Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , » Kukuh "Chevron" Divonis Dua Tahun

Kukuh "Chevron" Divonis Dua Tahun

Written By Amir Sodikin on Rabu, 17 Juli 2013 | 18.27

Terdakwa perkara dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific
Indonesia, Kukuh Kertasafari, akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis
pidana penjara selama dua tahun. Vonis bersalah ini adalah yang ketiga
kalinya dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih
terkait kasus yang sama.

Sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu
(17/7), juga menjatuhkan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan
kurungan.

Terdakwa yang menjabat Koordinator Environmental Issue Settlement
Team (EIST) Sumatera Light South (SLS) Minas, Riau, ini dianggap
terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20
Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan
subsider," kata Sudharmawatiningsih. Sebagai ketua Tim EIST, Kukuh
dianggap berperan dalam menetapkan 28 lokasi lahan tercemar minyak
mentah.

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan
Agung bahwa Kukuh bertanggung jawab menetapkan 28 lokasi lahan
tercemar yang tak layak dilakukan pengolahan limbah secara
bioremediasi.

Selain itu, Kukuh juga dianggap bersalah dalam menandatangani
permintaan pembayaran ganti rugi kepada warga yang tanahnya tercemar.
Akibat perbuatan Kukuh tersebut, perusahaan kontraktor PT Sumigita
Jaya dianggap melakukan bioremediasi fiktif dan akibatnya negara
dirugikan sebesar 6,9 juta dollar AS.

Vonis Kukuh ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yakni pidana
penjara lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan
enam bulan.


Beda pendapat

Keputusan majelis hakim tak bisa diambil secara bulat. Satu dari tiga
majelis hakim menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion. Hakim
anggota Slamet Subagio sependapat dengan beberapa pembelaan terdakwa.

Merujuk pada fakta persidangan, Slamet mengatakan terdakwa tak
memiliki peran dan tak ikut bertanggung jawab dalam menentukan lokasi
lahan tercemar minyak. "Yang menetapkan 28 lahan tercemar minyak
adalah Tim REM IMS (Infrastructure, Maintenance, and Support)," kata
Slamet.

Tim EIST yang dikoordinasi Kukuh, Kata Slamet, juga bersifat adhoc
atau sementara yang tak memiliki struktur pertanggungjawaban jelas dan
ditunjuk tanpa surat pengangkatan. Hal yang ditekankan Slamet adalah,
selain terdakwa tak menetapkan tanah terkontaminasi, tanah yang
diperkarakan itu pun dalam keterangan para saksi disebutkan memang
benar-benar tercemar.

Terhadap peran terdakwa yang menandatangani permintaah pembayaran
untuk ganti rugi lahan tercemar, Slamet mengatakan proses
bioremediasi merupakan bidang pekerjaan lain yang pelaksanaanya tidak
melibatkan terdakwa. "Tugas terdakwa sebagai Koordinator EIST sudah
selesai ketika tanda tangan request for payment," kata Slamet.

"Pembayaran ganti rugi dan proses bioremediasi tidak berhubungan sama
sekali karena dalam pelaksanaanya terdakwa tidak dilibatkan," lanjut
Slamet.

Sebelumnya, dalam perkara yang sama, Majelis Hakim yang dipimpin
Sudharmawatiningsih telah memvonis dua terdakwa lainnya, yakni
Direktur PT Green Planet Indonesia Ricksy Prematuri dengan pidana
penjara 5 tahun, dan Direktur PT Sugimita Jaya, Herlan bin Ompo,
pidana penjara 6 tahun. Dua vonis sebelumnya juga diwarnai beda
pendapat oleh hakim anggota Sofialdi.


Mengundang kontroversi

Kasus ini mengundang perhatian publik karena dianggap banyak
kontroversi. Salah satunya soal 28 lokasi lahan yang dinilai tidak
memenuhi persyaratan untuk dilakukan bioremediasi. Dengan kata lain,
bioremediasi yang dilakukan Chevron dianggap fiktif atau tak sesuai
ketentuan.

Ketentuan yang dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
No 128 Tahun 2003. Kasus ini menjadi kontroversial karena kubu
terdakwa menuding jaksa salah dalam menukil salah satu ketentuan dalam
Kepmen No 128 Tahun 2003.

Jaksa dan Majelis Hakim sependapat yang boleh dilakukan bioremediasi
adalah lahan tercemar dengan kadar total petroleum hidrocarbon
berkisar 7-15 persen. Hanya saja, ketentuan ini ternyata tak ada dalam
Kepmen 128. Jika merujuk Kepmen 128, tanah tercemar yang boleh
dibioremediasi adalah kisaran 1-15 persen.

Terhadap vonis ini, Kukuh dan tim kuasa hukumnya berniat mengajukan
banding. Sementara jaksa Surya menyatakan masih pikir-pikir. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved