Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , » Vonis Chevron: Dua Hakim Adhoc Memberi "Perlawanan"

Vonis Chevron: Dua Hakim Adhoc Memberi "Perlawanan"

Written By Amir Sodikin on Kamis, 18 Juli 2013 | 18.28

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk keempat kalinya kembali
menjatuhkan vonis bersalah untuk terdakwa perkara dugaan bioremediasi
fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Kali ini dua hakim adhoc memberi
"perlawanan" terhadap keputusan mayoritas hakim karier dengan
dissenting opinion atau beda pendapat.

Terdakwa Endah Rumbiyanti, Manajer Lingkungan Sumatera Light North
(SLN) dan Sumatera Light South (SLS) PT Chevron, kemarin, Kamis
(18/7), divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,
dengan pidana penjara dua tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga
bulan kurungan. Majelis Hakim berkeyakinan Rumbi terbukti melanggar
dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor.

Tak seperti pada sidang kasus perkara lainnya, Ketua Majelis Hakim
Sudharmawatiningsih dengan suara pelan hingga samar-samar tak
terdengar, membacakan vonis untuk Rumbi. Sudharmawatiningsih bahkan
tak sempat mendengar penuh suara terdakwa yang menyatakan akan
mengajukan banding.

Rumbi dianggap terlibat dalam pembicaraan pelaksanaan bioremediasi
kepada bawahannya. Akibat tak menjalankan tugasnya, bioremediasi
dilaksanakan tak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No
128 Tahun 2003.


Beda pendapat

Jika pada vonis-vonis kasus bioremediasi hanya ada satu hakim yang
mengajukan beda pendapat, kali ini dua hakim adhoc mengajukan beda
pendapat. Mereka adalah Slamet Subagio (hakim anggota 3) dan Sofialdi
(hakim anggota 4).

Pengunjung sidang antusias mendengarkan pertimbangan dua hakim adhoc
tersebut karena dengan gamblang dan sambil dibacakan keras-keras,
"menyerang" logika dan pendapat para hakim karier. Suasana kontras
terasa ketika para hakim karier selalu membacakan putusan dengan gaya
pelan dan samar-samar terdengar, membuat pengunjung jengkel.

Slamet berkeyakinan, unsur penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang
ada pada jabatan terdakwa tak terbukti. Pertimbangannya terutama
berdasarkan waktu dan tempat terjadinya perkara serta peranan
terdakwa.

Oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Rumbi didakwa melakukan
tindak pidana korupsi dalam rentang 2011-2012 tanpa menyebut tanggal
dan waktunya. "Tenggang waktu kejadian amat penting karena terkait
sikap batin atau niat jahat," kata Slamet.

Karena itu, Slamet menolak dakwaan dan tuntutan jaksa terkait tempus
delicti. Para saksi mengatakan saat kejadian terdakwa sedang berada di
Amerika Serikat.

"Dalam kejahatan dalam jabatan, tempus delicti penting untuk
menunjukkan niat jahat. Oleh karena niat jahat tidak terbukti, maka
unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti," kata Slamet.

Dalam dakwaan, disebutkan Rumbi pada Maret 2011 telah melakukan
pembicaraan terkait tumpahan minyak. Padahal, Rumbi baru ke Indonesia
dan menjabat per 1 Juni 2011. Kegiatan bioremediasi pun tak terkait
dengan jabatan terdakwa. "Bioremediasi dilakukan jauh sebelum terdakwa
menjabat manajer lingkungan," kata Slamet.

Ketika sudah menjabat sebagai manager lingkungan pun, tak ada
kewajiban yang melekat pada Rumbi untuk memastikan pengolahan
bioremediasi sudah dilakukan sesuai ketentuan. Hakim Slamet
berpendapat, Rumbi tak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
baik dalam dakwaan primer maupun subsider.


Kepmen LH

Sofialdi juga mengajukan beda pendapat. Hakim anggota 4 ini
menegaskan, peraturan Menteri Lingkungan Hidup hanya bersifat
internal. Dalam dakwaan, memang didasarkan pada Kepmen LH No 128 Tahun
2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak
Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

"Kepman LH No 128 hanya regulasi, jika ada pelanggaran maka sanksinya
administrasi, misal pencabutan izin," kata Sofialdi. Terhadap
pelanggaran peraturan seperti itu, seseorang tak bisa dipidanakan.

Sofialdi juga memaparkan soal izin bioremediasi PT Chevron yang
sempat habis. Menurutnya, di persidangan terungkap Chevron telah
mengajukan izin ke KLH sebelum izin habis. Saksi dari KLH yaitu
Masnellyarti Hilman telah menyatakan Chevron masih dapat memproeses
bioremediasi sambil menunggu izin terbit.

"Tak terbukti endah menyetujui agar bioremediasi tetap dilaksanakan
(walau izinnya telah habis)," kata Sofialdi.

Sofialdi juga menyindir koleganya sesama hakim yang mengutip
keterangan ahli yang diajukan kejaksaan yaitu Edison Effendi. Menurut
Sofialdi, keterangan ahli Edison ini harus diabaikan karena Edison
terlibat konflik kepentingan. Edison beberapa kali mengikuti tenderi
di Chevron dan ternyata gagal.

Terhadap saksi yang punya kepentingan, beralasan jika keterangannya
dikesampingkan. Sebaliknya, terhadap ahli meringankan yang dihadirkan
kubu terdakwa, "Maka tak perlu diragukan lagi karena tak terlibat
konflik kepentingan," papar Sofialdi.

Sofialdi berkeyakinan, terdakwa tak terbukti bersalah baik dalam
dakwaan primer maupun subsider. "Karena tak terbukti, terdakwa harus
dibebaskan dari segala dakwaan," kata Sofialdi.

Di luar sidang
Usai sidang, terdakwa Rumbi mengungkapkan kekecewaannya. Ia bersikukuh
dirinya tak bersalah dan kasus ini tak perlu ke persidangan jika jaksa
dan hakim jeli. "Saya baru dua bulan menjabat Manajer Lingkungan waktu
itu, padahal kasus bioremediasi yang diperkarakan sudah jauh
sebelumnya," kata Rumbi.


Ia terlibat dalam perkara itu karena ditugaskan perusahaan untuk
menjelaskan soal ilmu bioremediasi yang diketahuinya ke penyelidik
kejaksaan. Namun, tak disangka, dua bulan berikutnya ia diseret
kejaksaan karena dianggap mengetahui bioremediasi. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved