Banner Leaderboard
Headlines News :

    Menguji Kesaktian Djoko Susilo


    Hari-hari ini adalah masa penantian bagi terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo. Majelis Hakim akan segera berunding untuk menimbang berapa hukuman yang layak bagi terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri dan perkara tindak pidana pencucian uang ini.

    Dalam persidangan, terungkap bagaimana besarnya dan perkasanya serta kayanya sosok Djoko ini. Lobi-lobinya juga kuat. Wibawanya tak terbantahkan lagi juga masih tertanam di benak anggota Polri lainnya. Djoko di lingkungan orang-orang biasa ternyata juga dikenal menyukai keris dan bahkan suka mencari kesaktian.

    Indra Jaya Febru Hariadi, sorang "ahli" keris yang menekuni jual beli keris ketika dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, mengatakan bahwa Djoko adalah pecinta keris. Ratusan keris pusaka dikoleksi Djoko dan Febru menjadi orang kepercayaan Djoko untuk merawat keris Djoko.

    Bagi Djoko, keris bukan sekadar koleksi. Selain diharapkan menambah pamor wibawa, keris di tangan Djoko juga memberi tambahan kesaktian. "Kalau pegang keris, rambutnya enggak bisa dipotong. Terus kerisnya jadi warna merah delima," kata Indra.

    Saksi lain yang pernah didatangkan ke Pengadilan Tipikor, Hirawan, mengatakan Djoko juga digambarkan sebagai sosok yang suka mencari tempat-tempat keramat serta gemar mencari rumah antik. "Pak Djoko senang mengoleksi keris pusaka atau wesi aji Pak Djoko juga sering ke tempat keramat. Sering cari kesaktian. Tapi saya enggak suka," kata Hirawan.

    Jika benar, kesaksian Indra dan Hirawan boleh saja dianggap sebagai hal yang serius, namun bisa saja dianggap semata sebagai pembelaan untuk meringankan Djoko. Selain "sakti", tak bisa dipungkiri, Djoko adalah sosok jenderal bintang dua yang penuh prestasi.

    Dalam pledoi yang dibacakan Selasa lalu, ia juga membeberkan prestasi dan penghargaan yang diterimanya. Dari deretan prestasinya, jika tak ada aib dan tak ada korupsi, maka sosok seperti Djoko memang layak menduduki jabatan Kepala Polri.

    Ia juga pandai dalam membangun lobi-lobi dengan berbagai pihak terutama terkait pendanaan, serta tak bisa dipungkiri dia memiliki kemauan tinggi untuk membentuk Polri yang modern dan memiliki teknologi terkini. Karya monumentalnya salah satunya adalah National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Polri.

    Di lingkungan Polri, Djoko memang sosok yang diakui jago dalam mendatangkan dana tambahan untuk uang "komando" atau operasional Polri. Maklum saja, seperti diakui Komisaris Legimo, orang kepercayan Djoko, Polri memiliki banyak kegiatan menjaga kemanan negara ini namun di APBN hanya mendapat porsi anggaran kecil.

    Legimo adalah salah satu orang yang pernah bersaksi untuk Djoko di persidangan. Ia mengaku pernah diminta Djoko ke perusahaan percetakan rekenan Korlantas Polri yaitu PT Pura di Kudus. Pulang dari Kudus, Legimo sudah membawa satu dus penuh berisi uang yang bernilai miliaran rupiah untuk menambah pundi-pundi kas Djoko.

    Belakangan, kesaksian Legimo ini dibantah Djoko. Djoko mengaku tak pernah memerintahkan Legimo untuk mengambil uang di Kudus. Pengambilan uang itu hanyalah inisiatif Legimo.

    Legimo juga menjadi orang kepercayaan Djoko untuk menjalin hubungan dengan Primkopol Korlantas Polri. Karena itu, uang pinjaman miliaran rupiah ke Primkopol yang digunakan untuk uang komando, diambil dengan nama Legimo. Apes bagi Legimo, karena Djoko tak mau bertanggung jawab atas utang-utang tersebut karena Djoko mengelak tak pernah memberi perintah peminjaman uang.

    Ruwet betul kisah Djoko dan Legimo ini. Karena itu, walaupun dalam pledoi atau nota pembelaan, Djoko bisa memaparkan kisah bahwa ia tak tahu menahu soal proyek tersebut, dan itu semua kesalahan anak buahnya, namun ketika dihadapkan pada pernik-pernik kisah seperti itu menjadi tidak logis.

    Beberapa anak buah Djoko memberontak di persidangan dengan secara tegas dan suara keras berani melawan Djoko. Dua nama yang tampak keras melawan Djoko dalam kesaksiannya adalah Ketua Panitia Lelang AKBP Teddy Rusmawan dan Bendahara Satuan Kerja Korlantas Polri Komisaris Legimo.

    Legimo pantas memberontak. Ia merasa dikorbankan dalam kasus utang piutang dengan Primkopol. Ia juga pernah ditabok atau ditampar ketika Djoko marah-marah terkait pengamanan miliaran rupiah uang di kantor. Tak hanya itu, yang kini menjadi kartu truf adalah, pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan Djoko kepada Legimo.

    Singkat cerita, dalam proyek pengadaan simulator berkendara, dana proyek ini sudah cair lebih dulu di awal ketika pekerjaan belum dimulai. Pencairan bisa dilakukan karena adanya Surat Perintah Membayar yang ditandatangani Djoko.

    Sial bagi Legimo, tanda tangan Djoko itu tak diakui oleh Djoko dan tertuduh yang dianggap memalsukan tanda tangan adalah Legimo. Dalam persidangan yang penuh emosional, Legimo akhirnya mengakui bahwa dirinya memang memalsukan tanda tangan itu namun itu semua atas perintah Djoko Susilo sebagai Kepala Korlantas.

    Kasus pemalsuan tanda tangan oleh Legimo inilah yang kini dianggap kartu truf bagi Djoko Susilo untuk berkelit, setidaknya mengurangi kesalahannya, dalam perkara korupsi pengadaan simulator berkendara.

    Namun, Majelis Hakim yang diketuai Suhartoyo tak serta merta mempercayai soal kasus pemalsuan tanda tangan. Dalam sidang terungkap, Suhartoyo tetap sanksi terhadap motif yang dimiliki Legimo untuk memalsukan tanda tangan.

    Soalnya, Djoko sebelumnya telah menandatangani sebuah dokumen yang salah satunya bisa jadi SPM tersebut. "Untuk apa Legimo memalsukan tanda tangan jika sudah ada aslinya?" tanya Suhartoyo yang tak bisa dijawab oleh Djoko waktu itu.

    Djoko bisa saja punya celah dalam kasus korupsi, namun untuk kasus tindak pidana pencucian uang, sulit bagi Djoko untuk berkelit. KPK juga telah membuktikan banyaknya harta yang dimiliki Djoko tak bisa dijelaskan secara logis di persidangan oleh kubu terdakwa.

    Tampaknya, kesulitan Djoko dalam membuktikan harta-harta yang dimilikinya terkait dengan keberadaan ketiga istri Djoko. Djoko tak mau para istri diekspose di persidangan. Karena itu, "sesakti" apapun Djoko Susilo, ternyata ia tetap tak kuasa untuk masalah yang satu ini. (Amir Sodikin)

    Pungli di BPLHD Se-Jabodetabek Diungkap Ombudsman

    Dugaan pungutan liar terkait pengurusan izin dokumen lingkungan hidup yang terjadi di sembilan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) se-Jabodetabek akhirnya dibuktikan Ombudsman RI. Ombudsman meyakini, pungli yang sudah lama terjadi ini merupakan potret pungli di seluruh BPLHD di Indonesia.

    Sebelumnya pungli ini hanya menjadi kasak-kusuk lama yang jarang disentuh untuk diungkap ke publik. "Berdasarkan laporan masyarakat, Ombudsman melakukan investigasi mendalam pada rentang Mei-Juni 2013," kata Budi Santoso di Jakarta, Rabu (28/8).

    Ombudsman memutuskan melakukan investigasi setelah menerima laporan dari seorang pelaku usaha yang mengaku dimintai uang dalam jumlah besar di BPLHD. Praktik pungli ini menjadi perhatian karena ditengarai bisa mengganggu pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya serta potensial membiarkan kerusakan lingkungan hidup terjadi bilamana analisis lingkungan tidak dilakukan dengan baik.
    "Penyelematan dua hal ini yaitu ekonomi dan lingkungan menjadi fokus perhatian investigasi ini," kata Budi. Sembilan kantor BPLHD yang diinvestigas adalah Kabupaten dan Kota Bekasi, Bogor, Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
    Hasilnya, setiap pelaku usaha yang datang ke BPLHD tersebut untuk mengurus dokumen perizinan lingkungan selalu diarahkan untuk membayar sejumlah uang yang nilainya puluhan hingga ratusan juta per dokumen perizinan. Jika ditotal dalam setahun, pungli ini nilainya mencapai miliaran rupiah per kantor BPLHD.

    Dokumen lingkungan yang dimaksud berupa Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). "Kongkalikong terjadi ketika pegawai di kantor BPLHD mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan jasa konsultan yang ditunjuk pegawai tersebut," kata Budi.
    Tarif setiap BPLHD berbeda-beda. Ombudsman sempat memutar video investigasi di beberapa BPLHD. "Di sebuah BPLHD, untuk AMDAL, pelaku usaha diminta membayar Rp 350 juta hingga Rp 400 juta. Sedangkan untuk pengurusan UKL-UPL mencapai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Padahal seharusnya pengurusan izin itu tidak dipungut biaya," kata Budi.

    Dalam setahun, untuk pengurusan Amdal per BPLHD diperkirakan mencapai 50-100 perizinan, UKL-UPL 100-200 perizinan, dan pengurusan SPPL 100-150 perizinan.

    Menghambar usaha
    Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana memaparkan, praktik pungli ini bisa menjadi kontraproduktif terhadap empat paket kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan pemerintah. "Sangat menghambat dunia usaha, bertentangan dengan empat paket kebijakan ekonomi, dan menyuburkan praktik korupsi," kata Danang.

    Seperti diketahui, paket keempat menyatakan bahwa harus ada penyederhanaan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Karena itu, pemerintah harus segera mengendalikan pungli semacam ini secepat mungkin.
    Ombudsman juga menyerukan agar bupati dan walikota segera mengevaluasi penerbitan izin seperti ini. Jika tidak, kata Danang, Ombudsman tak segan-segan untuk melaporkan perkara ini ke jalur hukum, baik ke Polri atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi agar diusut tuntas.

    Potret nasional
    Budi Santoso meyakini, praktik seperti ini diduga sudah lazim terjadi di BPLHD seluruh Indonesia. Karena itu, Ombudsman merencanakan akan membawa kasus ini ke Kementerian Lingkungan Hidup agar bisa dilakukan upaya penanganan dan pencegahan secara nasional.

    "Kami akan berdiskusi dengen Kementerian Lingkungan Hidup. Perizinan ini memang menjadi hak otonom tiap daerah, namun untuk kepentingan lingkungan hidup, Kementerian LH masih punya kewenangan," kata Budi. Jika Kementerian LH turun tangan, maka kasus-kasus di daerah lain diharapkan bisa diatasi

    Ombudsman juga bersedia menjelaskan atau mengundang BPLHD yang bermasalah tersebut terkait temuan tersebut. "Kami akan lihat respons tiap kabupaten dan kota tersebut. Harapannya mereka segera memperbaiki pelayanan publik ini," kata Budi. (AMR)


    Djoko Susilo Tak Mengaku Bersalah


    Hingga persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, Irjen (Pol) Djoko Susilo tak mengaku telah bersalah. Terdakwa dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri dan pencucian uang ini hanya mengaku lalai karena tak melakukan pengawasan.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (27/8), Djoko datang dengan mengenakan baju batik kesukaannya. Ia memilih berdiri untuk membacakan nota pembelaan pribadi setebal 26 halaman. Penasehat hukum Djoko juga mengajukan pledoi setebal 4.200 halaman dengan jumlah yang dibaca sebanyak 121 halaman.

    “Saya akui, saya lalai dalam hal tersebut, selain karena memang sudah percaya pada masing-masing unit kerja, saya juga beranggapan hasil kerja mereka semestinya sudah benar, karena sebelumnya sudah dikoreksi masing-masing unit kerja secara berjenjang,” kata Djoko.

    Atas semua yang terjadi, Djoko menyatakan penyesalannya karena dalam pelaksanaan pengadaan simulator berkendara ia kurang mengawasi pekerjaan tersebut.

    Karena percaya pada bawahannya, Djoko selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak lagi mengawasi intensif. Ia dengan mudah menandatangani dokumen pencairan anggaran padahal proyek belum dimulai. “Tidak terlalu teliti saat menerima laporan bahkan langsung menandatangani setiap dokumen yang diberikan ke saya,” papar Djoko.

    Djoko membantah ia tahu detail proyek pengadaan simulator berkendara dan juga membantah pernah memerintahkan panitia untuk memenangkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Djoko juga membantah terlibat dalam penggelembungan harga.

    Jenderal bintang dua ini sepenuhnya menyadari kasusnya telah mencoreng institusinya tempat bekerja yaitu Polri. Akibat kasus ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan meninggalkan stigma negatif untuk Polri. Karena itu, Djoko meminta maaf atas semua yang terjadi kepada institusi Polri.

    Djoko juga menyadari, ada konflik antara Polri vs KPK yang terpicu dari kasus ini. "Saya yang minta ke Mabes Polri agar gugatan perdata ke KPK dicabut dan perseteruan Cicak Buaya jilid dua segera dihentikan," kata Djoko.

    Jaksa sebelumnya menuntut Djoko dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun, uang pengganti Rp 32 miliar subsider 5 tahun penjara. Ditambah tuntutan agar Djoko tak boleh memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

    Insiden 100 dollar AS
    Sempat terjadi insiden ditemukannya lembaran uang 100 dollar AS dalam buku profil Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang dibagikan Djoko untuk jaksa penuntut umum KPK. Masalah ini sempat menimbulkan ketegangan karena jaksa sempat mengatakan akan mengusut motif di balik terselipnya uang tersebut.

    Jaksa Kemas Abdul Roni menginterupsi sidang ketika uang tersebut ditemukan. "Sebelum dilanjutkan, di dalam buku yang tadi dilampirkan ternyata ada selembar uang 100 dollar AS. Saya enggak mengerti dollar apa ini," kata Roni.

    Penasehat hukum Djoko, Tommy Sihotang, menyatakan pihaknya tak mengerti soal uang tersebut karena ketika dibagikan uang tersebut tidak ada. Ketua Majelis Hakim Suhartoyo langsung melerai ketegangan dengan meminta klarifikasi kepada Djoko.

    "Kalau ada kaitan temuan uang dollar, tidak ada maksud kesengajaan?" tanya Suhartoyo. "Saya yakini tidak ada Yang Mulia," jawab Djoko.

    Suhartoyo kemudian meminta penasehat hukum Djoko mengambil kembali buku yang berisi uang tersebut. Hanya saja, jaksa Roni bersikukuh tak mau langsung mengembalikan dengan alasan akan diusut dulu. "Mungkin belum bisa kembalikan hari ini. Saya mau tahu apa motif di balik ini," kata Roni.

    Namun Suhartoyo tegas mengeluarkan perintah agar penuntut umum mengembalikan buku dan uangnya. Jaksa akhirnya tunduk atas perintah hakim dan mengembalikan buku tersebut. Hakim menyayangkan kubu Djoko yang teledor dengan kejadian tersebut. (AMR)

    Politik Pengurusan Impor Daging Makin Tercium

    Majelis Hakim yang menyidang Ahmad Fathanah, terdakwa penyuapan pengurusan kuota impor daging sapi, mencium intrik politik dalam pengurusan izin kuota impor daging sapi. Saksi yang dihadirkan menyatakan, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq pernah mengatakan akan melarang Ridwan Hakim, putra Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, agar tak ikut campur dalam pengurusan kuota impor daging.

    Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (26/8). Sidang lanjutan kemarin mendengarkan keterangan para saksi yaitu Deni Adiningrat (pemilik PT Radina dan suami makelar pengajuan kuota impor daging Elda Devianne Adiningrat), Achmad Rozi (pengacara Fathanah), Ahmad Zaky (sekretaris Luthfi Hasan Ishaaq yang juga anggota Partai Keadilan Sejahtera di departemen pengembangan usaha), dan Sahrudin (sopir Ahmad Fathanah).

    "Ahmad Fathanah minta ke Ustad Luthfi agar Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama PT Indoguna Utama) dipertemukan Ridwan Hakim. Kemudian saya konfirmasi itu ke Ustad Luthfi," kata Rozi.

    Deni, suami Elda, kemudian menelepon Rozi untuk mempertanyakan apakah pesan tersebut sudah disampaikan ke Luthfi. "Saya bilang sudah. Ustad Luthfi akan menyampaikan ke Ridwan agar tidak usah ikut campur dalam pengurusan impor daging," kata Rozi.

    "Kenapa Luthfi menyampaikan seperti itu, memangnya Ridwan ikut campur apa?" tanya Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango. "Yang jelas saya tidak tahu, yang saya tahu ada permintaan dari Elda agar Elizabeth bertemu Ridwan," kata Rozi.

    Hal yang senada diakui Deni. Ia mendapat informasi tersebut karena Fathanah menelepon istrinya yang meminta agar mempertemukan Fathanah dengan Elizabeth dan Ridwan. Terkait perkataan Luthfi yang akan meminta Ridwan agar tak ikut campur, Deni mengatakan kemungkinan Luthfi keberatan dengan peran Ridwan.

    "Barangkali impor sapi ditangani beliau (Luthfi) atau bagaimana sehingga Ustad Luthfi keberatan untuk dipertemukan," papar Deni. Mendengar keterangan para saksi yang berbelit-belit, Nawawi mengancam para saksi dengan pidana penjara jika tak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

    "Sejak awal saya tak tahu betul krisis ini, saya baru tahu pada pertenganah Januari 2013, jadi apa peran Ridwan dalam permasalahan ini saya tidak tahu," kata Rozi.

    "Ada keinginan bertemu Fathanah dengan Elizabeth dan Ridwan, saya dapat informasi dari Rozi agar jangan dituruti pertemuan tersebut, kira-kira begitu Yang Mulia," kata Deni.

    Pekan lalu, Elda yang dihadirkan sebagai saksi mengakui bahwa Ridwan merasa tidak senang pengurusan kuota impor daging diurus Fathanah, yang dalam hal ini mengatasnamakan Luthfi. Elda juga mengatakan ada tunggakan komisi Rp 17 miliar yang belum dibayarkan Elizabeth ke Ridwan.

    "Apa tidak terpenuhinya penambahan kuota impor dari Indoguna karena Ridwan keberatan karena ada masalah Elizabeth yang belum terselesaikan?" tanya Nawawi. "Kemungkinan, Yang Mulia," jawab Deni.

    Terbukti sukses
    Dalam sidang juga memaparkan sepak terjang Fathanah di Kementerian Pertanian yang sudah beberapa kali terbukti membantu memenangkan lelang. Dalam memperkenalkan diri, Fathanah mengaku memiliki hubungan dekat dengan para pejabat di Kementan.

    Deni mengaku mengenal Fathanah sejak Maret 2012 ketika sedang mengikuti lelang benih kopi di Kementan. Sebagai pengusaha di bidang benih, ia kemudian diperkenalkan oleh seseorang bernama Salman kepada Fathanah yang juga mengaku pengusaha pertanian.

    " Ahmad Fathanah mengaku punya hubungan ke orang-orang pejabat di Kementan," kata Deni. Dejak perkenalan itu, Deni kemudian sering bertemu Fathanah. Ia meminta bantuan kepada Fathanah untuk "mengamankan" lelang yang ia ikuti.

    Lelang benih kopi itu pun akhirnya dimenangkan Deni dan Fathanah mendapat uang komisi Rp 200 juta. "Waktu ikut lelang benih jagung juga minta tolong Fathanah dan berhasil. Saya beri komisi Rp 300 juta," kata Deni.

    Karena itu, ketika istrinya, Elda Devianne Adiningrat, menginformasikan soal peluang impor daging sapi, Deni yang merasa tak punya pengalaman di bidang daging merekomendasikan nama Fathanah kepada istrinya. " Karena terkait Kementan maka saya rekomendasikan coba hubungi Ahmadh Fathanah saja," kata Deni menirukan ucapannya kepada istrinya.

    Bahas fee
    Saksi lain, Ahmad Zaky, mengaku pernah dikontak Fathanah yang saat itu membahas soal fee atau komisi jika pengajuan kuota impor daging berhasil disetujui Kementan. Fathanah bercerita dia akan mendapatkan fee Rp 5.000 per kilogram dengan total kuota 8.000 ton.

    "Karena Ahmad Fatnahah suka heboh, sekalian saja saya katakan kenapa tidak minta 10.000 ton saja. Hakim I Made Hendra Kusuma mempertanyakan posisi Zaky, apakah sering mengurusi impor daging sapi sampai-sampai dilapori Fathanah soal impor daging sapi.

    "Saya sering mengamati berita saja. Tiba-tiba beliau (Fathanah) bicara daging, ini ada jatah kuota daging sapi," kata Zaky. Zaku juga mengaku pernah ditawari komisi Rp 1.000 per kilogram jika Fathanah berhasil mendapatkan kuota impor daging.

    "Saya dikabari Ahmad Fathanah jika akan dapat fee Rp 3.000 per kg utk 500 ton jika berhasil.
    Saya dijanjikan dapat fee Rp 1.000 per kg, tapi akhirnya kuota tersebut tidak didapatkan," kata Zaky. (AMR)

    Setitik Terang Intrik Daging Impor

    Photo: Kilasfoto.com
    Nama Elda Devianne Adiningrat, Komisaris PT Radina, ini begitu menggema dan setengah misterius di tengah pusaran kasus dugaan suap pengajuan kuota impor daging. Disatukan dengan Ahmad Fathanah, seolah menjelma menjadi senyawa mengerikan sebagai makelar kakap yang lobi-lobinya yang digambarkan mampu menembus level menteri.

    Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango, yang menyidangkan terdakwa Ahmad Fathanah, tak bisa menutupi persepsinya terhadap sosok Elda. Di bayangan Nawawi, Elda adalah sosok kuat, powerfull, cerdas, lincah, dan lihai.

    Namun, Kamis (22/8) kemarin, Elda datang menghampiri kursi saksi dengan begitu lemahnya. Elda harus dipapah beberapa orang petugas untuk bisa duduk sempurna di kursi saksi. Cara bicara Elda pun terbata-bata, kurang jelas, gugup, dan tampak ringkih.

    "Apa Saudara sakit?" tanya Nawawi kepada Elda. Elda mengiyakan namun memberi komitmen bahwa ia bisa kuat untuk menjawab pertanyaan. "Harus kuat, perempuan dewasa tak akan menangis, itu yang saya dengar juga dari seorang saksi di sidang ini," kata Nawawi.

    Sekitar satu jam pertama sidang berlangsung, tak ada sesuatu yang berharga keluar dari mulut Elda. Semua pertanyaan dijawab sekenanya dan tampak gugup. "Kalau Saudara menjawab apa adanya, Anda akan lancar bercerita," kata Nawawi.

    Hakim I Made Hendra Kusuma yang dikenal dengan pertanyaan-pertanyaan menohoknya, mulai mendapat giliran bertanya. Ia mencoba memperjelas desas-desus yang selama ini berkembang, mulai dari pertemuan Lembang hingga pertemuan Kuala Lumpur.

    Elda semakin terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pertemuan Kuala Lumpur yang melibatkan putra Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim, Elda, dan Ahmad Fathanah. Hampir 15 menit Elda menjawab tanpa fokus dan kemudian mengakibatkan asma Elda memburuk.

    "Saudara saksi masih sehat atau tidak? Kok tiba-tiba sakit. Memang saudara sakit apa?" tanya Made Hendra. "Saya asma. Boleh saya ambil inhaler (obat pelega pernafasan) dulu?" jawab Elda.

    Hakim mempersilakan Elda untuk istirahat minum dan mengatasi asmanya. Made Hendra kembali menanyakan apakah Elda bisa melanjutkan sidang. "Enggak apa-apa yang mulia. Saya masih sanggup," kata Elda.

    Nawawi mencoba menguatkan Elda, layaknya seorang motivator. Nawawi mengatakan, jika kita berprasangka buruk, maka kondisinya atau hasilnya akan makin memburuk, jika kita menganggap kita sakit, maka kita akan benar-benar sakit. "Jangan selalu merasa sakit, nanti benar-benar sakit lho," kata Nawawi yang disambut senyum pengunjung sidang.

    Sudah banyak kata-kata yang dilontarkan Nawawi untuk merayu Elda agar berkata yang sebenarnya. Mulai yang bernada ancaman pidana penjara jika melakukan sumpah palsu, hingga kata-kata yang bersifat menenangkan. "Saya lihat sorot mata Saudara, tak seperti kondisi sakit Saudara," kata Nawawi.

    "Saya lihat Saudara cerdas. Tadi ketika Saudara menjawab pertanyaan yang nyaman, Sudara bisa menjawabnya dengan lancar. Jawablah dengan benar agar tak menambah beban sakit," begitu Nawawi mencoba mengangkat kepercayaan Elda.

    Elda akhirnya mau memberikan kesaksian yang sebelumnya belum pernah ia sampaikan. Ia menjelaskan, menurut terdakwa Ahmad Fathanah, memang ada pertemuan di Lembang yang dihadiri Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Dewan Syuro PKS Hilim Aminuddin, dan Menteri Pertanian Suswono.



    Dua hasil dalam pertemuan itu yaitu PT Indoguna akan dibantu dalam pengurusan kuota impor daging dan Elizabeth akan memberikan komitmen untuk membantu dana PKS. "Apa komitmen itu sudah diwujudkan?" tanya Made Hendra. "Sudah, ya itu Rp 300 juta," kata Elda.

    Pertemuan di Lembang itu memberikan harapan bahwa lobi-lobi terhadap Kementerian Pertanian bakal berhasil karena adanya komitmen para tokoh PKS. Namun, kata Elda, "Kita pulang dari pertemuan Medan semua orang kecewa, yang diharapkan Pak Suswono akan bantu tapi ternyata tidak," kata Elda.

    Made Hendra juga mengejar Elda dengan pertanyaan terkait pertemuan di Kuala Lumpur yang melibatkan putra Ustadz Hilmi, Ridwan Hakim dengan dirinya dan Ahmad Fathanah. Elda mengakui salah satu pembicaraan adalah mengenai tunggakan uang komisi Rp 17 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman.

    Tidak dijelaskan dengan gamblang apakah tunggakan itu untuk Hilmi atau Ridwan karena Elda tak mengerti detail perkara tersebut. Menurut Elda, ada komisi pengurusan kuota impor daging sapi pada masa terdahulu yang belum terselesaikan oleh Elizabeth.

    "Ada janji yang yak terpenuhi dari Elizabeth kepada Ridwan terkait kuota impor daging pada masa dahulu, saya tak tahu (detailnya), Pak. Fathanah bilang, 'Bunda, Ibu Elizabeth ini ada massalah dengan Ustadz Hilmi. (Kemudian saya tanya) Ibu Elizabeth dia bilang, 'No No No tidak tidak," Elda menjelaskan.

    Elda juga sempat dijelaskan tentang justice collaborator, yaitu saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap terangnya sebuah kasus. "Ini kesempatan Saudara," kata Nawawi.

    Usai menyampaikan soal justice collaborator, Nawawi membidik Elda dengan pertanyaan mengapa Elda dan Fathanah menghadirkan sosok Luthfi Hasan Ishaaq dalam pengurusan kuota impor. Elda pun mengakui jika usaha itu dilakukan karena ada harapan Luthfi sebagai Presiden PKS bisa mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang sama-sama dari PKS.

    Para hakim masih bertanya-tanya, soal kaitan pertemuan di Kuala Lumpur itu dengan pengurusan kuota yang baru, yang sedang diupayakan Fathanah dan Elda. Mendekati akhir sidang, Elda memberi pengakuan penting.

    Adalah Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango yang pada waktu genting mendekati sidang berakhir melontarkan pertanyaan terakhirnya. "Ada kaitannya enggak dengan pengurusan kuota ini harus menyelesaikan kasus Ridwan (tunggakan Rp 17 miliar yang dibahas di Kuala Lumpur)," tanya Nawawi.

    "Tidak eksplisit, cuman dikatakan ini berkaitan," jawab Elda. "Lalu implisitnya bagaimana?" tanya Nawawi.

    Sempat lama berfikir, akhirnya dengan lirih Elda menjawab, "Usaha Ahmad Fathanah (untuk mengurus kuota PT Indoguna yang baru) ini tak disukai oleh Ridwan," kata Elda.

    Terjawab sudah teka-teki pertemuan hingga di Kuala Lumpur tersebut dan para hakim tampak mengerti. "Jangan-jangan sulit mengurus kuota yang baru ini jika tak direstui Ridwan?" tanya Nawawi. "Iya," jawab Elda.

    Kesaksian Elda ini memperkuat anggapan bahwa Fathanah adalah pemain baru di bidang daging yang sepak terjangnya tak disukai oleh pihak lain yaitu Ridwan. Dalam rekaman percakapan, Elda memang sempat memberi label seseorang sebagai "pemain nomor 1 di PKS". Namun, tak dijelaskan apa maksud pemain nomor 1 tersebut.

    Ridwan seharusnya hadir juga sebaga saksi, namun sudah dua kali tak memenuhi panggilan. Jaksa KPK Muhibbudin sempat mengeluhkan mangkirnya Ridwan dan Ketua Majelis Hakim Nawawi memerintahkan jaksa untuk melakukan panggilan paksa jika tak mau datang.

    "Ada mekanisme rujukan upaya pemanggilan paksa supaya digunakan. Kalau enggak digunakan akan menjadi percuma. Kan sudah ada ketentuannya dalam Pasal 24 UU nomor 31 nomor 1999 sebagaimana telah diubah dengan pasal 20 tahun 2001. Lagipula juga ada ancaman pidananya," kata Nawawi sebelum menutup persidangan. (Amir Sodikin)

    Indoguna Komitmen Akan Bantu Dana PKS

    Sedikit demi sedikit, perkara dugaan korupsi penambahan kuota impor daging sapi terkuak. Saksi yang didatangkan, Elda Devianne Adiningrat, yang dikenal sebagai makelar proyek dalam perkara ini, memberi pengakuan baru terkait hubungan PT Indoguna Utama dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera, juga terkait pertemuan-pertemuan penting di Lembang, Medan, dan Kuala Lumpur.

    Elda alias Dati alias Bunda adalah Komisaris PT Radina yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Kamis (22/8), Elda mengakui bahwa ada hubungan timbal balik antara sepak terjang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dengan kepentingan PT Indoguna.

    Dalam sidang ini juga dihadirkan saksi lain yaitu Menteri Pertanian Suswono, Soewarso selaku orang dekat Menteri Pertanian, Sekretaris Menteri Pertanian Baran Wirawan, dan Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman. Namun keterangan empat saksi lainnya tak ada yang baru di persidangan.

    Elda menjelaskan tentang pertemuan antara dirinya, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Direktur Utama Indoguna Maria Elizabeth Liman di Angus Steak, Jakarta. Pertemuan itu membahas tentang kondisi harga daging yang saat itu sedang mahal. Luthfi pada pertemuan itu lebih banyak diam.

    Pulang dari pertemuan itu, kata Elda, Elizabeth telepon dan mengatakan jika Ustadz Luthfi itu ternyata orangnya baik dan penuh kerakyatan. Elda juga memberi istilah "I commit" untuk menyatakan bahwa Elizabeth memberikan akan memberikan komitmen namun tak menyinggung angka atau jumlah rupiahnya.

    "Coba lihat ke belakang, itu ada Elizabeth di sana, tatap wajahnya agar ingat apa yang disampaikan saat itu. Ketika Anda ngomong seperti itu, dia cengengesan seperti menyiratkan Anda tidak benar ngomongnya," sergah Ketua Majelis Hakim Nawai Pomolango.

    Elda sempat terdiam, kemudian meneruskan penjelasannya. "Tak dibicarakan angka, (Elizabeth) hanya bilang, 'Saya akan bantu partai Anda," kata Elda.

    Dalam komunikasi lain dengan terdakwa Ahmad Fathanah, Elda juga mengakui jika Fathanah pernah meminta dirinya untuk menanyakan tentang komitmen bantuan PT Indoguna kepada PKS. "Terdakwa tanya ke saya, 'Bunda sampaikan ke Elizabeth mau enggak dia bantu Ustadz Luthfi keliling kampanye di Sumatera'. Terus saya sampaikan pesan itu waktu di Angus Steak, 'Bu ada pesan dari Pak Fathanah, nanti apa ada bantuan yang disampaikan ke medan'," kata Elda.

    Hakim menanyakan Elda apakah pernah Elizabeth menjanjikan adanya komitmen fee Rp 15 miliar jika bisa mewujudkan penambahan kuota impor daging. Elda mengakui, angka Rp 15 miliar itu bukan dari Elizabeth melainkan dari perhitungan dirinya.

    Elda mengatakan, Fathanah pernah menanyakan kepada dirinya berapa uang jasa yang akan ia dapatkan jika bisa mewujudkan penambahan kuota daging. Setelah bertanya ke beberapa orang, menurut Elda, fee per kilogram sekitar Rp 3.000, jika dikalikan 5.000 ton maka akan keluar angka perkiraan Rp 15 miliar.

    "Bu Elizabeth bilang pasti akan bantu, tidak akan diam, cuman berapa angkanya tidak ada.
    Angka-angka itu saya simpulkan dari hitungan sendiri. Bu Elizabeth tak pernah mengatakan jumlah, tapi dia bilang 'I will commit'," kata Elda.

    Pertemuan Lembang
    Untuk pertama kalinya, dalam sidang dugaan suap pengajuan kuota impor daging sapi ini diakui jika ada pertemuan di Lembang yang membahas soal kuota impor daging sapi. Namun, kisah pengakuan ini hanya dari versi orang ketiga, yaitu disampaikan oleh Elda setelah mendengar cerita terdakwa Fathanah.

    "Pertemuan di Lembang siapa saja yang hadir," tanya hakim anggota, I Made Hendra Kusuma. "Menurut terdakwa ada Ustadz Luthfi, Ustadz Hilmi Aminuddin, Pak Menteri (Suswono), dan terdakwa mungkin ikut karena bisa cerita," kata Elda.

    "Apa yang disampaikan terdakwa dari hasil di Lembang?" tanya Made. "Ustadz Luthfi menyetujui akan membantu penambahan kuota impor daging," kata Elda. Dalam sidang sebelumnya, Suswono pernah membantah tentang adanya pertemuan Lembang itu.

    Pertemuan di Lembang itu digelar setelah pengajuan izin penambahan kuota ke Mentan selalu ditolak dan juga setelah pertemuan di Angus Steak yang dihadiri Elizabeth dan Luthfi, dan sebelum pertemuan besar di Medan.

    "Trauma dengan dua kali ditolak (izin penambahan kuota oleh Kementan), harus diberesin dulu, kalau enggak malu lah," kata Elda memberi gambaran latar belakang pentingnya pertemuan di Lembang.

    Dalam Berita Acara Pemeriksaan milik Elda yang dibacakan Made Hendra, disebutkan ada dua hasil pertemuan Lembang yaitu PT Indoguna akan dibantu dalam pengurusan kuota impor daging dan Elizabeth akan memberikan komitmen untuk membantu dana PKS.

    "Apa komitmen itu sudah diwujudkan?" tanya Made Hendra. "Sudah, ya itu Rp 300 juta," kata Elda.

    Pertemuan di Lembang itu memberikan harapan bahwa lobi-lobi terhadap Kementerian Pertanian bakal berhasil karena danya komitmen para tokoh PKS. Namun, kata Elda, "Kita pulang dari pertemuan Medan semua orang kecewa, yang diharapkan Pak Suswono akan bantu tapi ternyata tidak," kata Elda.

    Soal fee Rp 5.000 per kilogram yang totalnya Rp 40 miliar, Elda membantahnya. Elizabeth hanya memberikan komitmen akan mencadangkan pemberian komisi tersebut tanpa menyebut angka.

    Komisi Ustadz Hilmi
    Elda juga mengungkapkan adanya pertemuan di Kuala Lumpur antara Ridwan Hakim, putra Ustadz Hilmi Aminuddin, dengan Ahmad Fathanah, dan dirinya. Sedianya pertemuan itu akan melibatkan Ustadz Hilmi dengan Elizabeth untuk membahas kuota impor daging, namun kedua tokoh itu tak bisa datang.

    Awalnya Elda berbelit-belit soal pertemuan itu namun akhirnya mengakui salah satu pembicaraan adalah mengenai tunggakan uang komisi Rp 17 miliar. Tidak dijelaskan dengan gamblang apakah tunggakan itu untuk Hilmi atau Ridwan. "Apa terdakwa pernah bicara soal Rp 17 miliar terkait Hilmi?" tanya Made Hendra yang dijawab pernah oleh Elda.

    Menurut Elda, Fathanah pernah mengatakan ada komisi pengurusan kuota impor daging sapi pada masa terdahulu yang tak beres atau belum terselesaikan oleh Elizabeth kepada Ridwan atau Hilmi. "Ada janji yang yak terpenuhi dari Elizabeth kepada Ridwan terkait kuota impor daging pada masa dahulu, saya tak tahu (detailnya), Pak," kata Elda.

    "Fathanah bilang, 'Bunda, Ibu Elizabeth ini ada massalah dengan Ustadz Hilmi. (Kemudian saya tanya) Ibu Elizabeth dia bilang, 'No No No tidak tidak," Elda menjelaskan.

    Mentan membantah
    Dalam sidang kemarin, Menteri Pertanian Suswono yang juga dihadirkan sebagai saksi membantah jika kebijakan dirinya bisa diintervensi oleh pihak lain, sekalipun oleh Presiden PKS waktu itu. "Bagaimana dengan pengaruh dari seorang Presiden Partai? Apakah atribut Presiden Partai tak bisa mempengaruhi Saudara," tanya Nawawi Pomolango yang dijawab tidak oleh Suswono.

    Suswono membantah jika ada oknum-oknum yang mengaku PKS meminta sumbangan ke importir. "Dalam pertemuan importir, saya tekankan jangan ladeni jika ada permintaan sumbangan yang mengatasnamakan partai atau diri saya, bekerjalah profesional," kata Suswono. (AMR)

    Hukuman Pencabutan Hak Politik Koruptor Didukung


    Di luar kebiasaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan hukuman tambahan untuk terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo berupa pencabutan hak politik terutama untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Banyak kalangan yang memberikan apresiasi terhadap hukuman tambahan ini.

    Ahli hukum pidana korupsi Universitas Indonesia Akhiar Salmi dan peneliti Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan di Jakarta, Rabu (21/8), menyatakan hukuman tambahan ini memang sudah diatur dalam KUHPidana dan perlu didukung. "Dalam Pasal 10 huruf b angka 1, disebutkan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

    Sebagaimana diberitakan di Kompas sebelumnya, jaksa pada KPK menuntut Djoko Susilo dengan pidana penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan. Djoko juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 32 miliar subsider kurungan lima tahun.

    Tak hanya itu, jaksa KPK juga memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman tambahan yaitu tak boleh memilih dan dipilih dalam jabatan publik. "Dalam ketentuan Pasal 10 huruf b KUHPidana juncto Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHPidana mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan dapat ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum," begitu salah satu pertimbangan jaksa KPK.

    Usai sidang tuntutan pada Selasa lalu, jaksa KPK seperti biasa tak mau memberikan keterangan kepada media massa terkait alasan spesifik mengapa baru kali ini KPK mengajukan tuntutan pencabutan hak politik. Hanya saja, dalam surat tuntutan jaksa, tersirat bahwa langkah ini diduga terkait karakter terdakwa yang dianggap sangat berkuasa.

    Akhiar menilai, langkah jaksa KPK untuk mengajukan permohonan pencabutan hak politik ini sebagai terobosan untuk membuat koruptor jera. Selama ini, praktik politik di Indonesia masih memberikan tempat pada mantan narapidana korupsi, bahkan diantara mereka dipromosikan dengan jabatan baru.

    "Secara prinsip, mereka yang pernah terlibat korupsi tak layak lagi duduk di jabatan politik, karena mereka nantinya bisa mempengaruhi dalam kebijakan politik atau kebijakan anggaran," kata Akhiar.

    Setelah jaksa KPK sudah menunjukkan keberaniannya untuk mengajukan penghapusan hak politik, maka kini bola di tangan para anggota majelis hakim. "Kita berharap hakim berani memutuskan. Kalau hakim berani, maka akan jadi yurisprudensi," kata Akhiar.

    Koruptor yang telah mendapatkan keputusan tetap, menurut Akhiar, telah melanggar hak azasi hidup fakir-miskin yang membutuhkan hak-hak dasar untuk hidup, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan ,dan kesehatan yang layak. Karena itu, menurut Akhiar, pencabutan hak politik bagi koruptor yang telah memiliki keputusan hukum tetap tak akan melanggar hak azasi manusia.

    Peneliti Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan sudah saatnya juga pelaku korupsi selain diberi sanksi hukum juga diberi sanksi politik. "Koruptor itu telah berkhianat membawa mandat publik dalam jabatan publiknya, sehingga wajar jika ada hukuman tambahan bagi koruptor agar tak lagi menduduki jabatan publik," kata Abdullah.

    Selain itu, sudah menjadi kewajaran jika seorang pejabat publik itu harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk tidak pernah terkait dengan kasus-kasus korupsi. Jika langkah jaksa KPK ini bisa diterapkan pada semua kasus korupsi dan hakim juga mengabulkannya, maka di kemudian hari tak akan ada perdebatan jika seorang mantan terpidana korupsi akan mengajukan diri dalam jabatan publik.

    "Sanksi pencabutan hak politik ini patut diapresiasi dan didukung semua pihak agar negeri ini segera bersih dari korupsi," kata Abdullah. Partai politik diharapkan juga tak menawar lagi ketika berhadapan dengan tawaran dari koruptor untuk menjadi kader atau ikut dalam rekrutmen politik. (AMR)




    Untuk Tiga Dakwaan, Djoko Dituntut 18 Tahun

    Terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo dituntut pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan satu tahun. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 32 miliar, subsider kurungan lima tahun.

    Tak hanya itu, di luar kebiasaan, Djoko masih dituntut hukuman tambahan berupa yang bersangkutan tidak diperbolehkan dipilih lagi dalam sebuah jabatan publik. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap Djoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam tiga dakwaan atau tiga kejahatan sekaligus.

    Surat dakwaan setebal hampir 3.000 lembar itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8), dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Perbuatan Djoko dianggap telah merugikan keuangan negara Rp 121,8 miliar, dan memperkaya terdakwa hingga Rp 32 miliar.

    "Menjatukan pidana penjara 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 32 miliar, " kata jaksa Pulung Rinandoro ketika membacakan tuntutannya. Apabila terdakwa tak bisa membayar uang pengganti dan hartanya yang disita tak memenuhi, maka diganti dengan pidana penjara lima tahun.

    Jaksa menganggap, tiga pasal berlapis yang didakwakan semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu satu dakwaan korupsi, dan dua dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Untuk kejahatan korupsi, Djoko terbukti melanggar dakwaan kesatu 'primer' Pasal 2 ayat (1 ) juncto Pasal 18 UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

    Adapun untuk TPPU, Djoko dianggap terbukti dalam dakwan kedua 'pertama' sesuai Pasal 3 UU No 8/ 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan sekaligus dakwaan ketiga sesuai Pasal 3 Ayat 1 Huruf c, UU No 15/2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

    Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini terseret kasus korupsi saat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R4).

    Proyek simulator itu bersumber pada APBN 2011. Terdakwa dianggap telah menggunakan kewenangannya untuk memperlancar proyek tu. Salah satu perintah terdakwa adalah agar menjadikan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto dimenangkan dalam lelang.

    PT CMMA juga dianggap terlibat dalam kasus itu karena atas sepengetahuan Teddy Rusmawan (Ketua Panitia Pengadaan) dan Sukotjo S Bambang (Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia), pada Januari 2011 menyiapkan perusahaan-perusahaan pendamping agar kemenangan PT CMMA tidak mencurigakan.

    Dalam kasus korupsi, Djoko didakwa bersama-sama Brigjen Didik Purnomo (saat itu Wakil Korlantas Polri), Teddy Rusmawan, Budi Susanto, dan Sukotjo. Proyek ini juga menguntungkan Didik Purnomo Rp 50 juta, Budi Susanto Rp 93 miliar, Sukotjo Rp 3,9 miliar, serta pihak-pihak lain.

    Jaksa menyimpulkan, banyak penyimpangan dalam proyek pengadaan simulator berkendara. Lelang yang dilakukan hanyalah formalitas belaka. Pemenang lelang sudah disiapkan dan PT CMMA sebagai pemenang juga terlibat dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya disusun panitia lelang.

    Penggelembungan harga juga terjadi dengan berbagai cara. Penggelembungan dari harga barang mencapai Rp 100,3 miliar, sedangkan penggelembungan dari sisi spesifikasi teknis mencapai Rp 21 miliar. "Sebagian driving simulator tak sesuai spesifikasi teknis," kata jaksa Kemas Abdul Roni.

    Pada proses pembayaran nilai kontrak juga terjadi penyimpangan. Barang belum jadi dan belum diserahkan namun uang telah dicairkan 100 persen pada 17 Maret 2011.

    Tuntutan TPPU
    Untuk kasus pencucian uang, Djoko dijerat bersama-sama Erick Maliangkay, Lam Anton Ramli, Mudjiharjo, Sudiyono, Djoko Waskito, Hari Ichlas, dan Eddy Budi Susanto. Pencucian uang yang didakwakan terkait kepemilikan harta berupa kendaraan, properti, SPBU, dan tanah di berbagai kota yang nilainya tak lazim untuk profil pendapatan Djoko.

    Untuk menyamarkan hartanya, Djoko diduga memanfaatkan ketiga istrinya (Suratmi, Mahdiana, dan Dipta Anindita) serta anggota keluarganya dalam akta kepemilikan. KPK menyisir duagaan TPPU Djoko sejak menjabat sebagai Kapolrestro Bekasi, Kapolres Jakarta Utara, Dirlantas Polda Metro, Wadirlantas Mabes Polri, Dirlantas Mabes Polri hingga Kakorlantas Polri.

    "Perolehan harta kekayaan bukan dari harta yang sah namun patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi," kata jaksa Kemas Abdul Roni. (AMR)

    Korupsi PLN: Mantan GM PLN Jatim Akui Tunjuk Langsung

    Sidang dugaan korupsi pengadaan sistem informasi di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya-Tangerang 2004-2006 dan di PT PLN Distribusi Jawa Timur 2004-2008 kembali digelar dengan menghadirkan salah satu kunci. Dia adalah mantan General Manager PT PLN Disjatim, Hariadi Sadono.

    Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Senin (19/8), dengan terdakwa Direktur PT Netway Utama, Gani Abdul Gani, terungkap bahwa proyek Customer Management System (CMS) di PLN Disjatim dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama. Penunjukan langsung diakui saksi dilakukan oleh Hariadi Sadono.

    "Metodenya penunjukan langsung, hal itu sesuai Surat Keputusan Direksi, yaitu jika terkait outsourcing pelayanan pelanggan maka boleh dilakukan penunjukan langsung," kata Hariadi. Hariadi kini berstatus sebagai terpidana atas kasus lain terkait sistem informasi pelanggan dari PT Artelindo . Perangkat lunak CMS itu diakui sama dengan yang diterapkan di PLN Wilayah Lampung, tempat lama Hariadi ketika menjadi General Manager di sana.

    "Staf saya yang studi banding ke Jakarta dan Wilayah Lampung," kata Hariadi. "Atas perintah siapa?" tanya jaksa Asrul Alimina. "Saya," kata Hariadi.

    Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Hariadi, alasannya apa pihaknya mengganti sistem informasi ke CMS yang dibuat PT Netway Utama. Hariadi mengungkapkan, pihaknya mendapat gambaran bahwa saat itu PLN Disjatim belum memiliki sistem informasi pelanggan yang terintegrasi.

    Dampaknya, pendapatan PLN Disjatim yang per bulannya mencapai Rp 1 triliun, tak bisa dilacak dan dikelola atau bahkan tak bisa dikendalikan oleh PLN. Uang beredar di berbagai bank, tanpa diketahui dimana lokasinya dan bagaimana statusnya.

    "(Misinya) pendapatan PLN harus diamankan dengan sistem informasi yang baik. Sistem sudah ada tapi belum baik, belum terintegrasi, belum bisa mengetahui pendapatan bulanan dengan cepat," kata Hariadi. Pada saat yang sama, kata Hariadi, ada sekitar lima perusahaan yang menawarkan sistem informasi terintegrasi, termasuk dari Netway Utama.

    Jaksa Ali Fikri mengejar peran Hariadi yang dianggap tahu detail kontrak dengan Netway. Diakui Hariadi, kontrak dengan Netway hanya satu tahun, namun akhirnya ada kontrak tambahan atau adendum sebanyak enam kali.

    "Jumlah uang yang dibayarkan ke Netway saya tidak tahu," kilah Hariadi. Jaksa Ali Fikri mengungkapkan keheranannya, mengapa seorang petinggi tak tahu menahu soal nilai pembayaran ke pihak ketiga yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

    "Sebelum (pemberlakuan CMS) ini PLN membayar lebih banyak lagi. CMS bukan menambah anggaran tapi memanfaatkan anggaran yang tersedia, yang tadinya manual beli kertas segala macam akhirnya tak ada," kata Hariadi. Hariadi menandaskan, pembayaran dilakukan setelah melalui verifikasi berlapis.
    Dalam sidang kemarin, Hariadi membantah telah menerima uang dari Netway Utama dalam bentuk Mandiri Travel Cheque (MTC). Dalam dakwaan jaksa, memang disebutkan proyek CMS PLN Disjatim telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 68,5 miliar untuk terdakwa Gani Abdul Gani dan Rp 560 juta untuk Hariadi.

    "Saya tak pernah terima uang," kata Hariadi. Jaksa kemudian mengurai beberapa bukti pencairan MTC yang diduga terkait Hariadi. "MTC yang dicairkan Paidi Pawirorejo, tahu ga?" tanya jaksa. "Tidak tahu," jawab Hariadi. "MTC yang dicairkan ke Lindasari Handayani, tahu ga? " tanya jaksa lagi yang juga dijawab tidak tahu.

    Ahli muda hukum untuk bantuan hukum PLN Disjatim, Lindasari Handayani, yang juga dihadirkan sebagai saksi, mengakui pernah diberitahu Hariadi selaku atasannya, bahwa ada dana operasional hukum senilai Rp 500 juta. Uang itu dalam bentuk Mandiri Travel Cheque, yang kemudian atas perintah atasannya kemudian dicairkan dan disimpan dalam brankas PLN.

    "Saya akhirnya tahu dari penyidik KPK, bahwa Mandiri Travel Cheque itu dari PT Netway," kata Lindasari. (AMR)

    Hari Merdeka di Media Sosial

    "Happy Independence Day, Indonesia!," begitu pemilik akun Twitter @JohnLegend, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Ucapan itu biasa saja dan terlalu sederhana, tak ada yang istimewa. Hanya saja, foto yang disertakan dari akun instagram John Legend yaitu foto panjat pinang khas Indonesia, memang menggoda banyak orang untuk melihatnya.

    Hasilnya, ucapan John Legend itu juga "menguntungkan" akun John Legend sendiri baik akun di Twitter maupun akun di Instagram. Bayangkan, ucapan itu di-retweet atau disebarulang sebanyak hampir 500 kali di Twittter. Sementara, untuk foto instagramnya, John Legend memanen tanda suka atau "like" sebanyak 8.536 kali.

    "Bagaimana engkau bisa mendapatkan 'like' sebanyak itu?" tanya akun brennen1000 di situs berbagi foto Instagram.

    Ucapan sejenis datang dari pesohor lainnya dari berbagai penjuru, mulai dari penyanyi, pesepak bola, hingga pejabat negara. Semua ucapan itu sebenarnya merupakan ucapan "simbiosis mutualisme", karena setiap ucapan akan berbuah panen "retweet" atau "like" dari anak-anak muda Indonesia.

    Seolah sudah ada adagium bagi kalangan pesohor luar Indonesia, jika ingin mengembangkan urusan "bisnis" atau sekadar menjangkau atau menambah penggemar asal Indonesia, maka ucapkanlah selamat hari kemerdekaan untuk orang-orang Indonesia.

    Misalnya, akun twitter @barcastuff yang menampilkan foto "Barca kids celebrating Indonesia Independence Day", akhirnya juga memanen simpati dari publik Indonesia. Tak peduli apakah foto tersebut benar-benar anak-anak Barca ataukah anak-anak Indonesia yang berbaju Barca.

    Anak-anak muda di Indonesia tampak antusias mendapatkan ucapan selamat di jejaring media sosial, walaupun di dunia nyata mungkin tak semua mereka memasang bendera merah putih di halaman rumah mereka. Mereka memang punya caranya tersendiri untuk berekspresi.

    Memasang bendera merah putih, sebagai perayaan peringatan HUT Kemerdekaan RI tak lagi dianggap sebagai "kewajiban keramat" yang mutlak dilakukan, seperti yang diyakini generasi tua.

    Mau bilang prihatin? Hmm tampaknya jangan terlalu cepat memvonis. Anak-anak muda di dunianya, terutama dunia internet, dengan situs jejaring sosial yang mereka ikuti, ternyata juga mengekspresikan cinta tanah airnya, caranya berbeda namun langsung bisa mendunia dampakna.

    Selain memasang gambar atau ikon diri yang bernuansa merah putih, sudah tentu mereka juga membanjiri percakapan di berbagai kanal media sosial. Di situs media sosial yang sedang digandrungi dunia, Twitter, percakapan terkait perayaan Kemerdekaan RI mampu menjadi topik pembicaraan terhangat atau menjadi trending topic dunia. Analisis menggunakan Topsy, jutaan percakapan terkait Kemerdekaan RI beredar di Twitter pada hari kemarin.

    Tak mudah membuat sebuah tema menjadi trending topic dunia. Namun untuk urusan trending topic dari Indonesia, tampaknya bukan hal baru lagi orang-orang Indonesia mampu membuat tema khas Indonesia jadi trending topic.

    Karena jumlah pengguna internet di Indonesia yang begitu tinggi, maka Indonesia benar-benar menjadi raksasa di dunia maya dan anak-anak muda memanfaatkan kekuatan itu untuk mengekspresikan rasa nasionalismenya. (AMR)


    "Sumbangan" Rp 1 M Untuk Fathanah Diikuti Janji

    Sidang dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah semakin memperkuat dugaan bahwa pemberian uang dari PT Indoguna kepada teman dekat Luthfi Hasan Ishaaq itu diikuti dengan janji. Janji tersebut berupa komitmen Ahmad Fathanah jika ada kuota impor daging maka PT Indoguna akan mendapat prioritas.

    Pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi, Jakarta, Jumat (16/8), saksi yang didatangkan yaitu salah satu Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendy, mengatakan terdakwa Ahmad Fathanah memang meminta uang Rp 1 miliar kepada PT Indoguna. Uang ini oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai bagian dari komitmen pembayaran jasa yang totalnya akan mencapai Rp 40 miliar.

    Menurut Arya, permintaan uang Rp 1 miliar itu diikuti janji untuk membantu pengurusan penambahan kuota impor daging sapi. "Kalau ada penambahan kuota, vIndoguna akan diprioritaskan, itu yang dijanjikan Ahmad Fathanah," kata Arya.

    Dalam pertemuan yang membahas permintaan uang tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman, bertempat di sebuah restoran di Senaya City, Jakarta, pada 28 Januari 2013. Arya mengatakan, uang itu dikatakan Fathanah akan digunakan sebagai biaya safari dakwah oleh Partai Keadilan Sejahtera ke sejumlah daerah di Indonesia.

    Uang total Rp 1 miliar itu disanggupi akan diberikan PT Indoguna, dengan perincian Arya menyiapkan Rp 500 juta, dan sisanya Rp 500 juta berasal dari rekan bisnis Arya, yaitu Rudy Susanto, Komisaris PT Berkat Mandiri Prima.

    Arya menganggap uang dari Rudy merupakan uang partisipasi dari PT Berkat Mandiri Prima. Sementara, dalam sidang sebelumnya dengan terdakwa yang berbeda, Rudy yang pernah didatangkan sebagai saksi menandaskan uang itu merupakan pembayaran utang dan juga uang muka pembelian daging kepada PT Indoguna, bukan uang partisipasi.

    Direktur PT Indoguna Utama lainnya, Juard Effendi, mengatakan, dirinya mengenal Ahmad Fathanah sebagai orang dari Partai Keadilan Sejahtera. Karyawan PT Radina Bioadicipta, Jerry Roger Kumontoy, yang memberitahu soal Fathanah kepada Juard juga menyebutkan ada seorang ustadz dari PKS bernama Arif.


    "Jerry yang menyebutkan Ustadz Arif dari PKS," kata Juard. Sejak awal, Juard tahunya Ahmad Fathanah adalah orang partai, yang ia kenal namanya sebagai Ustadz Arif.

    "Waktu itu saya tidak tahu kalau namanya Ahmad Fathanah. Dia mengaku saat itu namanya Ustadz Arif," kata Juard. (AMR)

    Minat Politik Anak Muda Masih Terbelah


    Minat dan partisipasi anak-anak muda ternyata makin meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi internet, terutama yang melanda pada dunia media sosial. Namun, perlu digarisbawahi, minat politik dan partisipasi kalangan netizen atau pengguna internet itu terbelah menjadi dua.

    Aktivis dan praktisi media sosial, yang juga co-founder Change,org, Usman Hamid, di Jakarta, Minggu (4/8), mengatakan mereka yang aktif dalam berbagai partisipasi politik di media sosial umumnya berbeda jika dihadapkan pada politik riil. Hal itu terjadi karena ada "tembok" berupa persepsi buruk terhadap dunia politik yang dianggap kotor dan korup.

    "Di sisi lain, mereka ingin memfungsikan sistem, yakni dengan mendorong agar pejabat A, atau instansi B, atau perusahaan C untuk memenuhi tuntutan anak-anak muda melalui, misalnya petisi online," kata Usman. Kesimpulan Usman didasari pengalamannya sebagai co-founder Change.org, sebuah situs petisi online yang kini menjadi salah satu tambatan partisipasi politik anak-anak muda.

    "Prediksi saya rata-rata mereka yang aktif secara politik di sosial media akan ikut Pemilu. Yang belum bisa dipastikan ikut pemilu adalah mereka yang aktif di sosial media, tapi juga aktif bergerak di luar sistem dengan ikut inisiatif lain," kata Usman.

    Namun, Usman membantah bahwa kekuatan anak muda di media sosial tak bisa ditransformasikan ke politik dunia nyata. "Kita telah punya pengalaman bagus. Pengalaman ketika mendukung KPK di media sosial akhirnya bisa jadi kekuatan riil waktu itu," kata Usman.

    Usman menegaskan, tujuan gerakan politik di media sosial bukan untuk memobilisasi publik, dalam hal ini kaum muda, untuk bisa digerakkan ke politik dunia riil. "Tujuan utama adalah mengubah keadaan secara riil. Jadi kalau memang lewat dunia maya, perubahan bisa terjadi, itulah kekuatannya. The goal is to change, not to mibilize, itu kata pendiri Change.org Ben Rattray," papar Usman.

    Selama terlibat dalam praktik gerakan sosial dan politik di media sosial, Usman mengakui ada problem serius antara politik dunia riil dengan media sosial. Anak-anak muda sebenarnya teraleniasi atau tersingkirkan dari panggung politik. Sementara, citra politik riil masih dinilai busuk dan didominasi oligarki pemodal.

    Ke depannya, kata Usman, gerakan netizen harus bisa mengerahkan potensi kaum muda sebagai kekuatan politik riil. "Menjadi shadow parliament (parlemen bayangan). Bukan sebatas menjadi voters (pemilih) dari politisi-politisi konvensional yang semakin hari semakin memperlihatkan kebusukan politik," kata Usman.

    "Gagasan besarnya adalah ingin melampaui politik elektoral. Agar terlepas dari oligarki pemodal dan partai. Tapi memang sulit kita berlari dari sistem pemilihan umum yang bau oligarki," lanjut Usman.

    Usman menyoroti dua persoalan saat ini. Pertama, krisis pada demokrasi elektoral berbasis elite dan partai-partai oligarkis. Kedua, pencarian peran dan pengaruh politik kaum netizen muda yang sedang masuk ke ranah publik politik. Krusial untuk segera dilakukan adalah bagaimana memperbanyak dialog dua ranah berbeda tersebut.

    Direktur PoliticaWave, Yose Rizal, yang sering memantau aktivitas sosial media untuk peristiwa-peristiwa politik, meyakini bahwa potensi anak-anak muda dalam partisipasi politik. "Media sosial telah mengantarkan anak-anak muda melek politik, di sisi lain juga mengantarkan generasi tua untuk mengenal teknologi," katanya.

    Dalam setiap peristiwa politik, misal pada Pemilihan Kepala Daerah, di berbagai kota di Indonesia makin gencar mendiskusikan calon-calon yang akan bermain di Pilkada. Menurut Yose, partisipasi dan persepsi anak-anak muda terhadap apa yang terjadi di dunia politik riil tak bisa diabaikan begitu saja. (AMR)

    Ketika Hakim Menyerang Logika Djoko Susilo


    Hari yang ditunggu tiba sudah, yaitu hari pemeriksaan Irjen Djoko Susilo sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8). Di luar dugaan, sidang berlangsung lancar dan tak ada insiden emosional baik dari kubu terdakwa maupun dari jaksa penuntut umum.

    Hal yang dikeluhkan hanyalah molornya sidang yang dijadwalkan bisa dilaksanakan pagi hari namun baru bisa digelar sore hari. Kabar yang terdengar menyebutkan ada hakim yang masih bertugas di Pengadilan Negeri. Ketika semua pihak sudah dalam kondisi lesu, sidang baru dimulai.

    Padahal, materi pemeriksaannya dari sisi harapan publik termasuk menyebalkan. Banyak dakwaan yang dibantah oleh terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara pada Korlantas Polri ini. Bahkan bisa dikatakan hampir semua dakwaan tindak pidana korupsi dia bantah.

    Satu-satunya pengakuan Djoko adalah dia merasa tidak teliti ketika menandatangani setumpuk dokumen yang berisi Surat Perintah Membayar (SPM). "Saya tidak tahu jika diantara dokumen itu ada SPM pengadaan simulator SIM," kata Djoko.

    Jaksa Kemas Abdul Roni yang biasanya mengejar terdakwa hingga titik penghabiasan, malam itu pada sesi pemeriksaan usai buka puasa, tampil kalem dan mengurangi konfrontasi keras dengan terdakwa. Kedua kubu tak lagi mengumbar emosi, tidak seperti tensi pada sidang-sidang awal. Di kubu terdakwa, penasehat hukum yang biasanya emosional, memang tampak tak hadir karena menurut informasi sedang mempersiapkan pledoi.

    Hikmah yang bisa dipetik malam itu adalah, terdakwa boleh menjawab apa saja, boleh mengingkari dengan cara apa pun, boleh berbohong karena tak terikat sumpah, namun tetap ada konsekuensinya. Semua jawaban akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Itulah misteri, sehingga kubu jaksa tak terbawa emosi menanggapi banyak dakwaan yang dibantah.

    Emosi hakim
    Emosi yang bernada mengingatkan datang dari Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Suhartoyo tampak menyerang logika yang digunakan Djoko dalam membela diri. Tujuan Suhartoyo adalah untuk mengingatkan bahwa keterangan terdakwa sangat menentukan penilaian dan keyakinan hakim nantinya.

    Logika yang tak nyambung justru akan menimbulkan penilaian buruk dari majelis hakim. Suhartoyo mencecar dua logika penjelas yang disampaikan Djoko yaitu terkait pemalsuan tanda tangan Djoko oleh Komisaris Legimo dan penjelasan soal kedatangan tim dari Bank BNI.

    Djoko menjelaskan, ada pemalsuan tanda tangan dirinya dan juga tanda tangan Wakil Korlantas Brigjen Didik Purnomo yang dilakukan Komisaris Legimo. Legimo adalah Mantan Bendahara Korlantas yang juga orang kepercayaan Djoko.

    Pemalsuan tanda tangan oleh Legimo tersebut dibubuhkan pada dokumen Surat Perintah Membayar yang dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk pencairan anggaran. Pencairan anggaran ini juga ganjil karena dilakukan pada Maret 2011 ketika proyek belum dikerjakan dan baru saja selesai lelang pada Februari 2011.

    Proyek simulator 2011 ini memiliki pagu anggaran Rp 56 miliar untuk pengadaan 700 unit simulator berkendara roda dua dan Rp 124 miliar untuk simulator berkendara roda empat sebanyak 556 unit.

    Djoko bercerita soal tanda tangan palsu karena ditanya soal pembayaran 100 persen yang sudah dilakukan pada Maret 2011 ketika proyek belum selesai. Djoko menjelaskan, dokumen SPM yang diperlukan untuk pencairan dana proyek sudah dipalsu oleh Legimo sehingga dana bisa cair.

    "Yang dipalsu SPM saya tanggal 17 Maret waktu pencairan untuk roda dua, karena tanda tangan ini yang dikirim ke KPPN," kata Djoko. "Tahu dari mana kalau itu tanda tangan palsu?" tanya Suhartoyo.

    "Dari pemeriksaan di Bareskrim," jawab Djoko. "Apa tindakan Bareskrim setelah tahu itu tanda tangan palsu? Apa bisa dijadikan pembenar untuk jawaban Saudara? Kita cari argumentasi logis lah," kata Suhartoyo.

    Selain membahas soal pemalsuan tanda tangan, Djoko mengaku memang pernah tanda tangan satu berkas dokumen hanya saja lupa kapan tanggalnya. Djoko tak bisa menjelaskan apakah berkas yang dibawa ke KPPN tersebut versi tanda tangan Djoko yang asli ataukah memang yang benar-benar dipalsu Legimo.

    "Apa kepentingan Legimo memalsukan? Sementara yang asli sudah tersedia? Sementara pemeriksaan soal tanda tangan palsu di Bareskrim tak ada perkembangan. Bareskrim diam saja sementara Legimo sudah membantah, bagaimana?" kata Suhartoyo. Terdakwa Djoko hanya terdiam.

    Verifikasi BNI
    Logika penjelasan Djoko juga diuji betul oleh Suhartoyo ketika menjelaskan soal kunjungan pihak Bank BNI yang dalam dakwaan KPK merupakan proses verifikasi yang dilakukan BNI terhadap proyek di Korlantas Polri.

    Dalam dakwaan, BNI Jakarta Gunung Sahari melakukan verifikasi ke Djoko sebelum mencairkan kredit modal kerja (KMK) Rp 100 miliar untuk perusahaan PT Citra Mandiri Metalindo, perusahaan milik Budi Susanto. Hal yang ganjil, kredit itu sudah diajukan akhir 2010 untuk proyek tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri.

    Djoko menjelaskan, dirinya memang didatangi orang BNI namun bukan untuk verifikasi melainkan orang BNI tersebut ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) A. "Itu tidak nalar juga, pegawai bank mau buat SIAM A harus kontak Kepala Korlantas," sergah Suhartoyo.

    "Kami saja yang hakim takut kok Pak, terlalu tinggi ke Kakor hanya untuk minta SIM A. Artinya logika seperti itu tidak nyambung, tapi silakan saja kalau nyaman dengan keterangan itu," kata Suhartoyo.

    Yang tidak logis lagi, pegawai bank yang datang dua kali berturut-turut dengan alasan yang sama yaitu perpanjangan SIM. "Lha iya, cari SIM kok pas tanggal habisnya bareng. Padahal di tempat Bapak bukan tempat cari SIM kan?" kata Suhartoyo.

    "Karena menganggap orang VIP, maka dikasihlah fasilitas itu," kata Djoko. "Ya, itulah yang dipertanyakan, kenapa kok sudah ada tempatnya ngurus SIM tapi kok datang ke Kakorlantas, ada apa? Kepentingannya apa?" kejar Suhartoyo.

    "Kami tidak pernah menerima khusus pegawai BNI untuk verifikasi. Kalau khusus simulator itu tidak ada pembicaraan, tapi kalau menanyakan perkembangan busway, perkemb situasi terkini di jakarta itu memang ada," papar Djoko.

    "Ya makin tak beralasan, dia pegawai bank, datang kemudian bertanya soal program Kakorlantas, yang notabene bukan level dia," tandas Suhartoyo. Sidang akan dilanjutkan Selasa (13/8) dengan agenda pemeriksaan Djoko untuk perkara tindak pidana pencucian uang. (Amir Sodikin)

    Pegawai Pajak Didakwa Peras Pengusaha Otomotif


    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8), kembali menyidangkan perkara dugaan korupsi oleh pegawai pajak. Kali ini, Pargono Riyadi, penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, diseret penuntut umum pada Komis Pemberantasan Korupsi dengan tuduhan memeras wajib pajak.

    Pemerasan dilakukan Pargono terhadap mantan pebalap nasional yang juga pengusaha otomotif pemilik brand AHRS (Asep Hendra Racing Sport), Asep Yusuf Hendra Permana. Total uang yang dikehendaki Pargono adalah Rp 600 juta namun akhirnya diturunkan Pargono menjadi Rp 125 juta.

    Akhirnya, Pargono ditangkap KPK ketika baru menerima uang total Rp 75 juta dari kesepakatan Rp 125 juta. Uang itu diminta sebagai imbalan agar Pargono tak meneruskan perkara pajak Asep.

    "Perbuatan terdakwa meminta uang kepada Asep Yusuf Hendra Permana sebesar Rp 600 juta hingga menjadi Rp 125 juta dengan ancaman Asep Yusuf Hendra Permana akan dijadikan tersangka perkara pajak jika tidak memenuhinya, serta menerima uang sebesar Rp 75 juta dari Asep Yusuf Hendra Permana adalah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan terdakwa," kata jaksa Supardi.

    Perbuatan Pargono dijerat dengan alternatif yaitu Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubatan UU No 31 Tahun 1999. Ancaman hukuman terdakwa bisa mencapai 20 tahun penjara.

    Jaksa membeberkan pada 2007, Asep Hendra, sebagai wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Garut, melakukan SPT Pembetulan terhadap pajak tahun pajak 2006, yang sebelumnya menggunakan faktur-faktur yang diterbitkan PT Prama Cipta Kemilau dan telah membayar kekurangan pajak tahun 2006 ke KPP Pratama Garut sebesar Rp 334.020.000,00.

    Pada 10 September 2012, Pargono ditunjuk sebagai supervisor dalam pemeriksaan bukti permulaan pajak atas nama PT PCK yang diduga menerbitkan faktur pajak fiktif untuk digunakan para wajib pajak termasuk wajib pajak pribadi Asep Hendro. Asep saat itu memerintahkan manajer keuangan PT AHRS yaitu Sudiarto Budiwiyono dan Rukimin Tjahyanto yang mengurus pajak pribadi Asep, untuk mewakilinya.

    Desember 2012, Pargono memanggil Asep. Pargono meminta Asep membawa dokumen SPT Masa PPN lengkap dengan pembetulannya, serta faktur yang diterbitkan oleh PT PCK. Pembetulan telah dilakukan Asep namun oleh Pargono tidak dianggap.

    Maret 2013, Pargono menelepon Sudiarto dan menyampaikan bahwa posisi Asep bisa dikatakan ringan dan bisa dikatakan berat. "Maunya penyelesaian seperti apa, dan apabila sudah dibayar agar bukti pembayarannya diserahkan kepada terdakwa," papar Supardi.

    Jaksa mengungkapkan, Pargono sempat menanyakan kepada Sudiarto, orang yang diminta Asep untuk mengurus pajaknya, apakah Asep mau dijadikan tersangka atau cukup sebagai saksi. Sudiarto menjawab agar Asep jadi saksi saja.

    Pargono juga menyampaikan bahwa kapasitas Asep adalah turut serta dengan ancaman hukuman pidana denda 400 persen dari pajak kurang bayar, sehingga pidana denda seluruhnya mencapai Rp1,2 miliar.

    "Oleh karena itu, sebagai kompensasi agar Asep Yusuf Hendra Permana tidak menjadi tersangka, terdakwa meminta kepada Sudiarto Budiwiyono supaya Asep Yusuf Hendra Permana memberikan uang sebesar Rp600 juta kepada terdakwa," kata Supardi.

    Asep tidak menyanggupi permintaan ini sehingga Pargono menurunkan jumlah uang yang diminta menjadi Rp 250 juta. Tapi Asep mengaku tidak memiliki uang yang diminta karena perusahaannya sedang kesulitan keuangan.

    Asep akhirnya menyanggupi permintaan Pargono untuk memberikan uang Rp 125 juta. Asep mengeluarkan uang pribadi Rp 100 juta dan sisanya Rp 25 juta duit dari Rukimin Tjahjanto.

    Pemberian uang dilakukan bertahap. Pada 27 Maret 2013, Sudiarto memerintahkan Suherwin menyerahkan uyang Rp 50 juta kepada Pargono di Stasiun Gambir, Jakpus. Penyerahan kedua pada 9 April 2013, uang Rp 25 juta diserahkan ke Pargono melalui Rukimin di Stasiun Gambir. Sesaat setelah penyerahan uang tahap kedua, Pargono dan Rukimin ditangkap petugas KPK. (AMR)

    Ketua Hakim Serang Logika Djoko Susilo


    Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang mengadili terdakwa Irjen Djoko Susilo, tampak menyerang logika yang digunakan Djoko untuk membela diri saat diperiksa sebagai terdakwa. Banyak logika yang tidak nyambung dan justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut.

    Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Kors Lalu Lintas Polri pada Kamis (1/8) yang mengagendakan pemeriksaan Djoko Susilo sebagai terdakwa. Suhartoyo mencecar dua logika penjelas yang disampaikan Djoko yaitu terkait pemalsuan tanda tangan Djoko oleh Komisaris Legimo dan penjelasan soal kedatangan tim dari Bank BNI.

    Djoko menjelaskan, ada pemalsuan tanda tangan dirinya dan juga tanda tangan Wakil Korlantas Brigjen Didik Purnomo yang dilakukan Komisaris Legimo. Legimo adalah Mantan Bendahara Korlantas yang juga orang kepercayaan Djoko.

    Pemalsuan tanda tangan oleh Legimo tersebut dibubuhkan pada dokumen Surat Perintah Membayar yang dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk pencairan anggaran. Pencairan anggaran ini juga ganjil karena dilakukan pada Maret 2011 ketika proyek belum dikerjakan dan baru saja selesai lelang pada Februari 2011.

    Proyek simulator 2011 ini memiliki pagu anggaran Rp 56 miliar untuk pengadaan 700 unit simulator berkendara roda dua dan Rp 124 miliar untuk simulator berkendara roda empat sebanyak 556 unit.

    Djoko bercerita soal tanda tangan palsu karena ditanya soal pembayaran 100 persen yang sudah dilakukan pada Maret 2011 ketika proyek belum selesai. Djoko menjelaskan, dokumen SPM yang diperlukan untuk pencairan dana proyek sudah dipalsu oleh Legimo sehingga dana bisa cair.

    "Yang dipalsu SPM saya tanggal 17 Maret waktu pencairan untuk roda dua, karena tanda tangan ini yang dikirim ke KPPN," kata Djoko. "Tahu dari mana kalau itu tanda tangan palsu?" tanya Suhartoyo.

    "Dari pemeriksaan di Bareskrim," jawab Djoko. "Apa tindakan Bareskrim setelah tahu itu tanda tangan palsu? Apa bisa dijadikan pembenar untuk jawaban Saudara? Kita cari argumentasi logis lah," kata Suhartoyo.

    Selain membahas soal pemalsuan tanda tangan, Djoko mengaku memang pernah tanda tangan satu berkas dokumen hanya saja lupa kapan tanggalnya. Djoko tak bisa menjelaskan apakah berkas yang dibawa ke KPPN tersebut versi tanda tangan Djoko yang asli ataukah memang yang benar-benar dipalsu Legimo.

    "Apa kepentingan Legimo memalsukan? Sementara yang asli sudah tersedia? Sementara pemeriksaan soal tanda tangan palsu di Bareskrim tak ada perkembangan. Bareskrim diam saja sementara Legimo sudah membantah, bagaimana?" kata Suhartoyo. Terdakwa Djoko hanya terdiam.

    Verifikasi BNI
    Logika penjelasan Djoko juga diuji betul oleh Suhartoyo ketika menjelaskan soal kunjungan pihak Bank BNI yang dalam dakwaan KPK merupakan proses verifikasi yang dilakukan BNI terhadap proyek di Korlantas Polri.

    Dalam dakwaan, BNI Jakarta Gunung Sahari melakukan verifikasi ke Djoko sebelum mencairkan kredit modal kerja (KMK) Rp 100 miliar untuk perusahaan PT Citra Mandiri Metalindo, perusahaan milik Budi Susanto. Hal yang ganjil, kredit itu sudah diajukan akhir 2010 untuk proyek tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri.

    Djoko menjelaskan, dirinya memang didatangi orang BNI namun bukan untuk verifikasi melainkan orang BNI tersebut ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) A. "Itu tidak nalar juga, pegawai bank mau buat SIAM A harus kontak Kepala Korlantas," sergah Suhartoyo.

    "Kami saja yang hakim takut kok Pak, terlalu tinggi ke Kakor hanya untuk minta SIM A. Artinya logika seperti itu tidak nyambung, tapi silakan saja kalau nyaman dengan keterangan itu," kata Suhartoyo.

    Yang tidak logis lagi, pegawai bank yang datang dua kali berturut-turut dengan alasan yang sama yaitu perpanjangan SIM. "Lha iya, cari SIM kok pas tanggal habisnya bareng. Padahal di tempat Bapak bukan tempat cari SIM kan?" kata Suhartoyo.

    "Karena menganggap orang VIP, maka dikasihlah fasilitas itu," kata Djoko. "Ya, itulah yang dipertanyakan, kenapa kok sudah ada tempatnya ngurus SIM tapi kok datang ke Kakorlantas, ada apa? Kepentingannya apa?" kejar Suhartoyo.

    "Kami tidak pernah menerima khusus pegawai BNI untuk verifikasi. Kalau khusus simulator itu tidak ada pembicaraan, tapi kalau menanyakan perkembangan busway, perkemb situasi terkini di jakarta itu memang ada," papar Djoko.

    "Ya makin tak beralasan, dia pegawai bank, datang kemudian bertanya soal program Kakorlantas, yang notabene bukan level dia," tandas Suhartoyo. (AMR)

    Terdakwa Proyek Flu Burung Dituntut 5 Tahun


    Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membacakan tuntutannya terhadap mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar. Ratna dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan.

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8), jaksa penuntut umum menganggap Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dan reagen serta consumable penanganan wabah flu burung 2006 dan 2007 di Kementerian Kesehatan.

    Walaupun di persidangan Ratna sering mengelak bahwa ia hanya menjalankan perintah atasannya yang waktu itu dijabat Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan, namun jaksa berkeyakinan unsur melawan hukum bisa dibuktikan. Saat itu, Ratna menjabat sebaga pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA)

    "Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Jaksa Kresno Anto Wibowo.

    Ratna dianggap bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai dalam empat proyek pengadaan di Menkes. Perbuatan Ratna telah menguntungkan korporasi yakni PT Rajawali Nusindo, PT Prasasti Mitra, PT Airindo Sentra Medika, PT Fondaco Mitratama, PT Kartika Sentamas, PT Heltindo Internasional, PT Kimia Farma Trading, PT Bhineka Usada Raya, dan PT Cahaya Prima Cemerlang.


    Proyek di Kementerian Kesehatan ini dinilai janggal karena sejak awal dirancang akan dilakukan penunjukan langsung namun dalam praktiknya dijalankan proses lelang. Dalam pelaksanaan lelang, Ratna melakukan intervensi kepada panitia untuk memenangkan perusahaan tertentu.

    Di persidangan, penunjukan kepada perusahaan tertentu tersebut merupakan rekomendasi Menkes. Usai mendengarkan surat tuntutan, Ratna menyatakan akan membuat nota pembelaan atau pledoi sendiri secara pribadi maupun dari penasehat hukum. Dalam sidang sebelumnya, Ratna berjanji akan membeberkan apa yang terjadi di Kementerian Kesehatan waktu itu dalam pledoinya. (AMR)

    Suap Sang Master Baja Itu pun Terbongkar

    The Master Steel, perusahaan baja yang kokoh berdiri sejak tahun 1972 ini akhirnya goyak terkena masalah karena diduga menyuap penyidik pegawai pajak. Strategi dan rencana rapi dan njelimet untuk memuluskan suap akhirnya terbongkar juga.

    Kali ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan kelasnya sebagai investigator ulung yang mampu memecahkan skenario rumit para pelaku suap. Pekan ini, perkara ini sudah masuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pembacaan dakwaan.

    Seorang bos PT The Master Steel, yang juga Direktur Keangan PT The Master Steel Diah Seomedi mulai diadili bersama dua stafnya yaitu Effendy Komala dan Teddy Muliawan. Dua pegawai pajak yang menjadi penyidik sekaligus pihak yang disuap belum masuk ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Dua orang penyidik pegawai Negeri Sipil Pajak itu adalah Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra, yang menerima suap 600.000 dollar Singapura. Suap itu bertujuan menghentian penyidikan perkara pajak PT The Master Steel.

    Sedikit berbeda dengan pemberitaan sebelumnya, dalam surat dakwaan, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahmad Burhanuddin, lebih memerinci detail perkara ini. Surat dakwaan juga menekankan bahwa suap terkait usaha menghentikan penyidikan, bukan untuk menutupi penunggakan pajak.

    Perkara ini menarik dicermati karena setingi apapun teknik dan tekonologi yang digunakan para pelaku kejahatan, para penyelidik KPK tetap punya jangkauan untuk mengendus. Walau demikian, sntah siapa yang memberi informasi soal indikasi suap tersebut, namun tanpa informasi awal mustahil KPK bisa membongkar suap rapi ini.

    Dari dua kali transaksi suap, penyelidik KPK yang menguntit perkara ini sejak awal sempat terkecoh pada transaksi pertama yang berlangsung di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Baru pada transaksi kedua yang berlangsung di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, penyelidik KPK baru menyadarinya.

    Transaksi pertama pada 7 Mei 2013, Effendi meminjam kunci mobil Eko. Selanjutnya Effendi meletakkan uang di mobil sehingga pada saat penyerahan uang antara Effendi dengan Eko tidak bertemu secara langsung.

    Sorenya, Effendi membawa uang ke Terminal 2 menuju tempat parkir mobil Honda City dan meletakkan uang 300.000 dollar Singapura di bawah kolong jok sopir. Effendi kemudian menyerahkan kunci mobil ke Eko yang menunggu di sekitar parkiran.

    Eko kemudian menemui Dian untuk serahkan kunci mobil, baru kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil Honda City. Dian langsung ambil uang di bawah jok sopir yang kemudian dihitung oleh Eko berjumlah 300.000 dollar Singapura.

    Skenario itu rapi dan mampu mengecoh para investigator KPK yang sudah menunggui para pelaku di Bandara Soekarno Hattta. Para penyelidik KPK menganggap hari itu tak terjadi apa-apa karena tak ada transaksi penyuapan yang biasanya melibatkan pertemuan antara pemberi dan penerima.

    KPK kemudian mendapat informasi bahwa akan ada penyerahan uang kedua pada 15 Mei 2013. Maka, segala sumber daya dan teknologi dikerahkan KPK untuk mengetahui lebih detail pola transaksinya.

    Pelaku membuat skenario yang berbeda. Eko dan Dian meminta Effendi meletakkan uang di mobol Avanza, tak lagi Honda City, yang diparkir di area parkir Terminal 3, bukan lagi di terminal 2.

    Kunci mobil dan STNK diberikan kepada Effendi sambil menunjukkan posisi parkir mobil. Kemudian, Effendi memberikan kunci Avanza beserta amplop berisi 300.000 dollar Singapura kepada staf The Master Steel, Teddy, dengan perintah agar diserahkan kepada Eko dan Dian.

    Cara meletakkannya pun diubah, bukan di bawah jok sopir, namun di bawah karpet di bagian kaki kuris sopir. "Jam 09.00, Teddy mengendarai motor menuju Bandara Soekarno Hatta dan langsung menuju parkiran mobil Avanza, lalu meletakkan uang sesuai dengan petunjuk Effendi," papar jaksa Burhanuddin.

    Kemudian Teddy menemui Eko dan menyerahkan kunci Avanza di toilet Terminal 3 Bandara Soeta. Tak ada penyerahan uang pada saat pertemuan tersebut sehingga hampir mengecoh penyelidik KPK yang menguntit pertemuan itu.

    Namun, KPK baru menyadari bahwa Teddy sempat ke mobil dan jangan-jangan ia telah meletakkan sesuatu di sana. Maka, KPK pun memutuskan menyergap Eko dan Dian, juga Tedddy.

    Awal mula kasus
    Kasus ini bermula dari usaha Master Steel untuk menutupi transaksi senilai Rp 1,003 trilian yang diakui sebagai pinjaman dari Angel Sitoh, warga negara Singapura. Sebenarnya transaksi itu merupakan penjualan kepada pihak ketiga dan seharusnya dicatat sebagai penerimaan.

    Diah menyadari kesalahan itu dan Juli 2001 pihaknya membayar pajak terhutang ditambah denda 150 persen sebesar Rp 165 miliar. Namun, kasus transaksi Rp 1,003 triliun tersebut tetap akan diusut.

    Ketika akan diklarifikasi, perusahaan itu tak bersedia memberikan data sehingga Kanwil Pajak Jakarta Timur menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 2 April 2013. Pada 25 April 2013, Diah berusaha melobi DIan dan Eko agar menghentikan penyidikan tersebut.

    Diah menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 40 miliar dan Diah meminta Effendy mengatur cara penyerahan uang itu. Akhir 2013, Diah mengatakan pada 7 Mei 2013 akan memberikan uang Rp 10 miliar kepada Eko, sebagai bagian dari komitmen Rp 40 miliar.

    Setelah menerima "uang muka" tersebut, Eko sengaja mengirim berkas perkara pajak tersangka Diah Soemedi tanggal 7 Mei 2013 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta namun dibuat tidak lengkap. "Tujuannya supaya berkas perkara dikembalikan jaksa sehingga nantinya perkara dapat diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan," papar jaksa Burhanuddin. (Amir Sodikin)

     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved