Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , , , » Luthfi Kecam KPK Soal Motif Nonhukum Dalam Kasusnya

Luthfi Kecam KPK Soal Motif Nonhukum Dalam Kasusnya

Written By Amir Sodikin on Senin, 01 Juli 2013 | 21.34

Penasehat hukum Luthfi menganggap telah ada "motif di luar hukum"
dalam menjadikan kliennya sebagai terdakwa oleh penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi. Demikian disampaikan dalam pembacaan eksepsi
atau nota keberatan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta, Senin (1/7/2013).

Motif itu jelas terbaca, kata penasehat hukum, misalnya ketika dalam
berita acara pemeriksaan milik Yudi Setiawan, disebutkan politisi dari
partai lain, namun dalam surat dakwaan yang disebutkan hanya politisi
PKS.

Di pemberitaan online, motif nonhukum juga terbaca karena sebagian
pemberitaan lebih mengedepankan Luthfi sebagai Presiden PKS daripada
sebagai pribadi. "Kenyataan ini adalah petunjuk kuat adanya upaya
sistematis untuk menghancurkan partai Islam bernama PKS," kata
Zainudin Paru, penasehat hukum terdakwa lainnya.

Eksepsi Luthfi lebih banyak memuat soal penggunaan media dalam
publikasi KPK dan kritik terhadap posisi KPK dalam penegakan hukum.
Dari 76 halaman eksepsi, porsi terkait materi dakwaan sekitar 26
halaman.

Menanggapi dakwaan kesatu terkait tindak pidana korupsi, penasehat
hukum terdakwa keberatan jika kliennya dalam perkara tersebut
berpredikat sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri.
"Terdakwa sebagai anggota DPR adalah penyelenggara negara namun tidak
ada hubungannya dengan dakwaan, sebab kita ketahui tugas DPR adalah
legislasi, anggaran, dan pengawasan," kata Zainudin Paru.

Luthfi juga keberatan dengan tuduhan memperdagangkan pengaruh atau
"trading in influence". Mengutip pendapat pakar hukum pidana Romli
Atmasasmita, perbuatan mempengaruhi tidak dikenal dalam tipikor.
"Mempengaruhi bukanlah merupakan tindak pidana," papar Zainudin.

Memperdagangkan pengaruh, menurut penasehat hukum terdakwa, belum
dikenal dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. "Yang jelas bukan
merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum yang berlaku di
Indonesia," begitu kata penasehat hukum.

Soal dakwaan kedua dan ketiga dengan Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU), KPK tak berhak menggunakan UU TPPU No 15 tahun
2002 dan UU TPPU No 25 Tahun 2003. Alasannya, dalam UU tersebut tak
disebutkan KPK berwenang menyidik perkara TPPU. KPK baru diberi
kewenangan menyidik TPPU dengan UU TPPU No 8 Tahun 2010.

Terkait dakwaan keempat dan kelima yang menggunakan UU TPPU yang baru
yaitu No 8 Tahun 2010, kubu Luthfi tetap keberatan. Keberatan terutama
karena rumusan dakwaan sama sekali tak menyebutkan tindak pidana asal
atau predicate crime.

"Tindak pidana pencucian uang merupakan variabel akibat dari tindak
pidana asal, tidak ada kejahatan pencucian uang tanpa ada tindak
pidana asal. Logika hukumnya, apa yang mau dicuci jika tak ada
kejayatan yang melatarbelakangi," kata penasehat hukum, Sholeh Amin.

Kemarin, Ahmad Fathanah dalam sidang terpisah juga mengajukan eksepsi
yang disampaikan penasehat hukumnya. Senada dengan eksepsi Luthfi,
penasehat hukum Fathanah menekankan bahwa pengadilan tak berhak
mengadili kliennya. Kedua terdakwa memohon agar eksepsi mereka
dikabulkan dan bisa dibebaskan dari segala dakwaan. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved