Banner Leaderboard
Headlines News :

    Simulator SIM : Keterangan Saksi Meringankan Janggal


    Sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan simulator berkendara untuk ujian Surat Izin Mengemudi menghadirkan saksi-saksi meringankan untuk terdakwa Djoko Susilo. Dalam keterangan saksi meringankan, Majelis Hakim tampak dibuat bingung dengan keterangan para saksi yang dianggap janggal dan tidak umum.

    Saksi meringankan yang dihadirkan bertujuan membuktikan asal-usul harta Djoko. Mereka adalah Subekti Hadianto, pengusaha jual beli berlian yang mengelola uang Djoko; Dedi Kusmanto, pengusaha yang membeli apartemen Djoko; dan Dading Saefudin, makelar tanah dan pebisnis sapi potong yang mengelola uang Djoko.

    Keterangan para saksi dianggap majelis hakim yang diketuai Suhartoyo janggal dan tidak umum karena semua transaksi dari ketiga saksi tersebut selalu tunai dan tak melalui perbankan. Walaupun transaksi mencapai miliaran rupiah, namun tak pernah ada dana yang lewat rekening bank.

    Dalam setiap transaksi, para saksi juga minim dengan bukti-bukti tertulis. Jikapun ada, bukti tertulis misalnya kwitansi, justru mengundang pertanyaan majelis hakim lebih lanjut.

    "Semua tak ada tanda buktinya? Hanya percaya saja?" tanya Ketua Majelis Hakim Suhartoyo kepada Subekti. "Iya, banyak pengusaha yang biasanya butuh dana tunai dan saya pinjami. orang Tioanghoa yang dipegang janjinya," kata Subekti.

    Subekti awalnya menerima uang Rp 200 juta dari Djoko pada tahun 1991. Uang itu oleh Subekti dikelola untuk berbagai bisnis, misalnya bisnis berlian dan pinjam meminjam. Setiap tahun selalu untung dan keuntungan mencapai belasan miliar rupiah, hingga 2010 keuntungan mencapai Rp 14 miliar.

    Djoko biasa mengambil keuntungan yang nilainya miliaran rupiah dari pengelolaan dana itu melalui perantara Didit yang tinggal di Solo. Semua dilakukan tunai tak ada yang melalui perbankan, bahkan ketika pengambilan uang Rp 2 miliar juga dilakukan dengan tunai.

    "Ada engga bukti transaksi, usaha ini kan bukan usaha kecil?" tanya jaksa penuntut umum Pulung Rinandoro. "Hanya kepercayaan saja. Saya tak ada pembukuan," jawab Subekti. "Jumlah yang sebanyak ini tak ada pembukuan? Enggak ada masuk ke rekening?" sergah Pulung. "Tidak ada Pak," jawab Subekti.

    Hakim anggota Samiadji tak habis pikir bagaimana Subekti membawa uang Rp 200 juta yang semuanya uang Rp 20.000an. "Berapa besar volumenya itu? Uang Rp 10 juta saja tahun 1991 sudah banyak sekali, ini uang Rp 200 juta dibawa tunai," tanya Samiadji yang dijawab Subekti dengan singkat, "Saya lupa."

    Saksi yang paling lama dicecar adalah Dading Saefudin, terkait bisnis jual beli tanah di Bogor dengan bermodalkan uang Djoko. Saksi mengaku membeli tanah murah dari warga sekitar Rp 3.000 per meter persegi, kemudian dijual kembali ke pengembang dengan harga mahal Rp 6.000 per meter persegi.

    Namun, Ketua Hakim Suhartoyo tampak ragu dengan status Dading karena tak bisa membuktikan jika ia benar-benar menjual tanah kepada pengembang. Pertanyaan dari Suhartoyo kepada Dading, apakah ada bukti tanda terima pembayaran dari pengembang ke Dading, tak bisa dijawab Dading dengan lancar.

    "Ada kwiitansi jual tanah dari pengembang?" tanya Suhartoyo. "Hanya penyerahan berkas kepemilikan tanah. Ada bukti kwitansi pembelian dari warga, kemudian saya lengkapi suratnya," kata Dading.

    "Bukti beli tanah dari warga saya bawa ke pengembang," lanjut Dading. "Kalau begitu saudara hanya perantara? Saudara tidak ada tanda pembayaran dari pengembang?" tanya Suhartoyo.

    Pertanyaan sederhana itu tak bisa langsung dijawab oleh Dading. "Masyarakat terima kwitansi dari pengembang, kemudian masyarakat terima uang buat saya," kata Dading.

    Jawaban Dading memicu tawa para pengunjung sidang karena berbelit-belit. "Jadi seolah-oleh masyarakat jual dua kali?" tanya Suhartoyo. "Saya yang jual ke pengembang cuma administrasinya dilangsungkan. Dari pengembang kwitansinya diatasnamakan warga," jawab Dading.

    Uraian dari saksi Dedi Kusmanto juga tanpa dilengkapi bukti-bukti surat. Dedi membeli apartemen Djoko seharga Rp 5 miliar dan dibayar tiga kali secara tunai. Uniknya, transaksi ini tanpa dilengkapi dengan dokumen notaris.

    "Kenapa Bapak sebagai pembeli tidak menggunakan notaris untuk perjanjian?" tanya jaksa Pulung. "Saya kan beli di bawah tanhan, dari developer belum disertifikat, hanya pengalihan hak," jawab Dedi. "Ada enggak saksi dalam perjanjian?" tanya Pulung dan dijawab tidak ada oleh Dedi. (AMR)

    Suap Master Steel: Penyuap Penyidik Pajak Mulai Diadili

    Pemilik yang juga Direktur Keangan PT The Master Steel Diah Seomedi mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, atas dugaan menyuap penyidik pajak. Dua stafnya, Effendy Komala dan Teddy Muliawan, juga diseret dalam perkara yang sama karena mereka membantu membawakan uang suap.


    Uang suap telah diantarkan ke dua orang Penyidik pegawai Negeri Sipil Pajak, Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra, sebesar 600.000 dollar Singapura. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (30/7), Diah didakwa bersama-sama dengan Effendi Komala dan Teddy Muliawan telah menyuap Eko dan Dian dengan tujuan untuk mengupayakan penghentian penyidikan perkara pajak PT The Master Steel Manufactory.

    Effendi adalah Manajer Akuntansi PT Master Steel dan Teddy adalah staf akunting PT The Master Steel. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahmad Burhanuddin, dalam surat dakwaannya mengungkapkan, kasus ini bermula dari usaha Master Steel untuk menutupi transaksi senilai Rp 1,003 trilian yang diakui sebagai pinjaman dari Angel Sitoh, warga negara Singapura.

    "Sebenarnya transaksi itu merupakan penjualan kepada pihak ketiga dan seharusnya dicatat sebagai penerimaan. Sehingga diduga PT Master Steel sengaja menutupi data pajak yang sebenarnya agar pembayaran pajak pada 2008 tidak sebesar yang seharusnya dibayarkan kepada negara," papar Burhanudin.

    Pada Juni sampai Juli 2011, Diah menyadari kesalahan itu dan membayar pajak terhutang ditambah denda 150 persen sebesar Rp 165 miliar. Setelah dibayarkan, Tim Bukti Permulaan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Kantor Wilajah DJP Jakarta Timur, Hario Damar.

    Namun, pada Desember 2012 ada penggantian Tim Bukti Permulaan yang salah satunya masuk nama Dian dan Eko. Tim yang diketuai Dian kemudian meminta keterangan PT Master Steel terkait transaksi Rp 1,003 triliun.

    Tetapi perusahaan itu tak bersedia memberikan klarifikasi sehingga Kanwil Pajak Jakarta Timur menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 2 April 2013 dengan tersangka Diah, Istanto Burhan (Direktur Utama PT Master Steel) dan Ngadiman. Maka, pada 25 April 2013, Diah berusaha melobi DIan dan Eko agar menghentikan penyidikan tersebut.

    Diah menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 40 miliar dan Diah meminta Effendy mengatur cara penyerahan uang itu. Akhir 2013, Diah mengatakan pada 7 Mei 2013 akan memberikan uang Rp 10 miliar kepada Eko, sebagai bagian dari komitmen Rp 40 miliar.

    Tanggal 6 Mei 2013, Diah memanggil Effendi dan menyerahkan uang 300 ribu dollar Singapura untuk diberikan kepada Eko dan Dian. Maka, ketiga orang tersebut merancang transaksi dengan rapi dengan lokasi yang dipilih di area parkiran Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

    Skenarionya, pada 7 Mei 2013, Effendi meminjam kunci mobil milik Eko yang selanjutnya Effendi akan meletakkan uang di mobik sehingga pada saat penyerahan uang antara Effendi dengan Eko tidak bertemu secara langsung. "Atas kesepakatan tersebut lalu Eko menyerahkan kunci mobil Honda City milik Dian kepada Effendi dan diberitahu mengenai posisi mobil yang diparkir di Terminal 2 Bandara Soeta," papar jaksa Burhanuddin.

    Pada soreny Effendi membawa bungkusan uang ke Terminal 2 Soeta menuju tempat parkir mobil Honda City dan meletakkan uang 300.000 dollar Singapura di bawah kolong jok sopir. Effendi kemudian menyerahkan kunci ke Eko yang sudah menunggu di sekitar parkiran.

    Eko kemudian menemui Dian untuk serahkan kunci mobik, baru kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil Honda City. Dian langsung ambil uang di bawah jok sopir yang kemudian dihitung oleh Eko berjumlah 300.000 dollar Singapura.

    Setelah menerima "uang muka" tersebut, Eko sengaja mengirim berkas perkara pajak tersangka Diah Soemedi tanggal 7 Mei 2013 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta namun dibuat tidak lengkap. "Tujuannya supaya berkas perkara dikembalikan jaksa sehingga nantinya perkara dapat diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan," papar jaksa Burhanuddin.

    Pemberian uang kedua senilai 300 dollar Singapura dilakukan pada 15 Mei 2013 dengan modus yang kurang lebih sama. Namun, kali ini dilakukan di Terminal 3 Bandara Soeta. Eko dan Dian mengubah skenario, dengan meminta Effendi meletakkan uang di mobol Avanza yang diparkir di area parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

    Kunci mobil dan STNK diberikan kepada Effendi sambil menunjukkan posisi parkir mobil. Effendi memberikan kunci Avanza beserta amplop berisi 300.000 dollar Singapura kepada Teddy dengan perintah agar diserahkan kepada Eko dan Dian dengan cara meletakkan di bawah karpet di bagian kaki kuris sopir.

    "Jam 09.00, Teddy mengendarai motor menuju Bandara Soeta dan langsung menuju parkiran mobil Avanza, lalu meletakkan uang sesuai dengan petunjuk Effendi. Kemudian Teddy temui Eko dan serahkan kunci Avanza di toilet Terminal 3 Bandara Soeta. Tidak lama kemudian Teddy, Eko, dan Dian ditangkap petugas KPK," papar jaksa Burhanuddin.

    Perbuatan para terdakwa dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancamannya minilam pidana penjara satu tahun dan maksimal lima tahun. (AMR)

    Berbagai Upaya Meloloskan Kuota Impor Daging

    Sejumlah saksi kunci dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan pencucian uang pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian. Dari keterangan para saksi, terungkap berbagai modus dan upaya untuk menggolkan penambahan kuota impor daging PT Indoguna Utama.

    Kesaksian Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro, menegaskan Ahmad Fathanah sejak awal memperkenalkan dirinya sebagai utusan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi merupakan anggota DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu yang dianggap punya pengaruh terhadap Menteri Pertanian yang berasal dari kader PKS.

    Hal itu disampaikan Syukur saat bersaksi untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (29/7). "Dia (Ahmad Fathanah) katakan bahwa dia utusan ustad Luthfi Hasan," kata Syukur.

    Fathanah mendatangi syukur untuk melobi agar meloloskan penambahan kuota daging impor untuk PT Indoguna Utama. Namun, Syukur menolak permintaan Fathanah karena pengajuan kuota sudah berada di luar prosedur.

    "Surat itu saya tolak dan tidak saya proses," kata Syukur. Fathanah gigih berusaha melobi Syukur karena ia kembali mendatangi Syukur saat ada acara di Bogor.

    Dalam pertemuan singkat di Bogor itu, Fathanah kembali melobi apakah ada kemungkinan peningkatan kuota impor. Syukur pun menjawab agar Fathanah mengikuti prosedur yang ada.

    Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Muhibuddin, sempat bertanya kenapa seorang Fathanah bisa begitu leluasa menemui Syukur. Namun, Syukur berkilah bahwa siapapun bisa menemui dirinya.

    Dalam sidang kemarin, saksi Direktur PT Indoguna, Maria Elizabeth, menjelaskan posisi Elda Devianne Adiningrat, mantan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia, dan Ahmad Fathanah yang ia sebut sebagai makelar proyek.

    Elda adalah orang yang mengaku memiliki kuota impor daging dan akan dijual. Kepada Direktur Ekskutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, Thomas Sembiring, Elda mengatakan memiliki kuota antara seratus sampai dua ratus ton.

    Dalam sidang dua direktur PT Indoguna sebelumnya, juga terungkap, untuk menjual kuota kepada pihak yang tepat, maka dipilihlah PT Indoguna. Maka, terjalinlah komunikasi antar Elda, Fathanah, Elizabeth, dan terakhir bergabung Luthfi Hasan.
    Menurut Elizabeth, pertemuan dengan Luthfi pernah digelar namun hanya membahas soal daging yang bercampur dengan daging tikus dan daging celeng. Dalam pertemuan di sebuah restoran, "Saya jelaskan kenapa bakso dicampur daging tikus dan daging celeng, lalu saya jelaskan soal itu di depan Luthfi, Fathanah, dan Elda," kata Elizabeth.

    Maria yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus yang sama, hanya mengakui bahwa saat pertemuan itu tak pernah membahas masalah daging sapi atau kuota impor. Hanya membahas soal krisis daging.

    Berdasar penuturan Elizabeth, Elda sebagai perantara mengaku memiliki akses ke sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian dan bahkan ke Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dalam rekaman percakapan antara Elda dan Elizabeth pada sekitar November 2012, terungkap bahwa Elda membawa-bawa nama Hatta Rajasa yang ia sebut sebagai "Uban".

    Diduga, Elda mencatur nama Hatta untuk menakut-nakuti Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Syukur Iwantoro, agar mau mengabulkan permintaah penambahan kuota. Elda berkilah penambahan kuota impor daging telah disetujui oleh Kementerian yang dipimpin Hatta Rajasa.

    Upaya untuk menggolkan pengajuan penambahan kuota impor juga dilakukan dengan cara memanfaatkan Asosisasi Perusahaan Importir Daging Indonesia (Aspidi). Saksi Direktur Eksekutif Aspidi, Thomas Sembiring, mengakui pernah diajak Juard Effendi, Direktur PT Indoguna, untuk membuat surat usulan penambahan kuota impor daging sapi 2013.

    Surat itu ditujukan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. "Juard meminta saya untuk membuat surat resmi ke Menko bidang Perekonomian," kata Thomas. Dalam sidang sebelumnya juga terungkap, Juard Effendi yang juga pengurus Aspidi pernah diperintah membuat surat terkait krisis daging untuk meyakinkan agar penambahan kuota dikabulkan. (AMR)








    Merasa Takut, Para Saksi Djoko Gagal Datang

    *Penangkapan pengacara tak terkait Djoko


    Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri dengan terdakwa Irjen Djoko Susilo kemarin seharusnya mendengarkan keterangan para saksi meringankan. Namun, sebanyak 12 orang yang direncanakan hadir tak satupun ada yang datang.

    Penasehat hukum terdakwa, Tommy Sihotang, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (26/7), mengatakan para saksi tersebut takut karena berbagai kabar simpang siur terkait Djoko Susilo. Salah satu berita yang dimaksud adalah penangkapan seorang pengacara bersama pegawai Mahkamah Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Operasi tangkap tangan itu di media massa sempat dikaitkan dengan kantor Hotma Sitompoel dan kasus Djoko Susilo. Seperti kita ketahui, Hotma memang salah satu anggota tim penasehat Djoko.

    "Ada kejadian seperti itu, ada yang mengatakan ada kaitannya dengan kasus ini. Hal ini membuat para (calon) saksi ini mikir-mikir," kata Tommy.

    Selain itu, para calon saksi tersebut menurut Tommy juga takut karena terpengaruh oleh saksi-saksi sebelumnya dihadirkan di sidang Djoko. Beberapa saksi yang mencabut keterangannya di persidang akhirnya dipanggil oleh KPK, untuk diperiksa lagi dengan kasus yang sama namun untuk terdakwa lain.

    Beberapa saksi yang dalam sidang mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan didominasi oleh orang yang dekat dengan Djoko Susilo, misalnya asisten pribadi dan sopir. Mereka setelah mencabut keterangannya, dipanggil lagi oleh KPK untuk pemeriksaan terdakwa lainnya.

    Dampaknya, para saksi yang belum dihadirkan tiba-tiba merasa takut semuanya. "Sebanyak 12 orang tak muncul semua hari ini. Kita akan bujuk lagi mereka untuk datang," kata Tommy.

    Kepada majelis hakim yang diketuai Suhartoyo, Tommy berjanji akan kembali menyaring para saksi yang belum terkontaminasi oleh saksi-saksi lain. Suhartoyo memberi kesempatan terakhir untuk Djoko menghadirkan saksi fakta yang meringankan pada Selasa, 30 Juli nanti.

    "Setelah itu tak bisa lagi karena tanggal 2 Agustus akan tetap kita jalankan pemeriksaan terdakwa," kata Suhartoyo.

    Terkait para saksi yang dikatakan merasa dipengaruhi, Suhartoyo menjamin persidangan ini adalah independen dak tak ada kekuatan manapun yang bisa mempengaruhi. "Persidangan ini tak bisa dipengaruhi oleh siapapun dengan cara apapun," kata Suhartoyo.

    Suhartoyo menegaskan, seharusnya semua pihak tak perlu terpengaruh kejadian di luar persidangan. "Kita dilindungi Undang-Undang agar tetap independen tak bisa dipengaruhi. Tapi kalau sudah masuk perasaan, ya itu adanya di dalam hati, yang jelas pasti Pak Jaksa dan penasehat hukum sepakat bahwa persidangan ini bebas dari pengaruh manapun," kata Suhartoyo.

    Tak terkait
    Di luar persidangan, Tommy yang juga penasehat hukum Mario C Bernado, mengatakan pemberitaan di media massa, terkait penangkapan Mario dan DS, seorang pegawai MA, tak terkait dengan kasus Djoko Susilo. Inisial DS merupakan inisial karyawan di MA, bukan inisial Djoko Susilo.

    "Tak ada kaitannya dengan kasus Djoko Susilo. Itu terkait kasus yang sedang berjalan di MA," kata Tommy. Namun, Tommy tak mau menyebutkan kasus apa yang dimaksud. "Untuk etisnya, biar KPK dulu yang menyampaikan. Saya tak tahu kasusnya apa, jangan-jangan tidak ada kasus, bisa saja teman lama yang memberi uang," kata Tommy.

    Tommy juga mengatakan, kasus tangkap tangan Mario dan DS tersebut tak ada kaitannya dengan kantor Hotma Sitompoel. Hal itu dibuktikan, misalnya, tak ada kop surat atau bukti lain yang menyangkut kantor pengacara Hotma Sitompoel.

    "Mana ada sekarang pengacara menyuap melalui broker. Bisa ditangkap KPK," kata Tommy. Tommy yakin, Mario kemungkinan dapat "order" di luar jobnya. "Ini namanya syndrom srimulat, dapat job di luar pekerjaan resminya," kata Tommy. (AMR)


    Ratna Konsisten Seret Nama Siti Fadilah


    Terdakwa Ratna Dewi Umar, secara konsisten mengaku hanya menjalankan perintah atasannya waktu itu yaitu Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Karena itu, di hadapan majelis hakim, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kemkes ini memohon belas kasihan agar dihukum ringan.

    "Saya hanya menjalankan perintah. Tak ada niat saya untuk melakukan korupsi," kata Ratna dalam sidang dengan agenda pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (25/7). Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango.

    Ratna adalah terdakwa pengadaan alat kesehatan (alkes) dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007 di Kemkes.

    Hakim anggota Made Hendra Kusuma, bertanya apakah ketika akan menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, dirinya pernah meminta perlindungan kepada Siti Fadilah. Ratna membenarkan pertanyaan Made. Bahkan, ia beberapa kali mencoba menemui Siti untuk mengadukan nasibnya.

    "Pada tanggal 21 Agustus 2009 jam empat sore, saya menghadap langsung (Menkes)," kata Ratna. Ketika itu, Siti yang dimintai perlindungan mengatakan jika ditanya penyidik KPK maka jawab saja tidak tahu.

    Kemudian, mendengar jawaban Menkes seperti itu, Ratna menjawab, "Tolong, Ibu, karena kami hanya menjalankan perintah Ibu," begitu Ratna menirukan perkataannya kepada Siti waktu itu.

    "Apakah ada petunjuk dari Menkes untuk menghadapi pemeriksaan KPK?" tanya Made. "Tak ada petunjuk, yang ada beliau marah," jawab Ratna.

    Ratna mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa ia hanyalah menjalankan perintah. Salah satu cara adalah dengan membawa makalah yang pernah ia bawakan ketika mewakili Menkes untuk presentasi di hadapan KPK pada tahun 2009.

    Dalam makalah itu, Ratna sudah mengatakan salah satu hal yang dikhawatirkan di Kementerian Kesehatan adalah tak ada standard harga alat kesehatan. Sehingga, kondisi itu bisa menjadi celah terjadinya praktik manipulasi harga. Ratna juga membawa bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa proyek tersebut penunjukan langsung yang diperintahkan Menkes Siti Fadilah.

    Menjelang usai sidang, Ratna tak kuasa menahan tangis. Ia memohon agar diberi hukuman seringan-ringannya. "Suami saya hanya tinggal sendiri di rumah bersama pembantu dan sering sakit-sakitan," kata Ratna.

    Ratna juga mengaku, di lingkungan Kementerian Kesehatan ia dibenci oleh Sekjen dan Dirjen karena dianggap tak bisa diajak "bekerjasama " di dalam sistem. Ia berjanji mengungkap segala keganjilan itu dalam nota pembelaannya nanti.

    Rudy Tanoe
    Selain menyeret nama Siti, Ratna juga secara konsisten menyebut nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau dikenal sebagai Rudy Tanoe. Ratna mengatakan, perintah penunjukan langsung itu untuk memenangkan perusahaan Rudy. Siti pernah mengatakan, Rudy akan menghadap Ratna dan ternyata Rudy memang menemui Ratna.

    Ratna menggambarkan, waktu itu Rudy mengenakan jas dan kemeja kotak-kotak. Pernyataan Ratna ini pernah dibantah Rudy ketika Rudy dihadirkan dalam sidang beberapa pekan lalu.

    Rudy dalam kesaksian terdahulu mengatakan tak pernah menemui Ratna untuk membahas alat kesehatan. "Apalagi saya tak suka pakaian yang disebutkan. Pakaian sehari-hari kesukaan saya semenjak zaman Gus Dur adalah batik," kata Rudy.

    Tak hanya menyebut nama Rudy terlibat, Ratna juga mengatakan pernah didatangi orang suruhan Rudy agar mengubah isi Berita Acara Pemeriksaan yang mengait-ngaitkan nama Rudy. Namun, permintaan itu tak digubris Ratna. (AMR)

    Hakim Ragu Soal Pemalsuan Tanda Tangan Djoko


    Staf Bagian Urusan Keuangan Korlantas Polri, Muhammad Sadrah Saripuddin, memberikan kesaksian bahwa tanda tangan terdakwa Irjen Djoko Susilo telah dipalsukan oleh Komisaris Legimo. Namun, Majelis Hakim tampak berhati-hati dan ragu menanggapi kebenaran dari kesaksian Sadrah ini.

    Dalam sidang dugaan korupsi simulator berkendara Korlantasn Polri 2011 pencucian uang dengan terdakwa Djoko Susilo, pada Selasa (23/4), Sadrah mengaku sebagai orang yang pernah mengantarkan Surat Perintah Membayar (SPM) pada proyek pengadaan simulator brerkendara. Sadrah mengatakan, SPM yang harusnya ditanda tangani terdakwa Djoko Susilo telah dipalsukan oleh Legimo.

    Legimo adalah mantan Bendahara Satuan Kerja Korlantas, yang dalam sidang juga terungkap sebagai orang yang menjadi kepercayaan Djoko Susilo untuk mencari dan mengumpulkan dana. Sadrah tak melihat langsung siapa yang tanda tangan di SPM dan empat dokumen lainnya, namun di ruangan itu hanya ada Legimo.

    "Saudara yakin kelima dokumen itu ditandatangani Legimo? Kesimpulan dari mana?" tanya hakim anggota Samiadji. "Kelihatan bukan aslinya," jawab Sadrah. "Hanya itu saja?" sergah Samiadji yang dijawab saksi, "Siap Pak."

    "Saudara tidak melihat yang tanda tangan kok bisa menyimpulkan itu perbuatan Legimo?" kejar Samiadji. "Karena Legimo sering tanda tangan seperti itu," jawab Sadrah. "Kalau sering, berarti Saudara pernah lihat Legimo memalsu tanda tangan?" tanya Samiadji. "Maksud saya pernah beberapa kali," elak Sadrah.

    Sadrah juga mengatakan, tanda tangan Wakil Korlantas Brigjen Didik Purnomo juga dipalsukan Legimo. Kelima dokumen untuk keperluan pencairan proyek yang dipermasalahkan tanda tangannya yaitu SPM, Resume Kontrak, Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), surat maksimum pencairan, dan pajak.

    Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo, menyatakan majelis hakim sangat berharap bukti yang ditanda tangani Legimo itu seperti apa dan yang tanda tangan terdakwa seperti apa. Namun, jaksa penuntut umum hari itu tak siap dengan barang bukti tersebut karena pemberitahuan siapa saksi yang diajukan kubu terdakwa sangat mendadak.

    Suhartoyo sempat menilisik pekerjaan saksi Sadrah yang katanya bertugas mengantar SPM. Menurut Sadrah, di Korlantas Polri banyak SPM yang harus diantar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Sadrah harus mengantar SPM ke KPPN dan dalam sebulan bisa beberapa kali.

    Jaksa penuntu umum Kemas Abdul Roni bertanya, apa yang dilakukan Sadrah ketika tahu tanda tangan tersebut dipalsukan. "Apakah menegur?" tanya Kemas. "Saya sudah tanya kenapa dipalsu tanda tangannya. Kata Legimo itu urusan dia," jawab Sadrah.
    Dalam sidang sebelumnya ketika Legimo dihadirkan sebagai saksi, Legimo akhirnya sempat "menyerah" atas pertanyaan mencecar dari penasehat hukum terdakwa yang memojokkan Legimo bahwa Legimo lah yang memalsukan tanda tangan terdakwa.

    Legimo dalam sidang sebelumnya akhirnya mengakui bahwa dia yang tanda tangan milik Djoko Susilo dan Didik Purnomo, namun itu atas perintah Kakor (terdakwa). Seperti sudah diketahui dalam sidang sebelumnya, hubungan Legimo dan Djoko sangat erat dan Legimo seolah menjadi tulang punggung Djoko Susilo dalam mencari dan mengumpulkan dana komando. (AMR)

    Catatan Indoguna: Ada Dana Untuk Munas PKS


    Peranan perusahaan importir daging sapi, PT Indoguna Utama, dalam usahanya mengurus penambahan kuota impor daging kembali disorot di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terungkap ada catatan pengeluaran keuangan milik PT Indoguna Utama disebutkan untuk keperluan Munas PKS di Medan pada tahun 2012.

    Hal itu disampaikan saksi Pudji Rahayu Aminingrum alias Yuni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/7), dengan terdakwa mantan Presidan PKS dan anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq. Pudji adalah kasir di PT Indoguna yang mengetahui catatan pengeluaran PT Indoguna.

    Dalam sidang dugaan suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian itu, Pudji tak membantah pertanyaan jaksa Muhibuddin soal adanya pengeluaran yang ditulis untuk Munas di Medan pada Maret 2012. Totalnya adalah Rp 98 juta.

    "Transaksi itu atas perintah Om Juard (Juard Effendi, Direktur PT Indoguna)," kata Pudji. Catatan pengeluaran itu terlihat dari kasbon-kasbon milik PT Indoguna yang akhirnya disita Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Selain adanya catatan bahwa uang mengalir ke Munas PKS, terungkap pula bahwa ada catatan pengeluaran uang PT Indoguna nuntuk mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso. "Ada pengeluaran uang Rp30 juta dan Rp 86 juta, di situ tercatat nama Prabowo, mantan Dirjen," kata Pudji.

    Catatan kasbon itu ditemukan KPK dan menjadi barang bukti. Sama seperti pengeluaran lainnya, uang untuk mantan Dirjen ini pengeluarannya diperintahkan oleh Direktur PT Indoguna.

    Pudji juga mengaku diperintahkan Komisaris PT Indoguna Soraya Kusuma Effendi untuk menyiapkan uang Rp 1 miliar. Uang itu diambil dari Bank BCA Kalimalang. Dari total uang Rp 1 miliar, Rp 500 juta disiapkan untuk diambil Juarf Effendi, dan Rp 500 juta disimpan di kas.

    Dalam catatan Pudji, pengeluaran Rp 500 juta itu ia tulis sebagai retribusi "beef". Pada sidang dengan terdakwa para direktur PT Indoguna beberapa waktu lalu, Pudji yang kala itu bersaksi juga mengungkapkan keterangan yang sama.

    Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK, uang itu merupakan bagian dari Rp 1 miliar yang diberikan kepada Ahmad Fathanah dan diyakini jaksa akan diberikan kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Kekurangan Rp 500 juta nantinya akan ditambahkan oleh kolega Arya yang menggenapi uang untuk Fathanah Rp 1 miliar.

    Soraya Kusuma Effendi yang juga dihadirkan sebagai saksi membenarkan bahwa ia pernah diminta Direktur PT Indoguna, Arya Abdi Effendy untuk menyiapkan uang Rp 1 miliar. Permintaan uang itu disampaikan Arya melalui pesan Blackberry Messenger.

    Lalu, Soraya memerintahkan kasir Pudji untuk menyiapkan uang tersebut. Soraya tak tahu untuk apa uang tersebut diminta disiapkan Arya. Namun, di benak Soraya ia menebak pasti uang itu untuk keperluan daging. (AMR)

    Dari Bisnis Keris Hingga Apa Lagi?

    Seolah sudah jamak, ketika dihadapkan di persidangan terkait dakwaan pencucian uang, salah satu yang umum digunakan terdakwa untuk pembelaan adalah adanya bisnis tak tampak yang omsetnya mencengangkan. Jika tidak berupa jual beli perhiasan, biasanya berupa bisnis barang antik, atau jual beli properti.

    Kali ini, terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri yang juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang, Irjen Djoko Susilo, ternyata mengaku menekuni bisnis jual beli pusaka. Seorang saksi yang mengaku sering terlibat jual beli pusaka keris dihadirkan dalam sidang.

    Adalah Indra Jaya Febru Hariadi, sorang "ahli" keris yang menekuni jual beli keris dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada pekan lalu. Ia mengaku pernah berdinas di Kodam V Brawijaya dan kemudian akrab dengan Djoko karena sama-sama menyukai keris.

    Tersebutlah transaksi miliaran rupiah yang berhasil dibukukan Djoko dari menjual keris. Indra mengatakan, penggemar keris dari Jerman bernama Andreas, sempat datang ke Indonesia dan mencari keris yang kebetulan berada di tangan Djoko.

    Indra kemudian membawa Andreas ke Djoko dan disitulah tiga buah keris dihargai dengan "mahar" yang nilainya fantastis mencapai 680.000 euro. Satu keris lagi diberikan sebagai tanda mata atau hadiah.

    Tak hanya fantastis dalam membukukan penjualan keris. Setelah transaksi dengan orang Jerman, Djoko juga membukukan pembelian keris yang nilainya fantastis juga total Rp 1,7 miliar. Keris yang dibeli masih dalam lingkaran kekuasaan saksi Indra, yaitu 16 keris peninggalan keluarga Indra yang akhirnya dijual kepada Djoko.

    Jika uang itu diberikan tunai atau transfer, pasti jaksa KPK dengan mudah bisa melacak transaksinya. Namun, nilai sebesar itu tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan sebidang tanah dan bangunan rumah di Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Nilai rumah mencapai Rp 1,6 miliar. "Saya masih mendapat tambahan uang Rp 150 juta dari Pak Djoko," kata Indra.

    Menguji saksi
    Majelis Hakim sempat menguji pengetahuan saksi Indra soal seluk-beluk keris, mulai dari pamor keris hingga luk keris dan ritual-ritualnya. Indra berusaha menjawab dengan penuh keyakinan dan bahkan pembicaraannya soal luk-luk keris sulit dihentikan Ketua Hakim Suhartoyo.

    "Sudah-sudah, jangan cerita luk-luk lagi. Hakim perlu tahu apa ini asal cerita atau tahu bener," kata Suhartoyo. "Luk 3 namanya jangkung, luk 9 namanya sempono..." kata Indra, yang langsung disergah Suhartoyo, "Sudah...tambah bingung pengunjung sidang." "O.... siap!" jawab Indra.

    Indra sempat dicecar soal perbedaan hitungan keris yang dimiliki Djoko Susilo. Di Berita Acara Pemeriksaan, Indra hanya mengakui 100an keris, namun di sidang ia bilang 200 lebih. "Mboten (tidak), saya matur (bilang) 200an lebih. Keris itu dititipkan ke saya untuk dicuci. Setelah itu baru Pak Djoko kena kasus dan katanya keris akan disita," kata Indra.

    "Penyidik mau menyita?" tanya Suhartoyo. "Iya, saya matur (bilang) kalau disita silakan tapi enggak ada yang menyita," kata Indra. "Belum disita Pak Jaksa ya? O.. belum. Memang kalau sudah berurusan dengan pusaka keris itu susah ya," celetuk Suhartoyo.

    Tak bisa dipungkiri, pejabat di Jawa banyak yang tak bisa lepas dengan pusaka keris. Beberapa menyikapi pusaka keris secara netral, namun sebagian lagi menganggap pusaka keris sebagai penambah pamor wibawa pemiliknya.

    Tak hanya sebagai pamor wibawa, Indra menyebutkan, ketika Djoko memegang keris, tampaklah kesaktiannya. "Kalau pegang keris, rambutnya enggak bisa dipotong. Terus kerisnya jadi warna merah delima," kata Indra.

    Djoko juga digambarkan sebagai sosok yang suka mencari tempat-tempat keramat serta gemar mencari rumah antik. Pengakuan itu disampaikan saksi Hirawan.

    "Pak Djoko senang mengoleksi keris pusaka atau wesi aji Pak Djoko juga sering ke tempat keramat. Sering cari kesaktian. Tapi saya enggak suka," kata Hirawan.

    Djoko Susilo sebagai terdakwa memang berhak untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Jika pada sidang tindak pidana pencucian uang dari terdakwa perempuan, biasanya mereka berkedok bisnis perhiasan atau berlian, untuk mendongkrak nilai transaksi yang fantastis.

    Pada sidang-sidang pekan ini, memang giliran Djoko untuk mengajukan saksi dan ahli meringankan terkait kepemilikan hartanya. Kita tidak bisa dengan mudah menilai, apakah klaim yang dibeberkan saksi-saksi meringankan tersebut benar atau hanya kedok semata.

    Kadang, kita hanya merasakan sentilan-sentilan dari para hakim sebagai sesuatu yang patut dicatat, atau ditertawakan karena logika saksi dianggap menggelikan. Hanya kepada keyakinan hakim lah kita berharap agar keterangan saksi bisa dinilai dengan adil. Kita tunggu saksi-saksi Djoko di persidangan nanti. (Amir Sodikin)

    Tensi Tinggi Sidang Bioremediasi

    Seperti sidang-sidang lainnya, selalu saja ada anggota majelis hakim yang membacakan putusan dengan kendala suara yang kurang terdengar. Ah, mungkin karena masalah teknis semata. Ada pula yang keras membacanya, hingga makin menunjukkan tak ada kerusakan pada sistem suara.

    Namun, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dalam rentang tiga hari pada pekan lalu yaitu Rabu (17/7) hingga Jumat (19/7), suara-suara lirih dan keras itu dimaknai berbeda oleh pengunjung sidang vonis tiga pegawai PT Chevron Pacific Indonesia.

    "Tiga hakim ad hoc dengan lantang telah membacakan dissenting opinion dengan penuh keyakinan, sementara tiga hakim kariernya dengan malu-malu membacakan vonis," seru seorang pengunjung. Sindiran itu adalah buah dari kejengkelan-kejengkelan para pengunjung terhadap suana sidang,

    Seperti sudah diduga sebelumnya, tiga karyawan PT Chevron Pacific Indonesia akhirnya tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terkait dakwaan bioremediasi fiktif. Mereka adalah Kukuh Kertasafari, Endah Rumbiyanti, dan Widodo yang ketiganya divonis dua tahun penjara.

    Vonis ini seolah menegakkan kebenaran vonis sebelumnya yang telah diterima dua orang kontraktor Chevron, yaitu Herlan bin Ompo dan Ricksy Prematuri. Praktis, seperti sudah diduga sebelumnya, vonis ketiga karyawan Chevron ini tak akan "mempermalukan" vonis terdahulu untuk kontraktor Chevron.

    Di banding dengan sidang lainnya, sidang Chevron termasuk sidang dengan tensi tinggi dan kedua kubu begitu sensitif satu sama lain. Gelagat yang tak umum diperlihatkan salah satu kubu, akan dimaknai berbeda di belakang layar.

    Majelis Hakim yang mengadilin perkara ini pun juga ditengarai pengunjung begitu "sensitif" dan dirasa beda karakter ketika menangani perkara lain. Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih, misalnya, melarang fotografer untuk mengambil gambar dari depan pengunjung sidang.

    "Pengambilan gambar harus dari belakang pengunjung sidang," kata Sudharmawatiningsih. Biasanya, larangan yang dikenal selama ini adalah tak boleh melewati batas pagar arena sidang dan para hakim tak pernah melarang pengambilan gambar dari depan pengunjung, asal tidak melewati garis batas.

    Larangan ini tak pernah dikeluarkan sebelumnya oleh Sudharmawatiningsih atau oleh hakim ketua lainnya, selain pada perkara Chevron ini. Misalnya, ketika Sudharmawatiningsih memimpin sidang perkara pajak dengan terdakwa Dhana Widyatmika, larangan seperti itu tak pernah ia keluarkan.

    Sudharmawatiningsih juga melarang kebiasaan para wartawan yang mencantolkan rekamannya pada pengeras suara.

    Chevron sendiri telah melengkapi timnya dengan dokumentasi video, dengan juru kamera yang selalu terlihat mengambil gambar di belakang pengunjung. Mereka melengkapi diri dengan sistem pengeras suara tambahan, untuk memastikan suara lirih dari para hakim bisa terdengar saat direkam.

    Karena itu, ketika vonis pekan lalu, setiap hakim karier mendapatkan giliran membacakan isi vonis, sebagian pengunjung keluar ruangan untuk memantau saura-suara lirih itu dari pengeras suara milik Chevron yang diputar di luar sidang. Mereka bergerombol di luar sidang untuk mendengarkan vonis dari speaker ala kadarnya di luar sidang.

    Kubu jaksa walau secara umum kalem-kalem saja menanggapi persidangan, namun ada juga yang ekspresif saat mendengar timnya menang dengan ditandai vonis bersalah. Dari status di BlackBerry Messenger, tampak jelas luapan kegembiraan itu yang dianggapnya kemenangan kubu Kejaksaan Agung.

    "Ternyata bioremediasi terbuktif fiktif. Keok juga lu," begitu status seorang anggota jaksa, menyongsong vonis bersalah yang diketok hakim.

    Di kubu terdakwa, sudah pasti suasananya lebih berapi-api dengan disulut oleh kemarahan akibat kekecewaan terhadap majelis hakim. Di berbagai media sosial, penuh dengan percakapan yang bernada mencemooh para hakim yang hanya mengambil fakta yang mendukung dakwaan dan tuntutan jaksa.

    Berbeda dengan sidang-sidang korupsi biasanya, kubu terdakwa memang selalu mendapat dukungan yang ekspresif dan mencolok. Dukungan paling banyak berasal dari para karyawan Chevron di Riau yang didatangkan secara bergantian ke Jakarta untuk memberikan solidaritas mereka untuk para terdakwa.

    Para pendukung mudah dikenali dengan pin bertuliskan "Nurani untuk Keadilan". Gerakan ini selain bertujuan mendukung para terdakwa, di sosial media mereka juga mengedukasi soal apa itu bioremediasi dan bagaimana pelaksanaannya.

    Karena itu, ketika para terdakwa perkara korupsi lainnya tertunduk malu dan lesu usai divonis bersalah, para terdakwa Chevron ini tetap keluar dari ruang sidang dengan keyakinan tetap tak bersalah. Di luar sidang, selalu sudah menunggu para pengunjung yang akan menguatkan psikologi pare terdakwa.

    Kasus bioremediasi ini memang penuh kontroversi karena dianggap banyak fakta persidangan yang meringankan terdakwa namun tak disinggung dalam pertimbangan majelis hakim. Mulai dari pelaporan kasus ini yang diduga dilakukan ahli yang sakit hati, hingga hakim yang dianggap telah berprasangka.

    Pertimbangan logis soal perkara ini hanya bisa didengarkan dari pandangan para hakim yang mengajukan beda pendapat atau dissenting opinion. Mereka adalah dua orang hakim ad hoc yaitu Sofialdi dan Slamet Subagio.

    Pada prinsipnya, terdakwa dianggap melanggar ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 128 Tahun 2003 yang mengatur soal pengolahan limbah secara biologis atau dengan teknik bioremediasi. Hakim ad hoc berkeyakinan, selain para terdakwa tak melanggar aturan itu, sebenarnya para terdakwa jika melanggar pun tak bisa dijerat dengan pidana hanya karena melanggar regulasi menteri yang bersifat internal.

    Soal perbuatan melawan hukum yang dianggap dilakukan para terdakwa, para hakim sebenarnya telah kalah debat dengan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej. Eddy yang pernah dihadirkan sebagai ahli, telah menjawab apa itu pengertian melawan hukum yang berlaku di Indonesia.
    Namun, di luar berbagai perang argumentasi itu, tampak jelas bagaimana rapuhnya ilmu pengetahuan (dalam hal ini ilmu bioremediasi) yang masih setitik itu harus dihadapkan ke pengadilan.

    Ditambah lagi, orang-orang yang terlibat dalam pengadilan adalah orang-orang yang baru mengenal istilah bioremediasi pertama kalinya ketika menangani kasus tersebut. Karena itu, tak heran jika di persidangan masih terdengar orang mengeja kata mikroorganisme dengan "mikroorgasme", juga istilah teknis lainnya yang pasti baru mereka kenali.

    Para ahli dari berbagai disiplin ilmu membutuhkan perdebatan bertahun-tahun bahkan ratusan tahun untuk membahas soal teknik bioremediasi ini. Mereka berdebat dengan ratusan hingga ribuan artikel dalam jurnal-jurnal internasional bergengsi.

    Kini, ilmu bioremediasi itu menemukan batu sandungannya di Indonesia ketika harus diverifikasi dan diuji metodologinya oleh para sarjana hukum. Seorang anggota hakim begitu terkejutnya dan terheran-heran mendengar pernyataan bahwa bioremediasi ini ternyata dilakukan hanya oleh mikroorganisme yang sudah ada di dalam tanah tersebut.

    Di luar itu semua, ada fakta menarik yang dikeluhkan para terdakwa, bagi para ahli bioremediasi yang merasa memahami persoalan teknis ini, ternyata banyak yang tak bernyali ketika diminta menjadi ahli dalam persidangan. Mereka biasanya hanya mau dihubungi di luar sidang dan enggan hadir dalam sidang. (Amir Sodikin)

    KPK Bisa Menuntut Kasus TPPU Djoko

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein memberikan penjelasan sebagai ahli dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara dan pencucian uang terdakwa Irjen Djoko Susilo. Yunus menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menyidik sekaligus menuntut perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi.

    Hal itu disampaikan Yunus dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (19/7). Yunus mengakui, memang dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU hanya mengatur KPK sebagai institusi yang berwenang melakukan penyidikan atas TPPU yang tindak pidana asalnya berupa korupsi.

    "Tak disebutkan KPK berhak melakukan penuntutan," kata Yunus. Ketika UU ini dibahas, memang ada resistensi kuat dari institusi lain agar penyidikan dan penuntutan tak dibuka untuk institusi lain yaitu KPK. Akhirnya, tak ada bunyi KPK terhadap institusi yang berwenang melakukan penuntutan.

    "Memang terpikir penyidikan saja (untuk KPK) sehingga tak ada kata penuntutan di situ. Kalau ditanya apa KPK berhak menyidik dan menuntut korupsi dan TPPU? Saya melihatnya integral, tidak parsial," kata Yunus.

    Maksud dari intergral adalah bahwa kasus korupsi dan TPPU biasanya merupakan kasus gabungan. Pada Pasal 75 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menyebutkan jika penyidik tindak pidana asal menemukan TPPU, maka bisa menggabungkan kasus korupsi dan TPPU.

    "Ini sesuai dengan prinsip peradilan sederhana , cepat, dan murah, yang
    dimaksud sederhana adalah efisien dan efektif. Kalau penuntutan dipisah, satu ke KPK, satu ke Kejaksaan Agung, tentunya tidak efisien," papar Yunus.

    Pembuktian terbalik
    Yunus juga mamaparkan soal pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa atau populer disebut sebagai pembuktian terbalik. Yunus menekankan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan yang terkait perkara. "Terdakwa bisa memakai haknya untuk membela, harta yang disita yang harus dibuktikan," kata Yunus.

    Penasehat hukum terdakwa, Teuku Nasrullah, memberi pengandaian bagaimana jika banyak data yang hilang terhadap aset yang dimiliki terdakwa sehingga terdakwa tak bisa membuktikan. "Bagaimana jika harta itu diperoleh dari, misalnya, judi, naroba, atau prostitusi? Bukan dari korupsi?" tanya Nasrullah.

    "Dalam hal tak bisa membuktikan, juga dianggap sebagai hasil tindak pidana korupsi," kata Yunus. "Apapun dari sumber mana pun, juga dianggap korupsi?" lanjut Nasrullah. "Itulah pembuktian terbalik," jawab Yunus singkat.

    Ketua Majelis Hakim Suhartoyo bertanya soal perlu tidaknya membuktikan tindak pidana asal untuk perkara TPPU. Yunus mengatakan, dalam TPPU harus ada tindak pidana asal, tapi soal pembuktiannya itu perkara lain (bisa dilakukan nanti, tak harus dibuktikan lebih dulu).

    Perbuatan pidana asal, yaitu korupsi, harus diuraikan dalam dakwaan TPPU. Harus pula disebutkan kaitannya TPPU dengan tindak pidana asal. "Harus ada hubungan antara pidana asal dengan TPPU. Bisa dikaitkan dengan jabatan yang kemungkinan disalahgunakan," Yunus mencontohkan.

    Yunus sepakat jika TPPU harus terkait tindak pidana asal yaitu pidana korupsi. "Katakanlah TPPU tunggal, kalau tidak diuraikan perbuatan yang melanggar UU Tipikor. Pertama, untuk menyebut dia tindak pidana asal itu tidak kuat. Kedua, ini pengadilan tipikor yang kewenangannya soal Tipikor," papar Yunus.

    Jika dalam TPPU ada unsur harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi, ini yang harus dibuktikan terdakwa. "Kalau terdakwa tak bisa membuktikan, maka makin menguatkan dakwaan kalau itu dari perbuatan korupsi," kata Yunus. (AMR)

    Untuk Ketigakalinya, Pegawai Chevron Divonis Bersalah

    Untuk ketiga kalinya, pegawai PT Chevron Pacific Indonesia divonis bersalah dan dipidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia adalah Widodo, pegawai lapangan yang menjadi Ketua Tim Manajemen Limbah Sumatera Light North (SLN) Chevron.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (19/7), Widodo dinyatakan terbukti terlibat dalam proyek bioremediasi yang didakwakan fiktif dalam rentang 2006-2011.

    "Terdakwa Widodo terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsider," kata Ketua Majelis Hakim, Sudharmawatiningsih.

    Vonis untuk Widodo yang juga Petugas Lapangan Sumatera Light South (SLS) ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Widodo yang merupakan pekerja Chevron paling rendah jabatannya diantara terdakwa lainnya, dituntut pidana penjara paling tinggi yaitu 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan.

    Akibat perbuatan terdakwa Widodo, negara dianggap dirugikan hingga 6,9 juta dollar AS yang merupakan biaya bioremediasi yang dikerjakan PT Sumigita Jaya dan 3,08 juta dollar AS untuk proyek yang dikerjakan PT Green Planet Indonesia.

    Vonis bersalah ini adalah untuk kelima kalinya untuk perkara yang sama dan untuk ketiga kalinya bagi karyawan Chevron. Untuk kelima kalinya pula, putusan majelis hakim tak bisa diambil bulat karena ada anggota majelis hakim yang mengajukan beda pendapat atau dissenting opinion.

    Kali ini, jumlah anggota hakim yang mengajukan beda pendapat dan membela terdakwa ada dua orang dari total lima hakim, mirip seperti sidang vonis keryawan Chevron Endah Rumbiyanti.

    Dalam pembacaan dissenting opinion, hakim anggota tiga, Slamet Subagio menyatakan terdakwa Widodo tak terlibat dalam pemenangan lelang yang dimenangkan PT Sumigita Jaya maupun PT Green Planet Indonesia. Slamet juga tak sependapat dengan mayoritas hakim yang menganggap Widodo melanggar ketentuan lelang berdasarkan Pedoman Tata Kerja 007.

    Kontrak kerja bioremediasi telah mendapat izin dari BP Migas waktu itu sehingga sudah sesuai dengan pedoman lelang barang dan jasa.
    Seperti dalam putusan Endah Rumbiyanti, hakim 4 Sofialdi juga menyampaikan logika yang sama untuk putusan Widodo. Sofialdi menganggap Widodo tak bersalah karena tak memiliki kewenangan seperti yang didakwakan dan dituntutkan oleh penuntut umum.

    Meskipun Widodo bukan ketua atau anggota panitia pengadaan, penuntut umum menganggap dia menggelar rapat penjelasan lelang (24 Januari 2008) dan melakukan pembukaan penawaran lelang (4 Februari 2008). Akhirnya, PT Sumigita Jaya (SGJ) dengan direktur Herlan bin Ompo menjadi pemenang.

    Penetapan PT SGJ sebagai pemenang dipersoalkan karena Widodo dianggap tahu PT SGJ tak memiliki kualifikasi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bioremediasi. Widodo sebagai ketua tim manajemen limbah dianggap tidak melaksanakan tugasnya memastikan pekerjaan yang dilakukan kontraktor sesuai dengan isi kontrak.

    Hakim Slamet dan Sofialdi berkeyakinan, terdakwa Widodo tak melanggar baik dakwaan primer maupun skunder. Karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. (AMR)

    Ombudsman: Ada Maladministrasi di Lapas Tanjung Gusta


    Ombudsman RI di Jakarta pada Rabu (17/7) merilis hasil investigasi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Ombudsman berkesimpulan telah terjadi dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan. Kepala Lapas telah abai dalam kewajibannya, lalai, dan tidak profesional dalam mengantisipasi kerusuhan.

    Hal itu tertuang dalam laporan investigasi Lapas Tanjung Gusta yang dilakukan Ombudsman Pusat dengan Ombudsman Perwakilan Sumatera. "Tidak bertindak cepat, tidak mengantisipasi keadaan yang dalam suasana Ramadhan, yang pada saat itu sangat membutuhkan air dan penerangan bagi warga binaan," kata Hendra Nurtjahjo, anggota Ombudsman.

    Kelalaian Kepala Lapas juga diindikasikan dari ketidaksigapannya dalam melaporkan padamnya listrik ke PLN. Tak hanya itu, Ombusman juga menengarai lalainya pihak PLN yang mengarah terjadinya maladministrasi yang dilakukan Manajer Rayon PT PLN Persero Medan Helvetia.

    Ombudsman menganggap manajemen PLN tidak melakukan tindakan optimal untuk pemulihan keadaan terhadap kerusakan kabel sekunder dan kebakaran travo listrik di Lapas Tanjung Gusta. "Tindakan antisipasi oleh manajer rayon tidak memadai sehingga menyebabkan situasi di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan tidak terkendali," papar Dedy Irsan, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara.

    Karena itu, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi yang berisi sanksi untuk pemberhentian Kalapas Klas I Tanjung Gusta Medan dan Manajer Rayon PT. PLN Persero Medan Helvetia. "Hal ini sebagai sanksi administratif sesuai UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," papar Hendra Nurtjahjo, anggota Ombudsman RI. (AMR)

    Vonis Chevron: Dua Hakim Adhoc Memberi "Perlawanan"

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk keempat kalinya kembali
    menjatuhkan vonis bersalah untuk terdakwa perkara dugaan bioremediasi
    fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Kali ini dua hakim adhoc memberi
    "perlawanan" terhadap keputusan mayoritas hakim karier dengan
    dissenting opinion atau beda pendapat.

    Terdakwa Endah Rumbiyanti, Manajer Lingkungan Sumatera Light North
    (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) PT Chevron, kemarin, Kamis
    (18/7), divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,
    dengan pidana penjara dua tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga
    bulan kurungan. Majelis Hakim berkeyakinan Rumbi terbukti melanggar
    dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor.

    Tak seperti pada sidang kasus perkara lainnya, Ketua Majelis Hakim
    Sudharmawatiningsih dengan suara pelan hingga samar-samar tak
    terdengar, membacakan vonis untuk Rumbi. Sudharmawatiningsih bahkan
    tak sempat mendengar penuh suara terdakwa yang menyatakan akan
    mengajukan banding.

    Rumbi dianggap terlibat dalam pembicaraan pelaksanaan bioremediasi
    kepada bawahannya. Akibat tak menjalankan tugasnya, bioremediasi
    dilaksanakan tak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No
    128 Tahun 2003.


    Beda pendapat

    Jika pada vonis-vonis kasus bioremediasi hanya ada satu hakim yang
    mengajukan beda pendapat, kali ini dua hakim adhoc mengajukan beda
    pendapat. Mereka adalah Slamet Subagio (hakim anggota 3) dan Sofialdi
    (hakim anggota 4).

    Pengunjung sidang antusias mendengarkan pertimbangan dua hakim adhoc
    tersebut karena dengan gamblang dan sambil dibacakan keras-keras,
    "menyerang" logika dan pendapat para hakim karier. Suasana kontras
    terasa ketika para hakim karier selalu membacakan putusan dengan gaya
    pelan dan samar-samar terdengar, membuat pengunjung jengkel.

    Slamet berkeyakinan, unsur penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang
    ada pada jabatan terdakwa tak terbukti. Pertimbangannya terutama
    berdasarkan waktu dan tempat terjadinya perkara serta peranan
    terdakwa.

    Oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Rumbi didakwa melakukan
    tindak pidana korupsi dalam rentang 2011-2012 tanpa menyebut tanggal
    dan waktunya. "Tenggang waktu kejadian amat penting karena terkait
    sikap batin atau niat jahat," kata Slamet.

    Karena itu, Slamet menolak dakwaan dan tuntutan jaksa terkait tempus
    delicti. Para saksi mengatakan saat kejadian terdakwa sedang berada di
    Amerika Serikat.

    "Dalam kejahatan dalam jabatan, tempus delicti penting untuk
    menunjukkan niat jahat. Oleh karena niat jahat tidak terbukti, maka
    unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti," kata Slamet.

    Dalam dakwaan, disebutkan Rumbi pada Maret 2011 telah melakukan
    pembicaraan terkait tumpahan minyak. Padahal, Rumbi baru ke Indonesia
    dan menjabat per 1 Juni 2011. Kegiatan bioremediasi pun tak terkait
    dengan jabatan terdakwa. "Bioremediasi dilakukan jauh sebelum terdakwa
    menjabat manajer lingkungan," kata Slamet.

    Ketika sudah menjabat sebagai manager lingkungan pun, tak ada
    kewajiban yang melekat pada Rumbi untuk memastikan pengolahan
    bioremediasi sudah dilakukan sesuai ketentuan. Hakim Slamet
    berpendapat, Rumbi tak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
    baik dalam dakwaan primer maupun subsider.


    Kepmen LH

    Sofialdi juga mengajukan beda pendapat. Hakim anggota 4 ini
    menegaskan, peraturan Menteri Lingkungan Hidup hanya bersifat
    internal. Dalam dakwaan, memang didasarkan pada Kepmen LH No 128 Tahun
    2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak
    Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

    "Kepman LH No 128 hanya regulasi, jika ada pelanggaran maka sanksinya
    administrasi, misal pencabutan izin," kata Sofialdi. Terhadap
    pelanggaran peraturan seperti itu, seseorang tak bisa dipidanakan.

    Sofialdi juga memaparkan soal izin bioremediasi PT Chevron yang
    sempat habis. Menurutnya, di persidangan terungkap Chevron telah
    mengajukan izin ke KLH sebelum izin habis. Saksi dari KLH yaitu
    Masnellyarti Hilman telah menyatakan Chevron masih dapat memproeses
    bioremediasi sambil menunggu izin terbit.

    "Tak terbukti endah menyetujui agar bioremediasi tetap dilaksanakan
    (walau izinnya telah habis)," kata Sofialdi.

    Sofialdi juga menyindir koleganya sesama hakim yang mengutip
    keterangan ahli yang diajukan kejaksaan yaitu Edison Effendi. Menurut
    Sofialdi, keterangan ahli Edison ini harus diabaikan karena Edison
    terlibat konflik kepentingan. Edison beberapa kali mengikuti tenderi
    di Chevron dan ternyata gagal.

    Terhadap saksi yang punya kepentingan, beralasan jika keterangannya
    dikesampingkan. Sebaliknya, terhadap ahli meringankan yang dihadirkan
    kubu terdakwa, "Maka tak perlu diragukan lagi karena tak terlibat
    konflik kepentingan," papar Sofialdi.

    Sofialdi berkeyakinan, terdakwa tak terbukti bersalah baik dalam
    dakwaan primer maupun subsider. "Karena tak terbukti, terdakwa harus
    dibebaskan dari segala dakwaan," kata Sofialdi.

    Di luar sidang
    Usai sidang, terdakwa Rumbi mengungkapkan kekecewaannya. Ia bersikukuh
    dirinya tak bersalah dan kasus ini tak perlu ke persidangan jika jaksa
    dan hakim jeli. "Saya baru dua bulan menjabat Manajer Lingkungan waktu
    itu, padahal kasus bioremediasi yang diperkarakan sudah jauh
    sebelumnya," kata Rumbi.


    Ia terlibat dalam perkara itu karena ditugaskan perusahaan untuk
    menjelaskan soal ilmu bioremediasi yang diketahuinya ke penyelidik
    kejaksaan. Namun, tak disangka, dua bulan berikutnya ia diseret
    kejaksaan karena dianggap mengetahui bioremediasi. (AMR)

    Mertua Djoko Susilo Akui Namanya Dipinjam


    Pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa Djoko Susilo memasuki babak baru. Di luar dugaan, Djoko Waskito, mertua Djoko Susilo yang juga ayah dari Dipta Anindita (istri ketiga Djoko Susilo), memberi pengakuan bahwa namanya hanya dipinjam untuk beberapa transaksi pembelian SPBU dan rumah.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (16/7), Djoko Waskito mengaku namanya digunakan untuk transaksi pembelian SPBU di Kapuk, Jakarta Utara. Namanya juga digunakan untuk transaksi rumah di Jebres, Surakarta.

    "Bagaimana ceritanya kok digunakan untuk transaksi?" tanya Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. "Saya diminta anak saya untuk pembelian pom bensin, yang minta Dipta Anindita. 'Pa, saya mau beli pom bensin, tolong Papa datang dan lihat'," kata Djoko Waskito.

    Waktu itu tahun 2010, Djoko Waskito ke Jakarta untuk melihat-lihat lokasi pom bensin di Kapuk. Ia kembali diminta datang ke Jakarta untuk kedua kalinya, tepatnya di rumah Dipta di Jalan Prapanca Jakarta Selatan. Ia pun langsung diminta tanda tangan setumpuk dokumen di depan notaris kepercayaan terdakwa Djoko Susilo, Erick Maliangkay.

    Dokumen apa saja saya tak tahu, saya tidak membaca, tapi saya tahu itu ada kaitannya dengan pom bensin," kata Djoko Waskito. Djoko Waskito mau menandatangani dengan alasan demi kepentingan putrinya. Namun ia tak bertanya kepada putrinya dari mana asal uang tersebut. Ia juga tak tahu pekerjaan atau bisnis Dipta.

    SPBU di Kapuk dikelola oleh pihak ketiga yaitu pengusaha Harry Ikhlas dengan pembagian keuntungan Rp 145 juta per bulan. Uang itu kemudian ditransfer ke rekening Djoko Waskito yang buku dan ATM-nya dipegang Dipta. Selama beberapa tahun, baru dua kali Dipta bersama ayahnya menarik dana sebesar masing-masing Rp 1 miliar.

    "Uang itu diambil anak saya. Tak sepeser pun saya mengambil uang itu, tak ada gunanya buat saya, saya sudah merasa cukup," kata Djoko Waskito ketus. Sikap ketus Djoko Waskito tampak beberapa kali ia tunjukkan untuk menandakan ketidaksukaannya terhadap Djoko Susilo.

    Ia mengaku tak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan menantunya itu. Hanya sekali waktu menikah di rumah Jl Samratulangi Surakarta.

    Djoko Waskito sempat tercekat bicaranya dan tak tahan menahan airmatai ketika jaksa Pulung Rinandoro mendesaknya untuk bicara jujur soal asal-usul rumah tersebut. Djoko Waskito sempat melawan dengan mengatakan ia tak tahu menahu.

    Namun, begitu mau mencoba bicara apa yang sebenarnya terjadi, isak tangis pun pecah sehingga urung bercerita, memicu keberatan dari penasehat hukum terdakwa. "Majelis Hakim, pertanyaan itu terlalu pribadi, sudahlah," sergah Juniver Girsang.

    Keterangan Djoko Waskito ini makin menjelaskan dakwaan jaksa bahwa terdakwa Djoko berusaha menyembunyikan harta kekayaannya dengan melakukan transaksi atas nama anggota keluarga dan kerabatnya.

    Keris miliaran
    Sidang juga menghadirkan penjual pusaka keris, Indra, yang mengaku sering bertransaksi dengan terdakwa Djoko Susilo. Indra pernah menjual 16 keris milik keluarganya seharga Rp 1,7 miliar. Keris itu diganti dengan rumah di Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat, seharga Rp 1,6 miliar plus uang tambahan Rp 150 juta.

    "Uang itu maskawinnya (pembelian 16 keris), setelah dibayar Andreas," kata Indra. Andreas, menurut Indra adalah warga Jerman yang membeli tiga buah keris dari Djoko Susilo dengan harga 680.000 euro. "Nilainya memang banyak, komisi untuk saya saja juga banyak sampai saya belikan mobil," kata Indra.

    Majelis Hakim sempat menguji pengetahuan saksi Indra soal seluk-beluk keris, mulai dari pamor keris hingga luk keris dan ritual-ritualnya. Indra berusaha menjawab dengan penuh keyakinan dan bahkan pembicaraannya soal luk-luk keris sulit dihentikan Ketua Hakim Suhartoyo.

    "Sudah-sudah, jangan cerita luk-luk lagi. Hakim perlu tahu apa ini asal cerita atau tahu bener," kata Suhartoyo. "Luk 3 namanya jangkung, luk 9 namanya sempono..." kata Indra, yang langsung disergah Suhartoyo, "Sudah...tambah bingung pengunjung sidang." "O.... siap!" jawab Indra.

    Indra sempat dicecar soal perbedaan hitungan keris yang dimiliki Djoko Susilo. Di Berita Acara Pemeriksaan, Indra hanya mengakui 100an keris, namun di sidang ia bilang 200 lebih. "Mboten (tidak), saya matur (bilang) 200an lebih. Keris itu dititipkan ke saya untuk dicuci. Setelah itu baru Pak Djoko kena kasus dan katanya keris akan disita," kata Indra.

    "Penyidik mau menyita?" tanya Suhartoyo. "Iya, saya matur (bilang) kalau disita silakan tapi enggak ada yang menyita," kata Indra. "Belum disita Pak Jaksa ya? O.. belum. Memang kalau sudah berurusan dengan pusaka keris itu susah ya," celetuk Suhartoyo.

    Pembatalan transaksi
    Sidang juga menghadirkan saksi Hirawan, orang yang sudah bersepakat membeli rumah atas nama Mahdiana namun akhirnya dibatalkan sepihak oleh Mahdiana, istri kedua Djoko Susilo. Akibatnya, uang muka Rp 2 miliar yang sudah dibayarkan kepada Mahdiana melalui Djoko Susilo hingga kini belum dikembalikan ke Hirawan.

    Pembelian dilakukan pada akhir 2012. Namun, ia tak langsung berhubungan dengan pemilik rumah Mahdiana tapi melalui Djoko Susilo. "Jual belinya dengan yang punya rumah. Kwitansinya atas nama Mahdiana. Saya maunya Mahdiana," kata Hirawan.

    "Bapak enggak percaya sama Pak Djoko? Jenderal lho kok gak dipercaya, sementara dengan Mahdiana kan Bapak belum pernah ketemu," kata Suhartoyo. "Enggak, yang punya kan atas nama Mahdiana," jawab Hirawan.

    Namun, akhirnya Mahdiana membatalkan transaksi itu tanpa alasan jelas. "Dia bilang dia istrinya Pak Djoko, mau batalkan transaksi. Uang katanya mau dikembalikan tapi sampai sekarang belum," kata Hirawan. Ia berusaha menghubungi Mahdiana maupun Djoko Susilo namun selalu tak berhasil. (AMR)

    Kukuh "Chevron" Divonis Dua Tahun

    Terdakwa perkara dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific
    Indonesia, Kukuh Kertasafari, akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis
    pidana penjara selama dua tahun. Vonis bersalah ini adalah yang ketiga
    kalinya dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih
    terkait kasus yang sama.

    Sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu
    (17/7), juga menjatuhkan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan
    kurungan.

    Terdakwa yang menjabat Koordinator Environmental Issue Settlement
    Team (EIST) Sumatera Light South (SLS) Minas, Riau, ini dianggap
    terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang
    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20
    Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP.

    "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
    tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan
    subsider," kata Sudharmawatiningsih. Sebagai ketua Tim EIST, Kukuh
    dianggap berperan dalam menetapkan 28 lokasi lahan tercemar minyak
    mentah.

    Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan
    Agung bahwa Kukuh bertanggung jawab menetapkan 28 lokasi lahan
    tercemar yang tak layak dilakukan pengolahan limbah secara
    bioremediasi.

    Selain itu, Kukuh juga dianggap bersalah dalam menandatangani
    permintaan pembayaran ganti rugi kepada warga yang tanahnya tercemar.
    Akibat perbuatan Kukuh tersebut, perusahaan kontraktor PT Sumigita
    Jaya dianggap melakukan bioremediasi fiktif dan akibatnya negara
    dirugikan sebesar 6,9 juta dollar AS.

    Vonis Kukuh ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yakni pidana
    penjara lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan
    enam bulan.


    Beda pendapat

    Keputusan majelis hakim tak bisa diambil secara bulat. Satu dari tiga
    majelis hakim menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion. Hakim
    anggota Slamet Subagio sependapat dengan beberapa pembelaan terdakwa.

    Merujuk pada fakta persidangan, Slamet mengatakan terdakwa tak
    memiliki peran dan tak ikut bertanggung jawab dalam menentukan lokasi
    lahan tercemar minyak. "Yang menetapkan 28 lahan tercemar minyak
    adalah Tim REM IMS (Infrastructure, Maintenance, and Support)," kata
    Slamet.

    Tim EIST yang dikoordinasi Kukuh, Kata Slamet, juga bersifat adhoc
    atau sementara yang tak memiliki struktur pertanggungjawaban jelas dan
    ditunjuk tanpa surat pengangkatan. Hal yang ditekankan Slamet adalah,
    selain terdakwa tak menetapkan tanah terkontaminasi, tanah yang
    diperkarakan itu pun dalam keterangan para saksi disebutkan memang
    benar-benar tercemar.

    Terhadap peran terdakwa yang menandatangani permintaah pembayaran
    untuk ganti rugi lahan tercemar, Slamet mengatakan proses
    bioremediasi merupakan bidang pekerjaan lain yang pelaksanaanya tidak
    melibatkan terdakwa. "Tugas terdakwa sebagai Koordinator EIST sudah
    selesai ketika tanda tangan request for payment," kata Slamet.

    "Pembayaran ganti rugi dan proses bioremediasi tidak berhubungan sama
    sekali karena dalam pelaksanaanya terdakwa tidak dilibatkan," lanjut
    Slamet.

    Sebelumnya, dalam perkara yang sama, Majelis Hakim yang dipimpin
    Sudharmawatiningsih telah memvonis dua terdakwa lainnya, yakni
    Direktur PT Green Planet Indonesia Ricksy Prematuri dengan pidana
    penjara 5 tahun, dan Direktur PT Sugimita Jaya, Herlan bin Ompo,
    pidana penjara 6 tahun. Dua vonis sebelumnya juga diwarnai beda
    pendapat oleh hakim anggota Sofialdi.


    Mengundang kontroversi

    Kasus ini mengundang perhatian publik karena dianggap banyak
    kontroversi. Salah satunya soal 28 lokasi lahan yang dinilai tidak
    memenuhi persyaratan untuk dilakukan bioremediasi. Dengan kata lain,
    bioremediasi yang dilakukan Chevron dianggap fiktif atau tak sesuai
    ketentuan.

    Ketentuan yang dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
    No 128 Tahun 2003. Kasus ini menjadi kontroversial karena kubu
    terdakwa menuding jaksa salah dalam menukil salah satu ketentuan dalam
    Kepmen No 128 Tahun 2003.

    Jaksa dan Majelis Hakim sependapat yang boleh dilakukan bioremediasi
    adalah lahan tercemar dengan kadar total petroleum hidrocarbon
    berkisar 7-15 persen. Hanya saja, ketentuan ini ternyata tak ada dalam
    Kepmen 128. Jika merujuk Kepmen 128, tanah tercemar yang boleh
    dibioremediasi adalah kisaran 1-15 persen.

    Terhadap vonis ini, Kukuh dan tim kuasa hukumnya berniat mengajukan
    banding. Sementara jaksa Surya menyatakan masih pikir-pikir. (AMR)

    Uji Kecepatan Internet AXIS Pro dengan Speedtest

    Uji dengan speedtest untuk akses internet Axis Pro paket Rp 50.000 per bulan.
    Lokasi di Perumahan Mahkota Simprug, Jl H Mencong, Tangerang, pada Rabu (17/7/2013).

    OK banget karena kecepatan dowloadnya masih tembus angka 1 Mbps.


    Pengadilan Tipikor Berhak Mengadili Luthfi


    Nota keberatan atau eksepsi dua terdakwa kasus perkara dugaan suap terkait pengurusan kuota impor daging dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah, akhirnya ditolak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada sidang dengan materi putusan sela pada Senin (15/7).

    Dua sidang untuk para terdakwa itu digelar secara terpisah. Dengan demikian, perkara ini akan dilanjutkan dan Pengadilan Tipikor berhak mengadili kasus ini.

    "Menyatakan eksepsi yang diajukan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah dan dapat digunakan sebagai dasar melanjutkan persidangan perkara," kata Gusrizal, Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan Luthfi.

    Menurut Undang-Undang, Pengadilan Tipikor berhak mengadili kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Luthfi bersama Fathanah. Dalam Pasal 5 UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, disebutkan Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi.

    "Pengadilan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, serta tindak pidana pencucian uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi," kata Gusrizal.

    Soal tudingan dari kubu Luthfi, bahwa kasus ini sarat permainan opini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan disebut sebagai upaya sistematis menghancurkan PKS, hal itu bukanlah termasuk dalam materi eksepsi, seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena itu, nota keberatan Luthfi harus ditolak.

    Beda pendapat

    Terkait perkara TPPU, dalam sidang dengan materi putusan sela terdakwa Luthfi, terjadi beda pendapat atau dissenting opinion antara anggota majelis hakim terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dua dari lima hakim menyatakan KPK tak berwenang menuntut perkara TPPU Luthfi.

    Hakim anggota tiga I Made Hendra dan hakim anggota empat, Joko Subagjo, berkeyakinan, jaksa penuntut dari KPK tidak berwenang menangani TPPU. Made Hendra menyadari, KPK berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memang berwenang melakukan penyidikan perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi.

    Masalahnya, dalam UU tersebut tidak mengatur penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Karena itu, dua hakim ini merujuk pada KUHAP soal siapa yang berwenang melakukan penuntutan.

    Berdasarkan KUHAP, pihak yang berwenang menuntut TPPU adalah penuntut umum dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. "Jaksa KPK tidak termasuk di bawah Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi, sehingga wewenang penuntutan TPPU harus diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat," kata hakim anggota I Made Hendra.

    Walau demikian, putusan tetap diambil berdasarkan suara terbanyak. Surat dakwaan dari jaksa penuntut KPK tetap dinyatakan sah dan sidang tetap akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum KPK pada Senin pekan depan. (AMR)

    Djoko Belanja Puluhan Miliar Untuk SPBU

    Irjen Djoko Susilo menghabiskan uang sekitar Rp 23,2 miliar untuk membeli tiga SPBU di Kendal, Jawa Tengah Rp 1,7 miliar; Ciawi, Bogor, Jawa Barat Rp 10 miliar; dan di Kapuk, Jakarta Utara Rp 11,5 miliar. Semua SPBU diatasnamakan orang lain yang masih ada kaitan saudara dengan Djoko.

    Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri dengan terdakwa Irjen Djoko Susilo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (12/7). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

    Saksi Erick Maliangkay, notaris yang sering digunakan Djoko untuk berbagai transaksi, mengatakan dalam setiap transaksi SPBU dirinya diminta untuk mengecek keabsahan berbagai dokumen. Erick juga sering berperan sebagai orang yang membayarkan pembelian SPBU.

    Untuk dua SPBU yaitu di Kendal dan di Kapuk, Erick juga ditugasi menarik uang pembagian keuntungan dari SPBU dengan pihak manajemen.

    Untuk SPBU di Kendal, kata Erick, awalnya yang dibeli berupa tanah 3.000 meter persegi. Infrastruktur SPBU memang sudah dimulai namun baru 10 persen. "Tanah itu tadinya kosong. Lalu dibangun SPBU oleh Harry Ikhlas (pengelola SPBU)," kata Erick.

    Harga tanah di Kendal pada 2004 itu adalah Rp 1,7 miliar. Dalam akta jual beli, pemilik SPBU di Kaliwungu adalah Eva Susilo Handayani.

    "Siapa Eva Susilo Handayani itu?" tanya jaksa KPK, Pulung Rinandoro. "Eva Handayani itu anak kakak Pak Djoko Susilo, saya kenal sama kakaknya Pak Djoko, namanya Pak Sukarno," kata Harry Ikhlas.

    Pengelolaan SPBU
    Harry mengakui, dirinya lah yang mengelola SPBU-SPBU Djoko dengan sistem bagi hasil atau setoran tetap. Untuk SPBU di Kendal, dirinyalah yang bertugas membangun infrastruktur SPBU hingga selesai.

    Djoko juga membeli sebidang tanah yang sudah ada SPBU-nya di Ciawi, Bogor, pada 2007, senilai Rp 10 miliar. Kali ini, SPBU tersebut diatasnamakan Agus Margo Santoso.

    Untuk SPBU di Kapuk, Jakarta Utara, dibeli dengan harga Rp 11,5 miliar yang diatasnamakan Djoko Waskito, ayah Dipta Anindita pada Oktober 2010. Kepada Harry, Djoko Susilo mengenalkan Djoko Waskito sebagai pengusaha batik dari Solo, Jawa Tengah.

    Versi Erick agak berbeda soal Djoko Waskito ini. "Yang SPBU di Kapuk, di akta jual beli pembelinya Djoko Waskito, katanya saudaranya Pak Djoko. Mereka ada kesepakatan tiap bulan setor uang Rp 145 juta. Keuntungan masuk ke rekening Djoko Waskito," kata Erick.

    Perusahaan berbeda
    SPBU tersebut dikelola kerabat Djoko dengan perusahaan yang berbeda-beda. Misalnya, di Kendal dikelola atas nama PT Selota Mandala yang beroperasi sejak 2007. Sistem bagi hasilnya adalah 80:20, 80 persen untuk pemilik dan 20 persen untuk pengelola.

    Untuk SPBU di Ciawi, perusahaan yang digunakan adalah PT Aster Usaha Jaya. "Sistem bagi hasilnya bersifat tetap atau flat, yaitu Rp 100 juta per bulan untuk pemilik," kata saksi Harry Ikhlas.

    Sedangkan SPBU di Kapuk, Jakarta Utara, juga dikelola Harry dengan sistem bagi hasil tetap yaitu Rp 145 juta per bulan untuk bagian pemilik.

    Para saksi mengakui uang untuk membeli SPBU-SPBU itu berasal dari uang Djoko. Oleh jaksa penuntut umum KPK, uang itu patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Versi jaksa, pembelian SPBU itu hanyalah salah satu upaya untuk mencuci kekayaan Djoko.

    Penasehat hukum terdakwa, Teuku Nasrullah, menanyakan kepada Erick berapa penghasilan per bulan Djoko dari SPBU tersebut. "Dari dua pom bensin rata-rata 170-180 juta per bulan untuk SPBU di Ciawi dan Kendal," kata Erick.

    Untuk SPBU Kapuk, uang bagi hasil tidak melalui Erick. Namun, menurut keterangan Harry Ikhlas, ia menyetor Rp 145 juta per bulan untuk SPBU di Kapuk. (AMR)

    Auditor BPK dan BPKP Terima Komisi


    Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkejut ketika seorang saksi menyatakan para auditor ikut menikmati uang komisi. Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan audit bersama di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

    Perkara tersebut melibatkan mantan Inspektur Jenderal Kemendiknas, Mohammad Sofyan, sebagai terdakwa. Sidang kemarin, Kamis (11/7), menghadirkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat I Kemendiknas, Tini Suhartini.

    Dari keterangan Tini meluncur pengakuan bahwa ada beberapa auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ikut menerima 'komisi' dalam penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras) bersama Itjen Kemendiknas.

    Waktunya kira-kira pada Januari 2009. Beberapa orang yang ikut menerima adalah Inspektur I Kemendiknas, Suharyanto, terdakwa Mohammad Sofyan, dan beberapa pihak lainnya.

    "Pengeluaran uang kopi dan uang makan dikasih ke siapa?" tanya hakim anggota Pangeran Napitupulu. "Tim yang ada surat tugas bersama tim BPKP," jawab Tini.

    "Waduh, BPKP ikut di situ? BPKP ikut menikmati?" tanya Napitupulu. "Iya, Pak," jawab Tini. Napitupulu masih setengah ragu, "BPKP dapat honor?" tanyanya sekali lagi. "Iya, Pak," tegas Tini.

    "Wah mau dibawa kemana negara ini?" kata Napitupulu. Tini sendiri juga mengaku mendapat uang tersebut. "Dapat Rp 1,9 juta sekian, dikalikan empat kali," kata Tini.

    Uang yang dibagi-bagi berasal dari anggaran kegiatan penyusunan SOP Wasrik Sarpras yang seharusnya dilaksanakan di Bogor, namun hanya dilakukan di kantor. Suharyanto yang juga dihadirkan sebagai saksi mengatakan pencairan anggaran total Rp 319 juta itu diperintahkan Sofyan.

    Terdakwa sendiri mendapat Rp 8,3 juta. "Yang dapat auditor, inspektur dan unsur sekretariat," kata Suharyanto.

    Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menandatangani SK Irjen pada 16 Januari 2009 untuk menetapkan kegiatan program joint audit Wasrik pada masing-masing inspektorat yang meliputi Wasrik Peningkatan Mutu Sarana Prasarana 9 Tahun oleh Inspektorat I, Wasrik Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing oleh Inspektorat II, Wasrik Pendidikan Tinggi oleh Inspektorat III dan Warsik Sertifikat Guru oleh Inspektorat IV.

    Saksi juga mengatakan, auditor BPK juga menerima uang. Tini mengatakan dana itu berasal dari sumbangan uang lima Inspektorat dalam rangka pemeriksaan BPK di Itjen Kemendiknas. Perintah pencairan menurut Tini berasal dari Pelaksana Harian Sekretaris Itjen Kemendiknas, Sam Yhon.

    Tini membenarkan adanya pengumpulan sumbangan uang tersebut. "Yang mengkoordinasi Pak Sam Yhon. Kata dia waktu itu untuk keperluan pemeriksaan BPK," kata Tini.

    "Sumbangan BPK Rp 20 juta, ada lima inspektorat berarti total Rp 100 jt?" tanya hakim. "Iya, sebesar itu Pak," jawab Tini.

    Hanya saja, Tini tak tahu berapa jumlah uang yang diberikan ke auditor BPK. Selain pengumpulan uang dalam rangka pemeriksaan BPK, juga disebutkan dalam rangka workshop DPR.
    (AMR)

    Siti Fadilah dan Alkes



    Sidang dugaan korupsi korupsi pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung 2006-2007 tak hanya menjawab teka-teki lama mengapa Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari saat itu begitu benci dengan peneliti asing. Sidang secara tak sengaja juga menguliti dugaan keterlibatan Siti dalam proyek-proyek penunjukan langsung terkait flu burung.

    Menyedihkan sekaligus menggelikan, begitulah kira-kira suasana sidang pada Senin (8/7) lalu. Sidang itu untuk terdakwa Ratna Dewi Umar, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.

    Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, dihadirkan sebagai saksi. Apa yang disampaikan Siti di persidangan awalnya datar saja karena yang bersangkutan sering menjawab lupa atau tidak tahu.

    Suasana memanas ketika giliran Ratna menyampaikan sanggahan. Seolah tanpa beban, Ratna membuka semua pertemuannya dengan Siti yang semakin menguatkan dugaan bahwa Siti ikut berperan dalam perintah penunjukan langsung proyek flu burung.

    Ibarat wasit, Hakim Ketua Nawawi Ponolongo hari itu tampil gemilang untuk menjadi penengah yang adil bagi kedua perempuan paruh baya itu. Predikat perempuan paruh baya ini sendiri diberikan oleh Nawawi ketika melihat perselisihan keduanya meningkat tajam.

    Ratna mengaku beberapa kali bertemu Siti. Kata Ratna, Siti mengatakan proyek itu dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan siti juga menyebut nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. "Apa itu bukan tender Bu? 'Tidak, itu kan sudah ada SK saya soal KLB'," kata Ratna menirukan dialognya dengan Siti.

    Siti berang dan membantah ucapan mantan anak buahnya itu. Hakim Ketua Nawawi untuk kesekian kalinya memperingatkan Siti. "Makanya tadi saya katakan, jawablah dengan berfikir dulu. Gimana tanggapan Saudara?" tanya Nawawi.

    "Tidak ada (perintah penunjukan langsung), saya sudah bersumpah. Saya shock mendengar ini," kata Siti. Nawawi pun mencoba menetralkan situasi, "Saya sekarang berhadapan dengan dua perempuan paruh baya. Saya tahu mana raut muka uang shock dan mana tidak."

    Namun, Ratna menandaskan yang ia katakan adalah benar. "Saya sampai kapan pun, sampai menghembuskan nafas terakhir akan tetap mengatakan ini benar adanya," kata Ratna.

    Ratna juga mengaku pernah dimarahi Siti karena mendengar perusahaan lain akan masuk dalam lelang. "Kamu jangan coba-coba melanggar perintah saya, berikan ke Rudi," kata Ratna menirukan omelan Siti.

    "Aneh sekali. Saya shock mendengar ini, saya tak pernah seperti itu. Saya tahu persis Rudi itu rekanan dia sejak di Palembang sebelum saya jadi Menteri," Siti giliran menuding. Ratna tak peduli dengan tudingan itu dan terus membeberkan data pertemuan dirinya dengan Siti.


    Pada Oktober 2007, Ratna mengaku dipanggil Siti. "Rat, itu ada anggaran lagi, metodenya sama ya dengan penunjukan langsung, berikan ke Tatat dari Kimia Farma, nanti tak suruh menghadap ke kowe," kata Ratna menceritakan omongan Siti. Sekali lagi, Siti membantah keterangan Ratna itu.


    Pada 21 Okt 2009, ketika pisah sambut antara Siti dengan Menkes baru, Endang Rahayu, Ratna yang sudah diperiksa KPK sempat bersalaman dengan Siti. Saat itulah, kata Ratna, "Saksi (Siti) bilang, 'Kowe aman, ya Rat?' Saya bilang, saya tidak tahu aman atau tidak," kata Ratna menirukan ucapan Siti kepadanya.

    "Saya tidak ingat apa salaman dengan beliau. Seingat saya ketemu dengan beliau saja tidak," kata Siti membantah.

    Ratna juga membeberkan reaksi Siti ketika Ratna melapor ke Siti terkait penyelidikan dari KPK terkait proyek tersebut. "Saya melaporkan harus gimana Bu? Tolong saya. Beliau berdiri dari kursinya, 'Saya kan engga tau apa-apa, saya kan engga dapat duit dari Rudi. Saya hanya bilang barang Rudi bagus'," kata Ratna.

    Ketika sidang akan usai, Hakim Ketua Nawawi menawarkan Siti untuk bersalaman dengan Ratna yang baru saja berseteru. Siti sempat tertegun beberapa saat di kursinya. Namun ia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran salaman dari hakim. (Amir Sodikin)

    Senyum Djoko di Ambang Pengakuan



    Di luar dugaan, keterangan para saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (5/7), tak mendapat aneka bantahan dari terdakwa Irjen Djoko Susilo. Bahkan, Djoko sempat tersenyum ketika disindir saksi yang pernah menjual rumah kepada Djoko. Sesuatu yang langka.

    Dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korlantas Polri, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menampilkan gambar rumah di Yogyakarta. "Apa betul ini rumah yang Ibu jual," tanya jaksa Pulung kepada saksi.

    "Iya, betul tapi kok sudah jelek ya," celetuk saksi Saroyini Wuran Rahayu, pemilik lama sebidang tanah dan rumah di Jalan Langenastran Kidul, Keraton Panembahan, Yogyakarta. Mendengar komentar Saroyini, Djoko sempat tersenyum, sambil memperhatikan foto rumah yang telah ia beli.

    "Waktu saya renovasi 8 tahun lalu, cantiik sekali rumahnya," kenang Saroyini. Sebagai orang yang tinggal di lingkungan keraton, dalam menjual rumah Saroyini sebenarnya tak sekadar mengejar asal terjual. Ia telah melakukan penyaringan internal untuk siapa yang layak mendapatkan rumahnya.

    Ia merasa sreg ketika pertama melihat Pak Djoko dan Bu Djoko, begitu Saroyini memanggil pasangan suami istri calon pembeli rumahnya. Ia tak tahu Bu Djoko yang mana apakah istri pertama, kedua, atau ketiga. Bu Djoko menurut surat dakwaan jaksa adalah istri pertama Djoko, Suratmi.

    Saroyini sudah menebak "prejengan" atau penampilan suami-istri itu, yang dikatakan Saroyini, pakaian Pak Djoko dan Bu Djoko begitu modis dan perlente. "Wah, pasti nanti akan tambah bagus rumah saya," kata Saroyini.

    Sarat lain untuk kriteria pembeli rumahnya, yang harusnya tak terucap di persidangan, "Saya harus kenal dulu yang beli karena ini dalam beteng, kalau yang beli orang luar jawa gimana," begitu curahan hati Saroyini.

    Menjelang akhir sidang, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo mencoba mengklarifikasi soal "curhat" yang bisa dimaknai lain oleh pihak lain. "Maksud Ibu tadi soal orang luar Jawa tadi gimana?" tanya Suhartoyo.

    "Iya, saya kok berpikiran jelak ya, berprasangka buruk," kata Saroyini. "Nanti dimarahi sama rakyat Indonesia lho," timpal Suhartoyo. "Betul-betul, saya mohon maaf," jawab Saroyini tangkas. "Jangan marah, ya, yang luar Jawa," kata Suhartoyo.

    Saroyini sempat penasaran, siapa gerangan priyayi modis yang telah membeli rumahnya di atas lahan 600 hektar dengan harga Rp 2 miliar itu. Ia bertanya, apa sebenarnya kegiatan Pak Djoko ini.


    "Waktu mau pulang saya tanya, Pak, kegiatannya apa? 'Oo saya distributor apa gitu, distributor telekomunikasi, kalau enggak salah Telkomsel apa Indosat gitu," kata Saroyini.

    Semua resep ia coba terapkan untuk mendapatkan pembeli yang layak dan sreg di hati, dan orang itu adalah Djoko Susilo yang membeli rumah atas nama anaknya, Poppy Femialya. Namun, betapa kecewa hati Saroyini ketika diberitahu jika rumahnya muncul di televisi.

    "Ada yang memberi tahu, 'Lho kok rumahmu masuk (liputan) televisi?' Aduh kena aku deh, nasib," kata Saroyini. Dari tayangan televisi, ternyata pembelinya adalah seorang polisi berpangkat Irjen.

    Dari semua keterangan Saroyini, tak ada bantahan satupun dari Djoko. Termasuk soal harga rumah yang hanya diakui Rp 500 juta di akta jual beli. Kondisi ini berbeda dengan kebiasaan Djoko sebelumnya beberapa kali berkelit.

    Akhir-akhir ini, penolakan Djoko terhadap berbagai dakwaan, terutama terkait tindak pidana pencucian uang yang terkait para istri dan anak-anaknya, tak sekencang awal-awal persidangan.

    Saat yang sama, sebelum jaksa resmi mengundang para saksi dari istri dan keluarga Djoko, tim penasehat hukum sudah melayangkan permohonannya agar mereka tak dihadirkan sebagai saksi. Jumat lalu sebenarnya mengagendakan saksi dari istri-istri Djoko, yaitu Mahdiana dan Dipta Anindita, juga Joko Waskito (ayah Dipta), namun sudah bisa ditebak, mereka tak memenuhi panggilan sebagai saksi.

    Bisa jadi, senyum dan keterbukaan Djoko yang merupakan peristiwa langka hari itu merupakan kompensasi agar permohonannya untuk tidak menghadirkan para istri dan keluarganya di persidangan bisa dikabulkan. "Kenapa Bapak takut jika istri dan anak dihadirkan dalam sidang?" begitu pertanyaan yang pernah meluncur dari Hakim Ketua Suhartoyo, mewakili pertanyaan kita semua. (Amir Sodikin)

    Uji Speedtest XL : Makin Kenceng dan Siap Ngebut

    Ingin tahu seberapa kencang akses internet 3G milik XL atau Excelcomindo ? 3,12 Mb/s untuk download, hasil test ini cukup mengejutkan karena dari sisi angka di atas jaringan kabel Firstmedia yang 2Mb/s. Kini, yang menjadi tantangan XL adalah kestabilan kecepatan ketika nanti pelanggan akan bertambah. Mampukah bertahan? Secara skeptikal, pastinya tidak akan sekenceng hari ini.

    Firstmedia dengan jaringan kabel telah menunjukkan kestabilannya. Tapi, XL dengan hanya Rp 49.000 tetap merupakan pilihan menarik bagi yang bertipe nomaden untuk kebutuhan mobile.


    Lokasi Test di Ciledug, Tangerang
    Tanggal: 9 Juli 2013
    Download: 3,13 Mb/s
    Upload: 1.50 Mb/s
    Test dilakukan pagi hari pukul 06.57
    Jenis paket XL yang dibeli: XmartPlan 3GB dengan harga Rp 49.000
    Laptop yang digunakan: Macbook Air prosesor i5

    Tampak ada peningkatan yang EXTRA signifikan pada jaringan XL (lihat postingan kami sebelumnya terkait kacrutnya akses XL). XL makin mantap! Salute dengan adanya peningkatan performa ini! Dengan demikian, keluhan di atas soal kinerja XL sudah kami update. Hasil ini cukup mengejutkan karena jauh meninggalkan pesaingnya seperti Telkomsel Flash dan Axis  PRO di daerah uji.

    KPK Tak Menggiring Opini Publik


    Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat nota keberatan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, tidak memenuhi sarat disebut sebagai eksepsi. Eksepsi terdakwa perkara dugaan suap dalam pengajuan kuota impor daging PT Indoguna Utama dan pencucian uang itu justru lebih banyak mengkritik cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (8/7), JPU menyatakan KPK tak pernah menggiring opini publik, justru nota keberatan terdakwa yang disampaikan penasehat hukum telah berusaha menggiring opini untuk menciptakan citra buruk terhadap kinerja KPK di masyarakat. "Mengapa harus memberikan stigma bahwa KPK alat kekuasaan atau alat asing. KPK bukan milik juru bicara, pegawai atau milik satu partai. KPK milik seluruh rakyat," kata jaksa Muhibudin.

    Sebelumnya, penasehat hukum terdakwa dalam eksepsinya lebih menkritisi KPK yang dianggap telah menggunakan media massa untuk membangun opini buruk terhadap Luthfi maupun Partai Keadilan Sejahtera. Penasehat hukum bahkan menyebut kliennya telah dihukum oleh opini publik yang dibangun KPK.

    Menggunakan logika khas dari Luthfi, Muhibudin mengatakan bahwa usaha KPK memberantas korupsi adalah bentuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. KPK dalam mengusut kasus Luthfi tak pernah bermaksud mencari sensasi dalam pemberitaan media massa.

    Muhibudin menjelaskan, asus ini memang sejak awal menarik perhatian masyarakat dan sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. "Hal itu sejalan dengan keterbukaan informasi publik. KPK sebagai badan publik harus memberikan informasi baik cetak atau elektronik dibutuhkan," katanya.

    Jaksa menandaskan, Luthfi didakwa sebagai penyelenggara negara, yaitu anggota Komisi I DPR periode 2009-2014 sehingga, memenuhi unsur dalam dakwaan dan layak diadili sebagaimana dakwaan yang diajukan. Jadi, Luthfi bukan diseret karena sebagai Presiden PKS semata.

    Jaksa Rini Triningsih menegaskan, dakwaan sudah jelas dan tidak kabur. Karena itu, jaksa memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa.

    Dalam sidang terpisah, JPU KPK juga memberi jawaban atas eksepsi dari terdakwa Ahmad Fathanah. Jaksa bersikukuh Pengadilan Tipikor berwenang untuk mengadili dan melanjutkan sidang perkara tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada 15 Juni dengan agenda putusan sela. (AMR)

    Siti Fadilah Akui Pernah Usir Peneliti WHO


    Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari memberi pengakuan soal sikapnya yang anti-organisasi kesehatan dunia (WHO) waktu itu. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (8/7), Siti mengaku mengusir Direktur WHO dan peneliti WHO karena memberi laporan palsu terkait penyebaran flu burung.

    Keterangan itu terjadi saat Siti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung 2006-2007. Sidang itu untuk terdakwa Ratna Dewi Umar, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.

    Ketua Majelis Hakim Nawawi Ponolongo sempat mencecar Siti karena dinilai sering menjawab asal dan tak berfikir lebih dulu. Nawawi mencoba mendalami kaitan penentuan status kejadian luar biasa (KLB) terkait wabah flu burung dengan strategi penunjukan langsung pada proyek-proyek flu burung.

    Siti menjelaskan, ia telah mendapatkan usulan untuk menggunakan metode penunjukan langsung dari bawahannya. Di sisi lain, bawahannya ternyata telah membagi-bagi proyek dengan nilai di bawah Rp 50 miliar sehingga tak harus melalui persetujuannya dalam pelaksanaannya.

    "Saya juga heran," kata Siti menjawab. "Menteri tak bisa ngatur-ngatur," begitu pengakuan Siti terkait mengapa tak berdaya dengan perilaku anak buahnya.

    "Menteri tak bisa mengatur dan hanya heran saja?" kritik Nawawi. "Setahu saya memang di bawah Rp 50 miliar agar tidak lewat saya," jawab Siti.

    Siti menggarisbawahi, penetapan KLB merupakan wewenang Menkes. Penentuan itu telah melewati rapat-rapat terbatas, bahkan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden pun telah menyetujui KLB tersebut

    "Indonesia akan diembargo pada tahun 2006 (karena kasus penularan flu burung yang dituduhkan bisa terjadi dari manusia ke manusia), dan itu betul-betul darurat. Presiden bilang, 'Apa perlu saya ke PBB'. Saya bilang, saya atasi dulu," kata Siti. Siti menggambarkan betapa saat itu kondisi begitu panik.

    WHO memberi laporan soal kematian tujuh orang di Tanah Karo, Sumatera Utara, bahwa telah terjadi kasus penularan flu burung dari manusia ke manusia. Jika hal itu benar, Indonesia diambang embargo yang sangat merugikan.

    "Direktur WHO saya usir, saya usir ahli-ahli WHO agar angkat kaki dari Indonesia karena buat laporan palsu soal kasus flu burung di Karo, yang katanya transmit human to human," kata Siti. Siti berkeyakinan, kasusnya masih hewan ke hewan, dan kesimpulan WHO itu salah karena tidak didahului dengan penelitian DNA korban.

    "Sebanyak 95 persen angka kematian flu burung," kata Siti. "Apa itu yang menjadi payung Saudara bahwa pengadaan harus dengan penunjukan langsung?" tanya Nawawi. "Mestinya begitu," kata Siti.

    Ratna mewalan
    Dalam sidang, Siti mencoba menjelaskan bahwa ia tak terlalu banyak tahu soal kasus itu. Namun, terdakwa Ratna Dewi Umar mengatakan banyak pernyataan Siti tak sesuai fakta. Menkes saat itu, kata Ratna, jelas mengatakan memerintah dirinya untuk menjalankan sistem penunjukan langsung.

    Ratna mengaku beberapa kali bertemu Siti. Kata Ratna, Siti mengatakan proyek itu dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan siti juga menyebut nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. "Apa itu bukan tender Bu? 'Tidak, itu kan sudah ada SK saya soal KLB'," kata Ratna menirukan pertemuannya dengan Siti.

    Siti membantah memerintahkan penunjukan langsung, apalagi menyebut nama Bambang Rudijanto. Namun, Ratna menandaskan yang ia katakan adalah benar. "Saya sampai kapan pun, sampai menghembuskan nafas terakhir akan tetap mengatakan ini benar adanya," kata Ratna.

    Ratna juga pernah dimarahi Siti karena mendengar Siemen akan masuk dalam lelang. "Kamu jangan coba-coba melanggar perintah saya, berikan ke Rudi," kata Ratna menirukan omelan Siti. "Aneh sekali. Saya shock mendengar ini, saya tak pernah seperti itu. Saya tahu persis Rudi itu rekanan dia sejak di Palembang sebelum saya jadi Menteri," jawab Siti.

    Pada 21 Okt 2009, ketika pisah sambut antara Siti dengan Menkes baru, Endang Rahayu, Ratna yang sudah diperiksa KPK sempat bersalaman dengan Siti. Saat itulah, kata Ratna, "Saksi (Siti) bilang, 'Kowe aman, ya Rat?' Saya bilang, saya tidak tahu aman atau tidak," kata Ratna menirukan ucapan Siti kepadanya.

    "Saya tidak ingat apa salaman dengan beliau. Seingat saya ketemu dengan beliau saja tidak," kata Siti membantah. (AMR)

    Mantan Dirut IM2 Divonis Empat Tahun


    Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto, akhirnya divonis pidana penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider kurungan tiga bulan. Indar diyakini terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,3 triliun.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (8/7), majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono berkeyakinan, IM2 telah menggunakan frekuensi 3G milik PT Indosat secara ilegal. Indah lah yang ketika itu menandatangani kerjasama penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G atau HSDPA.

    Pengadilan juga menghukum IM2 sebagai korporasi untuk membayar kerugian negara. "Menghukum PT IM2 membayar uang pengganti Rp 1,3 triliun paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan berkekuatan tetap," kata Antonius.

    Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Indar melanggar dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (10) ke-1 KUHP.

    Hakim menolak seluruh nota pembelaan terdakwa. Hakim juga mengabaikan surat Menteri Komunikasi dan Informatika yang menyatakan tak ada pelanggaran dalam perjanjian. Dalam pertimbangannya, hakim lebih menekankan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum baik dalam arti positif maupun negatif.

    Keyakinan majelis hakim sama dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa izin frekuensi 3G yang telah dimenangkan Indosat tak bisa dialihkan ke pihak lain. Jika disewakan ke pihak lain, maka pihak lain tersebut harus mendapat izin. "IM2 tidak memiliki izin penggunaan frekuensi 2,1 GHz," kata hakim.

    Usai pembacaan putusan, biasanya Ketua Majelis Hakim bertanya kepada terdakwa maupun jaksa apakah menerima putusan, banding, ataukah pikir-pikir. Namun, Antonius yang memimpin sidang tak melakukan prosedur itu.


    Tuduh hakim tidur
    Usai sidang, penasehat hukum terdakwa, Luhut Pangaribuan, menyatakan kekecewaannya atas putusan majelis hakim yang tak sesuai fakta persidangan. "Kenapa tidak mencerminkan hasil persidangan, dugaan saya karena selama masa persidangan ada beberapa lama hakim itu tidur," kata Luhut.

    Akibat tertidur, kata Luhut, hakim tidak bisa menangkap apa yang dikatakan para saksi maupun ahli. "Terbukti dari keterangan yang dikutip tidak mencerminkan apa yang dikatakan para saksi dan ahli dalam persidangan," jelasnya.

    Luhut juga menekankan, kliennya hanya menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS yang merupakan perbuatan korporasi bukan perbuatan perorangan. Soal PKS ini sudah pernah dijelaskan di persidangan namun tak disinggung hakim.

    Indar mengatakan, perbuatan menanda tangani perjanjian tanggung jawabnya sudah dialihkan ke korporasi. "Perbuayan PKS bukan perbuatan saya pribadi, tapi oleh perusahaan, dan itu dibicarakan di sidang tapi tak disinggung," kata Indar.

    "Pak Indar ini hanya menandatangani perjanjian kerjasama sebagai bagian dari program perusahaan. Itu perbuatan korporasi bukan perbuatan Pak Indar. Kok tiba-tiba terbukti Pak Indar yang melakukan perbuatan, itu betul-betul fatal. Dugaan saya itu karena tidur hakimnya," kata Luhut.

    Soal IM2 yang dalam tuntutannya dianggap menggunakan frekuensi, Luhut mengatakan kewenangan menggunakan ada penggunaan frekuensi atau tidak itu ada pada Menteri Komunikasi dan Informatika.

    "Menteri dalam dua suratnya mengatakan ini bukan penggunaan frekuensi, bukan penggunaan bersama frekuensi , tidak ada kewajiban membayar 'up-front fee' dan biaya hak penggunaan pita frekuensi radio Rp 1,3 triliun," katanya. (AMR)
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved