Banner Leaderboard
Headlines News :

    Legimo: Perintah Djoko

    *Uang Berasal dari Rekanan dan Pinjaman Primkoppol

    Komisaris Legimo, mantan Bendahara Korps Lalu Lintas Polri, mengaku biasa diperintah terdakwa mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo untuk mengumpulkan uang dari berbagai sumber non-APBN, terutama dari perusahaan rekanan.

    Uang tersebut digunakan sebagai uang komando atau operasional Korps Lalu Lintas (Korlantas) dan keperluan pribadi Djoko Susilo. Jika uang dari rekanan habis, Djoko memerintah Legimo untuk meminjam uang kepada Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) yang diketuai Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan.

    Legimo mengatakan hal itu ketika bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara untuk ujian surat izin mengemudi dengan terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (31/5). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

    Legimo mengatakan, uang rekanan yang pernah dia terima, antara lain, berasal dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto. Uang yang diserahkan dalam kardus itu diberikan pada April 2011 oleh staf Budi bernama Wahyudi. Wahyudi menyebut, nilai uang itu Rp 4 miliar. PT CMMA adalah rekanan dalam proyek pengadaan simulator berkendara.

    Sebelumnya, pada Maret 2012, yang menurut jaksa penuntut umum terjadi setelah pencairan proyek simulator berkendara, Legimo mengaku menerima empat kardus besar berisi uang dari Budi. ”Kardus-kardusnya lebih besar dibandingkan yang bulan April,” kata Legimo.

    Legimo juga pernah disuruh Djoko mengambil uang dari PT Pura di Kudus, Jawa Tengah, perusahaan rekanan yang mencetak kertas bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nilainya sekitar Rp 3 miliar dan Rp 3,5 miliar setiap pengambilan. Legimo pernah mengambil tiga kali.

    ”Saya setiap akan terima dana dipanggil Pak Kakor (Kepala Korlantas Djoko Susilo). Beliau sampaikan dengan bahasa guyon, ’Dul, nanti ada titipan, disimpan dulu ya, jangan diutak-atik’,” kata Legimo.

    Setelah uang tersebut habis untuk keperluan Kepala Korlantas, ia biasa diperintah untuk meminjam ke Primkoppol.

    ”Ada pinjaman Rp 12 miliar ke Primkoppol, itu sebagai apa?” tanya hakim anggota, Anwar.

    Legimo menjawab, itu sebagai pinjaman komando Korlantas. Legimo mengatakan, uang non-APBN yang digunakan untuk operasional Korlantas dicatat dalam pembukuan ”buku khusus” yang berbeda dengan pembukuan uang APBN. ”Saya bukukan, beliau (terdakwa) selalu kontrol. Saya bukukan sebagai bukunya Kakor,” ujarnya.

    Anwar bertanya apakah cara seperti itu juga berlaku di lingkungan Polri lainnya.

    ”Untuk yang lainnya kurang tahu, tapi yang saya kerjakan seperti itu,” kata Legimo.

    Selain untuk komando, uang itu diakui Legimo juga digunakan untuk pribadi Djoko. Legimo menyebutkan, uang itu misalnya untuk pembayaran kebun di Subang, pembuatan rumah joglo, dan tiga bendel bukti pengeluaran yang ditunjukkan jaksa penuntut umum.

    Pencairan dipercepat

    Hakim Amin Sutikno bertanya apakah ada rapat yang diikuti Djoko sebelum pencairan dana proyek simulator berkendara pada Maret 2011. Legimo membenarkan, tetapi rapat itu terkait pembahasan tim sepak bola PS Bhayangkara.

    Djoko, menurut Legimo, bertanya kepada Teddy Rusmawan. ”Ted, ada enggak yang bisa cepat carikan ini untuk kelola PS Bhayangkara. Dijawab Teddy, ’Nanti saya carikan, Pak, karena yang sudah lelang simulator roda dua’,” ucap Legimo menirukan percakapan waktu itu.

    Ditanya jaksa penuntut umum Kemas Abdul Roni terkait desakan pencairan anggaran, Legimo mengaku pernah didatangi Budi untuk segera mencairkan dana proyek pada Maret 2013. Padahal, proyek belum berjalan. Budi ngotot karena ada perintah dari Djoko.

    Dana cair keesokan harinya sebesar Rp 48 miliar meski tanpa kelengkapan dokumen dan proyek belum dikerjakan. Diduga Rp 30 miliar kemudian diserahkan kepada Djoko dalam empat kardus besar. Namun, Legimo mengaku tidak tahu bahwa empat kardus itu berisi Rp 30 milar.

    Djoko banyak membantah keterangan Legimo, terutama terkait aliran dana kepada dirinya dan pinjaman Rp 12 miliar. Dia hanya mengakui PT Pura pernah menawarkan bantuan dan Legimo yang mengambilnya. (amr)

    Zulkarnaen Divonis 15 Tahun

    Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya. Foto: Metrotvnews.com
    Anggota Komisi VIII DPR nonaktif yang juga anggota Badan Anggaran DPR, Zulkarnaen Djabar, divonis pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 1 bulan kurungan. Putranya, Dendy Prasetya, divonis 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 1 bulan kurungan.

    Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun. Untuk Dendy, vonis lebih ringan dari tuntutan 9 tahun pidana penjara.

    ”Menjatuhkan pidana tambahan bagi terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 5,745 miliar,” kata Ketua Majelis Hakim Aviantara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (30/5).

    Jika kedua terdakwa tidak membayar dan harta yang disita tidak mencukupi, mereka akan dipidana penjara masing-masing selama 2 tahun.

    Hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan mereka melukai perasaan umat Islam mengingat perbuatan itu terkait penggandaan kitab suci Al Quran. ”Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dapat menghambat pemenuhan kebutuhan Al Quran yang sangat dibutuhkan umat Islam dan dapat menghambat peningkatan beribadah,” papar Aviantara.

    Majelis hakim berkeyakinan, perbuatan mereka melanggar Pasal 12 Huruf b juncto Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.

    Proyek yang dipermasalahkan adalah pengadaan komputer madrasah tsanawiyah 2011 serta penggandaan kitab suci Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012. Perusahaan yang mereka usung adalah PT Batu Karya Mas, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I), dan PT Sinergi Pustaka Indonesia (SPI).

    Zulkarnaen berperan memperjuangkan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) agar disetujui DPR. Zulkarnaen juga terbukti melobi Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag saat itu, Nasaruddin Umar, soal urutan PT A3I yang sempat di bawah perusahaan PT Macanan. Zulkarnaen minta Nasaruddin memberi sinyal kepada bawahannya untuk menangani persoalan itu.

    Untuk menekan pihak-pihak di Kemenag, Fahd el Fouz dan Dendy diutus Zulkarnaen. Ketika merencanakan proyek, Dendy dan Fahd mendekati pemenang tender tahun sebelumnya, yaitu Abdul Kadir Alaydrus. Dia adalah konsultan PT A3I sekaligus Direktur PT SPI.

    Kepada Abdul Kadir, Fahd mengistilahkan proyek tersebut milik Senayan dan jika ingin terlibat harus mengikuti aturan mereka. ”Fahd mengajukan syarat jika ingin menggarap proyek tersebut harus memberikan commitmentfee sebesar 15 persen,” kata hakim Alexander Marwata.

    Akhirnya, Abdul Kadir menyetujui syarat Fahd. Proyek penggandaan Al Quran tahun 2011 senilai Rp 22 miliar dimenangi dengan menggunakan bendera PT A3I. Penggandaan Al Quran 2012 senilai Rp 50 miliar menggunakan bendera PT SPI. Abdul Kadir menyetor fee Rp 9,5 miliar dan Rp 4,7 miliar.

    Majelis hakim menyinggung aliran dana kepada kolega Zulkarnaen di DPR, yaitu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, yang disebut menerima 1 persen dari Rp 4,7 miliar. (AMR)

    Saksi: Ada Perintah Luthfi

    *Terdakwa Arya Mengaku Rp 1 Miliar untuk PKS

    Achmad Rozi, konsultan hukum Ahmad Fathanah yang juga pernah menjadi konsultan hukum Luthfi Hasan Ishaaq serta konsultan PT Radina, mengaku pernah diperintah Luthfi untuk meminta data mutakhir kebutuhan daging di lapangan kepada Elda Devianne.

    Data itu akan digunakan Menteri Pertanian untuk dijadikan alasan menaikkan kuota impor daging. Elda adalah broker pengurusan kuota impor daging yang juga komisaris PT Radina

    Hal tersebut terungkap ketika Rozi bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap impor daging dengan terdakwa Arya Abdi Effendy, Direktur Operasional PT Indoguna Utama, dan Juard Effendi, Direktur Human Resources Development dan General Affair PT Indoguna. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5), dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santosa.

    Jaksa penuntut umum pada KPK, Muhammad Roem, bertanya kepada Rozi apakah pada 29 Januari 2013 diminta Luthfi untuk meminta Elda alias Bunda terkait pemutakhiran data kebutuhan daging di lapangan. Sebagaimana diberitakan, pada 29 Januari 2013, Fathanah ditangkap KPK di Hotel Le Meridian dengan uang Rp 1 miliar.

    ”Sore-sore, Pak Luthfi telepon saya, minta saya sampaikan ke Elda atau ke Els (Maria Elisabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna) terkait data kebutuhan di lapangan,” kata Rozi.

    Jaksa kemudian memutar rekaman sadapan percakapan telepon antara Rozi dan Luthfi. Dalam rekaman tersebut, Luthfi meminta Rozi mengkomunikasikan kepada Elda tentang pemutakhiran data kebutuhan daging sapi seperti diminta Soewarso, orang dekat Menteri Pertanian Suswono. Data itu diperlukan supaya ada alasan bagi Menteri Pertanian untuk mengeluarkan izin baru impor daging sapi karena Wakil Menteri Perdagangan menyatakan kuota sudah cukup.

    Terkait peran Luthfi dalam membantu pengajuan kuota impor daging sapi, Rozi mengatakan, Luthfi tak pernah membicarakan hal itu dengan dirinya. ”Uang Rp 1 miliar dari Indoguna itu bukan untuk Pak Luthfi, tapi untuk seminar dan sumbangan ke Nusa Tenggara dan Papua. Itu saya tanyakan ke Fathanah setelah ditahan KPK,” lanjutnya.

    Sekretaris tidak tetap Luthfi yang juga anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di departemen pengembangan usaha, Ahmad Zaky, ketika bersaksi kemarin, juga mengaku tidak tahu soal uang itu. Namun, dia mengaku pada 8 Januari 2013 ditelepon Fathanah yang mengabarkan bahwa Fathanah mendapat kuota impor daging sapi 8.000 ton.

    Arya ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut mengatakan, uang Rp 1 miliar yang diberikan kepada Fathanah adalah sumbangan untuk PKS. ”Saya tahunya dia anggota PKS,” kata Arya.

    Fathanah meminta uang tersebut dalam pertemuan di restoran Angus Steak, Jakarta, 28 Januari 2013. ”Fathanah bilang, ’Saya minta tolong sumbangan untuk perjalanan di daerah-daerah dan seminar’,” ujar Arya.

    Seusai memberi kesaksian di persidangan, Zaky dijemput paksa penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus ini di KPK. Hal itu dilakukan karena selama ini Zaky tidak memenuhi panggilan KPK. Zaky diduga berperan menyembunyikan mobil-mobil mewah terkait tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada Luthfi.

    (AMR/BIL)

    KASUS BIOREMEDIASI: Sidang Chevron dan Prasangka Hakim

    Tahun ini, tak ada sidang yang begitu melelahkan selain sidang kasus bioremediasi Chevron. Jika Anda sering sebal mendengar iklan di televisi yang materi iklannya diulang tiga kali, maka Anda bisa membayangkan betapa sebalnya jika materi iklan yang sama diulang lima kali.

    Itulah yang terjadi pada sidang dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hal itu terjadi karena jumlah terdakwa ada lima dan setiap ahli dan saksi bisa hadir di lima sidang itu. Materi yang disampaikan biasanya sama walau berbeda saksi.

    Pada sidang terdakwa Kukuh Kertasafari, Koordinator Tim Penyelesaian Isu Sosial PT Chevron, Senin (27/5), keterangan saksi bahwa Kukuh tak terlibat penetapan lahan terkontaminasi adalah pengulangan fakta sidang-sidang bulan lalu.

    Jika saat ini kita datang ke sidang dan mendengar begitu banyak keterangan saksi dan ahli yang meringankan, jangan dulu menganggap para terdakwa akan bebas. Dua orang terdakwa dari kontraktor Chevron, Herlan bin Ompo dan Ricksy Prematuri, juga seperti itu. Namun, berakhir tragis.

    Sidang masih menyisakan tiga terdakwa dari Chevron, yaitu Kukuh Kertasafari, Endah Rumbiyanti, dan Widodo. Timbul pertanyaan besar, lalu apa gunanya sidang-sidang tiga terdakwa itu digelar? Bukankah majelis hakim sudah memiliki pendapat dan keyakinan tersendiri terkait kasus itu?

    Jika melihat fakta persidangan, bolehlah para terdakwa memiliki harapan tinggi. Namun, tampaknya majelis hakim yang dipimpin Sudharmawatiningsih sudah jelas memiliki keyakinan. Pelaksanaan bioremediasi layak dipidanakan.

    Karena itu, tidak mengherankan dalam sidang-sidang tersisa ini, Sudharmawatiningsih hanya perlu mengonfirmasi kebenaran keputusan sebelumnya. Banyak pernyataan meringankan dari saksi dan ahli yang langsung ditepis hakim sendiri.

    Pandangan seperti itu membuat suasana sidang selalu murung. Para pendukung terdakwa seperti orang-orang yang penuh keputusasaan terhadap mekanisme hukum. Sering kekesalan itu diluapkan di luar sidang dengan meneriaki ahli dari Kejaksaan Agung dan membuat suasana selalu ”panas” di luar dan ribut di sidang.

    Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung seolah tak perlu kerja keras untuk membuktikan dakwaannya karena majelis hakim secara sukarela akan membuktikan vonis mereka terdahulu adalah benar.

    Istilah dari kubu terdakwa, hakim telah berprasangka terhadap bukti-bukti atau keterangan yang meringankan. Bagi terdakwa seperti Endah Rumbiyanti, Manajer Lingkungan Health Environmental Safety Sumatera Operation PT Chevron, prasangka majelis hakim sungguh merupakan mimpi buruk.

    Sikap majelis hakim sempat diprotes penasihat hukum terdakwa Endah Rumbiyanti, Maqdir Ismail, pada sidang pekan lalu. ”Dalam putusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, hakim dalam menangani perkara tidak boleh berprasangka,” protes Maqdir Ismail.

    ”Iya, saya minta maaf,” jawab Sudharmawatiningsih. Waktu itu, dihadirkan ahli hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf. Asep memaparkan, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, tak disebutkan sanksi pidana korupsi. Namun, hakim terus mengejar dengan pertanyaan menekan.

    Di luar karakternya sebagai sosok hakim yang teliti dan detail, Sudharmawatiningsih memang cenderung memimpin sidang dengan kaku dan tak pernah memperlihatkan senyum atau empati kepada terdakwa. Hal yang memang tak perlu dilakukan seorang hakim, tetapi akan berbuah bonus rasa hormat jika dilakukan.

    Di sidang sebelumnya, pertanyaan hakim juga selalu berusaha mematahkan keterangan yang meringankan terdakwa. Fakta di persidangan, memang tak ada uang negara yang digunakan untuk proyek bioremediasi karena sudah dilakukan suspensi oleh BP Migas.

    Namun, Sudharmawatiningsih dalam pertanyaannya jelas ingin tetap mempertahankan pendapat bahwa akibat bioremediasi ini, ada pendapatan ke APBN yang terkurangi. Debat yang tak kalah kusut juga menyangkut teknis ilmiah pelaksanaan bioremediasi. Sidang ini seolah ujian tesis bioremediasi dari para ahli lingkungan yang diuji oleh para sarjana hukum.

    Hingga kini, keyakinan dan prasangka para hakim tampaknya akan susah dipatahkan kecuali hakim anggota Sofialdi yang memilih beda pendapat ketika vonis lalu. Walaupun demikian, selama palu belum diketokkan, harapan adalah satu-satunya pelipur lara saat ini. (Amir Sodikin)

    Uang 4 Kardus ke Politisi DPR

    *Djoko Susilo Perintahkan Pemenangan PT CCMA

    Jakarta, Kompas — Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan mengaku diperintah Inspektur Jenderal Djoko Susilo untuk memberikan empat kardus berisi uang Rp 4 miliar kepada politisi di Senayan. Uang untuk anggota Badan Anggaran itu dikoordinasi Muhammad Nazaruddin.

    Selain bertemu Nazaruddin, Teddy juga bertemu dengan anggota DPR lain, yaitu Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Herman Hery, dan Desmond Mahesa. Teddy menyebutkan, ada dua pertemuan penting, yakni di sebuah restoran di Plaza Senayan dan Restoran Basara di Menara Summitmas, Jakarta.

    Pengakuan Teddy, yang juga Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, itu disampaikan dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara untuk ujian mendapatkan SIM, Selasa (28/5), dengan terdakwa mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo. ”Menggunakan mobil Wasis (ajudan Djoko), saya ke sana (restoran di Plaza Senayan) karena pernah ketemu di Basara. Yang menerima di Plaza Senayan itu sopir dan ajudan, sesudah bertemu Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo,” kata Teddy. Namun, uang itu tidak terkait proyek simulator SIM.

    Meski demikian, Teddy menceritakan informasi dari Nazaruddin bahwa bisa digolkan dana Rp 600 miliar untuk Korlantas Polri yang bisa disalurkan untuk dana pendidikan. ”Waktu itu dia (Nazaruddin) menyampaikan Rp 600 miliar itu masuk dalam pendidikan,” kata Teddy.

    Penasihat hukum terdakwa, Teuku Nasrullah, sempat ingin mencoba memperjelas soal aliran dana itu ke para politisi Senayan, tetapi dicegah Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. ”Itu sensitif, tidak perlu berulang-ulang,” kata Suhartoyo.

    Teddy menjelaskan, uang Rp 4 miliar itu merupakan uang Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) yang dipinjamkan ke Djoko. Penasihat hukum sempat meragukan keterangan Teddy sehingga memicu kemarahan Teddy. ”Yang keluarkan uang adalah saya. Saya yang hitung uangnya Rp 4 miliar. Ada kuitansinya Rp 4 miliar,” kata Teddy. ”Itu yang ke Nazaruddin tadi berapa?” tanya Suhartoyo. ”Siap, Nazaruddin pun terima Rp 4 miliar,” teriak Teddy.

    Penasihat hukum terdakwa, Tommy Sihotang, menyergah, ”Jangan terpengaruh keterangan keras saksi. Ada kuitansinya enggak?” ”Ada, sudah disita (KPK),” jawab Teddy. ”Itulah Bapak, jangan keras-keras, kami orang sipil kalau keras-keras juga takut. Jangan samakan di habitatnya sana,” hakim Suhartoyo melerai. ”Siap!” kata Teddy.

    Kesaksian Teddy itu menjadi bekal penting Komisi Pemberantasan Korupsi menyeret keterlibatan sejumlah anggota Banggar DPR yang diduga menerima suap terkait anggaran di Korlantas.

    Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, anggota DPR yang disebut Teddy menerima aliran dana sudah diperiksa KPK. ”Kami tunggu proses persidangan dulu,” katanya. ”Bisa saja mereka diperiksa kembali.”

    Menanggapi kesaksian Teddy, Bambang Soesatyo mengatakan, hal itu bukan hal baru. ”Semua itu sudah saya bantah di hadapan penyidik saat menjadi saksi di KPK beberapa waktu lalu,” katanya. Menurut Bambang, untuk membuktikan apakah dirinya terlibat atau tidak sebenarnya mudah. ”Pertemuan di kafe Plaza Senayan yang saya tidak pernah hadiri itu kan banyak CCTV. Itu diputar saja. Nanti akan tampak jelas, ada atau tidak saya di sana,” katanya. Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III hanya memberi klarifikasi singkat, ”Kita lihat perkembangan.”

    Desmond Mahesa (Partai Gerindra) membenarkan pernah bertemu Djoko pertengahan 2010. Ia mengaku ikut Herman Herry (anggota Komisi III DPR) dan dikenalkan dengan Djoko. Tidak ada pembicaraan yang penting.

    Setelah pertemuan itu, Desmond mengaku tidak ada kontak dengan Djoko. Ia juga mengaku tidak mengenal Teddy. ”Mukanya seperti apa, saya tidak tahu,” katanya. ”Saya bersedia dipanggil KPK untuk mengonfrontasi keterangan Teddy. Kalau saya maling, apa kata anak-cucu saya nanti,” ujarnya.

    Selain uang untuk politisi, Teddy sebagai Ketua Primkoppol juga mengeluarkan Rp 4 miliar sebagai pinjaman Djoko. Ditanya jaksa Roni untuk apa uang itu, Teddy menjawab sesuai berita telepon, yakni untuk back-up operasional Kapolri.

    Total pinjaman yang diajukan Djoko mencapai Rp 21 miliar. Yang sudah dikembalikan Djoko Rp 3 miliar sehingga tersisa Rp 18 miliar. Saksi lain, Halijah, mantan Bendahara Primkoppol, mengatakan, uang yang sudah dikembalikan Rp 4 miliar.

    Di samping itu, Teddy juga mendengar dari Budi bahwa Budi memberikan Rp 30 miliar kepada Djoko. Ia mengetahui informasi itu karena Budi pernah komplain bahwa ia ”dirampok” Djoko. ”(Uang) Rp 30 miliar sesuai ceritanya Budi. Dia terima Rp 47 miliar dari pencairan proyek, kemudian diambil terdakwa Rp 30 miliar,” kata Teddy.

    Djoko membantah menerima uang Rp 30 miliar dari Budi Susanto. Ia juga membantah menerima fee dari proyek-proyek. ”Saya juga tidak pernah memberikan uang kepada anggota DPR atau pihak lain,” katanya.

    Dalam kesaksiannya, Teddy mengaku diperintah Djoko untuk memenangkan perusahaan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto.

    (AMR/BIL/INA/FAJ/EDN)

    Garap Komunitas, Indosat Luncurkan "icity"



    Jakarta, Endonesia.com
    Menyadari bahwa tak semua persoalan pelangganan bisa diatasi dengan "call center", Indosat akhirnya serius menggarap komunitas netizen atau pengguna internet. Tak hanya sekadar untuk ngobrol, program yang diberi nama "Forum icity" itu diharapkan mampu berbagi pengetahuan dan pengalaman, termasuk untuk menghadapi persoalan pelanggan.

    Forum tersebut diklaim merupakan crowd sourcing platform pertama di Asia Pasifik. "Forum ini juga merupakan pelopor online forum khusus pengguna Telco di Indonesia," kata Director & Chief Commercial Officer Indosat, Erik Meijer.

    Erik mengatakan, Forum icity dihadirkan sebagai salah satu alternatif solusi yang  efektif bagi pelanggan dalam menyelesaikan masalah layanan yang dihadapi, juga sekaligus forum untuk diskusi & berbagi informasi.  "Diharapkan dengan adanya Forum ini dapat bermanfaat bagi pelanggan sebagai tempat diskusi yang asyik untuk berbagi info dan solusi seputar teknologi, layanan Indosat hingga aktivitas komunitas penggunanya,” katanya.

    Forum berbasis solusi ini dapat diakses melalui web http://icity.indosat.com. Crowd sourcing platform sendiri adalah sebuah platform yang menjadi forum atau media komunikasi yang memungkinkan para anggotanya dapat saling mencari informasi, solusi dan berbagi pengalaman. Cara ini adalah solusi umum yang mudah untuk memastikan pelanggan bisa dengan mudah mengatasi persoalan.

    Forum icity,  yang sebelumnya dikenal dengan nama Forum Ngobrol Bareng, sejak diluncurkan 12 September 2012 lalu,  kini telah memiliki lebih dari 5.500 member, lebih dari 34.000 postingan dengan fitur unggulan berupa Bank Solusi Komunitas. Facebook Application khusus forum juga dibuat untuk memudahkan fans mengakses informasi dan solusi serta berinteraksi dengan komunitas pengguna lainnya tanpa harus meninggalkan halaman Facebook mereka. (emi)

    Inilah Para Pemenang Kompetisi BBIC

    Rizki Ario menunjukkan aplikasi Electricity Usage Intelligent System yang meraih juara 1 kompetisi BBIC dalam kategori Business Plan di Bandung, 24 Mei 2013. Foto: Dok BBIC
    Bandung, Endonesia.com
    BlackBerry Innovation Center (BBIC) dalam siaran persnya hari ini mengumumkan para pemenang Kompetisi BBIC yang digelar oleh BBIC kerjasama Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) Institut Teknologi Bandung (ITB). Para pemenang ternyata tak hanya jago di teknologi idealis, namun sudah membumi untuk memecahkan persoalan sehari-hari.

    Kompetisi terbagi menjadi dua yaitu ICT Business Plan Technopreneurship Competition dan National Innovation Competition on Smart Mobile Ecosystem. Para pemenang dari kedua kompetisi menerima total hadiah senilai USD 115.000.

    “Kami sangat bangga berada di sini dan mendukung generasi muda Indonesia yang berbakat di setiap langkah mereka. Visi kami adalah mendukung percepatan pertumbuhan dari industri aplikasi mobile sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru di industri aplikasi mobile di Indonesia.,” demikian dikatakan Maspiyono Handoyo, Managing Director BlackBerry Indonesia.

    Pemenang pertama kompetisi ICT Business Plan Technopreneurship Competition akan memperoleh hadiah sebesar Rp 50 juta. Para pemenangnya adalah:

     EUIS (Electricity Usage Intelligent System)

     Pasbaru.com (e-commerce khusus Pasar Baru Bandung)

     buSpot (Mobile Application khusus Trans Jakarta)

     Smart Ranch (Game Edukasi

     Electronsole (Home automation system)

    Managing Director BlackBerry Indonesia, Maspiyono Handoyo dan Ketua LPIK ITB, Profesor Suhono
    Supangkat berfoto bersama pemenang kompetisi BBIC untuk kategori Research Proposal di Bandung, 24
    Mei 2013. Di kompetisi yang sama menghadirkan juga pemenang di kategori Business Plan. Foto: Dok BBIC.

    Untuk National Innovation Competition on Smart Mobile Ecosystem, sepuluh pemenang kompetisi ini masing-masing akan mendapat hadiah sebesar USD 10.000. Para pemenangnya adalah:

     Fluid RMX: Real Time Simulation Framework for Mobile Interactive Application -Dody Dharma, Sakina Fathiana dari Institut Teknologi Bandung

     Aplikasi Cerdas Identifikasi Kebutuhan Nitrogen Padi melalui Citra Daun
    -Muhamamad Baidowi, Hendrik, Irma Lasmiana, Wildam Novebiyatno, Tri Budiarto dari Institut Pertanian Bogor

     Integrasi Aliran Informasi dalam Implementasi Aplikasi Perangkat Bergerak “MEETME”
    - Arcan Taurus Rendy Yudha, Demas Haryo Bismantoko, Tridoyo, -Nabil Putra Adam dari Universitas Diponegoro.

     Desain dan Implementasi Sistem Penyediaan Konten Mobile untuk Proses Blended Learning
    -Tri Apriyanto Sundara, Lathifah Arief dari Universitas Putera Indonesia-YPTK

     Smart Building pada Existing Building
    - Mirza Adipradhana dari Institut Teknologi Bandung

     Optimal Path Finding based on Traffic Information from Twitter
    - Muhammad Hasby, Masayu Leylia Khodra dari Institut Teknologi Bandung

     Pengembangan Augmented Reality Sebagai Visualisasi Dalam Pembelajaran Candi-Candi di Buku Mata Pelajaran Sejarah
    - Yahya Nursidik dari Institut Teknologi Bandung

     Smart Laboratory
    - Hendra Jaya, Muh. Arafah, Sapto Haryoko dari Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) AKBA

     Mobile eCRM with Social Media Integration: Dashboard for Executives and Manager
    - Ventje Jeremias Lewi Engel, Tezza Lantika Riyanto, Dhani Eka Saputra dari Institut Teknologi Bandung

     Sistem Registrasi, Reservasi dan Antrian pada praktek dokter di rumah sakit
    - Indra Kharisma Raharjana dari Universitas Airlangga. (EMI)

    Rakyat Gantian Ancam "Interpelasi" DPRD DKI

    Jakarta, Endonesia.com

    Ancaman dari DPRD DKI Jakarta yang akan memakzulkan Gubernur DKI Joko Widodo barulah isu, namaun netizen di media sosial terutama di change.org sudah bertindak lebih dulu. Mereka ramai-ramai menandatangani petisi online yang berisi dukungan kepada Jokowi dan sekaligus hujatan kepad DPRD DKI Jakarta.


    Dukungan warga Jokowi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diangap dipolitisi anggota DPRD. Petisi yang baru dibuat di http://www.change.org/supportJokowi ini pada Senin (27/5/2013) malam telah ditandatangani sedikitnya 3.000 orang dari target hanya 1.966.

    Petisi digalang warga Jakarta bernama Masinton Pasaribu yang menuntut Ketua dan anggota DPRD penggagas interpelasi untuk mencabut rencana pemakzulan Jokowi. Petisi juga digalang oleh Landry Arieffianto yang bahkan menuntut DPRD dibubarkan.

    Mereka menyayangkan tindakan anggota DPRD yang berupaya menggagalkan kebijakan pro rakyat yang dilaksanakan gubernur Jokowi. Apalagi hak interpelasi tersebut ditujukan untuk memakzulkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    “Sebagai wakil rakyat seharusnya yang dilakukan DPRD DKI Jakarta adalah mendorong terlaksananya program prorakyat yang diamanatkan UUD. Masyarakat selama ini merindukan adanya pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat, melayani dan melindungi hak rakyatnya. Saya dengan tegas menolak pemecatan terhadap Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sah berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat” kata Masinton.

    Campaign Director Change.org Indonesia, Usman Hamid, mengatakan tuntutan petisi Masinton dan Landry muncul secara organik segera setelah kabar rencana pemakzulan Jokowi mencuat. "Dibandingkan petisi-petisi lain yang biasanya mendesak pejabat pemerintah, petisi ini unik karena justru menyatakan dukungan kepada pejabat pemerintah seperti Jokowi," kata Usman. (EMI)

    Penerbangan: Lajang dan Cakep Berpeluang Dapat Layanan Ekstra

    Jakarta, Endonesia.com

    Jika Anda sering bepergian, pasti pernah tiba-tiba mendapat "durian runtuh" dengan diminta pindah dari kursi kelas ekonomi ke kursi kelas bisnis. Sebagian mengalaminya karena kesalahan teknis pembagian kursi, namun ternyata ada juga pemilihan itu didasasari pada preferensi tertentu dari awak kabin.

    Skyscanner mengungkapkan dengan gamblang bagaimana cara awak kabin pesawat memilih penumpang dalam memberikan layanan ekstra atau upgrade layanan secara gratis. Terungkap bahwa, laki-laki, lajang,  dewasa, usia 30an tahun, dan berpakaian rapi akan berpeluang mendapatkan upgrade gratis dalam penerbangan.

    Kesimpulan itu didasarkan dari hasil survei terhadap 700 awak kabin yang dilakukan situs pencarian perjalanan terkemuka Skyscanner.  Survei mengungkapkan, hampir dua pertiga (61%) dari awak kabin pernah memberikan upgrade gratis kepada penumpang pesawat dan yang biasanya beruntung mendapatkan tempat duduk premium tersebut adalah para pria lajang.

    Namun, apes bagi remaja perempuan yang melakukan penerbangan dalam kelompok karena awak kabin yang rata-rata perempuan tampaknya tak menyukai mereka dan jarang memberi layanan ekstra tersebut. Penumpang yang peluangnya paling kecil mendapatkan upgrade gratis adalah perempuan usia remaja dewasa , yang mengenakan pakaian terbuka dan melakukan perjalanan secara berkelompok.

    Bagi mereka yang tak memenuhi persyaratan di atas, para awak kabin pesawat menjabarkan cara agar bisa meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan upgrade kelas gratis. Mereka yang memiliki sopan santun, yang setia bepergian dengan maskapai yang sama dan terbang sendirian berada di posisi yang memiliki kemungkinan mendapatkan upgrade ke kelas premium, jika tempat duduk itu tersedia.

    Dalam polling terpisah kepada penumpang, Skyscanner menemukan bahwa para penumpang sangat ingin mendapatkan kursi kelas premium bahkan tiga perempat dari mereka bersedia berbohong demi mendapatkan upgrade tersebut. Lebih dari satu di antara sepuluh orang akan berpura-pura menjadi pasangan pengantin baru (14%), 6% akan pura-pura sakit atau terluka dan 7% akan meninggalkan pasangannya dan berpura-pura terbang sendirian untuk meningkatkan peluang mereka pindah ke kelas premium.

    "Meskipun kenyataannya laki-laki lajang usia 30an berpeluang lebih besar mendapatkan upgrade gratis, namun, dengan sedikit keberuntungan, para penumpang lain juga memiliki peluang mendapatkan upgrade gratis dalam

    penerbangan jika mereka menaruh usaha lebih dalam mendapatkan perhatian para awak kabin," kata Manajer Pengembangan Pasar Skyscanner Tika Larasati.

    Berikut  10 cara untuk meningkatkan kesempatan Anda mendapat upgrade gratis dalam penerbangan:

    1. Berprilaku ramah dan sopan.
    82% awak kabin mengatakan hal tersebut akan membuat Anda berbeda dari penumpang lain.

    2. Bergabunglah menjadi anggota program pelanggan setia sebuah maskapai penerbangan.
    80% awak kabin mengatakan hal ini membantu memperbesar kesempatan Anda.

    3. Bepergian Sendiri.
    72% awak kabin lebih menyukai memberikan upgrade kursi gratis bagi mereka yang terbang sendirian.

    4. Tunjukkan bahwa Anda sedang cedera
    Mereka yang sakit atau cedera memiliki peluang besar mendapatkan kenaikan kelas kursi, demikan menurut 65% awak kabin.

    5. Berpakaian Rapi
    59% awak kabin memilih untuk memberi upgrade gratis pada penumpang yang berpakaian rapi.

    6. Pastikan awak kabin tahu Anda sedang berbulan madu
    58% awak kabin memilih untuk menaikkan kelas bagi para pengantin baru. . 

    7. Memiliki jaringan teman di lingkungan penerbangan
    55% awak kabin mengakui mereka seringkali memberikan upgrade gratis pada teman atau keluarga.

    8. Bepergian pada saat yang tidak ramai
    Menurut 47% awak kabin, jika terdapat banyak tempat duduk yang masih tersedia di kelas premium, besar kemungkinan Anda mendapatkannya.

    9. Tuturkan cerita sedih demi mendapatkan simpati
    35% awak kabin mengaku hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan mereka.

    10. Tampilkan sisi terbaik Anda
    31% awak kabin memilih untuk memberikan upgrade pada penumpang yang berpakaian rapi dan tampil menarik. (as)

    "Tambah Darah" dalam Gim "Driving Simulator"



    Pada Maret 2011, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang dipanggil menghadap staf Korlantas Polri bernama I Nyoman Suarti dan heru. "Bos, kasihan Pak Waka (Wakil Kepala Korps Lalu Lintas saat itu dijabat Brigjen Pol Didik Purnomo), Budi Susanto enggak pernah perhatikan Waka," kata staf Korlantas tersebut.

     Sukotjo yang menjadi subkontraktor pekerjaan pengadaan simulator berkendara untuk ujian mendapatkan Surat Izin Mengemudi di Korlantas pada 2011 itu berlagak bodoh dengan bertanya apa maksud memperhatikan. "Ya berikan danalah, kaliber 50 atau kaliber 100," kata staf Korlantas.

     Tiga hari kemudian, tepatnya hari Jumat, Sukotjo pun datang kembali sambil membawa oleh-oleh dari Bandung. "Sudah ada barangnya," kata Sukotjo.

     "Kaliber berapa yang dibawa," tanya staf Korlantas. "Kaliber 50," kata Sukotjo. "Bagaimana kemasannya?" tanya staf Korlantas. "Biasa, oleh-oleh Bandung. Brownis," jawab Sukotjo.

     Oleh-oleh brownis itu kemudian menurut Sukotjo dibawa oleh staf bernama Indra ke ruangan Pak Waka. Majelis Hakim yang diketuai Suhartoyo dalam sidang dengan terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo pada Jumat (24/5) tampak terpana mendengar kisah Sukotjo.

     "Apa maksudnya keliber 50 dan kaliber 100," tanya Suhartoyo. Sukotjo menjelaskan, itu maksudnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, uang kemudian disamarkan dalam bungkusan kue brownis, oleh-oleh khas Bandung, tempat PT ITI berada.

     Sukotjo mengatakan, uang itu diberikan kepada Didik sebagai Wakil Korlantas untuk memuluskan komunikasi dirinya dengan Korlantas. Di ruangan Didik, Sukotjo kemudian menyerahkan oleh-oleh sambil melaporkan masalah simulator berkendara 2009 dan teknis soal simulator berkendara 2011. "Saya bertemu satu jam, setelah itu pulang," katanya.

     Selain menggunakan sandi kaliber dan kue brownis, Sukotjo juga pernah dengan tangkas menangkap sandi permintaan uang dari Staf bagian Perencanaan dan Administrasi Korlantas Polri, AKP Ni Nyoman Suartini. Dalam penyiapan dokumen, Sukotjo memang sering bekerja dengan Nyoman.

     "Udah capek Bos, malam Minggu nih, butuh tambah darah," kata Sukotjo, menirukan perkataan Nyoman. "Tambah darah" itu merupakan sandi untuk permintaan uang. Jika sudah begitu, Sukotjo akan memberikan uang dengan kisaran rata-rata Rp 10 juta.

     "Apa dibagi ke temannya?" tanya hakim Martinus. "Saya tak tahu," jawab Sukotjo.

     Aliran dana

     Sukotjo pada 13 Januari 2011 juga mengaku pernah menyerahkan uang Rp 8 miliar ke Primkopol yang katanya untuk proyek TNKB. Uang itu atas permintaan Budi Susanto, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) yang menjadi mitra bisnisnya.

     Di hari yang sama, ia juga menyerahkan dana Rp 2 miliar secara tunai untuk Djoko Susilo dan Rp 2 miliar untuk Budi Susanto. Untuk Djoko, uang diterima sekretaris pribadinya bernama Erna, sedangkan untuk Budi diterima langsung yang bersangkutan.

    "Pada 14 Januari 2011, saya juga diminta tranfer ke Primkopol Rp 7 miliar," kata Sukotjo. Permintaan uang itu disampaikan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa AKBP Tedy Rusmawan kepada Budi Susanto saat studi banding di Singapore Driving Safety Center. Menurut Sukotjo, Tedy bilang Djoko Susilo yang meminta uang itu.

     "Saya ada di situ. Saya dengar permintaan uang itu, kemudian Budi Susanto minta saya transfer Rp 7 miliar, saat itu juga," kata Sukotjo. Akhirnya, Sukotjo menghubungi bendaharanya, Vivi, agar mentransfer Rp 7 miliar ke Primkopol.


    Tanggal 17 Januari 2011, kembali Budi Susanto meminta Sukotjo mentransfer pegawainya Rp 1 miliar. Lalu, tanggal 26 Januari 2011 kembali diminta Budi mentransfer ke Suripto Rp 1 miliar dan ke Mulyadi Rp 3,5 miliar. "Budi bilang dia butuh uang untuk proyek," kata Sukotjo.

    Tanggal 18 Februari, kembali Sukotjo diminta Budi transfer Rp 2 miliar ke Mulyadi. "Untuk proyek katanya, saya anggap itu untuk proyek simulator berkendara," kata Sukotjo.

     Sukotjo kembali mendengar ada permintaan yang diatasnamakan untuk terdakwa Djoko pada 21 Februari. "Saya diminta Budi transfer Rp 4 miliar, Pak DS ada kebutuhan katanya," kata Sukotjo.

     Uang itu kemudian diantar tunai ke Budi Susanto. Tanggal 25 Februari 2011 masih ada juga permintaan dari Budi Rp 1 miliar yang ditransfer ke Mulyadi.

     Sukotjo juga memberikan uang tips untuk Irwasum pada 8 Maret 2011 senilai Rp 150 juta. "Itu untuk preaudit simulator berkendara roda empat karena dananya melebihi Rp 100 miliar, maka dilakukan preaudit dari Mabes Polri," kata Sukotjo.

     Dana itu dibagikan ke anggota tim untuk memuluskan proses agar tim bisa menyetujui dengan pemenangnya PT CCMA. "Tunai diserahkan ke Kompol Endah.  Tak ada tanda terima," kata Sukotjo.

    Keesokan harinya tanggal 9 Maret 2011, di pabrik Budi Susanto, Budi meminta Rp 50 juta untuk diberikan kepada Wakil Ketua Tim I Gusti Ketut Gunawa. "Dia masih di tempat itu. Dana itu untuk memuluskan PT CCMA sebagai pemenang," kata Sukotjo.

    Beberapa hari kemudian, 14 Maret  2011, Budi minta Rp 500 juta. "Menurut Budi dan Tedy akan diberikan ke Ketua Tim Irwasum Pak Wahyu.  Saya berikan Rp 500 miliar dengan azas percaya. Apa disampaikan atau tidak, saya tak tahu," kata Sukotjo.

    Pada hari yang sama, Budi dan Tedy minta lagi Rp 1 milar supaya proyek lancar. "Uang itu akan diberikan kepada Ketua Irwasum, Pak Fajar," kata Sukotjo.

    Di luar itu, masih ada uang kecil yang diberikan kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) saat melakukan pemeriksaan ke pabrik PT ITI di Bandung. "Mereka sekitar 5 sampai 7 orang, rata-rata saya beri Rp 2,5 juta sampai Rp 15 juta tergantung pangkat," kata Sukotjo.

     Uang terakhir yang dibagi-bagi Sukotjo adalah pada Juli 2011, tiga hari sebelum perusahaan Sukotjo "dirampas" yang menurut Sukotjo dilakukan anak buah Djoko Susilo dan Budi Susanto. "Tim Wasdal untuk simulator berkendara roda empat datang untuk memeriksa persiapan produksi," kata Sukotjo.

     Jauh sebelum itu, Oktober 2010, ketika proyek masih direncanakan, Sukotjo juga sudah memberikan uang Rp 50 juta kepada staf bernama Darsian, bagian keuangan Mabes Polri. Tujuannya untuk mengetahui dana yang akan dialokasikan ke Korlantas untuk proyek simulator berkendara.

     "Cari contekan dulu," kata Sukotjo. Maka, tak ada celah yang tak tertambali "tambah darah" oleh Sukotjo, hanya untuk memastikan proyek tersebut pasti di tangan. Akhirnya, lelang yang telah dirancang strateginya dilakukan mulai Januari 2011.

     Dalam menyiapkan lelang pun, "tambah darah" terus disuntikkan untuk mencari perusahaan-perusahaan pendamping. Sukotjo mdemberi Rp 70 juta kepada Jumadi yang dimintai bantuan menyiapkan perusahaan-perusahaan pendamping.

    Namun, semua tambah darah yang lebih dari Rp 32 miliar itu berakhir tragis. Proyek tak bisa diselesaikan, perusahaan Sukotjo "dirampas", dan para pelakunya kini diseret ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Gim bernama "Driving Simulator" yang diharapkan bisa dimainkan indah itu harus berakhir menyakitkan bagi semua pihak. Belum jelas betul penyebabnya karena salah satu saksi kunci, Budi Susanto, belum memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan di persidangan. Kita tunggu kedatangan Budi Susanto.  (Amir Sodikin)

    SIMULATOR SIM: Kode Polisi Minta Uang

    Maret 2011, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang dipanggil menghadap staf Korlantas Polri bernama Ni Nyoman Suartini dan Heru. ”Bos, kasihan Pak Waka (Wakil Kepala Korps Lalu Lintas saat itu dijabat Brigjen (Pol) Didik Purnomo). Budi Susanto enggak pernah perhatikan Waka,” kata staf Korlantas itu.

    Sukotjo yang jadi subkontraktor pekerjaan pengadaan simulator berkendara untuk ujian mendapatkan surat izin mengemudi di Korlantas berlagak bodoh dengan bertanya apa maksud memperhatikan. ”Ya berikan danalah, kaliber 50 atau kaliber 100,” kata staf Korlantas.

    Tiga hari kemudian, Jumat, Sukotjo datang membawa oleh- oleh dari Bandung. ”Sudah ada barangnya,” kata Sukotjo. ”Kaliber berapa yang dibawa,” tanya staf Korlantas. ”Kaliber 50,” kata Sukotjo. ”Bagaimana kemasannya?” kata staf Korlantas. ”Biasa, oleh-oleh Bandung. Brownies,” kata Sukotjo.

    Brownies itu, menurut Sukotjo, dibawa staf bernama Indra ke ruangan Pak Waka. Majelis hakim yang diketuai Suhartoyo dalam sidang dengan terdakwa Irjen Djoko Susilo pada Jumat (24/5) tampak terpana mendengar kisah Sukotjo.

    ”Apa maksudnya kaliber 50 dan kaliber 100,” tanya Suhartoyo. Sukotjo menjelaskan, itu maksudnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, uang kemudian disamarkan dalam bungkusan kue brownies, oleh-oleh khas Bandung, tempat PT ITI berada.

    Sukotjo mengatakan, uang itu diberikan kepada Didik sebagai Wakil Korlantas untuk memuluskan komunikasi dirinya dengan Korlantas. Di ruangan Didik, Sukotjo lalu menyerahkan oleh-oleh sambil melaporkan masalah simulator berkendara 2009 dan teknis soal simulator berkendara 2011.

    Selain bersandi kaliber dan kue brownies, Sukotjo juga pernah dengan tangkas menangkap sandi permintaan uang dari staf bagian Perencanaan dan Administrasi Korlantas Polri, Ajun Komisaris Ni Nyoman Suartini. Dalam penyiapan dokumen, Sukotjo sering bekerja dengannya.

    ”Sudah capek Bos, malam Minggu nih, butuh tambah darah,” kata Sukotjo, menirukan perkataan Nyoman. ”Tambah darah” merupakan sandi untuk permintaan uang. Jika sudah begitu, Sukotjo akan memberikan uang rata-rata Rp 10 juta. ”Apa dibagi ke temannya?” kata hakim Martinus. ”Saya tak tahu,” jawab Sukotjo.

    Aliran dana

    Pada 13 Januari 2011, Sukotjo mengaku menyerahkan uang Rp 8 miliar ke Primkoppol yang katanya untuk proyek tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Uang itu atas permintaan Budi Susanto, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, mitra bisnisnya. Lalu ia menyerahkan Rp 2 miliar secara tunai untuk Djoko Susilo dan Rp 2 miliar untuk Budi. Untuk Djoko, uang diterima Erna, sekretaris pribadinya. Untuk Budi diterima langsung yang bersangkutan.

    ”Pada 14 Januari 2011, saya juga diminta transfer ke Primkoppol Rp 7 miliar,” kata Sukotjo. Permintaan uang itu disampaikan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan kepada Budi saat studi banding di Singapore Driving Safety Center. Menurut dia, Teddy bilang Djoko yang meminta uang itu.

    ”Saya ada di situ. Saya dengar permintaan itu, lalu Budi Susanto minta saya transfer Rp 7 miliar saat itu juga,” kata Sukotjo. Akhirnya, Sukotjo menghubungi bendaharanya, Vivi, agar mentransfer Rp 7 miliar ke Primkoppol. Pada 17 Januari 2011, kembali Budi Susanto minta Sukotjo mentransfer pegawainya Rp 1 miliar. Dana terus mengalir ke mana-mana.

    Jauh sebelumnya, Oktober 2010, ketika proyek masih direncanakan, Sukotjo juga sudah memberikan uang Rp 50 juta kepada staf bernama Darsian, bagian keuangan Mabes Polri untuk mengetahui dana yang dialokasikan ke Korlantas untuk proyek simulator berkendara.

    Dalam menyiapkan lelang pun, ”tambah darah” terus disuntikkan untuk mencari perusahaan-perusahaan pendamping. Sukotjo memberi Rp 70 juta kepada Jumadi yang dimintai bantuan menyiapkan perusahaan-perusahaan pendamping.

    Semua ”tambah darah” lebih dari Rp 32 miliar itu berakhir tragis. Proyek tak bisa diselesaikan, perusahaan Sukotjo ”dirampas” dan para pelakunya kini diseret ke Pengadilan Tipikor.

    Driving simulator yang diharapkan bisa dimainkan indah berakhir menyakitkan bagi semua pihak. Belum jelas betul penyebabnya karena saksi kunci, Budi Susanto, belum memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan di persidangan. Kita tunggu kedatangan Budi Susanto. (Amir Sodikin)

    Sukotjo: Djoko Susilo Terima Rp 2 M




    Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara untuk ujian mendapatkan Surat Izin Mengemudi dengan terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo, pada Jumat (24/5) mengungkap keterlibatan terdakwa dalam kasus tersebut. Saksi kunci yang melaporkan perkara ini, Sukotjo S Bambang, mengungkapkan pihaknya menyetor Rp 2 miliar ke Djoko yang diakuinya untuk melicinkan proyek.

    "Saya diperintahkan Budi Susanto (Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi/CMMA) mengantarkan uang Rp 2 miliar untuk Djoko Susilo. Diterima sekretaris pribadi beliau yaitu Erna (Tri Hudi Ernawati)," kata Sukotjo. Sukotjo adalah pemilik dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), subkontraktor proyek dari PT CMMA.

    Sidang hari itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Sukotjo mengaku, ia mengantarkan paket uang yang dikemas dalam kardus suku cadang kendaraan bermotor bersama sopirnya, Ijay Herno. Ijay dalam sidang tersebut juga membenarkan soal paket Rp 2 miliar yang diantar pada 13 Januari 2011.

    Di hari yang sama, mobil yang dibawa Sukotjo dan Herno membawa Rp 4 miliar. Untuk Rp 2 miliar, diserahkan kepada Budi Susanto yang diantar di pintu tol Pondok Gede. "Saya sendiri yang serahkan bersama sopir," kata Sukotjo.

    Ia tak diberitahu Budi Susanto dana tersebut untuk keperluan apa. Hanya saja, karena sedang mengurus proyek simulator berkendara, ia menganggapnya sebagai bagian memuluskan proyek tersebut.

    "Kalau saudara menyerahkan duit, ada tanda bukti?" tanya hakim Martinus. "Tidak ada. Hanya saja ada konfirmasi dari PT CMMA, saya punya dokumen salinannya. Setelah penyerahan uang, PT CMMA memberikan konfirmasi," kata Sukotjo.

    Saat penyerahan, belum ada penentuan pemenang lelang. Sukotjo juga memberikan ke pihak lain, termasuk ke Primkopol yang totalnya Rp 15 miliar. Total untuk semua yang ia keluarkan mencapai Rp 32 miliar.

    Transfer ke Primkopol dilakukan dua kali yaitu 13 Januari Rp 8 miliar untuk proyek TNKB, transfer kedua Rp 7 miliar yang menurut Sukotjo permintaan Djoko Susilo melalui AKBP Tedy Rusmawan, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Sukotjo mendengar sendiri ketika Tedy mengatakan kepada Budi Susanto bahwa terdakwa minta Rp 7 miliar.

    Keganjilan lain proyek ini adalah ternyata yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Sukotjo, bukan panitia lelang. Terdakwa Djoko menurut Sukotjo terlibat dalam mempengaruhi dirinya dalam menentukan HPS.

    "Apa ada ancar-ancar?" tanya hakim Martinus. "Sudah ada, saya terima pesan harga simulator roda dua Rp 80 juta per unit dan simulator roda empat Rp 260 juta. Katanya sudah ditetapkan Budi Susanto dan Djoko Susilo," kata Sukotjo.

    Pembuatan HPS dilakukan di ruang Tedy. Harga itu sangat mahal karena PT ITI bisa memberikan harga Rp 42,6 juta untuk roda dua dan Rp 50 juta untuk roda empat.

    Staf bagian Perencanaan dan Administrasi Korlantas Polri, AKP Ni Nyoman Suartini, sempat memprotes harga yang mahal. "Dia minta harga diturunkan. Saya bilang saya tak berhak, kemudian saya hubungi Budi Susanto dan selanjutnya Budi akan hubungi Djoko Susilo," kata Sukotjo.

    Setelah itu, Ni Nyoman ditelepon seseorang dan Nyoman bilang, "Siap Komandan", dan sejak itu dia tak pernah mempermasalahkan soal harga. Akhirnya, agar terlihat logis, harga HPS untuk simulator roda dua dibuat Rp 78 juta, sedangkan simulator roda empat dibuat Rp 258 juta.

    Selain menetapkan HPS, Sukotjo lah ternyata orang yang membuat penawaran semua perusahaan yang mengikuti lelang. Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mengelabuhi agar seolah-olah diadakan pelelangan, diajukanlah beberapa perusahaan pendamping yang dipinjam untuk ikut lelang.

    Sukotjo sebelum diajak Budi Susanto menggarap proyek simulator berkendara pada 2011, pihaknya pernah diminta bantuan Korlantas untuk membenahi simulator berkendara pada 2009. Di tahun 2010, ia juga sudah ada proyek simulator berkendara namun dalam jumlah sedikit dan bisa diselesaikan Sukotjo.

    "Perampasan" perusahaan
    Di depan majelis hakim, Sukotjo juga berkeluh kesah soal perusahaan yang "dirampas" pada 15 Juli 2011. "Perusahaan saya dirampas staf Djoko Susilo dan Budi Susanto, yang dirampas seluruh aset dan perusahaan saya," kata Sukotjo.

    "Alasannya apa," tanya Ketua Hakim Suhartoyo. "Tak ada alasan jelas, mereka berdalih perusahaan gagal menyiapkan simulator berkendara 2011, padahal tenggat waktu masih Agustus 2011," kata Sukotjo. Saat itu sedang produksi simulator berkendaa roda dua dan roda empat, dampaknya produksi terhenti.

    "Memang komitmen dengan Budi Susanto dan Djoko Susilo sejauh mana kok dirampas? Alasan mereka merampas apa?" tanya Suhartoyo. "Lebih jelasnya tanyakan ke Tedy Rusmawan. Saya yang mengalaminya tapi tak memahami alasannya," kata Sukotjo.

    Saat itu, Sukotjo telah mengirim 122 unit simulator roda dua dari total komitmen 700 unit, sisanya masih ada di gudang dan siap kirim. "Yang sudah jadi di gudang ada 106 unit simulator roda dua dan menunggu perintah kirim," kata Sukotjo.

    Kasus yang diistilahkan "perampasan" ini sudah disidangkan dan Sukotjo telah divonis bersalah hukuman 3 tahun 10 bulan penjara di tingkat Pengadilan Tinggi. "Saya divonis untuk laporan penggelapan simulator berkendara 2011. Saat ini saya narapidana di Kebun Waru Bandung," kata Sukotjo.


    Perkara ini pelik karena PT ITI milik Sukotjo mendapatkan pekerjaan dari PT CCMA. Dari pengakuan Sukotjo, PT CCMA sebenarnya beli barang putus dari PT ITI, bukan sifatnya kerjasama bagi hasil seperti yang pertama kali mereka setujui.

    "Kalau ada denda harusnya pada PT CCMA. Pihak kami tak bisa disalahkan kenapa belum bisa mengirimkan barang 100 persen," kata Sukotjo.

    Terdakwa Djoko Susilo membantah keterangan Sukotjo tersebut, terutama pada bagian menerima uang Rp 2 miliar. Ia juga tak pernah menentukan harga barang untuk digunakan sebagai HPS. "Sama sekali tidak benar, saya tak pernah terima uang dari Sukotjo atau Erna," kata Djoko.

    Soal perampasan perusahaan, Djoko memaparkan ada laporan bahwa simulator yang dikirim komponennya tak lengkap bahkan disebut kosong. "Sehingga saya perintahkan panitia lelang berangkat, ternyata benar ada kotak-kotak kosong. Kami cek pemenangnya Sukotjo S Bambang, karena itu dikirim Ketua Panitia ke sana," kata Djoko. (AMR)

    Misteri Pengajuan Kuota 8.000 Ton





    "Dia tetangga Mentan, rumahnya di Bogor, satu almamater dengan Mentan, kadang-kadang dia bersama Menteri. Saya minta dia komunikasikan ke Menteri," kata Luthfi Hasan Ishaq (LHI) ketika menggambarkan sosok Baran Wirawan, Sekretaris Menteri Pertanian.

    Pada Januari 2013, baik LHI maupun Baran di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, sama-sama memberi keterangan senada terkait pertemuan keduanya di DPP Partai Keadilan Sejahtera. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Suryanelly sempat bertanya, LHI selaku politikus dan Presiden PKS apa kewenangannya bisa memanggil Sesmentan?

    "Saya bilang, Anda sudah pulang atau belum. Kalau belum mampir ke DPP. Saya menegaskan kembali kepada dia soal krisis daging yang belum ada solusinya. Itu pas mau pulang," jawab LHI. Pengakuan LHI ini melegakan karena beberapa hari setelahnya Baran mengakui hal yang sama.

    Hanya saja, majelis hakim yang diketuai Purwono Edi Santosa, terheran-heran kenapa bisa seorang Sesmentan mau dipanggil oleh orang yang bukan atasannya. "Beliau sebagai kolega Menteri. Kalau enggak nyambung telepon Menteri, beliau hubungi saya," jawab Baran.

    Hanya saja, ketika ditanya apakah Baran kader PKS, LHI masih menjawab ragu. "Saya enggak tahu dia punya kartu anggota atau tidak," jawabnya diplomatis.

    Kesaksian LHI ini penting karena bagi KPK, indikasi LHI ikut bermain dalam persoalan krisis daging ini cukup kuat karena sampai melobi-lobi Sesmentan untuk menyampaikan pesan ke Mentan. Intinya, Mentan diharapkan peka terhadap persoalan krisis daging.

    Namun, di persidangan juga harus diakui betapa kuatnya "pertahanan" kubu Mentan. Hingga sidang keempat pemeriksaan saksi-saksi, sosok Mentan terasa tangguh tak mempan dengan lobi-lobi PT Indoguna yang dimotori broker Fathanah.

    Tak bisa dipungkiri, LHI dan Mentan punya kegelisahan sama soal krisis daging. Mereka sama-sama malu, tatkala Menteri Pertanian dipegang kader partai Islam, justru daging sangat mahal, itupun bercampur dengan celeng dan tikus.

    Itulah pemicu gerakan LHI untuk ikut membantu menyelesaikan krisis daging. Berbagai rangkaian lobi dan upaya memberi masukan yang diistilahkan sebagai "second opinion" dilakukan LHI. Namun celakanya, teman karib selama kuliah di Arab, Fathanah, justru memberi bisikan yang membawa LHI menuju jurang terdalam selama karir hidupnya.

    Di persidangan pekan lalu, LHI dan AF sama-sama memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, untuk terdakwa dari PT Indoguna Utama yaitu Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi.

    AF secara tegas telah membentengi LHI dengan mengatakan uang Rp 1 miliar yang ia terima dari PT Indoguna tak ada kaitannya dengan LHI. Uang tersebut akan digunakan untuk seminar uji publik soal krisis daging dan juga untuk keuntungan pribadi AF.

    Soal seminar krisis daging ini memang sering disebut di persidangan namun tak pernah ada indikasi seminar itu akan digelar oleh seorang broker bernama Fathanah. Fathanah bukanlan orang yang paham perdagingan. Jika seminar akan dilakukan oleh Indoguna, itu masih bisa diterima akal sehat.

    Di persidangan, semua saksi menyatakan tak pernah ada pengajuan kuota impor 2013 sebesar 8.000 ton yang sempat diajukan ke Kementan, setelah dua kali pengajuan ditolak Kementan. Pengajuan kuota 8.000 ton ini penting di mata KPK karena digunakan untuk menjerat keterlibatan LHI.

    Saksi Elda Devianne, Komisaris PT Radina, yang ikut membantu mengurus kuota, menyatakan memang pernah mengajukan kuota itu ke Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Suharyono, namun ditolak mentah-mentah. Alasannya karena belum ada perintah dari Mentan terkait kuota impor 2013.

    Hanya saja, dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK, disebutkan setelah pertemuan itu Elda menyerahkan berkas permohonan itu ke AF untuk disampaikan kepada LHI. AF dan LHI mengakui soal dokumen yang akan diberikan ke Mentan. Namun, AF mengaku tak tahu jika dokumen itu berisi surat permohonan.

    Dokumen yang diberikan AF kepada LHI itu dianggapnya hanya berisi data krisis. AF pada persoalan ini hanya melempar masalah ke LHI. "Saya serahkan data kepada Ustadz Luthfi, tapi selanjutnya saya tak tahu apa manuver-manuvernya," kata Fathanah.

    Kini, KPK harus bekerja keras membuktikan jika LHI memang menyodorkan surat permohonan itu ke Mentan. Merujuk pada pernyataan Mentan Suswono yang sudah tak percaya pada AF, karena AF pernah membohongi istrinya sendiri ketika berada di sebuah hotel bersama sorang perempuan, kiranya kita juga patut curiga atas kejujuran AF kali ini.

    Masih banyak simpang siur keterangan para saksi. Mereka diharapkan bisa segera dikonfrontir satu sama lain agar kasus ini bisa terang benderang. (Amir Sodikin)

    Fathanah Mengaku Utusan Ustadz Luthfi




    *Luthfi Pernah Panggil Sesmentan

    Ahmad Fathanah, tersangka kasus dugaan suap daging impor, ketika melobi pejabat Kementerian Pertanian memperkenalkan pertama kali sebagai "Ustadz Ahmad" yang merupakan utusan Ustadz Luthfi. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil karena permohonan penambahan kuota impor daging ditolak.

    Demikian terungkap dari keterangan saksi Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/5).

    Sidang lanjutan tersebut untuk terdakwa Arya Abdi Effendy, Direktur Operasional PT Indoguna Utama, dan Juard Effendi, Direktur Human Resources Development dan General Affair Indoguna. Sidang dipimpin Ketua Mejelis Hakim Purwono Edi Santosa.

    Terdakwa Juard pada awal 8 November 2012 bersama Elda Devianne, Komisaris PT Radina, memang membawa surat permohonan penambahan kuota impor 500 ton kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), Suharyono. Suharyono kemudian meneruskannya pada Syukur.

    Fathanah kemudian melobi Syukur dengan harapan permohonan PT Indoguna itu disetujui. "Memang ada seseorang yang datang ke kantor saya sekitar November menjelang maghrib," kata Syukur.

    Orang yang dikenal sebagai Ahmad Fathanah itu mengaku sebagai utusan Ustadz Luthfi. Tujuannya meminta bantuan agar penambahan impor daging dikabulkan.

    Di kepala Syukur, nama Ustadz Luthfi sudah familiar. Dia mengasosiasikan nama itu dengan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu. "Lalu saya katakan semua sudah ada aturan mainnya," kata Syukur.

    "(Fathanah) Masih berusaha lagi nggak?" tanya hakim ketua Purwono. "Dia katakan, kalau begitu salinan suratnya dibawa saja Pak Syukur. Karena memaksa, saya bawa saja tapi saya tinggal di meja," kata Syukur.

    Saksi Ahmad Junaedi, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Kementan mengatakan, permohonan itu tak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 50 tahun 2011. "Permohonan itu menyalahi periodesasi kapan diberikan. Penambahan juga harusnya dibahas dulu di tingkat rapat koordinasi terbatas," kata Junaedi.

    Akhirnya permohonan itu ditolak dengan penerbitan surat dari PPVTPP tanggal 26 November 2012. Keesokan harinya, PT Indoguna kembali mengajukan permohonan tambahan kuota 5100 ton dengan mengajak tiga perusahaan grup Indoguna.

    "Waktu itu permohonan melalui loket. Langsung kita buat surat penolakan karena sudah tahu berdasarkan pegangana surat sebelumnya, ditolak dengan surat resmi 30 November 2012," kata saksi Ewin Sueb, Kasubdit Sarana III di Kementan.

    Fathanah setelah tahu permohonan Indoguna ditolak, sempat mengontak Sekretaris Menteri Pertanian Baran Wirawan. Dalam sidang kemarin, saksi Baran mengaku pernah ditelepon Fathanah agar membantu meloloskan permohonan penambahan kuota impor daging.
    "Fathanah menelepon saya, menceritakan usahanya digagalkan Pak Syukur. Dia minta saya hubungi Pak Syukur untuk membantu. Karena bukan kewenangan saya, tidak saya tanggapi," kata Baran.

    Luthfi Panggil Sesmentan
    Terungkap pula ternyata Luthfi sempat memanggil Baran ke kantor DPP PKS. Cara seperti itu biasa dilakukan Luthfi jika gagal mengontak Mentan secara langsung. Dalam pertemuan pada Januari 2013, Luthfi menitipkan pesan kepada Mentan soal krisis daging.

    "Kata Pak Luthfi, Pak Menteri diminta agar lebih peka terhadap problem yang dihadapi masyarakat," kata Baran. Problem yang dimaksud adalah tingginya harga daging dan bercampurnya daging sapi dengan daging celeng dan tikus.

    Baran pun menyampaikan pesan itu kepada Mentan. "Kemudian apa tanggapan Pak Menteri?" tanya Jaksa Suryanelly. Baran mengatakan, Mentan sudah tahu adanya persoalan itu dan akan merespons persoalan.

    Permohonan ketiga
    Dalam sidang kemarin, saksi Ewin mengatakan setelah permohonan kedua tak ada lagi permohonan ketiga yang diajukan ke Kementan. Di persidangan sebelumnya terungkap, permohonan ketiga sebanyak 8.000 ton tak sempat diajukan ke Kementan.

    Namun jaksa penuntut umum menyebutkan, permohonan ketiga disertakan dalam dokumen yang diberikan ke Mentan. Dokumen berisi data krisis daging tersebut disiapkan Fathanah dan Indoguna atas permintaan Luthfi. Namun, Fathanah mengaku tak tahu jika dalam berkas tersebut ada surat permohonan kuota 8.000 ton.

    Dalam sidang sebelumnya, Fathanah mengaku menyerahkan dokumen itu ke Luthfi. "Saya serahkan data kepada Ustadz Luthfi, tapi selanjutnya saya tak tahu apa manuver-manuvernya," kata Fathanah.

    Luthfi menjanjikan akan menyampaikan data itu kepada Mentan besok paginya namun AF tak tahu apakah benar-benar dilakukan. "Katanya Ustadz besok ke Pak Menteri tapi tak ada laporan balik," kata AF.

    Luthfi sendiri mengaku memberikan dokumen ke Mentan namun sama sekali tak terkait pengajuan kuota, apalagi terkait PT Indoguna. Dokumen tersebut ia sebut sebagai "second opinion" untuk menyelesaikan krisis daging.

    Sidang sebenarnya juga mengagendakan pemeriksaan saksi kunci lainnya yaitu Ahmad Zaky. Namun, untuk kedua kalinya Zaky tak hadir dalam sidang kemarin. (AMR)

    AF Laporkan Komisi Rp 40M ke LHI





    Sidang perkara dugaan korupsi suap kuota daging impor pada Jumat (17/5) menghadirkan saksi-saksi utama. Diketahui ternyata Ahmad Fathanah (AF) juga melaporkan soal komisi Rp 5.000 per kilogram dari kuota 8.000 ton atau total Rp 40 miliar kepada Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

    Demikian terungkap dalam sidang terdakwa Arya Abdi Effendy, Direktur Operasional PT Indoguna, dan Juard Effendi, Direktur Human Resources Development dan General Affair PT Indoguna. Sidang dipimpin Ketua Mejelis Hakim Purwono Edi Santosa.

    Di persidangan AF mengaku profesinya broker yang saat itu mengurus izin kuota impor daging PT Indoguna Utama. Selain AF, saksi lain yang dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah LHI, Menteri Pertanian Suswono, penerima aliran dana Maharany Suciono, serta penyelidik KPK Amir Arif dan Andi Wina Yulianto.


    Dalam rekaman penyadapan percakapan antara AF dan LHI, terungkap AF memberi informasi ada komisi Rp 40 miliar untuk kuota 8.000 ton. LHI menimpali, kalau begitu akan diajukan 10.000 ton. AF pun mengomentari berarti totalnya Rp 50 miliar.


    Mejawab pertanyaan jaksa Muhammad Rum, AF mengakui memang membicarakan komisi Rp 5.000 per kg dengan LHI namun LHI menanggapinya dengan bercanda. "Ustadz Luthfi tak percaya saya tentang hal-hal seperti itu kalau jumlahnya besar," kata AF.

    AF juga mengaku meminta uang kepada Direktur Utama PT Indoguna Maria Elisabeth Liman yang akhirnya dipenuhi Rp 1 miliar pada 29 Januari 2013. Dalam sidang sebelumnya, terungkap di pembukuan Indoguna dana itu disebut sebagai retribusi daging.

    Namun, AF memberikan versi lain yaitu dana tersebut untuk seminar uji publik penambahan kuota impor. "Saksi Elisabeth mengatakan sebelumnya kalau dana itu untuk safari dakwah, yang benar yang mana," tanya Rum.
    
"Yang benar dana itu untuk seminar dan untuk pribadi saya kalau bisa saya kutip dari situ," jawab AF. Jaksa kemudian menampilkan isi pesan BlackBerry. Terungkap bahwa AF berjanji akan menyampaikan kabar gembira itu kepada LHI.

    "Tapi (maksud) saya bukan seperti itu," elak AF. AF mengaku tak ada keinginan dirinya menyampaikan uang Rp 1 miliar itu kepada LHI.

    Namun, dari penelusuran KPK, setelah menerima Rp 1 miliar, AF menuju Hotel Le Meredian dan sempat menelepon LHI. Dalam percakapan telepon dengan LHI, AF mengatakan ada yang "penting banget" dan "sangat menguntungkan". AF juga mengatakan kepada sopirnya jika nanti akan ada ajudan LHI yang akan mengambil "bungkusan".

    "Saya sudah mengaku bersama Maharany dan saya kasih uang Rp 10 juta. Waktu itu telepon Ustadz Luthfi tapi tak ada satupun kata bahwa uang itu untuk Ustadz. Saya hanya katakan kalau ada waktu boleh engga ketemu malam," elak AF.

    Walaupun AF mencoba mengelak, diputar rekaman percakapan antara AF dan LHI terkait rencana mereka menyusun data agar impor daging ditingkatkan. LHI memberi argumentasi bahwa swasembada daging yang mengandalkan ternak lokal akan mengancam ketahanan pangan.

    AF juga mengaku mempertemukan bos Indoguna dengan LHI dan diharapkan bisa bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono. Penasehat hukun terdakwa, Bambang Hartono, menanyakan kepada AF, apa sebenarnya peran LHI dalam pengurusan kuota 8.000 ton.

    "Saya serahkan data kepada Ustadz Luthfi, tapi selanjutnya saya tak tahu apa manuver-manuvernya," kata AF. AF tak tahu pasti isi data tersebut. Namun diduga berisi informasi soal importir daging dan krisis daging untuk meyakinkan Mentan agar meningkatkan kuota daging.

    LHI menjanjikan akan menyampaikan data itu kepada Mentan besok paginya namun AF tak tahu apakah benar-benar dilakukan LHI. "Katanya Ustadz besok ke Pak Menteri tapi tak ada laporan balik," kata AF.

    "Apa LHI bisa pengaruhi Suswono?" tanya Bambang. "Itu antara percaya dan tidak, antara bisa dan tidak," jawab AF diplomatis.

    LHI Membantah
    LHI menyatakan dirinya memang berusaha mencari informasi lapangan terkait krisis daging dan fenomena beredarnya daging babi dan tikus. Data lapangan akan digunakan sebagai "second opinion" yang bisa digunakan Mentan.

    Permintaan kuota 10.000 ton kepada Mentan diakui LHI namun hal itu ia lakukan agar meredam permintaan terus menerus dari AF. LHI hanya mengiyakan permintaan AF agar AF memasok data lapangan valid dari Elisabeth.

    "Kalau saya bilang tidak bisa, AF bisa menghentikan informasi yang ingin saya peroleh dari Elisabeth, karena saya sudah janjikan kepada Menteri untuk memberikan informasi," kata LHI. Kesanggupan akan meminta kuota ke Mentan itu benar, namun LHI mengatakan tak ia lakukan.

    LHI mengaku meminta AF agar mempertemukan dengan Elisabeth dan akhirnya dipertemukan 28 Desember 2012. Pertemuan dihadiri AF, LHI, Elisabeth, dan Elda Devianne A (perantara perizinan, Komisaris PT Radina).

    "Dalam rangka apa kok ketemu?" tanya Hakim Ketua Purwono. "Saya diberi informasi dari AF, Elisabeth adalah mantan ketua asosiasi impor daging yang punya pengalaman atasi krisis daging. Saya memang sedang cari informasi soal penyebab daging mahal dan bercampur celeng," kata LHI.
    
LHI tak tahu jika Elisabeth adalah importir daging. Ia kemudian menyampaikan informasi dari Elisabeth tersebut kepada Mentan. "Tapi Menteri bilang datanya tidak valid. Saya bilang ini dari orang berpengalaman, Menteri bilang dia punya informasi lebih valid," kata LHI.

    Mentan kemudian mempersilakan jika ada data lain bisa jadi pertimbangan. Kemudian LHI menyuruh AF mempersiapkan data baru. Data baru itulah yang disiapkan untuk pertemuan di Medan antaran LHI, AF, Mentan, dan Elisabeth.

    LHI membantah membicarakan kuota impor apalagi berusaha menggolkan kuota PT Indoguna. "Saya hanya concern dengan masalah krisis daging. Membicarakan uang akan menambah harga daging," kata LHI.

    Menteri Pertanian Suswono membantah ada pertemuan soal kuota impor. Pertemuan di Lembang, Jawa Barat, terkait pembahasan kuota impor tak pernah terjadi.

    Namun, Suswono mengaku beberapa kali ke Lembang, ke rumah Ustadz Hilmi Aminudin. "Memang beliau sampaikan keluhan masyarakat soal percampuran daging dengan celeng dan tikus," kata Suswono.
    
"Banyak yang bertanya, 'Anda kan Mentan dari partai Islam tapi kenapa bisa terjadi daging campur celeng?' Persoalan itu terkait moral hazard bukan karena harga tinggi karena setelah pelakunya ditangkap tak terjadi lagi," kata Suswono. (AMR)

    Fatin, The Winner of X Factor Indonesia Season I 2013


    Winning Moment - FATIN SHIDQIA - The Winner

    X Factor Indonesia S1


    NOVITA DEWI FT. ALEX RUDIART - JUST GIVE ME A REASON


    NOVITA DEWI FT. ALEX RUDIART - JUST GIVE ME A REASON

    RESULT SHOW - X Factor Indonesia 24 Mei 2013

    NOVITA DEWI - ALONE


    NOVITA DEWI - ALONE

    RESULT SHOW - X Factor Indonesia 24 Mei 2013

    FATIN SHIDQIA - WELL WELL WELL


    FATIN SHIDQIA - WELL WELL WELL 

    RESULT SHOW - X Factor Indonesia 24 Mei 2013

    FATIN SHIDQIA FT. MIKHA ANGELO - GOOD TIME


    FATIN SHIDQIA FT. MIKHA ANGELO - GOOD TIME

    RESULT SHOW - X Factor Indonesia 24 Mei 2013

    Travel Bali - Surviving Kuta Nightlife


    Published on Dec 4, 2012
    If you are headed to Bali, Indonesia, there is every chance you will end up in the nightlife mecca of Kuta - a no-holds-barred party strip filled with cheap drinks, pounding clubs and endless mayhem at practically every corner.

    Back to Bali 2012 - GoPro


    Published on Apr 11, 2013
    Mostly filmed on my GoPro HD Hero 2, with a few contributions from my Nikon D90.
    Edited in Final Cut Pro

    Luthfi Panggil Sesmentan Untuk DIskusi Soal Krisis Daging

    Jakarta, Kompas — Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka kasus dugaan suap pengurusan impor daging di Kementerian Pertanian, pernah memanggil Sekretaris Menteri Pertanian Baran Wirawan ke kantor Partai Keadilan Sejahtera. Hal itu dilakukan Luthfi jika gagal mengontak Mentan secara langsung. Pada pertemuan bulan Januari 2013 itu, Luthfi yang kala itu adalah Presiden PKS menitipkan pesan kepada Mentan Suswono soal krisis daging. ”Kata Pak Luthfi, Pak Menteri diminta agar lebih peka terhadap problem yang dihadapi masyarakat,” kata Baran saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara tersebut dengan terdakwa Arya Abdi Effendy, Direktur Operasional PT Indoguna Utama; dan Juard Effendi, Direktur Human Resources Development dan General Affair PT Indoguna Utama, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/5). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santosa. Problem yang dimaksud adalah tingginya harga daging dan bercampurnya daging sapi dengan daging celeng dan tikus. Baran pun menyampaikan pesan itu kepada Mentan. ”Kemudian apa tanggapan Pak Menteri?” tanya jaksa Suryanelly. Baran menjawab, ”Mentan sudah tahu persoalan itu dan akan merespons.” Dalam sidang itu dihadirkan pula saksi Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan. Menurut Syukur, Ahmad Fathanah, tersangka kasus dugaan suap daging impor lainnya, ketika melobi pejabat Kementan memperkenalkan diri sebagai ”Ustaz Ahmad” yang merupakan utusan Ustaz Luthfi. Namun, upaya itu tak membuahkan hasil karena permohonan penambahan kuota impor daging ditolak. Terdakwa Juard, 8 November 2012, bersama Elda Devianne, Komisaris PT Radina, memang membawa surat permohonan penambahan kuota impor 500 ton kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Suharyono. Suharyono lalu meneruskannya kepada Syukur. Fathanah kemudian melobi Syukur dengan harapan permohonan PT Indoguna itu disetujui. ”Memang ada seseorang yang datang ke kantor saya sekitar bulan November menjelang maghrib,” kata Syukur. Orang itu dikenalnya sebagai Ahmad Fathanah. Di kepala Syukur, nama Ustaz Luthfi sudah familiar. Ia mengasosiasikan nama itu dengan Luthfi Hasan Ishaaq. ”Lalu saya katakan semua sudah ada aturan mainnya,” kata Syukur. ”(Fathanah) Masih berusaha lagi enggak?” tanya hakim ketua Purwono. ”Ia katakan, kalau begitu, salinan suratnya dibawa saja Pak Syukur. Karena memaksa, saya bawa saja, tapi saya tinggal di meja,” kata Syukur. Saksi Ahmad Junaedi, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Kementan, mengatakan, permohonan itu tak sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2011. ”Permohonan itu menyalahi periodisasi kapan diberikan. Penambahan juga seharusnya dibahas dulu di tingkat rapat koordinasi terbatas,” kata Junaedi. Akhirnya permohonan itu ditolak dengan penerbitan surat dari PPVTPP tanggal 26 November 2012. Keesokan harinya, PT Indoguna kembali mengajukan permohonan tambahan kuota 5.100 ton dengan mengajak tiga perusahaan Grup Indoguna. ”Waktu itu permohonan melalui loket. Langsung kami buat surat penolakan karena sudah tahu berdasarkan pegangan surat sebelumnya, ditolak dengan surat resmi 30 November 2012,” kata saksi Ewin Sueb, Kepala Subdirektorat Sarana III di Kementan. Setelah permohonan PT Indoguna ditolak, Fathanah sempat mengontak Baran. ”Fathanah menelepon saya, menceritakan usahanya digagalkan Pak Syukur. Ia minta saya hubungi Pak Syukur untuk membantu. Karena bukan kewenangan saya, tidak saya tanggapi,” kata Baran. Dalam sidang kemarin, saksi Ewin mengatakan, setelah permohonan kedua tak ada lagi, permohonan ketiga diajukan ke Kementan. Di persidangan sebelumnya terungkap, permohonan ketiga sebanyak 8.000 ton tak sempat diajukan ke Kementan. Namun, jaksa penuntut umum menyebutkan, permohonan ketiga disertakan dalam dokumen yang diberikan kepada Mentan. Dokumen berisi data krisis daging tersebut disiapkan Fathanah dan Indoguna atas permintaan Luthfi. Namun, Fathanah mengaku tak tahu bahwa dalam berkas tersebut ada surat permohonan kuota 8.000 ton. Dalam sidang sebelumnya, Fathanah mengaku menyerahkan dokumen itu kepada Luthfi. ”Saya serahkan data kepada Ustaz Luthfi, tapi selanjutnya saya tak tahu apa manuver-manuvernya,” kata Fathanah. Luthfi sendiri mengaku memberikan dokumen kepada Mentan, tetapi sama sekali tak terkait pengajuan kuota, apalagi terkait PT Indoguna. Dokumen itu ia sebut sebagai second opinion untuk menyelesaikan krisis daging. Sidang kemarin sebenarnya juga mengagendakan pemeriksaan saksi kunci lainnya, yaitu Ahmad Zaky. Namun, untuk kedua kalinya Zaky tidak hadir. Zaky, yang disebut sekretaris Luthfi, diduga ikut mengatur penempatan pejabat di Kementan. Zaky bekerja sama dengan Ketua Asosiasi Bibit Indonesia Elda Devianne agar seolah-olah usulan pejabat itu berasal dari rekomendasi asosiasi. Zaky pernah berkomunikasi dengan Elda pada 23 Januari pukul 10.35. Sebelumnya, kepada penyidik KPK, Zaky mengatakan, maksud dia dalam percakapan itu adalah menanyakan apakah ada calon yang bisa menduduki posisi di bagian perizinan Kementan. Zaky bertanya kepada Elda selaku Ketua Asosiasi Bibit Indonesia. Jika sudah mendapat nama, asosiasi kemudian membuat surat sebagai bahan masukan. Tak hanya dengan Elda, Zaky juga pernah membicarakan usulan pejabat di lingkungan Ditjen Perkebunan Kementan dengan Fathanah. Zaky pernah berkomunikasi dengan Fathanah pada 22 November 2012 pukul 13.00. Kepada penyidik, Zaky mengakui pembicaraannya dengan Fathanah saat itu antara lain membahas soal usulan pejabat yang akan duduk di Perkebunan. Namun, dalam pemeriksaan pada Maret lalu, Zaky mengatakan kepada penyidik KPK bahwa semua usulan soal pejabat di lingkungan Kementan tak pernah ada yang berhasil. Secara terpisah, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menegaskan, kasus hukum yang melibatkan Luthfi merupakan persoalan pribadi Luthfi dan tidak ada kaitannya dengan PKS sebagai partai. ”Ia (Luthfi) harus bertanggung jawab secara pribadi. Partai tidak ikut bertanggung jawab,” kata Fahri. (AMR/BIL/FAJ)

    Simulator SIM: Kredit Diajukan Sebelum Ada Proyek


    Kejanggalan proyek pengadaan simulator berkendara untuk ujian Surat
    Izin Mengemudi di Korlantas Polri terendus sejak pengajuan kredit
    usaha oleh pihak perusahaan ke bank. Ternyata, proyek tahun anggaran
    2011 itu sudah disetujui kreditnya oleh BNI pada 2010 saat proyek
    belum ada dan belum tentu pemenangnya perusahaan bersangkutan.


    Sidang lanjutan dengan terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo digelar di
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (21/5), dipimpin
    Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Hari itu dihadirkan saksi pegawai Bank
    BNI Gunung Sahari Jakarta Andip Muhfti, broker pencari perusahaan
    pinjaman Warsono Sugantoro, dan pemilik perusahaan "pendamping" Parlin
    Saragih Setio.


    Andip menjelaskan, dirinyalah yang menerima pengajuan kredit dari Budi
    Susanto selaku Direktur PT Citra Mandiri Metalindo (CMM) senilai Rp
    101 miliar dan akhirnua disetujui Rp 100 miliar. Dana itulah yang
    digunakan perusahaan Budi lainnya PT Citra Mandiri Metalindo Abadi
    (CMMA) untuk menjalankan dengan menggandeng PT Inovasi Teknologi
    Indonesia (ITI) milik Sukotjo S Bambang.


    Terungkap, ternyata perusahaan Budi awalnya hanyalah perusahaan yang
    memproduksi tutup botol. "Awalnya perusahaan tutup botol kemudian
    meningkat usahanya menjadi pemasok plat nomor kendaraan," kata Andip.


    Suhartoyo bertanya, kenapa proyek TA 2011 bisa diajukan kreditnya pada
    November 2010 dan disetujui Desember 2010. Andip berkilah, menurut
    Budi, jika kredit diajukan 2011, takutnya tak bisa memenuhi target
    waktu pengerjaan.


    "Memang boleh?" tanya Suhartoyo yang dijawab Andip, "Ini kan
    persiapan." Andip menjelaskan PT CMM sudah lama menjadi debitur dan
    pihak BNI telah memverifikasi proyek simulator. Soal verifikasi inilah
    yang dipermasalahkan jaksa dalam dakwaannya karena diduga melibatkan
    terdakwa.


    Budi diharuskan menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK), padahal SPK
    belum ada karena lelangnya sendiri belum ada, apalagi pemenangnya. SPK
    baru diterima BNI pada Februari 2011 setelah satu kali pencairan dana.


    Dalam dakwaan, untuk menjamin proyek tidak fiktif, BNI telah
    memverifikasi kepada pejabat Polri yang berkompeten yaitu terdakwa
    Djoko Susilo. Jaksa Kemas Abdul Roni mencecar soal klarifikasi ini.


    Andip memaparkan, hasil verifikasi ke pejabat Polri adalah adanya
    kepastian proyek simulator berkendara. Hakim Suhartoyo bertanya
    kembali kepada siapa klarifikasi di Polri dilakukan? "Ke Pak DS,"
    jawab Andip merujuk pada nama terdakwa.


    "Apa korelasinya sehingga BNI harus klarifikasi ke kepolisian?" tanya
    Roni. "Ini untuk menjamin pembiayaan tidak fiktif," kata Andip.


    Dari awal BNI sudah tahu jika proyek akan dikerjakan perusahaan lain
    yaitu PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI). "Kok disetujui padahal PT
    ITI yang mengerjakan, SPK belum ada, proyek belum dikerjakan?" tanya
    jaksa Roni. "Kita lakukan klarifikasi ke PT ITI dan PT CMM karena
    mereka bermitra," jawab Andip.


    Penasehat hukum terdakwa, Teuku Nasrullah, bertanya apakah terdakwa
    memberi rekomendasi agar perusahaan Budi mendapat kredit? "Tidak
    pernah," jawab Andip.


    Pinjam perusahaan

    Kejanggalan juga terjadi ketika pelaksanaan lelang dilakukan.
    Ternyata, lelang sudah dirancang dengan hanya diikuti perusahaan milik
    Budi yang didampingi perusahaan-perusahaan "pendamping" yang dipinjam.


    Dalam dakwaan disebutkan, Budi atas sepengetahuan Ketua Panitia Lelang
    Teddy Rusmawan memerintahkan Sukotjo untuk menyiapkan
    perusahaan-perusahaan pendamping. Sukotjo kemudian meminta bantuan
    Warsono Sugantoro alias Jumadi dengan memberi fee Rp 20 juta.


    Di persidangan, saksi Warsono mengakui menerima Rp 20 juta untuk
    peminjaman empat perusahaan dan Rp 53 juta untuk jaminan dan jasa
    lainnya. Warsono atas permintaan anak buah Sukotjo yang dia sebut Pak
    Murde, diminta mencari beberapa perusahaan.


    Akhirnya dipilih empat perusahaan yaitu PT Bentina Agung, PT Digo
    Mitra Slogan, PT Kolam Intan Prima, dan PT Pharma Kasih Sentosa.
    Penawaran yang dilakukan empat perusahaan itupun dibuat Murde di
    Bandung. Perusahaan pendamping hanya mengikuti proses hingga
    penawaran, dengan sengaja tidak melengkapi dokumen agar tidak lolos.


    Terungkap pula, ada dokumen perusahaan yang dipinjam tanpa
    sepengetahuan pemiliknya, yaitu terjadi pada PT Pharma Kasih Sentosa
    milik Parlin Saragih. Parlin yang dihadirkan sebagai saksi mengaku tak
    tahu menahu jika perusahaannya digunakan sebagai perusahaan
    pendamping.


    Warsono akhirnya mengakui jika ia meminjam data perusahaan dari bekas
    karyawan Parlin. "Memang di Kebon Sirih (pusatnya penyewaan dokmen
    perusahaan), sangat mudah pinjam-meminjam perusahaan seperti ini,"
    kata Warsono.


    "Bahaya ini kalau ada orang seperti Saudara. Ini embrio dari perkara
    ini," kata hakim ketua Suhartoyo. (AMR)
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved