Banner Leaderboard
Headlines News :

    Fenomena Hijab dan Media Sosial


    Selama ini, saya hanya menganggap sambil lalu saja bangkitnya hijab / kerudung / jilbab di dunia. Saya pikir itu hanya fenomena sesaat saja. Namun, bertahun-tahun lewat, hijab masih menjadi pembicaraan di mana-mana. Tak hanya dibicarakan, hijab ternyata memang makin banyak dipakai dan bahkan sudah dianggap bagian dari fashion.

    Hijab telah mengalami dua kali amplifikasi fenomena. Pertama, amplifikasi hijab  yang dianggap sebagai fashion. Kedua, fashion hijab yang diamplifikasi dalam euforia bangkitnya media sosial di kalangan generasi baru Muslimah.

    Minggu (30/6/2013), Berita Satu menampilkan salah satu narasumber dari desainer hijab, yaitu Ghaida Tsuraya. Tentu saja, Ghaida mengenakan hijab rancangannya. Simple dan cantik. Ia menceritakan bagaimana media sosial membantu bangkitnya tren hijab ini. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Desain Ghaida sendiri juga banyak diminati kalangan anak-anak muda.

    Jika kita Googling dengan nama Ghaida Tsuraya, maka bertebaran foto-foto produk Ghaida yang berdampingan dengan produk-produk desainer lainnya. Di situlah saya baru menyadari, Ghaida hanyalah satu dari banyaknya para desainer hijab yang muncul dan dibesarkan oleh dunia media sosial. Hanya bermodalkan blog dan Facebook waktu itu, Ghaida bisa "menggenggam" dunia dengan karya-karya hijabnya.

    Nah, hal yang perlu dicermati, para kompetiror Ghaida ternyata banyak juga dan itu justru meramaikan tren hijab. Peminat pun makin bertambah dan hijab menjadi perkara sehari-hari yang tak lagi dianggap eksklusif bagi kalangan Muslimah tertentu, tapi siapapun terutama Muslimah "biasa-biasa" saja bisa mengenakan hijab. Bahkan, dengan desain yang simpel dan tidak arogan, hijab bisa dengan mudah diterima oleh Muslimah yang selama ini ogah berhijab.

    Di sebuah website dengan ekstensi co.uk, berarti dari Inggris, tepatnya di http://www.hijabstyle.co.uk/2010/01/muslimah-style-ghaida.html#.Uc_LVT6SAdI , foto Ghaida juga terpampang di sana dan lengkap dengan pengantar dari Ghaida. Jika Anda penggemar Ghaida, Anda harus melihat website Hijabstyle tersebut untuk melihat berbagai komentar yang masuk, banyak sanjungan dari berbagai belahan dunia untuk desain-desain Ghaida.

    Situs-situs yang terkesan biasa-biasa saja itu akhirnya dengan mudah mendunia karena kontennya yang spesifik membahas hijab. Lihatlah daftar liputan media internasional di Hijab Style http://www.hijabstyle.co.uk/p/press.html#.Uc_P3j6SAdI

    Saya masih yakin, pasar hijab masih akan terus berkembang. Sekali lagi, perkara hijab di media sosial tak hanya dibicarakan, tapi juga dipakai, dan mereka aktif membeli dari berbagai situs-situs penjualan hijab online. Ekonomi seputar hijab ini sedang tumbuh dan jika Anda tertarik, persiapkan diri anda sebaik-baiknya mulai dari rancangan desain, penjualan online, dan strategi merengkuh konsumen di media sosial.

    Tapi, kata Ghaida, ingat jangan menjiplak karya orang lain karena karya Anda akan menjadi identitas produk Anda. Di dunia hijab yang penggunanya banyak terhubung online, mereka tahu desain-desain mana yang orisinal dan mana yang menjiplak.



    Photo Credit: http://gdagallery.blogspot.com
    Ah, kalau saya pribadi tak paham mana menjiplak mana yang tidak. Saya dulu hanya tahu, jilbab yang dipakai orang-orang bentuknya tak ada bedanya dengan cover atau taplak meja :) Tapi itu dulu, sekarang sudah berubah, hijab sudah menjadi bagian dari fashion. Cewek-cewek bisa berjam-jam memantengi tutorial hijab online dan kemudian memraktikkannya di depan kaca. Aih.....Muslimah zaman sekarang :)

    Bahkan, mereka kini membuat komunitas hijabers di berbagai daerah. Tiap daerah hampir memiliki komunitas hijaber ini. Nah, sudah bisa dibayangkan kan bagaimana kekuatan mereka? Mereka juga mengenalkan term baru, hijab for work, untuk menekankan bahwa hijab layak untuk dijadikan fashion pergi kerja. Saya tidak tahu pasti, apakah mereka juga punya term hijab for school?

    Sebagian Muslimah konon katanya memang memulai hunting hijab dari tutorial online. Jika Anda mau meluangkan waktu menambah koleksi tutorial online dengan karya hijab Anda, dari sanalah kemungkinan calon pembeli anda berasal. Satu lagi prospeknya, Indonesia telah menjadi kiblat fashion Muslim di dunia, jadi jangan tanggung-tanggung untuk langsung "go international". Selamat mencoba. (amr)

    Video Klip Lagu "Ramadan" oleh Maher Zain





    Maher Zain dalam lagu Ramadan | Official Music Video
    Suara yang jernih dipadu dengan aransemen yang lambat dan cenderung syahdu, membawa kita untuk segera menyambut Ramadhan yang sebentar lagi akan datang. Bagaimana komentar Anda dengan lagu ini? Apa persiapan Anda menyambung Ramadhan kali ini? Let's discuss!

    Inilah hasil uji Speedtest Akses Internet 3,75G Milik XL

    Ingin tahu seberapa kencang akses internet 3G milik XL atau Excelcomindo ?

    Download: 0,03 Mb/s
    Upload: 0,04 Mb/s
    Lokasi pengetesan: ciledug, tangerang
    Network type: 3G
    Jenis paket XL yang dibeli: XmartPlan 3GB dengan harga Rp 49.000
    Laptop yang digunakan: Macbook Air prosesor i5

    Apa benar speed tersebut bisa disebut sebagai 3G? Sama sekali jauh dari mimpi. Nanti akan kami uji juga pesaing XL.
    Oh iya, test ini saya lakukan begitu mengaktifkan paket XmartPlan, jadi kuotanya baru digunakan (tidak habis).

    Koneksi yang dijanjikan adalah koneksi cepat hingga 7,2Mbps, dan mengklaim didukung jaringan 3,75G (rupanya tak cukup mencantumkan 3G saja).


    UPDATE:  Hasil Uji Ulang XL di Ciledug, Tangerang
    Tanggal: 9 Juli 2013
    Download: 3,13 Mb/s
    Upload: 1.50 Mb/s
    Test dilakukan pagi hari pukul 06.57

    Tampak ada peningkatan yang EXTRA signifikan pada jaringan XL. XL makin mantap! Salute dengan adanya peningkatan performa ini! Dengan demikian, keluhan di atas soal kinerja XL sudah kami update. Hasil ini cukup mengejutkan karena jauh meninggalkan pesaingnya seperti Telkomsel Flash dan Axis  PRO di daerah uji. 



    Lokasi Test di JL HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
    Download: 1,65 Mb/s
    Upload: 0,25 Mb/s

    Akses di tengah kota memang jauh lebih baik dibanding di pinggiran kota. Di tempat yang sama ini, internet XL jauh lebih stabil dan lebih kenceng dibanding Telkomsel. Nanti akan kami upload juga uji Telkomsel Flash.

    Hasil Uji Kecepatan Internet Firstmedia Menggunakan Speedtest

    Berikut ini saya sampaikan hasil uji kecepatan akses internet menggunakan firstmedia. Sebagai informasi, firstmedia memiliki paket akses internet sekaligus akses tv kabel. Paket yang kami uji ini adalah paket yang harganya Rp 280.000 per bulan (belum termasuk pajak dan biaya administrasi pembayaran, total jika sudah termasuk pajak dll sekitar Rp 313.000)

    Lokasi pengetesan di rumah kawasan Ciledug, Tangerang, Banten, dengan menggunakan macbook air prosesor i5 dan koneksi ke macbook menggunakan wifi.

    Hasil Test:
    Download speed: 2,09 Mb/s (misall jika anda ingin browsing web, maka istilahnya download)
    Upload speed: 0,20 Mb/s (misal jika anda ingin mengupload gambar di flickr).




    Dengan speed download seperti itu, maka tak ada hambatan jika digunakan untuk menonton tv online live, apalagi jika hanya untuk mengakses youtube. Firstmedia termasuk stabil dibanding provider internet manapun. (amr)

    "Mas Dika" Bantah Samarkan Harta

    Djoko Susilo dan Tim Penasehat Hukum. Credit Photo: Kilasfoto.com
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kembali mengurai harta
    kekayaan yang diatasnamakan istri-istri terdakwa Irjen Djoko Susilo.
    Kali ini, giliran harta-harta dari istri keduanya, Mahdiana, yang
    dibeberkan di sidang. Diduga, transaksi dengan menggunakan nama
    istrinya itu merupakan upaya menyembunyikan harta kekayaan Djoko.

    Namun, kubu Djoko, yang terungkap punya nama lain Andika Susilo atau
    Mas Dika, dalam sidang pada Selasa (25/6) yang dipimpin Ketua Majelis
    Hakim Suhartoyo, membantah pihaknya mencoba menyamarkan harta kekayaan
    dengan berbagai transaksi yang menggunakan nama istrinya.

    "Apa benar-benar ada jual beli, atau dalam rangka menyembunyikan
    aset?" tanya penasehat hukum Djoko, Teuku Nasrullah. "Kami benar-benar
    jual beli. Jual beli aktual, bukan menyamarkan," kata Henny Rayani
    yang bersaksi untuk perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang
    dilakukan terdakwa Djoko.

    Saksi Henny pernah membeli tanah seluas 3.201 meter persegi yang
    belokasi di Jagakarsa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dari Mahdiana
    pada November 2012. Mahdiana adalah teman Henny, dia mengenalnya
    karena anak Henny berteman dengan anak Mahdiana di sekolah.

    Namun demikian, Henny merasa istri kedua Djoko itu tampak menutupi
    identitas suaminya. Henny memperkenalkan suminya dengan nama Mas Dika
    atau Andika Susilo. Hal yang janggal, Mahdiana kepada Hennya mengaku
    tak tahu pasti pekerjaan suaminya. "Mahdiana pernah cerita sendiri ke
    saya bahwa pekerjaan suaminya rahasia negara," kata Henny.



    Status lajang

    Dalam sidang, terungkap ada 11 aset yang dimiliki Mahdiana. Namun hal
    yang janggal, Mahdiana ketika membali aset-aset tersebut mengaku masih
    lajang. Hal itu diungkapkan notaris dan pejabat pembuat tanah,
    Budiono, yang juga hadir sebagai saksi.

    Padahal, Mahdiana sudah berstatus istri Djoko sejak 27 Mei 2001, yang
    menikah di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Djoko
    disebutkan menyamarkan identitasnya bukan dengan nama Andika Susilo,
    melainkan Drs. Joko Susilo bin Sarimun.

    Di pernikahan dengan Mahdiana, Djoko juga mengubah statusnya menjadi
    lajang atau perjaka dan pekerjaannya diakui bukan polisi melainkan
    swasta. Faktanya, Djoko yang seorang polisi telah menikah dengan istri
    pertamanya, Suratmi.



    Properti yang dibeli atas nama Mahdiana itu semua berada di wilayah
    Jakarta Selatan. "Saya mengenal Bu Mahdiana yang berhubungan dengan
    tanah yang dibeli sebanyak 11 bidang," kata Budiono, notaris dan
    pejabat pembuat akta tanah yang menangani akta jual beli properti
    tersebut.

    Tanah dibeli dalam rentang tahun 2003 hingga 2012, dengan rentang
    harga mulai dari Rp 12,8 juta hingga Rp 6,4 miliar. Karena merasa
    janggal melihat usia Mahdiana, dan juga ada informasi dari anak
    buahnya bahwa Mahdiana sudah punya anak, maka Budiono membuat
    perjanjian dengan Mahdiana terkait status lajangnya.

    Hakim Ketua Suhartoyo sempat bertanya ke Budiono soal status Mahdiana
    di Kartu Tanda Penduduk. "Status di KTP belum menikah. Karena itu
    agar saya tidak dituntut, saya buat surat perjanjian dengan Bu
    Mahdiana," kata Budiono.

    Perjanjian itu menegaskan bahwa status Mahdiana adalah benar-benar
    lajang, dan jika suatu hari ada tuntutan terkait jual-beli tanah,
    notaris tak akan dilibatkan. Walaupun, untuk membeli tanah sebenarnya
    tak perlu persetujuan suami.

    Harta istri pertama

    Sidang juga mengungkap harta yang dimiliki istri pertama Djoko,
    Suratmi. William Jusman, Direktur Teknis PT TCP, sebuah pengembang
    perumahan, mengungkapkan pernah ada pembelian rumah atau kavling atas
    nama Suratmi di Tanjung Mas Raya Jakarta di Blok D1 dan Blok D2. Ada
    juga pembelian atas nama sopir Djoko, Sudiyono, di Blok C3.

    "Saya yang tanda tangan, salah satu direktur harus tanda tangan pada
    akta jual beli atas nama Sudiyono," kata William.

    "Di Berita Acara Pemeriksaan Saudara, disebutka yang pesan Djoko
    Susilo? Tapi kenapa sekarang disebutkan yang pesan Suratmi?" tanya
    jaksa Pulung. "Yang pesan Suratmi. Itu mungkin data di perusahaan,
    saya tak tahu juga, Pak Djoko enggak pernah datang," kata William.

    Kubu terdakwa tak menanggapi soal pembelian rumah atau kavling di Blok
    D2 karena tak ada dalam dakwaan. Ketua Majelis Hakim Suhartoyo
    mempersilakan kubu terdakwa untuk menyiapkan bukti-bukti untuk
    pembuktian terbalik atas harta yang dimiliki Djoko. (AMR)

    Mengeruk Miliaran Dari Ijon Proyek “Ustadz Kopi”

    Ahmad Fathanah. Credit Photo: Kilasfoto.com
    Sidang perdana Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6), kembali meneguhkan adagium bahwa salah satu tanda akan tumbangnya sebuah kepemimpinan adalah ketika pemimpin mulai bergelimang harta. Entah berapa buah mobil mewah yang disebut jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang tersebut.

    Tak terhitung properti berupa tanah dan bangunannya yang disebut dalam surat dakwaan Luthfi setebal 84 halaman tersebut. Pola mendapatkan harta dan membelanjakan harta yang diperoleh secara berlebihan, membuat para pengunjung sidang geleng-geleng kepala. “Ustadz bayar kopi,” begitu julukan untuk Luthfi, merujuk pada sebuah berita pada slip tranfer dana untuk Luthfi.

    Cara berburu harta adalah dengan mencari komisi dari makelar proyek yang dalam hal ini dilakukan Ahmad Fathanah sebagai orang kepercayaan Luthfi. Hal yang bikin merinding, mereka menerapkan sistem ijon, sebuah sistem haram yang biasanya diterapkan tengkulak nakal pada petani yang ingin segera menjual hasil panen sebelum waktunya demi keperluan bertahan hidup.

    Sistem ijon pertanian itu kemudian diadopsi Luthfi dan Fathanah dalam proyek. Inti dari permainan itu, menurut surat dakwaan Fathanah, adalah memperdagangkan pengaruh Luthfi sebagai anggota DPR agar memudahkan mendapat proyek di berbagai kementerian. Jaksa penuntu umum pada KPK jelas menyebutkan, “Terdakwa Fathanah atas sepengetahuan Luthfi telah menggunakan pengaruh Luthfi untuk mengurus pihak-pihak dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah,”.

    Proyek yang mereka garap antara lain di Kementerian Pertanian. Pada dakwaan kelima JPU KPK, muncul nama baru Yudi Setiawan yang sebelumnya tak muncul dalam sidang bos PT Indoguna, penyuap Luthfi.

    Yudi adalah pengusaha yang membawahi beberapa perusahaan, diantaranya PT Cipta Terang Abadi (CTA) yang berkantor di Jakarta Selatan. Yudi juga terlibat dugaan korupsi di Bank BJB , namun kini ditahan di Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena terlibat proyek lain yaitu pengadaan alat peraga pendidikan di Kabupaten Barito Kuala.

    “Sekitar akhir tahun 2011 di Mall Grand Indonesia, Luthfi selaku anggota DPR dan Presiden PKS diperkenalkan Fathanah dan Deni Pramudia Adiningrat serta Elda Devianne kepada Yudi Setiawan,” kata jaksa Rini Triningsih. Deni dan Elda adalah suami istri yang diduga juga bermain makelar proyek.

    Selanjutnya, Luthfi bersama Fathanah beberapa kali bertemu Yudi membahas proyek-proyek di Kementan, baik yang akan dilelang tahun 2012 maupun yang sedang direncanakan tahun 2013. Tampak remeh temeh namun semua itu bernilai triliunan rupiah.

    “Disepakati bahwa proyek-proyek di Kementan tersebut akan diijon oleh Luthfi dan pelaksana pekerjaannya akan diserahkan kepada Yudi Setiawan dengan komisi satu persen dari pagu anggaran, pengurusan komisi dipercayakan kepada Fathanah,” kata jaksa Guntur Fery Fahtar.


    Proyek itu juga terkait strategi PKS dalam mencari pendanaan. “Luthfi dan Fathanah bersama Yudi membahas rencana konsolidasi perolehan dana Rp 2 triliun dalam dalam rangka pemenuhan target PKS pada pemilu 2014,” kata jaksa Guntur.

    Yudi memaparkan prediksi perolehan dana dari tiga kementerian. Cukup fantastis, Kementan ditarget Rp 1 triliun, Kemensos Rp 500 juta, dan Kominfo Rp 500 miliar. “Yudi bertugas mengijon proyek, Luthfi akan mengawal prosesnya melalui relasi di kalangan partai, kementerian, dan DPR. Sedangkan Fathanah menjadi penghubung dan mengawal proses di lapangan serta mengatur distribusi dana,” papar Guntur.

    Untuk memuluskan proyek-proyek yang akan didapatkan Yudi, maka Yudi tak ragu menggelontorkan sejumlah dana. Hanya untuk uang perkenalan dengan Luthfi saja diserahkan Rp 250 juta pada akhir 2011. Setelah itu, uang dari Yudi terus mengalir.

    Dalam dakwaan Luthfi, disebutkan total uang yang diterima Luthfi Rp 17,8 juta plus 79.375 dollar AS serta 10.000 RM. Dalam dakwaan Fathanah, disebutkan total yang diterima Fathanah bersama Luthfi  dari Yudi Rp 35,4 miliar.

    Ijon proyek pengadaan bibit kopi, terdengar sepele namun komisi yang digelontorkan Yudi disebutkan Rp 1 miliar yang diserahkan dua kali, 19 Juni 2012 dan 6 Juli 2012. Yudi juga memberikan mobil mewah Toyota FJ Cruiser kepada Luthfi seharga Rp 900 juta pada 9 Juli 2012.

    Lagi, pada 11 Juli 2012, Yudi menyerahkan cek Rp 450 juta kepada Luthfi yang dalam slip pengiriman tertulis berita “ustadz bayar kopi”. Uang itu untuk memuluskan pengadaan dan pendistribusian benih kopi untuk 12 provinsi tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp 36 miliar.

    Terdakwa juga pernah menelepon Yudi untuk meminta bantuan paket lebaran. Yudi akhirnya memberikan Rp 2 miliar pada 24 Agustus 2012 di Apartemen Sudirman, Jakarta Selatan.

    Ijon proyek bibit kopi tahun 2013 pun telah dipesan Yudi. Pada 18 September 2012, melalui Fathanah, Luthfi menerima uang dari Yudi Rp 1,9 miliar. Itu komisi satu persen dari pagu anggaran Rp 189 miliar. Untuk meyakinkan Yudi, dalam dakwaan disebutkan, Fathanah menemui Yudi dengan membawa berkas pengadaan yang menurut Fathanah diperoleh dari Anis Matta.

    Fathanah sempat menelepon seseorang yang katanya adalah Anis Matta, Wakil Ketua DPR dan Sekjen PKS, dan Yudi diminta berbicara langsung dengan orang di telepon tersebut. Yudi sempat ragu dan ia mengirimkan stafnya ke Dirjen Perkebunan. Ternyata, memang benar ada pengadaan itu.

    Tak hanya sampai di situ, pada 19 September 2012, Fathanah kembali membujuk Yudi untuk ijon dalam proyek pengadaan laboratorium benih padi di Litbang Kementan dengan pagu Rp 175 miliar. Yudi sepakat, kemudian Fathanah menelepon Luthfi agar berbicara dengan Yudi. Di ujung telepon, Luthfi berjanji akan membantu komunikasi dengan Anis Matta dan meminta agar uang ijon diserahkan ke Fathanah. Maka, Yudi keesokan harinya mentransfer Rp 1,75 miliar ke rekening Fathanah.



    Pada 25 September 2012, kembali Fathanah bermanuver dengan menawari Yudi proyek kontigensi di Kementan yang tidak jadi dilaksanakan pada 2012. Proyek itu mencakup bantuan benih jagung hibrida, bantuan bio composer, bantuan pupuk NPK, dan bantuan sarana light trap dengan pagu anggaran Rp 452,6 miliar. Seperti sebelumnya, Yudi setuju dan membayar ijon satu persen Rp 4,526 miliar yang ditransfer ke rekening Fathanah untuk Luthfi.

    Begitu terus pola yang dilakukan Fathanah kepada Yudi. Pundi-pundi Fathanah, dan juga Luthfi, terus terisi dari hanya mengijon proyek. Di era ketika rakyat susah pahah mengumpulkan rupiah demi rupiah, para elit politik menunjukkan bagaimana mudahnya menghimpun dana miliaran rupiah dengan hanya berjualan barang yang tak pernah terlihat nyata: pengaruh! (Amir Sodikin)











    Lima Dakwaan Menghadang Luthfi

    Luthfi Hasan Ishaaq. Credit Photo: Kilasfoto.com
    Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota DPR RI Komisi I, Luthfi Hasan Ishaaq, dengan pasal-pasal alternatif dan kumulatif. Ia tak hanya dijerat dengan pasal-pasal korupsi namun juga tindak pidana pencucian uang.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6), Luthfi terlebih dulu disidangkan dengan Majelis Hakim yang diketuai Gusrizal, baru kemudian Ahmad Fathanah dengan Ketua Majelis Hakim Nawawi Ponolongo. Fakta-fakta yang diurai jaksa untuk pidana korupsi, tak berbeda jauh dengan sidang dua bos Indoguna sebelumnya.

    Pada dakwaan pidana korupsi, diurai perbuatan Luthfi terkait menerima hadian atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama. Uang itu diserahkan Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi, keduanya Direktur PT Indoguna, lewat Ahmad Fathanah yang merupakan bagian dari total komisi yang dijanjikan Rp 40 miliar.

    “Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden PKS dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian,” kata jaksa penuntut umum KPK, Afni Carolina. Pejabat yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Suswono yang juga anggota Majelis Syuro PKS.

    Hadiah atau janji tersebut terkait izin penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna ke Kementan sebanyak 8.000 ton. Perbuatan Luthfi bertentangan dengan kewajiban anggota DPR yang seharusnya tak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tak boleh menerima gratifikasi.

    Baik Luthfi dan Fathanah dalam dakwaan tindak pidana korupsi, sama-sama dijerat secara alternatif dengan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Empat dakwaan TPPU

    Pada dakwaan terkait TPPU, JPU mendakwa dengan empat lapis. Luthfi dianggap sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

    Saat akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Luthfi hanya memiliki kekayaan Rp 381,1 juta. Setelah dilantik menjadi anggota DPR periode 2009-2014, kekayaan melonjak menjadi Rp 1,06 miliar. Sejumlah mobil mewah tampak menjadi penyebab kenaikan harta Luthfi.

    Disebutkan, penghasilan Luthfi sebagai anggota DPR Rp 58,95 juta per bulan, ditambah dana operasional selaku Presiden PKS Rp 20 juta, belum termasuk iuran wajib anggota PKS Rp 10 juta. Total penghasilan Luthfi periode Oktober 2004-Mei 2013 adalah Rp 5,46 miliar ditambah tunjangan tidak tetap Rp 1,55 miliar.

    “Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran BCA No **** pada dokumen LHKPN 29 Desember 2003,” kata jaksa Rini Triningsih. Ada beberapa rekening BCA yang tak dilaporkan Luthfi dan dari rekening tersebut dilakukan berbagai transaksi yang dianggap KPK tidak wajar.

    Misalnya, pada 2007, Luthfi membayar Rp 350 juta kepada Hilmi Aminuddin untuk pembelian mobil Nissan Frontier Navara. Mobil itu diatasnamakan asisten pribadinya, Rantala Sikayo. Masih dengan Hilmi, pada 29 Maret 2007-8 Desember 2008, Luthfi membayar angsuran total Rp 1,5 miliar untuk pembelian rumah dan bangunannya di Cianjur, Jawa Barat.

    “Membayarkan sejumlah uang tanpa melakukan perikatan jual beli sebagaimana lazimnya suatu transaksi, setelah melunasi pembayaran juga tidak melakukan balik nama atas kepemilikannya,” kata jaksa Rini.

    Luthfi kembali membelanjakan Rp 3,5 miliar atas pembelian lima bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas pembelanjaan tersebut, Luthfi dijerat Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Pada rentang Januari 2005-Desember 2009, Luthfi menerima transfer Rp 1,78 miliar dan menerima pemberian mobil Mitsubishi Pajero Sport Rp 445 juta. “Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu merupajan gratifikasi yang menurut UU wajib dilaporkan terdakwa selaku penyelenggara negara kepada KPK,” kata jaksa Rini.

    Perbuatan terdakwa tersebut dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003.

    Luthfi juga dijerat terkait penempatan harta Rp 1,84 miliar dan membelanjakan uang Rp 10,31 miliar pada periode 2009 ke atas untuk pembelian sejumlah mobil mewah dan properti. KPK menduga harta tersebut merupakan hasil tindak pidana. Luthfi dijerat dengan UU TPPU yang terbaru yaitu Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Tak hanya sampai di situ, JPU KPK juga menjerat Luthfi selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah pada rentang Desember 2010 – Januari 2013. Terdakwa dianggap menerima pemberian uang tunai total Rp 17,8 miliar, 79.375 dollar AS, dan 10.000 RM. Harta itu patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

    Tindak pidana yang dimaksud dijabarkan JPU sebagai kegiatan mencari proyek di berbagai kementerian. Dalam hal ini, Fathanah menjadi orang kepercayaan Luthfi untuk melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan proyek pemerintah. Dalam sidang, muncul istilah “ijon” proyek yang mereka lakukan dengan bekerjasama dengan seorang pengusaha bernama Yudi Setiawan.

    Perbuatan terdakwa dijerat Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. “Harta kekayaan yang diterima terdakwa termasuk gratifikasi yang menurut ketentuan wajib dilaporkan ke KPK. Ternyata terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut sehingga patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” kata jaksa Wawan Yunarwanto.

    Untul Fathanah, dakwaan TPPU hanya berlapis dua yaitu didakwa dengan Pasal 3 dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (AMR)



    Pledoi Widodo "Chevron" : Saya Hanya Petugas Lapangan

    Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (21/6/2013) dengan terdakwa pegawai Chevron, Widodo. Widodo dalam kesempatan itu menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara pribadi dan juga melalui penasehat hukum.

    Menurut Widodo, kasus dugaan bioremediasi yang diusung Kejaksaan Agung ini telah menempatkan seorang pegawai Chevron, yaitu dirinya, yang pangkatnya terendah sebagai orang yang dianggap paling bertanggung jawab dibanding terdakwa lain. Sebagai Petugas Konstruksi Lapangan, Widodo membantah peranan sentralnya dalam proyek tersebut.

    Widodo mengungkapkan dakwaan kepada dirinya sunguh ironis. Sebagai petugas lapangan, ia menjalankan tugas atasannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang seharusnya mendapat apresiasi, bukan malah dipidanakan dengan dakwaan yang dipaksakan,

    “Saya hingga hari ini tidak mengerti mengapa harus saya seorang karyawan biasa yang dipilih untuk dijadikan korban dan diposisikan sebagai pemikul tanggung jawab dari masalah ini,” kata Widodo. Padahal, ada pihak-pihak lain yang justru lebih pantas berdasarkan otoritasnya tapi tidak terusik sedikit pun.

    Padahal, bioremediasi adalah kebijakan korporasi dan sebagai petugas lapangan ia tidak punya otoritas dan kewenangan menentukan kebijakan korporasi. Kini dampak dari dijadikan sebagai terdakwa membuat Widodo harus memikul beban itu, menyengsarakan keluarganya, memupuskan harapannya untuk lulus kuliah S2, dan merenggut hak keponakannya yang yatim piatu untuk didampingi dirinya sebagai wali dalam wisuda.

    Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Widodo dengan pidana penjara paling tinggi dibanding karyawan Chevron lainnya yaitu pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia diangap melaksanakan proses lelang yang bertentangan dengan peraturan.

    “Dakwaan kepada saya itu dipaksakan, mustahil, dan tidak sesuai dengan yang saya lakukan sebagai karyawan dengan posisi terendah yang ada didalam tim kerja pada saat tahun 2008, yakni sebagai petugas konstruksi dengan otoritas dan kewenangan yang sangat terbatas,” kata Widodo. Faktanya proses lelang pekerjaan bioremediasi dilakukan Panitia Pengadaan sendiri.

    Widodo juga didakwa melakukan Prebid Meeting (Rapat Penjelasan Lelang) untuk pengadaan pekerjaan bioremediasi. “Faktanya prebid itu dilakukan sendiri oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan Keputusan Kepala BPMIGAS,” kata Widodo.

    Kehadiran Widodo dalam rapat tersebut merupakan perintah atasannya (Damian Tice selaku Team Manager) saat itu untuk hadir sebagai perwakilan dari tim pengguna yang jika dibutuhkan dapat dimintakan bantuannya untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi di lapangan.

    Terhadap dakwaan bahwa ia yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, hal itu menurut Widodo juga tidak sesuai dengan yang ia lakukan berdasar kewenangan dan jabatannya. “Faktanya yang menetapkan HPS tersebut adalah Damien Tice selaku Team Manager yang menjadi atasan saya sesuai dengan otoritas dan kewenangannya,” kata Widodo.

    Widodo berkesimpulan, dakwaan dari Jaksa Penuntut sangat tidak cermat, tendensius, dan terkesan ingin membuat opini seolah dirinya lah sebagai Team Manager selaku penanggung jawabnya. Semua keterangan yang menyudutkan itu berasal dari kesaksian ahli yang direkrut Kejaksaan Agung yaitu Edison Effendi.

    Padahal, Edison adalah orang yang sakit hati karena bebrapa kali mengikuti tender di Chevron namun kalah. Karena itu, keterlibatan Edison sebagai ahli harus dikesampingkan karena penuh dengan konflik kepentingan. Karena itu, Widodo memohon kepada Majelis Hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih agar menerima nota pembelaannya dan membebaskan dirinya dari segala dakwaan. (AMR)

    Gaji Djoko, Istri Tercinta, dan Rumah Mewah

    Djoko Susilo. Credit Foto: Kilasfoto.com
    Sidang terdakwa Irjen Djoko Susilo, terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korlantas Polri, tak hanya menguliti integritas Djoko sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri. Kasus itu juga menohok rasa bersalah kita terhadap penerimaan rendahnya gaji Polri dan PNS.

    Bayangkan, hanya dengan gaji Rp 3 juta – Rp 4 juta ketika bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, ia bisa membelikan rumah miliaran rupiah kepada para istrinya. Dengan beban Polri yang seperti itu, banyak uang operasional “Komando” yang tak tahu pembiayaannya berasal dari mana.

    Persoalan rendahnya gaji inilah yang hanya bisa menghentikan penasehat hukum Djoko Susilo, Juniver Girsang, yang biasanya selalu kritis, namun terhenti tak bisa melanjutkan pertanyaannya terhadap seorang saksi. Pada saat itu, dihadirkan saksi Kepala Urusan Keuangan Dirlantas Polda Metro Jaya, Iptu Tri Puji Raharjo.

    Dengan pertanyaannya yang bernada tak percaya, Juniver mencoba menyidik saksi Tri untuk menekankan bahwa Tri tak paham soal detail gaji kliennya. Juniver menanyakan apakah ada penghasilan lain di luar gaji dan tunjangan yang disebutkan Tri yang jumlahnya total Rp 3 juta – Rp 4 juta dalam rentang 2004-2008.

    Tri pun langsung menjawab tidak tahu, namun Juniver tampaknya tetap ingin mengejar keterangan Tri soal penghasilan lain atau tunjangan lain. Pertanyaan Juniver ini justru mengusik Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo, dengan berkomentar balik yang menohok rasa bersalah kita semua.

    “Tunjangan apa yang Bapak maksud? Kalau Bapak tak pernah jadi PNS, pasti enggak percaya kalau gajinya kecil,” begitu Suhartoyo menyelesaikan debat gaji hari itu. Sebagai seorang PNS, tentu Suhartoyo lebih kredibel untuk menjawab rasa penasaran Juniver mengapa gaji Djoko tersebut rendah untuk jenjang karir yang diemban Djoko saat itu.

    Juniver pun dengan santun langsung menyudahi cecaran soal gaji kepada saksi Tri. “Antara percaya dan tak percaya, Majelis,” kata Juniver mengakhiri pertanyaan.

    Kontras dengan kekayaan
    Lalu, dengan gaji sebesar itu, dari mana Djoko bisa membelikan rumah miliaran rupiah kepada istri-istrinya? Misalnya, pada sidang sebelumnya terungkap bahwa istri ketiganya, Dipta Anindita, pernah dibelikan rumah yang diatasnamakan istri muda tercintanya seharga Rp 6,35 miliar di Jakarta Selatan dan Rp 2,65 miliar di Depok.

    Selain dua rumah di atas, pada sidang Jumat (21/6) kemarin, terungkap bahwa sebulan setelah menikah dengan Putri Solo 2008 itu, Djoko membelikan rumah di kawasan Jakarta Selatan dengan harga fantastis, Rp 14,45 miliar.

    Saksi yang dihadirkan, notaris Buntario Tigris, mengatakan harga yang diakui dalam akta jual beli hanya Rp 5,7 miliar untuk rumah mewah dengan luas tanah 703 meter persegi. Buntario juga mengungkapkan, yang bertindan sebagai penerima kuasa pembuatan akta jual beli adalah Djoko Yuwono, yang diduga sebagai orang dekat ayah Dipta, Djoko Waskito.

    Dari keterangan saksi-saksi terkait rumah-rumah mewah yang dibeli Djoko, sudah menimbulkan tanda tanya besar sebenarnya uang tersebut berasal dari mana? Tanpa mengaitkan uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut, dalam sidang sebelumnya terungkap bagaimana salah satu sumber pendapatan Djoko diperoleh.

    Saat itu, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan saksi Kepala Unit Produksi PT Pura, Maryadi. Maryadi mengungkapkan ia pernah dimintai sumbangan yang katanya akan digunakan untuk kegiatan operasional Dirlantas Polri.

    Permintaan tersebut disampaikan Bendahara Direktorat, Komisaris Legimo. “Saya diutus Pak Djok untuk mengambil dana,” kata Maryadi, menirukan ucapan Legimo. Atas persetujuan atasannya, Direktur Utama PT Pura, Yohannes Mulyono, dan Direktur Keuangan Yoyo Subagyo, akhirnya permintaan sumbangan yang besarnya mencapai Rp 12 miliar tersebut dikabulkan PT Pura.

    Hanya saja, PT Pura yang merupakan rekanan Dirlantas Polri untuk pencetakan dokumen BPKB, hanya menyanggupi Rp 7 miliar. Maryadi mengungkapkan, Rp 12 miliar itu permintaan yang terlalu tinggi dan melebihi batas margin keuntungan proyek yang dikerjakan PT Pura.

    Yohannes yang dihadirkan sebagai saksi juga mengakui adanya permintaan sumbangan tersebut. Dalam laporan keuangan perusahaannya, sumbangan itu disamarkan agar tidak menjadi persoalan. Namun, terdakwa Djoko membantah soal permintaan sumbangan tersebut dan melimpahkan tanggung jawab kepada Legimo yang saat itu aktif mencari dana untuk kegiatan “Komando”.

    Dalam sidang sebelumnya, Legimo yang dihadirkan sebagai saksi memang mengakui bahwa dirinya sering diminta untuk mencari dana dari rekanan. Dana tersebut untuk menutupi kekurangan operasional “Komando” karena tak semua kegiatan Polri didukung oleh ketersediaan dan APBN.

    Jomplangnya pendapatan dengan pengeluaran Djoko sudah jelas kontras terlihat. Semakin keras Djoko membantah, JPU KPK akan semakin tertantang untuk membuktikan dakwaannya. Kini, terbersit kabar, para istri-istri Djoko akan dihadirkan sebagai saksi. Tentu rencana ini akan ditolak oleh Djoko dan para istri pun berhak untuk menolak menjadi saksi.

    Djoko sebagai terdakwa memang berhak ingkar. Namun, jika pengingkarannya terlalu berlebihan, akan memicu JPU mendatangkan para istri untuk membuktikan aliran dana dan dugaan praktik pencucian uang. Jika demikian, media dipastikan akan tersedot perhatiannya pada sidang Djoko dan kita berharap tak ada “festivalisasi” dari perkara ini yang hanya mengangkat hal-hal privasi seputar para istri semata.

    Kini, keputusan ada di tangan Djoko, menerima atau selalu ingkar dengan konsekuensinya masing-masing. Tolong direnungkan dengan bijak sekali lagi, Pak Djoko. (Amir Sodikin)

    Djoko Susilo Belikan Rumah Rp 14,45 Miliar Untuk Dipta Anindita

    Sidang Djoko Susilo. Credit Foto: Kilasfoto.com
    Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korlantas Polri kembali mengungkap rumah-rumah mewah yang dibelikan oleh terdakwa Irjen Djoko Susilo untuk istri tercintanya. Kali ini pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (21/6/2013), terungkap Djoko diduga membelikan istri ketiganya, Dipta Anindita, rumah di Jakarta Selatan senilai Rp 14,45 miliar.

    Saat membeli rumah itu pada Desember 2008, Dipta didampingi Djoko Yuwono sebagai kuasa dari ayahnya, Djoko Waskito. "Pak Djoko Yuwono langsung membeli dari Johadi dan Djuslina. Saya cuma perantara. Akta jual belinya diurus Ibu Mariyana Suryana," kata notaris Buntario Tigris yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi.

    Buntario mengaku sebagai perantara yang membantu pemilik rumah, yakni Johadi Akman dan Djuslina Djaja. Rumah ini memiliki luas 703 meter persegi. Rumah itu dibeli tak lama setelah Dipta menikah dengan Djoko. Menurut surat dakwaan, Dipta menikah dengan Djoko pada 1 Desember 2008, sementara akta jual beli lahan dan bangunan itu diterbitkan pada 30 Desember 2008.

    Hanya saja, menurut Buntario, dalam akta jual-belinya, harga rumah mewah itu ditulis lebih murah, yakni Rp 5,7 miliar. "Pengikatan jual beli dibuat 24 Desember 2008, lalu AJB dibuat 30 Desember 2008. Tapi, waktu pengikatan jual beli harga rumah Rp 5,7 miliar," ucapnya.

    Setelah pembayarannya dilunasi, sertifikat rumah itu pun diatasnamakan Dipta Anindita. Atas keterangan Buntario ini, Djoko enggan menanggapinya. Dia hanya mengatakan keterangan tersebut akan dibuktikan saat pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa nanti.

    Selain melakukan tindak pidana korupsi, Djoko didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia diduga menyamarkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi, salah satunya dengan cara dibelikan aset yang diatasnamakan orang lain, seperti istri-istri dan anaknya. 

    Pada sidang sebelumnya terungkap bahwa istri ketiganya, Dipta Anindita, pernah dibelikan rumah yang diatasnamakan istri muda tercintanya seharga Rp 6,35 miliar di Jakarta Selatan dan Rp 2,65 miliar di Depok. (Endonesia.com)

    Soetrisno Bachir Bantah Tahu Aliran Dana

    Ilustrasi Flu Burung. Foto: Solopos
    Pengusaha dan juga mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Soetrisno
    Bachir, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi
    alat kesehatan untuk penanganan krisis flu burung dengan terdakwa Ratna Dewi Umar.
    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/6), Soetrisno
    ditanya soal aliran dana sebesar total Rp 1,4 miliar ke rekening
    dirinya dan rekening perusahaan Soetrisno, PT Selaras Inti
    Internasional.

    Ratna Dewi Umar adalah Direktur Bina Pelayanan Medik Departemen
    Kesehatan, sekarang Kementerian Kesehatan. Ia didakwa melakukan
    korupsi pengadaan alkes pada tahun 2006 dan 2007 yang merugikan
    keuangan negara Rp 50,4 miliar. Di persidangan, Soetrisno banyak
    mengaku tidak tahu atau lupa terhadap detail transfer uang tersebut.
    Ia membantah tahu bahwa uang itu berasal dari aliran keuntungan proyek
    alkes.

    Sebagai Komisaris PT Selaras Inti Internasional, Sutrisno Bachir
    tidak mengetahui detail uang Rp 1,2 miliar yang ternyata berasal dari
    proyek alat kesehatan. Uang yang merupakan pengembalian utang dari
    adik iparnya, Nuki Syahrun, itu ditransfer oleh Nuki Syahrun sendiri.

    "Uang itu untuk pengembalian utang, soal uang itu apakah dari hasil
    bisnis alkes saya nggak tahu," kata Soetrisno. Nuki juga bekerja di
    yayasannya, yaitu Soetrisno Bachir Foundation. Menurut Soetrisno, Nuki
    memiliki utang Rp 3 miliar yang diajukan sebagai pinjaman ke
    perusahaan PT Selaras Inti Internasional. Pengajuan utang pun
    disampaikan ke jajaran direksi.

    Tercatat bahwa utang tersebut dikembalikan Nuki dalam dua tahap,
    yaitu pertama Rp 225 juta ke rekening pribadi Sutrisno dan Rp 1,2
    miliar ke rekening perusahaan PT Selaras. Soetrisno kembali menegaskan
    ia tak tahu detail pengembalian dana itu karena diurusi oleh direksi.
    "Yang mengelola board of director, makanya saya betul lupa detailnya,"
    kata Soetrisno.

    Dalam sidang sebelumnya, Nuki yang juga staf pemasaran Heltindo
    mengatakan uang yang dikirim tersebut merupakan komisi dari pengurusan
    pengadaan alat kesehatan. Komisi sebesar Rp 1,7 miliar didapat setelah
    memasok rontgen dari PT Airindo Sentra.

    Hakim sempat menguji kejujuran Soetrisno karena dalam Berita Acara
    Pemeriksaan (BAP), disebutkan uang itu sebagai investasi. " Di dalam
    BAP saudara menerangkan uang itu sebagai investasi. Tapi di
    persidangan saudara bilang bayar utang," tanya Hakim Anggota I Made
    Hendra.

    "Terus terang saya lupa. Tapi seingat saya buat membayar utang," jawab
    Soetrisno. Soetrisno juga lupa soal detail konfirmasi pembayaran dari
    Nuki karena yang mengetahui detail keuangan adalah jajaran direksi.

    Saksi dari pengurus Sutrisno Bachir Foundation, Yurida Adlaini, yang
    didatangkan di persidangkan sebelumnya, membenarkan ada aliran dana ke
    rekening Soetrisno. "Betul memang ada aliran dana ke Soetrisno
    Bachir," kata Yurida.

    Jaksa Kiki Ahmad Yani sempat mengungkapkan bukti-bukti transfer
    pengiriman di depan majelis hakim yang kemudian diiyakan oleh Yurida.
    Yurida juga membenarkan bahwa ia tahu ada transfer uang Rp 222 juta
    dari Nuki ke rekening Soetrisno. (AMR)

    Sebelum Pintu Hati Yang Mulia Tertutup

    "Untuk tanah-tanah yang dijadikan bukti di persidangan ini, bila
    mereka bisa berbicara, pasti akan lantang untuk memohon tidak
    dijadikan saksi kepalsuan, karena alam tidak pernah berdusta," kata
    Endah Rumbiyanti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu
    (19/6).

    Berbagai macam logika, cerita, bahasa, dan perumpamaan dicoba gunakan
    oleh Rumbi, nama akrab Endah Rumbiyanti, Manajer Lingkungan Chevron,
    untuk mengetuk pintu hati para anggota Majelis Hakim yang diketuai
    Sudharmawatiningsih. Kali ini, Endah berusaha berbicara kepada
    tanah-tanah tercemar minyak tanah yang dijadikan alat bukti dalam
    sidang dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific
    Indonesia.

    "Suatu saat nanti, saya akan bertemu dengan tanah-tanah itu,
    sebagaimana mereka juga akan bertemu kita semua, dan saat itulah dapat
    diketahui apakah mereka merengkuh kita dalam damai, atau akan
    menghantui kita dalam kekelaman karena kepalsuan yang dijadikan dasar
    semua kezaliman ini," papar Rumbi.

    Dalam pledoi atau nota pembelaannya, Rumbi tak tahu dengan cara
    apalagi ia bisa mengetuk nurani para hakim. Fakta sebelumnya, berbagai
    bukti meringankan dan logika yang diajukan dua terdakwa dari
    kontraktor Chevron telah gagal mengetuk nurani para hakim. Mereka
    adalah Herlan bin Ompo dan Ricksy Premeturi yang telah divonis
    bersalah dengan hukuman enam tahun dan lima tahun penjara.

    Mengerikan sekaligus mengharukan ketika mendengarkan pledoi para
    terdakwa yang kini sedang diambang pintu untuk menerima nasib Majelis
    Hakim Yang Mulia. Selain Rumbi, dua terdakwa dari pegawai Chevron,
    yaitu Kukuh Kertasafari dan Widodo, juga sedang mengajukan pledoi ke
    hadapan majelis hakim.

    Argumentasi hukum untuk ketiga terdakwa itu mirip satu sama lainnya,
    tinggal bagaimana cara para terdakwa menyentuh nurani hakim. Kukuh
    mengisahkan bagaimana harapan keluarganya yang akan pindah ke Amerika
    Serikat untuk menduduki posisi bagus di Chevron akhirnya kandas karena
    kasus ini.

    Sebagai pengurus masjid di lingkungannya, tuduhan korupsi ini
    meluluhlantakkan sendi-sendi kemanusiaan Kukuh. Selain pengurus
    masjid, Kukuh adalah Lembaga Amil Zakat Nasional karyawan Chevron,
    juga sebagai Rumah Hafalan Quran di Minas. Penetapan statusnya sebagai
    tersangka, tak hanya diratapi keluarganya tapi juga oleh masyarakat
    sekitarnya yang tahu kiprah Kukuh.

    Dalam pembelaan Kukuh dan Rumbi, terungkap ketika pertama kali
    diperiksa, para penyidik Kejaksaan Agung juga terkejut mengapa dua
    orang tersebut yang jabatannya tak ada kaitannya dengan proyek
    bioremediasi bisa menjadi tersangka. Widodo sendiri baru akan
    menyampaikan pledoi pada Jumat (21/6).

    Logika keras yang terkait perkara, memang sudah terbukti tak ada
    pengaruhnya bagi majelis hakim karena mereka telah memutus bersalah
    dua terdakwa lainnya. Karena itu, bisa dipahami pledoi Rumbi lebih
    fokus pada bagaimana membuka nurani suci anggota majelis, nurani yang
    tak mungkin bisa diintervensi pihak lain.

    Rumbi memilih mengisahkan nasib lima orang anak yang ia tinggalkan
    dengan bahasa yang santun, diksi yang kuat, dan ekspresif. Ia
    mengungkapkan, anak-anaknyalah yang sebenarnya lebih terkena dampak
    atas kasus ini.

    Kepada majelis hakim, Rumbi mengungkapkan masih percaya pengadilan
    ini adalah satu-satunya tempat yang harus dipercaya dan ditunjukkan
    sebagai tempat menegakkan keadilan dan kebenaran. "Putusan bersalah
    Majelis Hakim akan diratapi, bukan hanya oleh anak-anak saya, tetapi
    akan ditangisi ribuan karyawan dan keluarganya, ribuan akademisi,
    ribuan ibu, karena melihat dan merasakan hukum belum berpihak kepada
    kebenaran," kata Rumbi.


    Namun, kata Rumbi, putusan babas akan disyukuri dengan sujud syukur
    oleh keluarga dan kolega, karena putusan bebas itulah putusan yang
    berpihak kepada kebenaran yang dikemukakan selama persidangan ini
    serta kenyataan sesungguhnya. "Saya menghormati Majelis Hakim, karena
    Hakim adalah Jabatan yang Mulia. Saya percaya ketika nurani kita
    gunakan untuk menilai satu perkara, suara nurani akan melahirkan
    keberanian untuk menegakkan keadilan," kata Rumbi.

    Air mata Rumbi tak terbendung lagi ketika ia memperkenalkan satu per
    satu anak-anak Rumbi. Saat bersamaan, mata para pengunjung sidang juga
    tampak berkaca-kaca, tak kuasa menahan haru dan derita Rumbi. Rumbi
    memperkenalkan anak-anaknya dengan disertai foto mereka.

    Rumbi bercerita, ada seorang anak perempuan, berusia 13 tahun. Sang
    anak memiliki persepsi, hakim-hakim yang mengadili ibunya adalah
    Jahat. Kepada puterinya, sang ibu mengatakan berkali-kali , para hakim
    itu adalah orangtua yang bijaksana, mereka representasi Tuhan di
    dunia.

    "Nak, para hakim, yang mengadili Ibu adalah orangtua juga, sama
    seperti Ibu, mereka adalah juga orangtua yang bijaksana, terlebih
    karena mereka mengadili nasib manusia. Mereka adalah representasi
    Tuhan di dunia. Maka dipilihlah orang-orang yang bijaksana dan
    bernurani untuk duduk sebagai hakim," kata Rumbi.

    "Yang Mulia, anak perempuan itu, bernama Carissa, dengan ibu bernama
    Rumbi. Ini anak saya yang mulia, yang selalu mengirimkan foto penuh
    senyuman untuk menyemangati ibundanya setiap akan maju sidang," Rumbi
    terisak sambil mengangkat foto anaknya.

    "Bapak, Ibu Hakim, mohon bantu saya, untuk meyakinkan Carissa, bahwa
    apa yang saya katakan tentang Bapak dan Ibu Hakim adalah orang yang
    bijaksana itu benar. Bantu saya Yang Mulia," pinta Rumbi sambil
    menyeka air matanya.

    Suasana makin hening, Rumbi kembali memperkenalkan anak bungsu. "Ada
    seorang anak berusia 2,5 tahun pergi ke penjara untuk bertemu ibunya.
    Anak itu sering pergi menemui ibunya, dan mengerti ketika melihat ada
    petugas berseragam mendekat, dia serta merta memeluk ibunya," kata
    Rumbi.

    "Ibu Hakim, tahu kenapa? Karena dia tahu, itulah saat dia harus
    berpisah dengan ibunya. Dan inilah anak itu, Gaza Ghifari Kertanegara,
    putera bungsu saya," Rumbi mencium foto anaknya itu begitu dalam. Para
    pengunjung banyak yang tak kuasa menahan lelehan air mata ketika satu
    per satu anak-anak Rumbi diperkenalkan dengan cara yang menyentuh.

    Rumbi mengisahkan anaknya yang lain. Suatu kali, ada anak laki-laki
    berusia 8 tahun, yang selalu ingin memastikan kondisi ibunya aman
    ketika disidang. Dalam benaknya, ibunya duduk sendiri di tengah,
    seperti yang pernah dia lihat di TV, dan ibunya dimarahi banyak orang
    dari berbagai sisi.

    "Nalurinya membuat dia ingin melihat ibunya langsung, memohon datang
    ke sidang dan berusaha masuk, namun diusir karena usianya tidak cukup.
    Deraan beban yang besar harus ditanggung anak sekecil itu," kata
    Rumbi. Akhirnya, anak itu pun kemudian jatuh sakit dan dalam
    baringnya, tanpa pendampingan Ayah Ibunya, ia masih sering bertanya
    tentang Ibunya kepada yang menjaganya.

    "Apakah Ibu saya masih dimarahi di sidang?" begitu Rumbi mengisahkan
    anaknya yang bernama Dio. "Ini anak saya yang ketiga Yang Mulia, saat
    dia terbaring sakit tanpa orangtuanya di sisinya," kata Rumbi sambil
    mengangkat foto anaknya.

    Lewat kegetiran anak-anaknya, Rumbi berusaha mengetuk pintu hati hakim
    sebelum benar-benar tertutup. Palu Majelis Hakim akan segera diketok.
    Bersalah atau tidak nantinya mereka, akan bergantung pada keyakinan
    majelis hakim. (Amir Sodikin)

    Pledoi Rumbi "Chevron": Kasus Ini Menginjak-injak Hak Asasi Saya

    Terdakwa perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific
    Indonesia, Endah Rumbiyanti, menyampaikan nota pembelaan atau pledoi
    di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (19/6). Pledoinya
    yang disusun runtut dan sopan, mengharu biru pengunjung sidang karena
    mengungkapkan berbagai ketidakadilan yang ia dan keluarga alami
    terkait kasus bioremediasi PT Chevron.

    Rumbi adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan
    Sumatera Light South (SLS) sejak Juni 2011. "Saya pernah menjadi
    lulusan SMA terbaik di propinsi Riau tahun 1993 dan Mahasiswa Teladan
    Fakultas Teknik Universitas Indonesia di tahun 1997, serta beberapa
    kali presentasi di forum internasional," kata Rumbi dalam
    pengantarnya.

    "Kasus ini telah menginjak-injak hak asasi saya sebagai manusia, dan
    telah merusak hidup saya, tidak saja saya pribadi, suami, namun
    anak-anak saya dan keluarga besar saya, akibat pemaksaan kasus ini dan
    menetapkan tersangka secara terburu-buru serta pemaksaan untuk segera
    mendakwa saya kurang dari sebulan dari keputusan praperadilan yang
    membebaskan kami karena penahanan kami tidak sah," papar Rumbi.

    Sampai detik ini, ia tak mengerti apa yang mendasari Kejaksaan
    menetapkan dirinya sebagai tersangka waktu itu. Rumbi pernah melihat
    sebagian dari Jaksa tersenyum-senyum saat ia masuk ke Tipikor.

    "Sebagian besar dari mereka, saya yakini, kini sudah tidak bisa lagi
    merasa nyaman dengan dakwaan ini, karena mereka sudah menyadari bahwa
    mereka mendakwa orang yang tidak bersalah, namun tidak kuasa untuk
    menghentikan proses hukum, dan harus meneruskan dengan merekonstruksi
    pasal-pasal sesuai logika," kata Rumbi.

    Penetapan tersangka
    Tanggal 16 Maret 2012, lewat berita di website Kejagung disebutkan
    beberapa nama tersangka tindak pidana korupsi kasus bioremediasi, 5
    orang diantaranya dari Chevron dan Rumbi disebutkan sebagai salah
    satunya.

    Rumbi kaget dengan penetapan tersangka itu, karena ia merasa tidak
    melakukan kesalahan. Posisi dia saat sebagai Manager Lingkungan juga
    sama sekali tak berkaitan dengan aspek kontrak, pelaksanaan proyek dan
    aspek keuangan.

    "Saat saya pertama kali diperiksa sebagai saksi setelah dijadikan
    tersangka, para Jaksa Penyidik, menanyakan saya tentang pengadaan.
    Saya jawab, saya tidak tahu sama sekali, karena bukan bagian saya.
    Mereka lalu saling berpandangan, dan menanyakan, kenapa Ibu ada
    di sini? Saya jawab dengan pertanyaan lagi, "Lho kan pihak Bapak yang
    menetapkan saya sebagai tersangka?" papar Rumbi.

    Enam bulan setelah dijadikan tersangka, Rumbi baru dipanggil sebagai tersangka,
    sekaligus ada pengumuman perintah penahanan. Rumbi merasa ditetapkan
    sebagai tersangka tanpa alasan jelas. Tragisnya lagi, ia kemudian
    ditahan di rumah tahanan laki-laki di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
    yang tanpa alas tidur serta tanpa ventilasi.

    Sebenarnya ia diperintahkan untuk ditahan di Rutan Pondok Bambu, namun
    saat diantar Rutan Pondak Bambu tak bisa menerimanya.

    "Saya baru dapat masuk ruang tahanan pukul 1:30 dini hari. Suami saya
    harus memastikan kamar tahanan dapat dikunci, namun apa daya, 30
    menit setelah suami saya pulang, saya diganggu oleh beberapa orang
    hingga dua kali yang hingga kini saya tidak tahu siapa mereka," kata
    Rumbi.

    Ia kemudian dipindah ke Rutan Pondok Bambu sebagai tahanan titipan.
    "Saya ditempatkan di penjara, saya diperlakukan bak narapidana dan
    bersama 24-30 orang dalam ruangan 4x8 meter persegi, tidur di lantai
    tanpa adanya tempat tidur yang layak," kata Rumbi.

    Dakwaan jaksa penuntut umum adalah ia bertanggung jawab untuk proyek
    kurun waktu 2005-2011. "Apakah seorang yang baru bertugas 6 bulan
    tanpa kewenangan terhadap proyek, pelaksanaan, pembiayaan dan
    pembayaran dapat menyebabkan uang negara hilang tanpa ada sangkut
    pautnya dengan proyek tersebut di kurun enam tahun sebelumnya?" protes
    Rumbi.

    "Yang Mulia, selama 63 hari ditahan, saya hanya satu kali diperiksa
    sebagai saksi pada hari keduapuluh di tahanan," papar Rumbi. Ia baru
    dibebaskan pada 28 November 2012 karena putusan praperadilan tanggal
    27 November 2012 yang membebaskan Rumbi saat itu juga karena penahanan
    yang tidak sah dan tidak adanya bukti-bukti yang mendukung tuduhan.

    "Keputusan praperadilan adalah juga memerintahkan Kejaksaan Agung
    untuk mengembalikan nama baik serta harkat martabat saya sebagai
    manusia, namun hingga kini tidak setitik pun dilakukan Kejaksaan,"
    kata Rumbi.

    Hingga kini, Rumbi masih bingung, mengapa ia dituduh bertanggung
    jawab atas kerugian negara untuk proyek yang pelaksanaannya dan
    pembayarannya sudah dari 2006 dan berada di ujung kontrak saat ia
    mejabat. "Selama proyek berjalan, dan saat saya menjabat, saya
    bukanlah pemilik proyek, tidak berwenang dalam pembayaran proyek serta
    proses cost recovery," papar Rumbi.

    Di luar itu, proyek bioremediasi tak pernah mendapatkan hukuman
    pelanggaran lingkungan dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian
    Lingkungan Hidup.Terlebih lagi, fakta di persidangan menyebutkan
    proyek ini adalah murni uang Chevron. "Uang sebesar 9,9 juta dollar AS
    yang didakwa, telah ditahan pemerintah dengan mekanisme over and under
    lifting tahun yang lalu," jelas Rumbi. (AMR)

    Arya Abdi Effendy dan Juard Bantah Suap Luthfi

    Arya Abdi Effendy (kiri) dan Juard Effendi. Foto : Kilasfoto.com
    Dua direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi,
    membantah telah menyuap Luthfi Hasan Ishaaq selaku Anggota DPR. Mereka
    hanya memberikan uang kepada Ahmad Fathanah sebagai sumbangan
    kemanusian.


    Hal itu disampaikan para terdakwa kasus dugaan suap pengurusan izin
    kuota impor daging di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu
    (19/6). Dua orang bos PT Indoguna itu menyampaikan pledoi atau nota
    pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan
    Korupsi.


    Mereka bersikukuh, uang Rp 1,3 miliar yang diberikan PT Indoguna tak
    ada kaitannya dengan suap kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Arya memaparkan
    pemberian dana dari Indoguna pada 29 Januari 2013 sebesar Rp 1 miliar
    dan pada 10 Januari 2013 sebesar Rp 300 juta. Pemberian uang Rp 1
    miliar menurut Arya, merupakan sumbangan Indoguna untuk kegiatan
    sosial kepada Ahmad Fathanah.


    "Saya baru tahu uang yang katanya Ahmad Fathanah untuk sumbangan dana
    kemanusiaan di Papua, seminar-seminar, dan operasional perjalanan PKS
    ke daerah-daerah itu ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi
    Fathanah," papar Arya.


    Terkait uang Rp 300 juta, diakui Arya sebagai uang operasional atau
    uang bensin untuk Elda Devianne alias Dati yang meminta langsung
    kepada Direktur Utama PT Indoguna, yang juga ibu kandung Arya, Maria
    Elizabeth Liman. Elda menganggap dirinya telah bekerja 2-3 bulan untuk
    membantu Indoguna dalam pengurusan pengajuan permohonan kuota impor
    sapi.


    "Belakangan, selama persidangan, saya baru tahu uang Rp 300 juta oleh
    Elda diberikan kepada Fathanah. Uang tersebut tidak berkaitan dan
    tidak diberikan untuk kepentingan Luthfi," kata Arya. Ternyata, kata
    Arya, niat baik untuk memberikan sumbangan kemanusiaan sebesar Rp 1
    miliar itu berakhir dengan penahanan dirinya.


    Pledoi Juard

    Terdakwa Juard memaparkan permasalahan ini berawal dari seorang broker
    bernama Elda Devianne yang mengaku memiliki kuota impor daging sapi
    10.000 ton. Elda kemudian mengontak Thomas Sembiring selaku Direktur
    Eksekutif Asosiasi Importir Daging indonesia untuk menanyakan daftar
    importir daging sapi di Indonesia. Tujuannya untuk menjual kuota impor
    ke perusahaan importir.


    "Elda mengatakan kepada Thomas mau menjual kuota impor daging, serta
    bertanya siapa importir besar, yang dijawab Thomas yaitu PT Indoguna,"
    kata Juard. Juard sempat mengingatkan Elizabeth sebagai Direktur Utama
    Indoguna agar menolak permintaan Elda. Namun, akhirnya Juard sendiri
    mengikuti kemauan Elda dengan alasan ingin membuktikan ucapan Elda.


    Ia dua kali mengurus pengajuan kuota ke Kementan atas anjuran Elda
    namun selalu gagal. Menurut Juard, untuk memuluskan rencana pengajuan
    izin kuota impor daging, Elda bahkan nekat menjual nama Menteri
    Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.


    Juard mengatakan, dia mendengar hal itu dari anak buah Elda, Jerry
    Roger Kumontoy. Menurut dia, Elda mengutus Jerry guna menyampaikan
    supaya PT Indoguna Utama mengajukan penambahan kuota impor daging
    sebesar delapan ribu ton.

    "Jerry diminta Elda agar menyampaikan kepada saya mengajukan
    penambahan kuota impor daging sapi sebanyak delapan ribu ton untuk
    2013. Jerry mengatakan saat itu Uban (Hatta Rajasa) telah menyetujui
    tambahan kuota impor sebesar 20 ribu ton," kata Juard.


    Juard lantas berusaha membuktikan pernyataan Jerry itu. Dia kemudian
    memerintahkan seorang stafnya, Priyoto, membuat kembali surat
    permohonan penambahan kuota impor daging sapi.


    Setelah jadi, Priyoto membawa surat itu untuk diberikan kepada Jerry
    Roger. Keduanya bertemu di sebuah minimarket dekat kompleks
    Kementerian Pertanian, dan surat itu pun berpindah tangan. "Tapi
    kemudian saya tahu surat permohonan itu tidak pernah dimasukkan Jerry
    atau Elda ke loket Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
    Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian," lanjut Juard.


    Hatta Rajasa sendiri di berbagai media sudah membantah telah
    menyetujui penambahan kuota impor daging sapi pada 2013. Menurut dia,
    kewenangan penambahan kuota impor daging sapi ada di tangan
    Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. (ENDONESIA.COM)

    Saksi: Gaji Irjen Djoko Rp 3 - 4 Juta Pada 2004-2008

    Kepala Urusan Keuangan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Iptu Tri Puji Raharjo, yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Irjen Djoko Susilo, mengungkap gaji terdakwa pada tahun 2004 - 2008 ketika terdakwa masih di Dirlantas Polda Metro Jaya. Pengungkapan ini digunakan untuk memastikan penghasilan resmi Djoko Susilo terkait dakwaan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG dari jaksa penuntut umum.

    Menurut saksi, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator uji klinik SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri 2011, Djoko Susilo, ternyata hanya menerima gaji sebesar Rp 3-4 juta saat menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada 2004 sampai 2008.

    Jika semua penghasilan Djoko pada 2004 sampai 2008 dijumlah hanya mencapai Rp 200 juta. "Jumlah penghasilan 2004-2008 saya kurang hafal, tapi sekitar Rp 200 juta," kata Tri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (18/6).

    Gaji Djoko per bulan pada 2004 adalah Rp 3 juta, sudah termasuk berbagai tunjangan. Setahun kemudian naik namun masih dikisaran 3 juta.

    "Pada 2005 naik tapi enggak signifikan, sekitar Rp 3 juta lebih, 2006 Rp 4 juta, 2007 dan 2008 juga Rp 4 juta lebih," ujar Tri.

    Menurut Tri, komponen gaji Djoko terdiri dari gaji pokok, uang lauk pauk, tunjangan istri-anak, dikurangi pajak dan iuran pensiun.

    Djoko membantah kesaksian Tri. Menurut dia, honor dia sebagai narasumber dan tunjangan ahli profesi tidak termasuk dalam data Ditlantas Polda Metro Jaya. "Nantinya akan saya sampaikan dalam pembelaan," kata Djoko.

    Penghasilan Djoko dipersoalkan karena dianggap jauh dari harta kekayaan yang dimiliki. Ia bisa membeli rumah seharga miliaran rupiah untuk salah satu istrinya, Dipta Anindita.

    Padahal, pada 2006, Sudiyono yang merupakan salah satu orang kepercayaan Djoko membantu membelikan rumah di perumahan Pesona Khayangan seharga Rp 2,65 miliar. Pada 2011, Djoko lewat notaris Erick Maliangkay juga membeli sebuah rumah di Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan harga Rp 6,35 miliar. (AS)
    me@amirsodikin.com

    Dipta Anindita Dibelikan Rumah Rp 6,35M di Jaksel

    Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan simulator berkendara di Korlantas Polri kembali membahas harta kekayaan terdakwa Irjen Djoko Susilo yang diduga diatasnamakan pihak lain, terutama istri-istrinya. Terungkap, ada pembelian rumah di Jakarta Selatan Rp 6,35 miliar yang diatasnamakan istri ketiga terdakwa, Dipta Anindita.

    Djoko Susilo diketahui membeli sebuah rumah di Jalan Cikajang nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembelian properti seharga Rp 6,35 miliar itu ternyata juga diperantarai notaris kepercayaan Djoko Susilo, Erick Maliangkay, SH.

    Hal itu diungkapkan oleh saksi Baharatmo Prawiro Utomo alias Bahar yang merupakan pengusaha keramik. Bahar adalah pemilik rumah itu.

    "Saya baru tahu setelah dipanggil KPK, ada penjualan aset saya secara tidak langsung, yaitu rumah di Jalan Cikajang nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kepada Dipta Anindita," kata Bahar saat bersaksi di sidang Djoko Susilo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (18/6).

    Dalam akta, ternyata terungkap nilai yang tertera Rp 1,9 miliar. Menurut Bahar, harga itu dihitung dari NJOP.

    Bahar mengaku awalnya dia tidak tahu siapa itu Dipta Anindita saat menjual rumah itu. Tetapi setelah didesak Hakim Anggota Mathius Samiadji, belakangan dia tahu Dipta adalah istri Djoko.

    Menurut Bahar, rumah itu tadinya akan digunakan buat usaha kafe, karena letaknya di kawasan Kebayoran Baru. Tetapi, lantaran belum juga menemukan bentuk usaha, dia memilih menjual rumah dengan luas tanah 246 meter persegi itu lewat perantara properti Era Victoria.

    "Agustus 2011 saya dihubungi broker dari Era Victoria, pak Leo dan pak Budi. Kata mereka ada peminat rumah bernama Erick Maliangkay. Saya dipertemukan dengan Erick di Restoran warung Daun di Jalan Wolter Monginsidi," ujar Bahar.

    Saat pertemuan pertama itu, Bahar menawarkan rumahnya seharga Rp 6,5 miliar. Tetapi menurut dia, saat itu tidak tercapai kesepakatan lantaran Erick menawar di bawah Rp 6 miliar.

    Lantas, sekitar September tahun sama, Erick kembali menghubungi Bahar buat kembali bernegosiasi. Keduanya pun sepakat dengan harga Rp 6,35 miliar.

    "Awal Oktober 2011, Erick bawa duit buat uang muka Rp 100 juta. Dibayar ke saya. Awalnya Erick mengatakan rumah itu buat dia. Tetapi saat membuat akta jual beli, akhirnya Erick bilang dapat surat kuasa. Yang mengurus surat-surat Erick, saya cuma kasih data. Sejak awal saya tahu dia adalah notaris," lanjut Bahar.

    Menurut Bahar, pelunasan pembayaran rumah itu dilakukan dua kali. Erick membayar dengan uang tunai, lantas dipindahkan Erick ke dalam rekening tabungan istrinya, Angela Liu Darmawan.

    Bahar mengakui, setelah dilunasi dirinya disodori blangko kosong untuk ditanda tangani. "Asumsinya itu untuk akta jual beli. Karena sudah dibayar maka saya mau tanda tangan," katanya. (As)
    me@amirsodikin.com









    Pledoi Kukuh 'Chevron: Kejagung Telah Dijadikan Alat Balas Dendam

    Kukuh Kertasafari, Team Leader Produksi PT Chevron dan juga Koordinator EIST (Environmental Issue Settlement Team atau Tim Penyelesaian Isu Sosial), mengungkapkan banyaknya kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Kukuh menengarai, Kejaksaan Agung telah dijadikan sarana untuk balas dendam oleh Edison Effendi, orang yang pernah beberapa kali kalah tender di Chevron namun dijadikan ahli oleh Kejagung.

    Demikian pembelaan Kukuh sebagai terdakwa dugaan bioremediasi fiktif dalam pembacaan nota pembelaan atau pledoi di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (17/6). Dalam pledoi pribadinya, Kukuh mengkhawatirkan jika kejaksaan telah dimanfaatkan oleh orang yang sakit hati untuk balas dendam.

    Orang yang dimaksud adalah ahli Edison Effendi yang digunakan Kejagung sebagai ahli bioremediasi. “Edison adalah orang yang pernah mengikuti tender di Chevron dan gagal memenangkan tender,” kata Kukuh.

    Akibat mengikuti dan mempercayai laporan Edison, kredibilitas Kejagung dipertaruhkan pada titik yang tak bisa dianggap rasional lagi. Diantaranya, Kejagung menetapkan Kukuh sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan terlebih dulu dan tanpa didasari alasan yang jelas.

    Penetapan dirinya sebagai tersangka ia dengar dari teman-temannya yang membaca website Kejagung dan dari pemberitaan online. “Manajemen Chevron pun bingung, tidak bisa menjelaskan keterkaitan saya dengan bioremediasi,” kata Kukuh.

    Dua pekan setelah pengumuman di internet, Kukuh diperiksa pertama kalinya dan kesempatan itu ia gunakan untuk menanyakan mengapa ia menjadi tersangka. Namun, di luar dugaan, penyidik Kejagung pun juga tak tahu menahu mengapa dirinya sampai menjadi tersangka.

    “Jaksa Sugeng Sumarno di hadapan Pak Amirullah (Koordinator Penyidik), malah bertanya ke saya, ‘Pak Kukuh kan Team Leader Bioremediasi di SLS (Sumatera Light South)?’, saya jawab, ‘Bukan Pak, saya Team Leader Produksi di Minas’,” begitu Kukuh menceritakan pengalaman pahitnya.

    Keganjilan berikutnya terkait buruknya cara kerja penyidikan di Kejagung terus terjadi. Sampel tanah tercemar hanya diuji di laboratorium dadakan di Kejagung, itupun sudah lewat tujuh hari dari ketentuan seharusnya.

    Aturan penetapan kadar Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 128 Tahun 2003 pun juga jelas dipelesetkan. Di dalam Kepmen 128, disebutkan tanah tercemar dengan TPH 1-15 persen boleh dibioremediasi. “Namun, Kejagung dengan hanya mendengarkan keterangan Edison yang sakit hati, menetapkan rentang TPH yang boleh dibioremediasi pada 7,5-15 persen,” kata Kukuh.

    Akibat Kejagung yang mempercayai Edison, maka tanah tercemar dengan TPH 1,75 persen dianggap illegal atau tak boleh dilakukan bioremediasi. Di persidangan, baik penuntut umum maupun Edison tak bisa menjelaskan dari mana ketentuan itu diambil. “Menjadi suatu pertanyaan yang sampai sekarang tak terjawab, mengapa jaksa penuntut umum tetap menggunakan dalih bahwa penunjukan tanah tercemar 7,5 persen Kepmen 128,” protes Kukuh.


    Tak terlibat bioremediasi
    Kukuh juga menyatakan, dirinya tak pernah terkait pekerjaan bioremediasi di Chevron. Selaku Koordinator EIST, Kukuh tak pernah ikut campur dalam menentukan 28 lokasi lahan tercemar, sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung. Pekerjaan seperti itu tak masuk dalam tugas tertulis maupun tugas lisan dari atasan Kukuh yaitu Manajer Produksi.

    “Saya dipersalahkan karena posisi saya sebagai Koordinator EIST, akibat adanya tindakan anggota EIST yaitu Team Resources and Environmental Management- Infrastructure Management Support (REM-IMS) yang menetapkan lokasi lahan tercemar,” kata Kukuh.

    “Begitu pula dalam pembayaran pembebasan lahan tercemar yang pengajuannya dilakukan Manajer Land atas usul Team Land, bukan oleh saya selaku Koordinator EIST,” lanjut Kukuh. Verifikasi pembayaran dilakukan Manager Finance melalui Team Finance, bukan lewat Kukuh atau EIST.

    Terkait kontrak bioremediasi, Kukuh mengaku tak terkait dalam perencanaan, proses pelelangan, pemilihan kontraktor, pembuatan kontrak, dan seterusnya. Pengujian tanah tercemar hingga pemilihan teknologi bioremediasi juga bukan wilayah kerja Kukuh.

    Kukuh menegaskan, EIST tak pernah muncul di dalam struktur organisasti Chevron. EIST bukan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sebagaimana layaknya struktur organisasi. “EIST hanya fasilitator pertemuan jika ada masalah terkait pembebasan lahan. Pembebasan lahan tercemar di SLN Duri sama sekali tak melibatkan EIST melainkan di bawah Team Land,” jelas Kukuh.

    Menanggapi pledoi Kukuh, JPU akan menyampaikan jawaban atas pledoi atau replik pada Rabu depan pukul 07.30.
    (Amir Sodikin, dikutip dari amirsodikin.com)

    Operasi Intelijen PRISM dan Rentannya Keamanan Internet

    Ketika kita sedang menikmati teknologi internet yang mulai matang,
    tiba-tiba kita dikejutkan dengan proyek intelijen bernama PRISM. Tanpa
    kita ketahui, data yang pernah kita unggah di berbagai situs kenamaan
    yang berbasis di Amerika Serikat diduga telah diintai oleh Badan
    Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat.

    Pengintaian informasi besar-besaran terhadap lalu lintas percakapan
    warga AS tak sebatas pada jaringan telepon. Momok yang sangat
    dikhawatirkan kalangan praktisi keamanan internet akhirnya terbukti di
    AS.

    Melalui sistem rahasia, dengan izin pengadilan rahasia, dan dilakukan
    agen rahasia, sembilan perusahaan papan atas yang merupakan penguasa
    internet dunia diduga bisa diintai atau disadap NSA dan FBI. Jika ini
    benar, maka inilah megaskandal dalam teknologi informasi terbesar
    sepanjang sejarah yang tak bisa dimaafkan.

    The Guardian dan Washington Post mengungkapkan, operasi intelijen
    PRISM memberi hak kepada NSA dan FBI untuk mengakses langsung ke
    server-server yang dimiliki raksasa perusahaan internet di Silicon
    Valley. Kesembilan perusahaan itu adalah Microsoft, Yahoo, Google,
    Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, dan Apple.

    Dua media tersebut mendapatkan dokumen materi presentasi yang dibuat
    dengan PowerPoint terkait aktivitas PRISM. Washington Post mengunggah
    empat contoh halaman presentasi yang berisi informasi detail siapa
    saja yang terlibat dalam proyek PRISM dan data apa yang dikoleksi NSA
    dan FBI.

    Dokumen itu biasanya digunakan untuk mentraining para operator
    intelijen. Dalam dokumen itu diklam ada pengumpulan langsung dari
    server provider (internet) utama AS.

    Dalam program PRISM, membolehkan para pejabat untuk mengoleksi
    material berupa data personel untuk jejak pencarian, isi percakapan
    email, file yang ditransfer, percakapan livechat baik teks maupun
    video, foto-foto, dan dokumen yang diunggah.

    Kebanyakan, perusahaan yang masuk PRISM merupakan perusahaan top yang
    menggunakan teknologi cloud atau komputasi awan dan sudah digunakan
    secara massal oleh para pengguna karena diawali dengan pemberian ruang
    simpan gratis. Sebut saja Google Drive, iCloud untuk pengguna Apple,
    dan SkyDrive untuk pengguna Microsoft, Flickr untuk Yahoo.

    Kita telah terbiasa dengan mereka, bahkan telah menjadikannya teman
    hidup, istri kedua atau suami kedua, bahkan suami istri boleh cerai
    tapi umumnya mereka tak bisa bercerai dengan layanan "cloud" ini.
    Meminjam istilah para pemikir, kita telah menyimpan sebagian memori,
    baik yang rahasia maupun tidak, kepada mereka.

    Tak berlebihan jika kita menyebut separuh otak kita telah tertanam di
    server-server milik perusahaan Silicon Vallery. Perusahaan teknologi
    informasi paling top di dunia itu memperoleh kepercayaan tinggi dari
    para pelanggan berkat inovasi teknologi dan digabung dengan janji
    menjaga privasi kita.

    Namun, semua itu akan menjadi omong kosong karena proyek PRISM ini.
    Pemerintah AS, termasuk Presiden Barack Obama, tak mambantah adanya
    proyek PRISM tersebut. Obama membela metode kerja kontraterorisme NSA
    demi keamanan AS.

    Obama menyebut, Amerika harus memilih antara menyeimbangkan
    perlindungan privasi dengan perlindungan keamanan. Komentar Obama ini
    mendapat serangan dari para pembela hak-hak sipil. "Undang-Undang
    Patriot tak seharusnya digunakan untuk melanggar hak-hak warga negara
    yang patuh hukum," tulis The Guardian.

    Direktur Badan Intelijen Nasional AS, James Clapper, mengakui adanya
    program mata-mata dan mengatakan pengintaian seperti itu telah
    disetujui pengadilan dan diketahui perusahaan penyedia layanan
    internet. Program telah mendapat persetujuan Undang-Undang Patriot AS
    dan dioperasikan sejak 2008 pada masa George W Bush.

    "Telah terbukti secara vital menjaga negara kita dan aliansi kita agar
    aman. Program ini diteruskan untuk menjadi salah satu cara penting
    menjaga keamanan bangsa," kata Clapper seperti dikutip Associated
    Press. Pengakuan Clapper menjadi pukulan telak bagi industri internet
    AS karena privasi di bisnis internet adalah nomor satu. Namun, tetap
    saja semua pihak dari penyedia layanan internet tak mengakui program
    tersebut.

    Co-founder Google, Larry Page, jelas membantah terlibat dalam
    menyediakan akses server ke pemerintah. "Kami tak pernah ikut dalam
    program pemerintah AS, atau program sejenis lainnya. Pemerintah AS tak
    memiliki akses atau memiliki pintu belakang untuk menjangkau data yang
    disimpan di pusat data kami. Kami tak pernah mendengar program PRISM
    sebelumnya," kata Larry.

    Pendiri dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, juga membantah terlibat
    atau mengetahui proyek PRISM. Menurut Zuckerberg, pemberitaan media
    telah keterlaluan.

    "Facebook bukan dan tidak pernah menjadi bagian dalam program manapun
    dari pemerintah AS untuk memberikan akses langsung ke server kami,"
    kata Zuckerberg. Kami tak pernah mendapat perintah pengadilan atas
    permintaan pemerintah untuk mendapatkan data dalam jumlah besar,
    seperti yang pernah diperoleh Verizon. Jika kami memperolehnya, kami
    akan berjuang secara agresif," katanya.

    Kini, ketika dunia telah bangga bertransformasi dalam perkembangan
    pesat teknologi internet bersama AS, Google, atau Yahoo, atau
    Facebook, atau Apple, dan provider lainnya, namun saat yang sama,
    dunia telah diinjak-injak oleh mereka juga. AS harus menjawab secara
    terbuka atas semua yang mereka lakukan kepada kita semua.

    Ternyata, selama ini kita tak kemana-mana. Teknologi internet yang
    kita banggakan ternyata sama saja dengan era handy talky (HT), ketika
    percakapan dengan mudah disadap pihak lain. Selamat datang kembali era
    HT. Brik...brik...kontek...kontek...di sini Google memanggil, silakan
    Yahoo menjawab ganti.....(Amir Sodikin)

    Notaris Akui Pembelian Rumah di Semarang Atas Nama Istri Djoko

    Dugaan pencucian uang yang dilakukan Irjen Djoko Susilo mulai diusut
    di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (14/6), setelah
    selama ini jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi fokus
    pada pembuktian tindak pidana korupsi dalam pengadaan simulator
    berkendara di Korps Lalu Lingas Polri. Terungkap, dalam membeli
    sebidang tanah dan bangunannya di Semarang, Djoko Susilo
    mengatasnamakan istri ketiganya, Dipta Anindita.

    Pengakuan itu disampaikan saksi Mariati Hurip, notaris yang mengurus
    akta jual beli waktu itu. Mariati ingat, waktu itu tanggal 12 Maret
    2012 ia sedang mengurus berkas akta jual beli tanah yang akan
    diatasnamakan Dipta Anindita.

    "Saya yang bawa berkas dan bertemu dengan beliau, Dipta Anindita," kata Mariati.

    Sebelumnya, saksi dari pengembang PT Graha Perdana Indah, Wibowo
    Tejokusumo, mengatakan pada 22 Februari 2012, ia kedatangan empat
    orang yang menemuinya. Saat itu Wibowo adalah Manajer Marketing PT
    Grah Perdana Indah.

    Empat orang yang dimaksud adalah notaris Erick Maliangkay, Lam Anton
    Ramli, dan dua orang, perempuan dan laki-laki, yang tak dikenalnya.
    Anton mengutarakan bahwa dirinya akan membeli sebuah rumah.

    "Kemudian harga disepakati Rp 7,1 miliar di Bukit Golf II Nomor 12
    Semarang. Luas tanahnya 752 meter persegi, bangunan 285 meter
    persegi," kata Wibowo. Anton membayar Rp 100 juta sebagai tanda jadi
    yang tanda terimanya diatasnamakan Erick.

    Pada 9 Maret 2012, Anton mengatakan akan membayar kekurangan pembelian
    rumah dengan transfer ke rekening BCA. Namun, karena pihak pengembang
    tak memiliki rekening di BCA, pelunasan akhirnya menggunakan rekening
    pribadi milik tiga pegawai pengembang.

    Setelah dibayar lunas, besoknya Anton datang bersama perempuan bernama
    Dipta Anindita. "Ibu Dipta yang tanda tangan akta jual beli," aku
    Wibowo.

    Hakim bertanya mengapa rumah tersebut diatasnamakan Dipta. "Pak Anton
    yang meminta rumah itu diatasnamakan Ibu Dipta," kata Wibowo.

    Di hadapan notaris Mariyati Hurip, Dipta Anindita masih mencantumkan
    statusnya sebagai lajang, hal itu terkait data di KTP-nya. Padahal
    Dipta sudah menikah dengan Djoko sejak 2008. "Dalam akta saya tulis
    swasta. Tetapi dalam KTP statusnya mahasiswa," kata Mariyati.

    Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan
    Korupsi, disebutkan bahwa nilai dalam akta jual beli dicatat Rp 940
    juta, padahal harga pembeliannya sebenarnya Rp 7,1 miliar.

    "Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
    harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya berasal
    dari hasil tindak pidana korupsi, maka pembayarannya dilakukan
    Terdakwa melalui Eric Maliangkay dan Lam Anton Ramli dan
    kepemilikannya diatasnamakan Dipta Anindita," papar JPU.

    Selain menjerat pidana korupsi, JPU juga menelusuri dugaan pencucian
    uang yang dilakukan Irjen Djoko Susilo sejak tahun 2003. Jika ditotal
    mulai 2003 hingga 2012, JPU mencatat total pencucian uang yang
    dilakukan Djoko sekitar Rp 111,7 miliar dan 60.000 dollar AS. (AMR)

    Petugas Lapangan Chevron dituntut Penjara Tujuh Tahun

    Terdakwa Widodo, Ketua Tim Manajemen Limbah Sumatera Light Nort (SLN)
    PT Chevron Pacific Indonesia, yang juga Petugas Lapangan Sumatera
    Light South (SLS) PT Chevron, akhirnya dituntut pidana penjara tujuh
    tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan. Tuntutan ini
    merupakan yang tertinggi dibanding tuntutan terhadap pegawai Chevron
    lainnya.

    Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat
    (14/6), dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih. "Kami
    berpendapat, seluruh unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan
    terhadap terdakwa Widodo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
    bersalah melakukan tindak pidana korupsi," papar jaksa penuntut umum
    pada Kejaksaan Agung, Peri Ekawirya.

    Widodo dianggap terbukti dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam
    Pasal 2 ayat (10) juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999
    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto UU No 20 Tahun
    2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat
    (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan, terdakwa dianggap tidak
    merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. "Perbuatan terdakwa
    merugikan penerimaan keuangan negara, terdakwa telah memperkaya orang
    lain atau korporasi," kata Peri.

    Meskipun Widodo bukan Ketua atau Anggota Panitia Pengadaan, penuntut
    umum menganggap Widodo pada 24 Januari 2008 menggelar rapat penjelasan
    lelang dan tanggal 4 Februari 2008, Widodo pun melakukan pembukaan
    penawaran lelang. Akhirnya, pemenang diperoleh PT Sumigita Jaya dengan
    direktur Herlan bin Ompo.

    Kesalahan lain Widodo, menurut JPU, adalah menetapkan harga perkiraan
    sendiri (HPS) senilai 7,29 juta dollar AS setelah proses lelang
    selesai. Hal itu bertentangan dengan ketentuan BP Migas karena HPS
    harus sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan.

    Penetapan PT SGJ sebagai pemenang juga dipersoalkan JPU karena Widodo
    dianggap tahu PT SGJ tak memiliku kualifikasi sebagai perusahaan yang
    bergerak di bidang bioremediasi. Widodo sebagai Ketua Tim Manaemen
    Limbah dianggap tak melaksanakan tugasnya untuk memastikan pekerjaan
    yang dilakukan kontraktor telah sesuai dengan isi kontrak.

    JPU beranggapan, Widodo bekerjasama dengan Direktur Green Planet
    Indonesia, Ricksy Prematury, telah melakukan proses pengadaan
    bioremediasi secara tidak benar. Diantaranya melakukan penunjukan
    langsung dan melakukan negosiasi kepada PT GPI untuk kontrak lanjutan
    25 Agustus 2011. "Padahal terdakwa tak memiliki kewenangan untuk
    melaksanakan pengadaan pekerjaan bioremediasi di SLN," papar penuntut
    umum.


    Untuk kegiatan bioremediasi tersebut, Chevron telah membayar 6,9 juta
    dollar AS ke PT SGJ dan 3,08 juta dollar AS ke PT GPI. Dana itu,
    menurut JPU, akhirnya dibebankan kepada negara dengan mekanisme cost
    recovery. Total invoice yang senilai 9,9 juta dollar AS itulah yang
    kemudian oleh jaksa dianggap sebagai kerugian negara.

    Sebelumnya, jaksa juga telah menuntut dua pegawai Chevron, yaitu Endah
    Rumbiyanti selaku Manajer Tim Manajer Lingkungan SLS dan SLN PT
    Chevron, dan Kukuh Kertasafari selaku Tim Penanganan Masalah Sosial
    SLS Minas PT Chevron.

    Endah dituntut pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta
    subsider kurungan enam bulan, sementara Kukuh dituntut pidana penjara
    lima tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan. Untuk
    Herlan, sudah divonis pidana penjara enam tahun, sedangkan Ricksy
    divonis pidana penjara lima tahun. (AMR)

    Pledoi Indar Atmanto: Jaksa Dinilai Tak Paham Istilah Telekomunikasi

    Terdakwa mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media Indar Atmanto mengajukan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan pidana penjara 10 tahun oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung. Indar menganggap jaksa tak paham istilah teknis bidang telekomunikasi sehingga dakwaan kepada dirinya banyak yang janggal.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (13/6), Indar lebih memaparkan bagaimana jaksa, selain tak paham istilah telekomunikasi, juga tak memahami aturan yang berlaku. ”Putusan pemidanaan yang didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap suatu undang-undang atau aturan akan menimbulkan implikasi serius bagi dunia telekomunikasi di masa datang,” ujarnya.

    Indar didakwa korupsi sehingga merugikan negara sekitar Rp 1,3 triliun karena menggunakan frekuensi PT Indosat secara ilegal. Dalam dakwaan disebut, pemegang alokasi frekuensi radio, yaitu PT Indosat, tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang diperolehnya kepada pihak lain, dalam hal ini PT Indosat Mega Media (IM2).

    Menurut Indar, kasus ini bermula pada Maret 2011 ketika Denny AK yang mengaku dari LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia melaporkan kasus dugaan korupsi frekuensi Indosat ke kejaksaan. Namun, dalam perkembangannya, laporan ini terbukti mengandung unsur pemerasan dan Denny pun telah dipidana penjara.

    Jaringan seluler

    Istilah menggunakan frekuensi dalam dunia telekomunikasi berarti entitas yang membangun dan mengoperasikan base transceiver station (BTS) yang dalam hal ini PT Indosat. ”Sedangkan PT IM2 tidak membangun jaringan seluler (BTS) sehingga tidak bisa dikatakan telah menggunakan frekuensi,” kata Indar.

    Ia mengutip keterangan pakar dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang menyatakan terjadi kesalahpahaman dalam perkara ini karena salah mengartikan menggunakan frekuensi. ”Menggunakan frekuensi adalah membangun jaringan seluler yang ribuan BTS itu dan dioperasikan pada frekuensi itu,” ujar Indar.

    Penasihat hukum Indar yang diketuai Luhut MP Pangaribuan menganggap jaksa gagal membuktikan dakwaannya. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan dakwaan secara diam-diam. Dakwaan yang diubah adalah dari semula perkara ”penggunaan bersama” menjadi perjanjian kerja sama.

    Perubahan dakwaan secara diam-diam ini melanggar Pasal 142 dan 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan karena itu penasihat hukum meminta hakim menolak dakwaan jaksa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP. (amr)

    Jaksa Gunakan Dakwaan Alternatif

    * Direktur Indoguna Dituntut 4 Tahun 6 Bulan


    Dua direktur PT Indoguna Utama, yaitu Direktur Operasional PT Indoguna Arya Abdi Effendy dan Direktur HRD dan General Affair PT Indoguna Juard Effendi, dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (12/6), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santosa, jaksa juga menuntut Arya dan Juard membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

    Jaksa menganggap Arya dan Juard terbukti menyuap penyelenggara negara, yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, yang saat itu menjadi anggota DPR, dengan harapan bisa membantu meloloskan pengajuan tambahan kuota impor daging di Kementerian Pertanian.

    Jaksa tidak menuntut kedua terdakwa kasus dugaan suap dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian tersebut dengan dakwaan primer, tetapi dengan dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Arya dan Juard dianggap melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan uang Rp 1,3 miliar kepada Luthfi melalui orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah. Disebutkan jumlah Rp 1,3 miliar itu dianggap sebagai bagian dari total komitmen pemberian fee yang berjumlah Rp 40 miliar.

    Jumlah itu merupakan fee yang dijanjikan Rp 5.000 per kilogram dari total pengajuan kuota impor daging sebesar 8.000 ton. Jaksa meyakini pemberian fee itu dengan tujuan agar Luthfi, yang saat itu sebagai anggota DPR dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, mau memengaruhi pejabat Kementerian Pertanian dalam pemberian persetujuan permohonan penambahan kuota impor daging.

    Luthfi dan Fathanah juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

    Janji Fathanah

    Ketika membacakan surat tuntutan untuk Arya dan Juard, jaksa menyebutkan, Arya memberikan uang Rp 1 miliar kepada Fathanah pada 29 Januari 2013. Menurut jaksa, Fathanah mengatakan, uang itu dia minta dari PT Indoguna dalam rangka keperluan operasional Luthfi. Fathanah menjanjikan, jika ada penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, Indoguna akan diutamakan.

    ”Fathanah menjawab, ’Terima kasih Ibu Els (Maria Elisabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna). Nanti akan saya sampaikan kabar gembira ini kepada Ustaz Luthfi’,” kata jaksa Mohammad Roem.

    Sementara Rp 300 juta merupakan permintaan Fathanah kepada Maria sebagai sumbangan dalam acara Safari Dakwah PKS. Maria menyanggupi permintaan itu dan memerintahkan Arya mencairkan Rp 300 juta. Setelah cair, Maria menghubungi Elda Devianne Adiningrat, pemilik perusahaan yang bergerak di bidang impor bahan baku, dan uang diambil oleh anak buah Elda, kemudian diberikan kepada Fathanah.

    ”Tetapi, Fathanah meminta Elda menyimpan uang itu karena merupakan bagian untuk Luthfi, yang akan diberikan setelah acara di Medan,” lanjut jaksa Roem.

    Dalam sidang sebelumnya, ketika Fathanah dihadirkan sebagai saksi, Fathanah membantah bahwa uang Rp 1 miliar tersebut untuk Luthfi. Uang itu untuk dirinya pribadi, yang akan digunakan untuk seminar soal kondisi krisis daging saat itu.

    Terkait uang Rp 300 juta, Maria Elisabeth Liman yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan, uang itu merupakan upah kepada Elda yang telah membantu Indoguna dalam mengurus perizinan kuota impor.

    Dalam pertimbangan jaksa, hal-hal yang memberatkan adalah Arya dan Juard dianggap tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi dan keterangan mereka berbelit-belit. ”Hal-hal yang meringankan, keduanya bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga,” kata jaksa Roem. (AMR)
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved