Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , , , » Korupsi Alkes: Penunjukan Langsung Diberitahukan di Undangan

Korupsi Alkes: Penunjukan Langsung Diberitahukan di Undangan

Written By Amir Sodikin on Senin, 10 Juni 2013 | 13.15

Sejak prakualifikasi lelang, proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007 di Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) diberitahukan akan ada penunjukan lelang. Informasi itu jelas bisa dibaca karena ada dalam undangan prakualifikasi yang ditujukan kepada calon pemenang lelang.

Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/6), dengan terdakwa Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan Ratna Dewi Umar. Ratna adalah Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek dengan pagu anggaran Rp 42,4 miliar. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nawawi Ponolango.

Suwanto, saksi dari PT Rajawali Nusindo (RN), pemenang lelang, mengatakan, pihaknya menerima undangan untuk hadir dalam prakualifikasi dengan disebutkan proyek itu akan dilakukan penunjukan langsung. ”Soal penunjukan langsung sudah tertera dalam undangan,” katanya.

Namun, awalnya Suwanto tak tahu soal penunjukan langsung itu karena dia berpikir perusahaannya akan ikuti tender.

Hakim anggota, Made Hendra Kusuma, pada sidang sebelumnya, berkomentar, proses penunjukan langsung ini tak seperti seharusnya. Jika memang dirancang untuk penunjukan langsung, seharusnya tak perlu lelang.

Suwanto membenarkan adanya proses lelang oleh panitia. Dia memang ditugasi pimpinan PT RN untuk mengikuti proses lelang dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut. Bersama salah satu anggota timnya, Iskak Putra, Suwanto kemudian memeriksa ke Depkes.

Proyek penunjukan langsung setengah hati ini dipermasalahkan karena perusahaan yang ditunjuk langsung sebagai pelaksana, yaitu PT RN, menyubkontrakkan pekerjaan kepada beberapa perusahaan lain, salah satunya, PT Prasasti Mitra dengan Direktur Utama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. ”Dalam klausul boleh dilakukan subkontrak?” tanya Hakim Slamet Subagyo yang dijawab Suwanto, ”Tidak boleh.”

Saksi lain yang saat itu menjabat General Manager Institusi PT RN, Iskak Putra, mengatakan, perusahaannya memenangi proyek karena memang ditunjuk langsung. Dia juga mengakui, beberapa barang yang dibutuhkan Depkes tersedia di beberapa perusahaan lain sehingga dilakukan subkontrak, salah satunya ke PT Prasasti Mitra. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved