Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » » JK: Teknologi Mutlak Dikuasai Untuk Pertahanan

JK: Teknologi Mutlak Dikuasai Untuk Pertahanan

Written By Amir Sodikin on Minggu, 12 Mei 2013 | 16.53

Jakarta, Kompas.com

Di tengah perubahan zaman yang pesat, sudah seharusnya Indonesia
memikirkan pertahanan dari serangan teknologi, ideologi, penguasaan
ekonomi, dan politik. Walau demikian, bukan berarti mengabaikan
pentingnya persenjataan militer karena perekonomian bisa maju jika
negra berwibawa.

"Kalau beli tank leopard, negara mana yang akan kita serang? Juga,
negara lain mana yang akan menyerang kita? Sekarang ini seharusnya
fokusnya lebih ke penguasaan teknologi, ideologi, ekonomi, dan politik
dari dalam," kata Jusuf Kalla ketika menjadi pembicara utama dalam
seminar Musyawarah Nasional I yang digelar Think anda Act for National
Defense (Tandef) dan Ikatan SMU Taruna Nusantara dengan tema
"Mewujudkan Masyarakat Sadar Pertahanan" di Gedung Perintis
Kemerdekaan, Jakarta, Minggu (12/5).

Hadir dalam diskusi tersebut selain Jusuf Kalla adalah mantan Wakil
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri,
pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dan
pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro, dengan moderator pakar
komunikasi Effendi Gazali.

Menurut Jusuf Kalla, seharusnya kita sudah fokus untuk memikirkan
pertahanan di bidang ideologi, ekonomi, dan politik dengan basis
penguasaan teknologi. "Perang tak lagi perlu kekuatan besar. Zaman
dulu tentara tewas 10.000 itu biasa, sekarang satu orang tewas bisa
menjadi isu besar," kata Kalla.

Begitu mahal nyawa saat ini karena manusia adalah pengendali
teknologinya. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum masuk ke arah
itu karena masih terseok-seok dengan pertahanan konvensional.

"Apa yang dibutuhkan dewasa ini adalah penguasaan teknologi, politik,
diplomasi, dan ideologi," kata Kalla. Amerika bisa saja menyerang
negara mana saja namun terbukti perang ideologi bisa membuat kalang
kabut Amerika. Tak ada yang bisa mendefinisikan kapan ideologi itu
akan menyerang sehingga Bom Bostin pun pecah tanpa antisipasi.

Jepang membuktikan, dia bisa menguasai negara lain dengan kekuatan
ekonomi atau teknologi. Ekonomi memang memegang peranan penting untuk
bisa hidup tegak berwibawa sejajar dengan bangsa lain dan sejahtera.
"Sekarang uang kita habis untuk beli bensin sehingga bagaimana kita
bisa mewujudkan kesejahteraan?" kata Kalla.

Pertahanan itu juga terkait kemauan kita dalam penguasaan teknologi,
termasuk kemauan kita untuk tidak korupsi. Namun, bukan berarti Kalla
mengabaikan pertahanan militer. "Ekonomi bisa kuat kalau negara
berwibawa. Kalau negara tak memiliki persenjataan kuat, bagaimana kita
bisa menghalau pencuri ikan di lautan? TNI harus kuat, orangnya dan
persenjataannya," papar Kalla.

Mempersenjatai tentara memang butuh ekonomi yang kuat. Namun
sebenarnya, jika punya politik diplomasi yang canggih, bisa dilakukan
dengan memakai hubungan strategis dengan negara lain. Dengan hubungan
yang strategis dengan negara lain, Indonesia bisa mendapatkan
persenjataan yang kuat dengan harga fleksibel.

Kalla juga mengingatkan, 10 dari 15 konflik yang terjadi itu akibat
ketidakadilan ekonomi dan politik. "Papua disamping sparatisme ada
ketidakadilan. Di Aceh, apa yang terjadi bukan soal agama tapi
tentamg ketidakadilan," kata Kalla.

Untuk mengurai persoalan bangsa yang begitu pelik, menurut Kalla, kita
membutuhkan pemimpin demokratis yang bisa memahami, punya visi ke
depan, bertanggung jawab, bisa mempengaruhi orang, bisa menjalankan
kebijakan populer maupun tan populer. Kalla mencontohkan, dulu ketika
BBM naik 160 persen, tak ada protes yang berarti.

Sementara ketika pemerintahan sekarang akan menaikkan BBM 30 persen,
banyak demo terjadi di mana-mana. "Ini cara menjelaskan yang salah dan
teknik mempengaruhi orang, enggak perlu diktator," kata Kalla.

Kita harus memiliki visi ke depan. Walaupun musuh bersama (common
enemy) tak ada, kita perlu merumuskan common objective atau tujuan
bersama yaitu kemajuan bangsa. Kalla mencontohkan keberhasilan dalam
menggalang kampanye komodo sebagai bagian warisan dunia yang harus
dilestarikan.

"Saat itu, 40 hari sebelum pengumuman, ada panitia yang datang meminta
tolong dibantu karena suara untuk komodo baru mendapat 60.000an," kata
Kalla. Kemudian Kalla menyanggupi terlibat dan menjelaskan kepada
masyarakat bahwa komodo ini bukan hanya untuk kepentingan komodo saja
tapi bisa berimplikasi pada kesejahteraan Indonesia, misal dengan
banyaknya turis yang datang sehingga ekonomi bisa berkembang.

Dengan penjelasan yang logis seperti itu, komodo akhirnya langsung
mendapatkan 300 juta suara dalam tempo 40 hari. "Jadi, tak harus punya
common enemy dulu, kita bisa buat common objective untuk tujuan
bersama," kata Kalla. (Amir Sodikin)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved