Ayat (1) KUHPidana.





PT SGJ dianggap tidak memiliki izin pengolahan bioremediasi yang

terjadi pada rentang tahun 2008 - 2012 dan tak memenuhi kualifikasi

sebagai kontraktor pekerjaan sipil bersifat khusus. "PT SGJ bukan

perusahaan pengolah limbah melainkan perusahaan yang bergerak di

bidang konstruksi," kata jaksa Surma.





Seharusnya, pada prakualifikasi lelang, perusahaan tersebut digugurkan

namun oleh panitia diloloskan hingga menjadi pemenang. "Persyaratan

kualifikasi harus merupakan persyaratan minimal. PT Sumigita Jaya tak

memenuhi persyaratan khusus tersebut," kata jaksa.





Salah satu kualifikasi yang tak dimiliki misalnya, laboratorium yang

digunakan untuk pengujian tanah tercemar. Terdakwa hanya menyerahkan

pengujian sampel tanah tercemar ke pihak lain yang memiliki

laboratorium, yaitu Chevron.





Itupun, kata jaksa, hanya pengujian TPH (Total Petroleum Hydrocarbon),

tanpa uji lain terkait bakteri pendegredasi minyak. Kemudian jaksa

mengutip pernyataan ahli bioremediasi Edison Effendi yaitu tanpa uji

lain, misal soal jumlah dan jenis bakteri tanah, mustahil bioremediasi

berhasil dengan baik.





Mendengar nama Edison Effendi, para pengunjung berteriak "huuuuu",

yang maksudnya adalah mencela kredibilitas ahli Edison. Edison adalah

orang yang pernah mengikuti lelang di Chevron dan kalah, yang kemudian

melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan akhirnya dijadikan sebagai

ahli untuk penyusunan dakwaan sekaligus dihadirkan sebagai ahli di

persidangan.





"Pengunjung tidak boleh gaduh, apabila tetap gaduh akan dikeluarkan

dari persisangan," kata Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih.





Selain tak memenuhi kualifikasi, Herlan juga sadar tak memiliki izin

pengolahan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup. "PT SGJ juga

wajib punya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, tak hanya

bergantung pada izin PT CPI," kata jaksa.





Izin pengolahan bioremediasi PT CPI juga sudah habis berlaku hingga

2008. "PT SGJ dan CPI sama-sama tak memiliki izin dari KLH," kata

jaksa.





Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Nomor 128 Tahun 2003.





Kerugian negara akibat kegiatan bioremediasi ini mencapai 6,9 juta

dollar AS. Uang tersebut menurut jaksa sudah diajukan PT CPI ke BP

Migas sebagai dana cost recovery. "Total kerugian 10,2 juta dollar AS,

dari jumlah itu yang dibayarkan ke PT SGJ 6,9 juta dollar AS," kata

jaksa.





Kasus bioremediasi ini menyeret dua orang dari pihak kontraktor dan

tiga orang dari pihak PT CPI. Kejaksaan Agung dianggap memaksakan

perkara ini masuk ke ranah pidana korupsi karena berdasarkan

keterangan saksi dari KLH, izin bioremediasi Chevron tak menyalahi

aturan yang ada.





"KLH tak mewajibkan pihak ketiga punya izin, kita melihat Chevron-nya.

Dalam PP sudah jelas yang wajib punya izin adalah penghasil limbah,"

kata Masnellyarti Hilman, Kepala Deputi IV KLH. Ketentuan tersebut

berdasarkan Peraturan Pemerintah No18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah B3 juncto PP No 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No 18

Tahun 1999. (Amir Sodikin)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved