Banner Leaderboard
Headlines News :

    Keamanan TIK Pemilu: Auditor Independen Untuk Menjamin Pemilu Adil

    Harga diri bangsa dan kedaulatan negara ini dipertaruhkan jika
    pengamanan data Pemilu 2014 kembali bermasalah seperti pada pemilu
    sebelumnya. Komunitas TIK mendesak agar pengamanan Pemilu 2014
    melibatkan auditor independen. Pengamanan gawe besar tak bisa
    diserahkan pada satu pihak saja.



    Hingga kini, komunitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
    ternyata tak pernah dimintai pendapatnya soal pengamanan TIK Pemilu.
    Hal itu disampaikan Sylvia W Sumarlin, Ketua Federasi Teknologi
    Informasi Indonesia (FTII) ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat
    (27/9).



    FTII berisi berbagai asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Komputer
    Indonesia, Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia, Asosiasi
    Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer, Asosiasi Piranti Lunak
    Telematika Indonesia, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia,
    Asosiasi Warung Internet Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Warnet
    Indonesia.



    "Kalau bicara netral, ayo tunjuk badan auditornya. Hanya demikianlah
    partai bisa tenang, soalnya dalam badan auditor tak ada badan
    pemerintah di dalamnya. Tidak ada orang partai di dalamnya," kata
    Sylvia. Di luar negeri, prosedur seperti itu sangat umum dilewati
    untuk memastikan keamanan sebuah gawe penting terjamin.



    Seperti diberitakan Kompas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meminta
    bantuan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data. Namun,
    berbagai kalangan belum setuju mengingat Lemsaneg adalah lembaga
    pemerintah sekaligus sebagai badan keamanan negara yang tak mudah
    dikontrol pihak lain.



    Ada dua hal yang dipastikan aman dan harus harus bisa diaudit pihak
    ketiga, yaitu perjalanan data dari titik terendah hingga pusat data,
    dan jaringan yang dipakai. Salah satu pengamanan perjalanan data
    adalah dengan enkripsi. Lemsaneg akan membuat enkripsi khusus untuk
    memastikan data aman.



    "Enkripsi itu kalau diproses satu pihak gimana? Memang ada bahayanya
    jika enkripsi itu dikuasai satu pihak. Karena itu, untuk membuka data
    harus ada kesepakatan dengan para partai politik," kata Sylvia.
    Kesepakatan itu diperlukan karena Lemsaneg yang menciptakan enkripsi
    itu, otomatis dia bisa membongkarnya sendiri.



    Dalam teknik pengamanan data, kecurigaan seperti itu bisa diatasi
    karena Lemsaneg bisa memberikan kunci privat (private key) kepada tiap
    partai, disamping Lemsaneg sendiri tetap pegang kunci umum (public
    key).



    Usulan Sylvia didasarkan pada pengalaman di Amerika Serikat. Untuk
    menjaga keamanan data, sudah umum dilakukan dengan cara memberikan
    private key kepada para pihak yang berkepentingan. Data baru bisa
    dibuka ketika semua pihak hadir dan memberikan kuncinya.



    "Taruhlah partai peserta pemilu memiliki masing-masing private
    key-nya. Jadi ada jaminan data itu tak dibuka sembarangan. Sebelum itu
    dibikin hidup atau live, seluruh partai pemegang private key itu
    melakukan simulasi, agar mereka yakin ternyata data hanya bisa dibuka
    ketika semua pihak hadir," kata Sylvia.



    Ketika sama-sama sepakat akan sistem keamanan data, dan yakin bahwa
    data tak bisa dibuka sendiri oleh satu pihak, maka perlu dikeluarkan
    certificate of authority (CA). "Kalau membuat enkripsi itu selalu ada
    sertifikasi, bahwa kualitasnya dijaga, integritasnya dijaga, dan bahwa
    semuanya ada dalam pengawasan," kata Sylvia.



    Di Indonesia sertifikasi itu belum ada. Ini yang mesti dibuat Lemsaneg
    bersama pemerintah dan komunitas TIK untuk menciptakan CA. "Kita
    selama ini pakai produk umum di luar negeri, misalnya menggunakan
    Verisign," kata Sylvia.



    Dalam hal tertentu yang sensitivitas datanya sangat tinggi,
    sertifikasi luar negeri secara politik tak bisa diterima begitu saja.
    "Ini menyangkut harga diri dan kedaulatan negara. Karena itu, perlu
    sertifikasi nasional yang bisa memastikan keamanan dan kedaulatan
    nasional terjamin. Kita memiliki kemampuan untuk membuat sertifikasi
    nasional, tinggal kemauannya ada apa enggak," kata Sylvia.



    Kekhawatiran bobol

    Ada kekhawatiran, Lemsaneg sebagai pembuat enkripsi bisa membuat
    backdoor (program jahat untuk membobol dari pintu belakang) sehingga
    bisa mengakali data. "Itu sangat mungkin, tapi nanti jika Lemsaneg
    akan buka dari backdoor, secara program akan kelihatan," kata Sylvia.



    Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemegang private key tak hanya para
    parpol. "Jika sampai ada kecurigaan terhadap backdoor tadi, harus ada
    yang namanya auditor enkripsi. Auditor enkripsi siapa yang diserahin?
    Saya tidak tahu, jika yang ditunjuk komunitas IT, saya setuju saja,"
    kata Sylvia.



    Dari sisi teknis, Lemsaneg boleh berjalan sendiri. Tapi dari sisi
    keadilan dan transparani, dia tak bisa jalan sendiri. Karena itu,
    auditor independen penting disiapkan. Jika ada perselesihan terhadap
    keamanan data, auditor itu bisa langsung bekerja. Namun, harus dicari
    orang-orang yang benar-benar punya kredibilitas dan secara keahlian
    diakui. Dalam hal ini, komunitas TIK banyak memiliki para pakar yang
    selama ini tak pernah dianggap oleh pemerintah.



    "Audit dilakkan jika si pemengang private key dan public key tidak
    sepakat ada ada perselisihan di dalamnya. Bukan berarti auditor bisa
    masuk tiap saat," kata Sylvia.



    KPU dan Lemsaneg tak bisa hanya sekadar menunjuk satu konsultan atau
    seorang ahli untuk menjalankan fungsi auditor. "Enggak mungkin bisa
    karena membongkar satu kasus itu harus tim, itu aturan internasional.
    Setiap orang punya metode forensik yang berbeda sehingga nanti bisa
    dipertanyakan pihak lain yang curiga," jelas Sylvia. (AMR)

    Harus Ada Kontrol Terhadap Kerja KPU-Lemsaneg

    Peran Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam membantu pengamanan
    teknologi informasi dan komunikasi Komisi Pemilihan Umum terus
    mendapat kritik dari berbagai pihak. Lemsaneg harus transparan dan
    jika memungkinkan ada pihak ketiga yang bisa mengaudit kerja Lemsaneg.

    Praktisi teknologi informasi Ruby Alamsyah di Jakarta, Kamis (26/9),
    mengatakan sebenarnya niat Lemsaneg begitu baik untuk memastikan
    teknologi Pemilu kita aman. "Kembali lagi jika niatnya baik, maka apa
    yang dilakukan Lemsaneg harus transparan dan auditable," kata Ruby.

    Salah satu usaha untuk memastikan tahapan kerja Lemsaneg transparan,
    adalah dengan membolehkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan
    keamanan data, bisa mengaudit atau mengawasi jika terjadi hal-hal yang
    tidak diinginkan tadi.

    Pihak ketiga ini berisi praktisi-praktisi yang ahli di bidang keamanan
    data. "Dibikin sama seperti komisi-komisi pengawas lain seperti
    Kompolnas. Entah saya kurang tahu apakah komisi itu bisa digunakan
    sesaat untuk mengawasi gawe KPU ini apa enggak," kata Ruby.

    Dalam nota kesepahaman, KPU ingin meminta bantuan Lemsaneg untuk
    membuat pengamanan atau sandi yang khusus yang dibuat Lemsaneg.
    Namun, Ruby mempermasalahkan, jika Lemsaneg menggunakan enkripsi
    khusus, bukan enkripsi umum, lalu bagaimana lembaga lain bisa
    mengawasi bahwa enkripsi itu betul begitu aman dan tak bisa
    disalahgunakan?

    "Kalau untuk kebutuhan negara atau kebutuhan intelijen, peran Lemsaneg
    memang pas yaitu membuat sistem sandi tersendiri untuk kebutuhan
    intelijen negara. Masalahnya ini bukan untuk intelijen, tapi kebutuhan
    demokrasi. Demokrasi itu artinya terbuka dan transparan, serba bisa
    dikontrol masyarakat," papar Ruby.

    Sebenarnya, kata Ruby, jika keamanan menggunakan enkripsi yang umum
    digunakan, sistem pengamanan yang kokoh tetap bisa dibuat. "Apakah
    bisa memakai enkripsi atau teknologi keamana yang saat ini ada? Enggak
    masalah, pasti bisa," tegas Ruby.

    Soal kemungkinan sebuah lembaga keamanan negara bisa menyalahgunakan
    data, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan proyek PRISM,
    menurut Ruby hal itu bisa saja terjadi. Namun, Ruby menggarisbawahi,
    program mata-mata di Amerika Serikat itu legal dari sisi internal
    Amerika Serikat karena sudah mengantongi izin pengadilan dan izin
    konggres.

    Terlepas dari pro dan kontra itu, sebagai praktisi keamanan teknologi
    informasi, Ruby menggarisbawahi bahwa kebutuhan KPU itu untuk
    demokrasi. "Karena itu, yang penting pelaksanaannya jujur, bersih,
    adil, dan itu semua bisa terjadi jika apa yang dilakukan para pihak
    itu transparan dan auditable," kata Ruby.

    Kontrol DPR

    Pengamat intelijen Wawan H Purwanto berbeda pendapat. Wawan
    menegaskan, pengamanan Lemsaneg itu lebih untuk menghalau peretas,
    memastikan tak ada virus, tak ada penambahan angka dan supaya aman.
    "Yang berkepentingan dengan bobolnya data Pemilu tak hanya orang-orang
    dalam negeri, tapi juga pihak luar negeri, mereka senang jika data
    kita kacau," kata Wawan.

    Mengenai netralitas peran Lemsaneg, Wawan menganggap tetap akan
    berjalan fair karena toh nanti Lemsaneg juga akan dikontrol DPR.
    "Kinerjanya, penggunaan anggaran, operasionalnya, ketepatan penggunaan
    anggaran, Lemsaneg tak akan lolos dari itu karena dia dikontrol DPR,"
    kata Wawan.

    Wawan sangat berharap, DPR yang multipartai, bisa benar-benar
    menjalankan peran pengawasan ini. "Parpol-parpol bisa bertanya,
    ngapain saja Lemsaneg di situ. Dia bisa ajukan pemotongan anggaran
    jika Lemsaneg kerjanya tak baik. Di sana ada mekanisme kontrol yang
    jelas-jelas fair karena semua partai terwakili," kata Wawan.

    Soal kekhawatiran kemungkinan program mata-mata yang ditanamkan
    Lemsaneg, hal itu tak akan terjadi karena semua pihak bisa
    mengontrol. Lemsaneg pun, kata Wawan, tetap bisa dikontrol rakyat.
    Rakyat bisa memberi masukan kepada DPR jika ada sesuatu yang salah
    dengan kegiatan Lemsaneg.

    Namun, Wawan memaklumi, kekhawatiran di era melek informasi seperti
    itu memang wajar. "Namanya saja juga khawatir. Tapi kan ada
    mekanismenya untuk mempertanyakan itu," kata Wawan.

    Untuk pihak ketiga yang diharapkan bisa mengontrol kerja KPU dan
    Lemsaneg dalam hal pengamanan data, Wawan sanksi hal itu bisa
    dilakukan. Alasannya, pihak ketiga itu harus memiliki kewenangan. "Dia
    punya gak kewenangan? Kalau tidak punya, maka KPU atau Lemsaneg bisa
    mengabaikan pertanyaan pihak ketiga itu," kata Wawan.

    Wawan kembali menegaskan, Lemsaneg itu bukan intelijen tapi lembaga
    sandi yang menciptakan sandi-sandi khusus supaya data yang dirancang
    tidak mudah dibobol. "Dia juga menciptakan kunci-kunci, atau mengubah
    kunci-kunci dan mengurainya. Lemsaneg tak ada kaitannya dengan badan
    intelijen," kata Wawan. (AmirSodikin.com)

    Zonasi Kampanye Akan Segera Ditetapkan

    Sebagai upaya menertibkan pemasangan alat peraga kampanye luar ruangan
    yang menggunakan fasilitas umum, tiap daerah akan memilki zonasi
    kampanye yang harus ditaati bersama. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni
    Kamil Malik mengatakan saat ini KPU provinsi, kabupaten/kota bersama
    pemerintah daerah sedang mengkoordinasikan zonasi kampanye ini.


    Tiap daerah memiliki karakter yang mungkin bisa berbeda-beda teknik
    zonasinya. Husni mencontohkan, zona kampanye bisa diletakkan pada
    jalan raya atau sepanjang jalan raya.

    Atau pada fasilitas lapangan terbuka misalnya lapangan sepak bola.
    "Atau satu kawasan hamparan seperti persawahan atau perkebunan. Ini
    semua tergantung bagaimana izin dari Pemda setempat," kata Husni.


    Untuk itu, diharapkan KPU kabupaten/kota segera mengkoordinasikan di
    mana yang memungkinkan untuk dijadikan zona kampanye. Husni hanya
    menekankan, tiap daerah perlu menghitung kembali apakah lokasi yang
    digunakan untuk zona kampanye bersama itu mampu mengakomodasi ratusan
    spanduk nantinya.

    Husni memastikan, pelarangan pemasangan alat peraga kampanye hanya
    untuk area publik. Untuk wilayah privat atau pribadi, tak dilarang
    dalam zonasi ini.

    "Zonasi itu misalnya di area jalan raya dan sepadan jalan dengan batas
    parit selokan. Kalau udah masuk pekarangan atau kantor perumahan atau
    lahan kosong, itu wilayah pribadi, yang bisa mengatur pemiliknya,"
    kata Husni.

    Untuk bahan kampanye dalam ruangan, tak ada batasan, misalnya
    penggunaan selebaran atau leaflet. Hal itu diatur dalam Peraturan KPU
    No 1/2013 Pasal 16 tentang metode kampanye dengan penyebaran bahan
    kampanye pemilu kepada umum. "Jangan ada aturan baru melarang para
    calon legislatif memproduksi bahan kampanye dalam ruangan," kata
    Husni.

    Kampanye di dunia online seperti di media sosial, kata Husni, jelas
    tidak dilarang. Ketentuan itu ada dalam Peraturan KPU No 1/2013 Pasal
    20 huruf i, tentang kampanye pemilu dalam bentuk kegiatan lain, dengan
    menggunakan layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti Facebook,
    Twitter, e-mail, website, dan bentuk lainnya. (AMR)

    Data Bermasalah Menyebar Rata di Indonesia

    Data pemilih bermasalah yang mencapai 65 juta, ternyata menyebar di
    seluruh Indonesia, tidak dominan di provinsi tertentu. Saat ini Komisi
    Pemilihan Umum sedang berupaya memperbaiki data menggunakan aplikasi
    yang ada. Jika gagal, data itu akan dikembalikan ke kabupaten/kota
    untuk diperbaiki.

    Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU Jakarta, Senin (23/9),
    membantah bahwa jutaan pemilih bermasalah itu hanya terpusat di daerah
    terpencil. "Sebarannya di seluruh provinsi merata, tak terpusat di
    daerah tertentu karena faktor utama penyebabnya adalah sumber daya
    manusia," kata Husni.


    Seperti diberitakan, sebanyak 65 juta pemilih masih bermasalah akibat
    Nomor Induk Kependudukan (NIK) kurang atau lebih dari 16 digit.
    Standard NIK pemerintah adalah 16 digit. Persoalan ini berasal dari
    penginputan data oleh petugas KPU daerah yang mengandalkan Microsoft
    Excel. Mereka tak menyadari, Excel hanya mampu menampung angka numerik
    maksimal 15 digit.


    Menurut Husni, setidaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhinya.
    Pertama, akibat koneksi internet tidak ada atau lambat sehingga
    pengetikan data disimpan dulu di Excel. Input yang dianjurkan
    sebenarnya menggunakan sistem berbasis web yaitu Sidalih (Sistem
    Informasi Data Pemilih).

    "Mereka bermasalah dengan lebar pita internet yang terbatas sehingga
    kesulitan mengirim data secara online. Kalau bisa online, mereka akan
    pakai Sidalih," kata Husni. Di Papua, misalnya, pengiriman data online
    hanya bisa dilakukan di provinsi.

    Faktor kedua, akibat sumber daya manusia yang tak paham menggunakan
    Excel. Sebenarnya ada trik tertentu untuk mengatasai persoalan digit
    numerik ini. "Hanya saja, mereka tak memami Excel. Kelemahan SDM ini
    tak hanya dijumpai di daerah terpencil tapi juga di daerah maju," kata
    Husni.

    Menurut Husni, faktor SDM ebih dominan dibanding aksesibilitas
    internet. Karena itu tidak bisa dikatakan jika kesalahan itu hanya
    terjadi di daerah terpencil.



    Tak perlu panik

    Walaupun ada 65 juta NIK invalid, namun data itu sudah masuk Sidalih
    yang memuat 181 juta pemilih dan bisa diakses online. "Jadi, 65 juta
    itu sudah masuk," kata Husni.

    Karena itu, Husni menekankan agar masyarakat tidak panik karena data
    65 juta yang bermasalah itu tak mengurangi hak warga negara untuk
    memilih. KPU merilis data ini karena berharap semua data yang masuk
    Sidalih nantinya sempurna dan valid.


    Jika semuanya bisa diselesaikan KPU, maka semua data pemilih KPU bisa
    diandalkan untuk peningkatan Pemilu berikutnya. "Total keseluruhan
    yang datanya sudah valid mencapai 63 persen, 37 persen atau sekitar 65
    juta sedang diupayakan dilakukan perbaikan," kata Husni.

    "Kita coba perbaiki dulu secara sistem bisa enggak dibaca. Kalau bisa,
    maka perbaikan jutaan data bisa dilakukan cepat. Kalau enggak bisa
    diperbaiki dengan sistem, data akan dikembalikan ke kabupaten/kota
    untuk diperbaiki," kata Husni.

    KPU, kata Husni, masih punya waktu cukup untuk penyempurnaan data.
    "Tak seseram komentar di media. Tahun ini semua data akan selesai.
    Apalagi dengan pemberitaan ini, semua pemangku kepentingan
    terbangunkan untuk mengawasi proses pemutakhiran data ini," kata
    Husni. (AMR)

    Mencari Capres yang Bisa Di-Googling

    Di negeri maya, jangan coba-coba bermimpi ingin menjadi presiden
    memimpin mereka jika pengikut Anda di Twitter cuman ratusan orang.
    Atau jika jumlah view atau tayang video anda di Youtube hanya beberapa
    ratus saja.

    Sadis....logika anak-anak muda warga internet atau netizen ini. Mereka
    tak segan-segan mem-bully siapapun yang dianggapnya jauh dari
    idealisme khas netizen. Bahkan seorang yang punya kuasa penuh di dunia
    nyata, atau seorang jenderal sekalipun, siap-siap saja di-bully
    anak-anak muda.

    Fenomena seperti itu sudah mulai terlihat menimpa para peserta
    konvensi bakal calon presiden Partai Demokrat. Perang di media sosial
    tak terelakkan. Media sosial seperti Twitter, Youtube, Facebook, dan
    berbagai forum, menjadi senjata termurah untuk mendongkrak
    popularitas. Twitter menjadi media terlaris.

    Jika peserta konvensi disaring dengan cara anak muda sekarang, misal
    peserta dengan jumlah pengikut Twitternya di atas 100.000, maka hanya
    tersisa empat peserta. Mereka adalah Dahlan Iskan (628.594 pengikut),
    Anies Baswedan (292.970 pengikut), Dino Patti Djalal (175.053
    pengikut), dan Marzuki Alie (127.162). Gita Wirjawan walaupun
    pengikutnya di bawah 100.000, yaitu 44.855 pengikut, namun di dunia
    media sosial gencar dibicarakan.

    Direktur Politicawave Yose Rizal yang sering memantau pergerakan
    capres di sosial media, mengatakan, pihaknya juga memantau para
    kandidat dari Konvensi Partai Demokrat. Dari data Politicawave, tiga
    besar calon yang paling banyak dibicarakan netizen adalah Dahlan Iskan
    (8,4 persen), Gita Wirjawan (5 persen), dan Anies Baswedan (4,6
    persen).

    "Jumlah pembicaraan lumayan besar. Namun ketika kita masukkan calon
    lain yaitu Jokowi, datanya langsung jomplang, 50 persen lebih
    percakapan lebih tentang Jokowi," kata Yose.

    Diantara beberapa peserta konvensi Partai Demokrat yang tampak sengaja
    berkampanye di sosial media adalah Anies Baswedan dan Marzuki Alie.
    Keduanya menggunakan video pidato mereka di Konvensi Demokrat.

    Tim relewan Anies tampaknya sadar betul untuk berkampanye di Youtube
    dengan menyiapkan dengan baik berbagai video yang dibutuhkan. Mulai
    sekilas profil Anies, hingga pidato di dalam konvensi Demokrat.

    Dino Patti Djalal dan Gita Wirjawan walaupun tak tampak sengaja
    berkampanye, namun banyak video yang diunggah di Youtube yang
    menampilkan sosok mereka di berbagai liputan televisi atau berpidato
    di berbagai forum internasional.

    Berbagai sambuatan positif maupun negatif didapatkan dari berbagai
    kampanye itu. Di Youtube, misalnya, pengguna akun Adi Prasetya memberi
    komentar pidato Anies, "Subhanallah. Begitu cerdas dan tenang dalam
    penyampaiannya. Semoga kelak mampu membawa amanah bangsa ini."
    "World Class Speech," kata Edi Supriyanto.

    "Ini pidato keren sekali. Lugas, mudah dicerna, lucu," kata Andrianto
    Soekarnen memberi komentar positif pidato Dahlan Iskan. " Lugas,
    tegas, visioner dan apa adanya. Maju terus Bapak DI," sambar Mohammad
    Drajad Wahyudi.

    "Yang berkelas jelas: Anies, Gita, Dino, dan Dahlan. Mantap ini, kalau
    gagal masukin jadi kabinet aja," kata Dany Fauzi.

    Tak semua kampanye mendapatkan respons seperti yang diinginkan. Di
    Youtube, pidato Marzuki Alie "dikerjain" pengunjung. "Monoton khas
    pejabat yang tidak merakyat," kata Rahiyat Geno.

    Kritik terhadap calon lain, terutama yang diidentifikasi netizen
    merupakan generasi tua, lebih buruk lagi. Pramono Edhie Wibowo harus
    menerima kritik seperti itu. "Kalau di kartun-kartun, narasi kaya gini
    adalah nada pidato raja penjahat untuk menguasai dunia," kata pemilik
    akun Bob Singadikrama.

    Pengkritik lainnya tampaknya datang ke Youtube sekadar meninggalkan
    jejak sentimen negatif bagi Demokrat. "Enggak minat aku capres dari
    Demokrat, aku mendukung Jokowi," kata Rudi Anto. "Semuanya jadi
    politisi kelas kambing dibanding Jokowi- Ahok," hardik akun Andi
    Ilyas.

    Kampanye di media sosial memang memiliki dua sisi mata uang, bisa
    dimanfaatkan untuk memupuk citra positif, namun bisa pula digunakan
    untuk kampanye memukul balik. Anies Baswedan tampak sudah menuai dua
    sisi itu.

    Seseorang yang menggunakan akun Cak Nur Lover, membuat tulisan di
    Kompasiana dengan judul yang menohok, "Menguak Kedok Kelam Anieas
    Baswedan". Tulisan itu segera diredam akun bernama Suratno dengan
    tulisan "Anies Baswedan dan Paramadina".

    Di era banjir informasi, perang seperti itu tak terhindarkan lagi.
    Beruntung dalam kasus itu Anies memiliki "pengikut" yang dengan
    sukarela mengcounter isu-isu negatif. Marzuki Alie, tampak belum
    menurunkan timnya untuk mengatasi berbagai pemberitaan negatif yang
    dengan mudah nongol ketika kita Googling nama dia.

    Pandji Pragiwaksono, dalam tulisan di situs pribadinya www.pandji.com,
    dengan gamblang juga menyatakan dukungannya ke salah satu peserta
    konvensi. Ia punya pertimbangan khusus ketika mendukung sosok yang
    dipilih.

    "Saya mau punya presiden yang kalau ditanya orang 'Siapa sih Anies
    Baswedan?' saya bisa jawab 'Googling aja namanya atau liat di
    Youtube,' karena saya begitu yakin calon saya punya track record yang
    jelas dan bersih," kata Pandji. (Amir Sodikin)

    KPU: 65 Juta Pemilih Bermasalah

    KPU: 65 Juta Pemilih Bermasalah

    Jakarta, Kompas
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data mengejutkan yaitu sebanyak 65 juta pemilih masih bermasalah berupa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) kurang atau lebih dari 16 digit. Kesalahan tersebut terjadi ketika KPU daerah menginput atau mengkonversi data NIK menggunakan software Microsoft Excel.

    Demikian disampaikan Ketua KPU Husnis Kamil usai membuca Rapat Kerja KPU se-Indonesia di Jakarta, Jumat (20/9). "Sedang dilakukan penelusuran, karena didapati ada 65 juta data yang NIK-nya terimput kurang atau lebih dari 16 digit," kata Kamil.

    NIK standard yang ditetapkan pemerintah adalah 16 digit sementara NIK yang terhimpun dari KPU beberapa daerah kurang dari 16 atau lebih dari 16. "Yang kurang dari 16 digit kita deteksi masalahnya sebagian besar pada proses entry data, para operator kami bekerja pada program Microsoft Excel," kata Kamil.

    Dalam program Excel, memang ada pembatasan angka numerik maksimal 15 digit. Jika kita mengetikkan 16 digit, misalnya, maka digit ke-16 berganti menjadi nol.

    "Jadi ini yang kami telusuri berapa banyak data yang demikian. Setelah didapati nanti kita akan konversi ke data asal, setelah didapati di mana saja sebarannya dan secara manual datanya bisa dibandingkan, maka tinggal perbaikan sedikit saja," kata Husni.

    Dengan demikian, data yang sudah "bersih" baru sekitar 115 juta. "Kita sudah melakukan penyandingan data dengan Kemendagri, dari 181 juta data yang kita masukkan dibanding 190 juta Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu
    (DP4), sebanyak 115 juta sudah sinkron, lengkap dengan NIK," papar Husni.

    Persoalan data pemilih ini rumit karena Kemendagri sebelumnya menuding KPU tidak menggukan DP4 yang dianggapnya sudah valid. Namun, diduga DP4 yang berjumlah 190 juta, diperoleh tanpa melalui sinkronisasi antara data Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dengan daftar pemilih dalam pemilu terakhir.

    Padahal, keharusan untuk sinkronisasi itu ada dalam Pasal 32 UU Pemilu. Setelah sinkronisasi, barulah diperoleh DP4 valid.

    KPU kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dan menemukan 1,8 juta pemilih ganda. Hasil coklit oleh panitia pendaftaran pemilih ini menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah mendengarkan masukan masyarakat, KPU menghasilkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan jumlah 181 juta. DPSHP inilah yang akan digunakan untuk menyusun DPT.

    Angota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, masalah itu muncul ketika dalam proses penyandingan data, petugas menggunakan Microsoft Excel. Ditanya mengapa masih ada KPU daerah yang mengandalkan Excel, Ferry mengatakan tak semua daerah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama.

    KPU sendiri sudah menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang berbasis web dengan database menggunakan MySQL. Sidalih sudah bisa menampung 16 digit sehingga, kata Ferry, secara keseluruhan tak ada masalah dengan kemampuan database pemilih. Semua orang bisa mengecek kemampuan database KPU ini di http://data.kpu.go.id/dp4.php.

    Secara standard prosedur, operator di KPU daerah menginput data langsung ke Sidalih, bukan di Excel. "Di Excel itu hanya ketika proses memindahkan data dari hasil data yang sudah disandingkan," kata Ferry. (AMR)

    Ketua dan Anggota KPU Musi Rawas Diberhentikan

    Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas,
    Sumatera Selatan, akhirnya diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan
    Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian dilakukan dalam putusan
    sidang kode etik yang digelar di DKPP, Jakarta, pada Kamis (19/9).



    Perkara ini merupakan buntut dari kisruh internal yang terjadi di
    Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Musi Rawas dengan DPD
    Provinsi Sumatera Selatan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis DKPP
    Jimly Asshiddiqie, dengan anggotanya Nur Hidayat Sardini, Anna
    Erliyana, Saut H Sirait, dan Valina Singka Subekti.



    "DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada
    Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Ketua dan
    Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama Ngimadudin, Novrinsyah,
    Suherdi Aris, Kenny," kata Saut H Sirait.



    Perkara ini diadukan Lili Martiani Maddari, Ketua DPD Golkar Musi
    Rawas, dan Ahmad Bakri, Sekretaris DPD Golkar Musi Rawas, dengan kuasa
    hukum Ramdlon Naning. Mereka tidak terima karena daftar caleg
    sementara yang diajukan kepengurusan hasil musyawarah daerah di bawah
    Lili dianulir KPU Musi Rawas.



    DPD Golkar Musi Rawas waktu itu memang sedang dilanda konflik internal
    sehingga ada dua kepengurusan. "Ada dualisme kepemimpinan di DPD
    Golkar Musi Rawas. Pengadu adalah pimpinan sah sesuai musda partai.
    Kami lebih dulu mengirim DCS ke KPU dan kami disahkan," kata kuasa
    hukum pengadu, Ramdlon.



    Namun, tanpa melalui mekanisme yang diatur oleh AD/ART partai, DPD
    Sumsel mengangkat pengurus baru di bawah pimpinan Eliyanto. Pengurus
    baru ini juga mendaftarkan DCS dan diterima oleh KPU Musi Rawas. "Pada
    akhirnya Teradu justru mengesahkan DCS versi lain tadi," kata Ramdlon.



    Dengan diberhentikannya Ketua dan Anggota KPU Musi Rawas, maka
    kepengurusan KPU Musi Rawas menjadi kosong. "DKPP memerintahkan kepada
    KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten
    Musi Rawas," kata Saut.



    Tak hanya itu, DKPP juga memerintahkan KPU Sumsel untuk memulihkan hak
    konstitusional 45 Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas
    yang didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013. DKPP
    memastikan ke-45 caleg versi kepengurusan Lili tersebut agar masuk
    dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk
    Pemilu Legislatif Tahun 2014.



    Kisruh internal partai

    Kisruh ini dimulai menjelang pemilihan Gubernur Sumsel. Ketua DPD
    Sumatra Selatan Alex Noerdin memecat Ketua DPD Musi Rawas Lili
    Martiani Maddari karena dianggap membangkang DPD Sumsel.



    Keputusan DPD Sumsel diperkuat Sekjen DPP Golkar Idrus Marham. Dalam
    amar putusan sidang DKPP disebutkan, pada 14 Juni 2013 KPU Musi Rawas
    bertemu Idrus Marham untuk klarifikasi dua versi kepengurusan itu.
    Maka terbitlah Surat Keterangan yang hanya ditandatangani Idrus Marham
    yang membela kubu kepengurusan Eliyanto.



    "Tindakan KPU Musi Rawas menemui Idrus Marham dengan dalih melakukan
    klarifikasi, secara terang dan jelas hanya upaya legalisasi dan
    menutupi informasi publik atas hasil Pleno DCS anggota DPRD Musi Rawas
    yang ternyata telah ditetapkan terlebih dahulu pada pleno 10 Juni
    2013," papar Saut.



    "Sehingga sudah sepatutnya tindakan yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas
    merupakan rekayasa dan konspirasi dengan pihak-pihak tertentu yang
    bersifat simbiosis mutualisme serta berimplikasi adanya dugaan
    pelanggaran baik secara etika maupun hukum," lanjut Saut.



    Usai sidang, Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Musi Rawas, Hasran
    Akuah, menyatakan kegembiraannya dengan hasil putusan tersebut.
    "Sebelumnya tak menyangka hasilnya sampai seperti ini. Kita tidak
    menyangka karena kita kan pengurus partai (sampai memberhentikan Ketua
    dan anggota KPU)," katanya. (AMR)

    Tiga Perempuan Menguak Tabir

    Kilatan lampu blitz dari puluhan kamera profesional serta sorot kamera
    televisi terus menaburi langkah Vitalia Shesya. Tubuhnya tak begitu
    tinggi untuk ukuran model, namun balutan minidress bercorak bunga itu
    tampak anggun dikenakan dan memancarkan kesan sopan.

    Sungguh elok dan tak terkira, ternyata Vitalia melangkah tenang dan
    tak gugup. Padahal, ia bukan berada di sebuah panggung hiburan atau
    pagelaran busana, namun kali ini catwalk yang ia tapaki adalah
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

    Di ujung catwalk telah menanti Pak Hakim yang pada sidang sebelumnya
    mengeluarkan "tantangan" kepada jaksa penuntut umum pada Komisi
    Pemberantasan Korupsi untuk menghadirkan sosok saksi cantik. "Agar
    terdakwa Ahmad Fathanah tidak terlalu bosan," ledak Pak Hakim waktu
    itu.

    Vitalia di hadapan majelis hakim memperkenalkan diri dengan nama Andi
    Novitalia. Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango tampak terusik dengan
    nama yang agak berbeda dengan yang ia sering dengar. "Apa ada
    aliasnya," tanya Nawawi.

    Alias Vitalia Shesyahh," jawab Vitalia. Pengucapan nama belakang
    'shesya' dia tekankan mendesah dan renyah, membuat majelis hakim dan
    pengunjung sidang bereaksi dengan tersenyum atau bilang 'wow...'.
    "Kadang-kadang aliasnya lebih bagus dari aslinya," komentar Nawawi
    mencoba mencairkan suasana.

    Di samping Vitalia, duduk juga saksi lain yang sebenarnya sama-sama
    tenarnya dengan Vitalia, dia adalah Tri Kurnia, penyanyi dangdut yang
    bersama Vitalia dan beberapa perempuan lain merupakan teman Ahmad
    Fathanah. Berbeda dengan Vitalia, Tri tampak gugup.

    Saking gugupnya Tri Kurnia, Nawawi sempat menegur agar Tri Kurnia bisa
    lebih santai. "Saya ingatkan yang berkerudung hitam, cobalah lebih
    santai, anggap saja kami di depan ini manusia biasa," kata Nawawi.

    Selain Vitalia dan Tri Kurnia, hari itu sidang juga mendengarkan
    kesaksian penting dari Linda Silviana, istri Ahmad Zaky. Zaky adalah
    sekretaris mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan
    Ishaaq, yang dalam perkara ini berstatus terdakwa.

    Di luar ketiga perempuan tadi, hadir pula tiga orang saksi lain dari
    toko perhiasan tempat Fathanah belanja perhiasan. Namun, mereka seolah
    tenggelam dengan hiruk pikuk media dalam menguber pemberitaan tentang
    Vitalia.

    Jaksa Rini Triningsih mendapat giliran pertama untuk membuktikan
    dakwaan tindak pidana pencucian yang dilakukan Fathanah. Singkat
    cerita, Rini ingin membuktikan apakah benar Fathanah telah memberi
    uang dan barang mewah kepada ketiga perempuan tadi.

    Vitalia tampak lancar mengakui barang apa saja yang telah ia peroleh
    dari Fathanah. Ia meyakinkan, sebagai seorang entertain atau
    penghibur, adalah layak bagi dirinya untuk menerima pemberian itu
    dari Fathanah. Sosok Fathanah ia ceritakan sebagai orang baik hati
    yang suka memberi dan perhatian dengan anak-anak.

    Bagaimana tidak baik, dengan murah hati dan tanpa diminta, Fathanah
    sering memberikan uang yang nilainya jutaan hingga ratusan juta
    rupiah. Dompet dan tas mewah, jam mewah senilai Rp 70 juta, juga
    perhiasan ratusan juta dan jika digabungkan untuk Vitalia dan Tri
    Kurnia, nilainya mencapai Rp 1,2 miliar.

    Tak hanya itu, tanpa diminta, Fathanah pun membelikan hadiah kepada
    Vitalia dan Tri Kurnia masing-masing mobil, yaitu Honda Jazz RS untuk
    Vitalia, dan Honda Freed untuk Tri Kurnia. "Saya dengan terdakwa
    teman dekat," kata Vitalia singkat.

    "Saat kenalan, terdakwa tahu saya single parent dan entertain, jadi
    kita dekat lah," kata Vitalia. "Apa ada hubungan khusus?" tanya Rini.
    "Iya, dia orang baik. Saat bertemu kedua putri saya, mereka akrab
    sekali, anak-anak senang dibelikan mainan," jawab Vitalia.

    Sayang terhadap anak-anak, tampaknya itulah jurus maut Fathanah untuk
    meluluhkan kedua perempuan itu. Persoalan ini sempat menggelitik
    Nawawi.

    "Hati-hati ya, terdakwa memang suka dengan anak-anak Saudara, tapi
    terdakwa juga suka dengan Saudara," kata Nawawi yang disambut senyum
    kedua saksi.

    Tri Kurnia memang tak seperti Vitalia yang tampak santai menjawab
    setiap pertanyaan. Ia tampak gugup dan takut. Namun demikian,
    kegugupan Tri tampaknya justru membuatnya tak berani coba-coba untuk
    berbohong.

    Ketika ditanya hakim apakah Fathanah melarang dirinya agar tak
    memberitahu masalah ini ke istri Fathanah, Tri Kurnia mengakuinya
    terus terang. Inilah yang membuat Nawawi berkesimpulan, seharusnya
    perempuan-perempuan seperti Vitalia dan Tri Kurnia sudah memiliki
    filter terhadap perilaku seperti Fathanah.

    Dalam rumusan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No 8/2010,
    disebutkan secara ekstrim dengan kalimat "patut diduganya". Menurut
    Nawawi, jika seorang laki-laki yang memberikan dengan
    sembunyi-sembunyi, yaitu agar tak memberitahukan kepada istrinya, maka
    bagi perempuan seperti Vitalia dan Tri Kurnia, harusnya sudah tahu
    jika hal seperti itu mencurigakan.

    "Kalau dia sering bawa ratusan juta dan tak tahu pekerjaan pastinya,
    itu sudah masuk unsur patut diduga, perlu ditanya dari mana asal
    uangnya," kata Nawawi.

    Istilah Nawawi, pemberian harta dari Fathanah yang fantastis itu,
    sudah masuk unsur harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
    diduganya merupakan hasil tindak pidana.

    Berbeda dengan Vitalia dan Tri, Linda mengaku tak tahu menahu soal
    Fathanah. Ia hanya meminjamkan rekeningnya untuk digunakan suaminya
    menerima transfer Rp 1 miliar dari Fathanah. Walaupun Linda mengaku
    tak tahu menahu soal dana itu, hakim tetap mengingatkan Linda bahwa
    sikapnya yang pasif tak bertanya asal usul dana itu tetap bisa dijerat
    dengan UU TPPU.

    "Ibu Linda walaupun hanya seorang istri, juga harus bertanya dari mana
    asal uang. Anda tahu suami gajinya bukan Rp 1 miliar per bulan,
    karena itu perlu ditanyakan asal-usul uang itu," kata Nawawi. Menurut
    Nawawi, para saksi belum tentu bersalah karena bukan mereka yang
    diadili, namun UU TPPU memungkinkan untuk mengadili orang-orang yang
    menikmati hasil TPPU.

    Seperti diketahui, selain menjerat pelaku aktif TPPU, UU juga bisa
    menjerat pelaku pasif, dan juga orang yang menikmati hasilnya.
    Menjelang akhir sidang, Nawawi mengingatkan agar para saksi bisa
    mengambil hikmah dalam perkara ini dan tak lagi asal menerima
    pemberian. (Amir Sodikin)

    Lembaga Sandi Akan Pastikan Data KPU Aman

    Untuk pertama kalinya, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akan dilibatkan
    dalam pelaksanaan Pemilu. Mereka membantu Komisi Pemilihan Umum untuk
    mengamankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam
    tahapan pemilu. Saat ini, Lemsaneg sedang mengaudit sistem keamanan
    data KPU.

    Demikian disampaikan Kepala Lemsaneg, Mayor Jenderal Djoko Setiadi,
    usai penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan Komisi
    Pemberantasan Korupsi, Lemsaneg, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut
    Akuntan Publik Indonesia, dan Persatuan Radio Siaran Nasional
    Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/9).

    "Di balik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kita akan
    menghadapi kerawanan. Perubahan data sangat mungkin dilakukan oleh
    pihak yang tak bertanggung jawab. Diperlukan jaminan keamanan data.
    Lembaga Sandi sesuai tugas dan fungsinya akan memberi jaminan
    keamanan," kata Djoko.

    Semua tahapan pemilu yang menggunakan TIK dari titik paling rendah
    hingga pusat akan dipantau Lemsaneg. "Perolehan penghitungan suara
    dari daerah ke pusat akan kami kirim menggunakan jalur yang paling
    aman. Tidak boleh ada pengurangan atau penambahan data. Jumlah
    perolehan di titik sampai di pusat tak boleh berubah," kata Djoko
    mencontohkan.

    Pengamanan data online, mulai data pemilih hingga data penghitungan
    saura, juga akan dipastikan aman. "Termasuk mengamankan datacenter
    (pisat data), itu yang paling rawan," papar Djoko.

    Ketua KPU Husni Kamil Manik menandasakan, KPU tak mungkin berjalanan
    sendiri untuk melaksanakan Pemilu. "Kami tak berkompeten dalam
    pengamanan data sehingga bekerja sama dengan Lemsaneg untuk
    mengamankan data kita," kata Husni dalam sambutannya.

    Memastikan server aman

    PLT Kepala Direktorat Pengamanan Sinyal Deputi Pengamanan Persandian
    Lemsaneg, Pratama D Persadha, mengatakan pihaknya akan memastikan
    pengiriman data secara online di semua tahapan pemilu aman dari
    berbagai gangguan. "Ini untuk memastikan agar tak ada penambahan atau
    pengurangan data, mial 100.000 ditulis 10.000," kata Pratama.

    Lemsaneg juga akan memastikan server yang melayani data dan komunikasi
    KPU aman. Jika sever tak aman, orang-orang tak bertanggung jawab
    dengan kemampuan tertentu bisa mengambil data kemudian memodifikasi
    isinya, misal partai tertentu harusnya mendapat 1 juta suara menjadi 5
    juta.

    "Kita jamin data yang dikirimkan dari daerah ke server pusat itu tak
    ada penambahan sama sekali. Juga dipastikan tak ada orang lain yang
    bisa memasuki server itu," kata Pratama.

    Nota kesepahaman dengan KPU ini merupakan yang pertama bagi Lemsaneg.
    "Tahun 2004 dan 2009 kita belum dilibatkan.Terkait pengalaman masa
    lalu, kita sebenarnya sudah bikin laporan yang intinya kelemahannya di
    mana saja," kata Pratama.

    Lemsaneg menjamin data suara tak akan berubah dari daerah ke pusat,
    sampai pemrosesan, hingga ke penampilan untuk publik. "Itu yang kita
    jamin. Kita tak akan memberi akses ke server terhadap orang yang tak
    berhak untuk melakukan perubahan-perubahan. Semua akan kita sandi,
    jadi kalau ada data yang dimodifikasi kita tahu," kata Pratama.

    Loyalitas kepada negara

    Bagaimana jika seseorang memegang server secara fisik, dia bisa
    melakukan apapun di situ. "Mau ambil datanya, ngerubah data, atau
    colok flashdisk di situ yang nanti bisa jadi trojan, semua bisa," kata
    Pratama. Termasuk juga, memastikan orang-orang yang pegang server
    adalah orang yang bisa dipercaya.

    "Kita mencoba supaya akses terhadap fisik hardware, akses terhadap
    sistem, itu adalah orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi terhadap
    negara. Tak sembarangan orang bisa pegang sistem ini," kata Pratama.

    Dengan keamanan data seperti itu, partai politik juga akan merasa aman
    karena data yang diperoleh adalah data yang valid. "Data dari daerah
    dua juta maka ketika dipublish juga harus dua juta. Jangan ada
    penambahan," kata Pratama.

    Saat ini, Lemsaneg sedang melakukan audit terhadap keamanan teknologi
    informasi dan komunikasi yang digunakan KPU. "Nanti akan kita ketahui
    di mana lubang-lubang dan celah-celah keamanannya.
    Tidak ada sistem yang 100 persen aman memang, yang ada bagaimana
    sistem yang digunakan kita bisa menimalisir kelemahannya," papar
    Pratama.

    Kepada komunitas hacker atau peretas, Pratama berharap kerjasama
    mereka untuk sama-sama membantu mengamankan Pemilu 2014.." Saya pikir
    kita perlu bantuan mereka juga karena ini adalah gawenya Indonesia.
    Mereka harus bantu karena lawan kita bukan dalam negeri sendiri. Di
    luar lebih banyak musuh juga, negara luar senang kalau kita kacau,"
    kata Pratama.

    "Alangkah baiknya para hacker bisa bekerjasama dengan kita, bagaimana
    caranya ayuk kita pantau sistem KPU ini. Kalau ada lubang keamanan
    silakan dilaporkan," kata Pratama. Lemsaneg akan mengusulkan kepada
    KPU untuk membuat mekanisme agar orang luar bisa melaporkan jika ada
    lubang keamanan yang perlu ditambal. (AMR)

    Suap Simulator: Bantah Jadi Inisiator dan Protes Pidato Presiden

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kembali menyidangkan terdakwa Budi Susanto. Dalam nota keberatannya, kubu Budi membantah menjadi inisiator dari semua gonjang-ganjing kasus ini. Budi juga memprotes pidato Presiden RI yang dianggapnya mengintervensi proses hukum.

    Dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri, Selasa (17/9), penasihat hukum terdakwa, Rino Ayahbi, mengatakan, kliennya yang juga Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) adalah korban permasalahan simulator berkendara.

    "Terdakwa tidak tahu rencana pengadaan simulator sebelumnya," kata Rino. Justru yang lebih dulu tahu dan memberikan informasi adalah Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukotjo S Bambang. Namun, kata Rino, jaksa memutarbalikkan peran tersebut, seolah-olah kliennya mengetahui segalanya.

    Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto, hampir semua dakwaan dibantah Budi. Beberapa diantaranya terdakwa mengaku tidak pernah bersama-sama Djoko Susilo menyepakati Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

    Budi juga tak pernah meminta Sukotjo menyusun HPS yang harganya digelembungkan, termasuk membantah tak pernah memberi perintah menyiapkan perusahaan pendamping untuk mengelabuhi lelang.

    Penasihat hukum juga membantah kliennya mendesak Komisaris Legimo, Bendahara Korlantas Polri, agar segera mencairkan angaran simulator roda dua. Dalam hal aliran dana, terdakwa juga membantah meminta sejumlah uang dari Sukotjo untuk diberikan kepada beberapa orang. "Terdakwa tidak pernah perintahkan Sukotjo berikan uang Rp 1,5 miliar ke Tim Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) Polri," kata Rino.

    Soal subkontrak dari PT CMMA ke PT ITI, penasihat hukum bersikukuh kliennya yang mengerjakan sendiri pengadaan simulator roda dua. "Tidak pernah memberikan subkontrak ke Sukotjo atau PT ITI," kata Rino.

    Rino membantah kliennya menggelembungkan harga yang mengakibatkan kerugian negera hingga Rp 121 miliar. "Terdakwa juga tidak pernah berikan apapun, baik berupa kartu kredit atau cek untuk Djoko Susilo," kata Rino

    Dengan berbagai uraian tersebut, penasihat hukum terdakwa, Junimart Girsang, membantah jika dikatakan kliennya merupakan inisiator dalam perkara ini. "Terdakwa bukan inisiator sebagaimana digambarkan penuntut umum dalam dakwaannya," katanya.

    Menurut Junimart, hubungan kerjasama antara Budi dan Sukotjo adalah kerjasama keperdataan dan kerjasama antara PT CMMA dan Korlantas Polri adalah perjanjian jual beli sehingga kasusnya tidak bisa disidangkan di Pengadilan Tipikor.

    Protes penyidikan
    Penasihat hukum terdakwa juga memprotes adanya dua penyidikan yang dilakukan dua institusi penegak hukum, yaitu KPK dan Badan Reserse Kriminal Polri. Penasihat hukum Rufinus Hotmaulana memaparkan, landasan hukum yang digunakan untuk menyidik kliennya saat ini tidak sah.

    Sebelum ditangani KPK, terdakwa telah dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka di Bareskrim Polri. "Kenapa untuk menyelesaikan tindak pidana harus diselesaikan dua lembaga?" kata Rufinus.

    Rufinus memprotes cara pengalihan berkas penyidikan kliennya yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bareskrim Polri sendiri sudah menyatakan tidak dapat menghentikan penyidikan kasus simulator karena tidak memiliki alasan.

    Jika langkah hukum yang digunakan untuk menyidik kliennya di KPK itu didasarkan pada pidato Presiden RI tanggal 8 Oktober 2012 yang menengahi kisruh KPK vs Polri, kubu Budi memandang hal itu tak bisa digunakan landasan hukum. Pidato Presiden bisa dipandang sebagai intervensi proses.

    "Pidato tersebut adalah bentuk intervensi kepada proses hukum yang berjalan dan tidak dapat dipergunakan Polri sebagai dasar hukum melimpahkan penyidikan atau penghentian penyidikan," kata Ruvinus.

    Karena itu, penasihat hukum berkesimpulan, penyidikan terhadap kliennya tidak dilakukan secara benar dan tidak sesuai ketentuan. "Apabila penyidikan dilakukan secara tidak benar, maka surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima," kata Ruvinus.

    Junimart memohon kepada Majelis Hakim agar dalam putusan selanya menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum. "Menerima seluruh keberatan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Budi Susanto," lanjut Junimart.

    Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Budi Susanto aktif dalam lobi-lobi menggolkan perusahaannya memenangkan tender. Budi dianggap memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 144,9 miliar. Sidang akan dilanjutkan Selasa depan dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa. (AMR)

    Hati-hati Dengan Moneybookers / Skrill

    Sudah bertahun-tahun saya menggunakan Moneybookers, sekarang berubah nama jadi Skrill. Dulu dia dikenal murah dalam memproses fee transaksi, lebih murah dibanding Paypal. Awalnya lancar-lancar saja. Keunggulan Moneybookers adalah dia bisa menarik dana kita ke bank konvensional kita, misal ke Mandiri, BCA, BNI, dll. Saya pernah membuktikan penarikan ke bank konvensional itu berhasil.

    Lambat laun, setelah diambil alih manajemen baru dengan nama Skrill, polanya menjadi berubah dalam mengontrol dana keluar masuk. Banyak akun yang di-lock dan begitu kena lock maka kita tak bisa tarik dana. Kasus ini juga melanda akun saya. Sudah bertahun-tahun saya proses tetap tak bisa. Kemarin saya iseng lagi untuk memproses unlock akun saya. Saya sudah mengirim bukti alamat dan identitas saya, mulai kirim scan Passport, billling kartu kredit yang menunjukkan alamat saya, scan rekening bank yang menunjukkan nama dan alamat saya, dan KTP sebagai national ID yang menunjukkan nama dan alamat saya. Tapi itu semua tak direspons setelah beberapa hari saya kirim dokumen.

    Saya iseng googling soal review Moneybookers ini, ternyata di luar dugaan, banyak kasus serupa yang terjadi dan tak tertangani oleh Moneybookers. Kesimpulan sementara, Moneybookers ini perlu dicurigai mereka dalam masalah besar di manajemennya. Kesimpulan yang ekstrim, patut diduga Moneybookers ini scam yang berlindung di balik prinsip kehati-hatian untuk menerapkan antimoneylaundering.

    Tapi satu kesimpulan yang pasti buat kawan-kawan yang belum pernah menggunakan Moneybookers adalah: jauhi Moneybookers ini jika tak ingin nantinya bermasalah. Mungkin anda tak ada masalah dalam registrasi dan pembayaran awal anda, namun ketika anda memasukkan dana dan ingin menarik dana anda, kemungkinan besar anda akan bermasalah karena Moneybookers akan nge-lock akun anda dan anda tak bisa menarik dana anda. Gunakan Paypal karena Paypal jauh lebih ramah dan secure.

    Berikut beberapa link terkait dugaan praktik scam yang dilakukan Moneybookers:

    http://www.trustpilot.com/review/www.moneybookers.com
    http://www.ptc-investigation.com/skrill.aspx
    http://www.ebay.com/gds/SKRILL-Payment-method-Be-warned-UK-Based-FEES-/10000000175897383/g.html
    http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=1087423
    http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/scam-alerts-folder/15403-moneybookers-k-skrill-scammers.html


    Sidang Ahmad Fathanah : Miliaran Rupiah Untuk Teman Perempuan

    Credit Photo: Kilasfoto.com
    Dua orang perempuan yang merupakan teman dekat terdakwa Ahmad Fathanah, yaitu Vitalia Shesya dan Tri Kurnia, membenarkan telah menerima hadiah berupa uang dan barang mewah. Total penerimaan harta dari Fathanah untuk kedua perempuan tersebut mencapai miliaran rupiah.

    Dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/9), jaksa berusaha mengungkap model praktik pencucian uang yang dilakukan Fathanah. Vitalia mengaku berprofesi sebagai entertain atau penghibur dan model, sedangkan Tri Kurnia mengaku sebagai pengelola event organizer.

    Dari keterangan mereka terungkap Fathanah sering membelikan perhiasan, jam tangan, dompet, tas, bahkan mobil untuk kedua perempuan tersebut. Padahal, kedua saksi mengatakan, tak ada hubungan bisnis dengan Fathanah.

    "Saya dengan terdakwa teman dekat," kata Vitalia. Tri Kurnia hanya mengatakan dirinya dan Fathanah teman biasa. Kepada kedua saksi ini, Fathanah sering mengatakan ingin membantu anak-anak Vitalia maupun Tri Kurnia.

    Untuk pemberian uang, selain diberikan tunai, juga sering dilakukan dengan transfer. "Kadang tunai, kadang transfer, yang ditransfer sekitar Rp 5 juta atau Rp 3 juta, buat anak-anak sama buat jajan saya juga," kata Vitalia.

    Vitalia mengenal terdakwa sejak akhir November 2012 dan setelah itu sering bertemu dengan Fathanah, baik berdua maupun bersama anaknya. "Pernah di-check-in-kan hotel di Le Meredian, buat saya dan anak-anak saya, ketika itu mau tahun baru," kata Vitalia.

    Vitalia juga pernah menerima uang Rp 30 juta untuk bayar rumah kontrakan di Tebet. Ketika jaksa penuntut umum KPK, Rini Triningsih, menanyakan soal motivasi pemberian tersebut, Vitalia mengatakan terdakwa memang banyak membantu dirinya dan anak-anaknya.

    "Saat kenalan, terdakwa tahu saya single parent dan entertain, jadi kita dekat lah," kata Vitalia. "Apa ada hubungan khusus?" tanya Rini. "Iya, dia orang baik. Saat bertemu kedua putri saya, mereka akrab sekali, anak-anak senang dibelikan mainan," jawab Vitalia.

    Vitalia juga pernah ditransfer Rp 25 juta untuk biaya suntik putih. "Juga pernah dibelikan jam tangan nilainya Rp 70 juta," aku Vitalia.

    Ada juga iPhone sebanyak lima buah dan gaun senilai Rp 10 juta, serta perhiasan total Rp 60 jutaan. Tak hanya itu, Vitalia juga dibelikan mobil Honda Jazz RS senilai Rp 225 juta. Mobil dan jam tangan telah disita KPK, sementara untuk perhiasan dan barang mewah lainnya telah dijual Vitalia.

    Sebagian barang dijual setelah kasus ini marak diberitakan. "Barangnya sudah tidak ada, sudah dijual untuk jajan saya dan anak saya," kata Vitalia mengomentari soal barang-barang yang telah dijual.

    Tri Kurniasih juga mendapatkan hadiah yang kurang lebih sama dengan Vitalia. Tri mengenal Fathanah karena dikenalkan teman dekatnya yang juga istri Fathanah yaitu Sefti Sanustika.

    Sama seperti kasus Vitalia, Fathanah selalu bilang pemberian itu untuk anak-anak Tri. "Apa terdakwa orangtua asuh anak Saudara?" tanya jaksa Rini. "Bukan, saya tidak tahu kenapa dia sering memberi uang, eh maaf bukan sering. Dia kasih sesuatu katanya itu rezeki anak saya," kata Tri.

    Tri juga pernah diberi uang 20.000 dollar AS yang senilai dengan Rp 200 juta. "Perintah beliau untuk membeli mobil anak saya, mobil Honda Freed," kata Tri.

    Fathanah juga pernah membelikan tiket pesawat, sewa kamar hotel, bahkan untuk membayar gaji karyawan Tri. Tri juga membenarkan dirinya pernah berangkat bersama Fathanah ke Kuala Lumpur pada Oktober 2012. "Pak Fathanah bertemu dengan kliennya, saya ke rumah sakit untuk periksa persiapan operasi," kata Tri.

    Dari berbagai transaksi pemberian dari Fathanah, diakui Tri, Fathanah pernah mengatakan agar tidak mengatakan hal itu kepada istrinya, Sefti Sanustika. Soal alasan mengapa Fathanah sering memberikan uang, Tri hanya mengatakan ia hanya menemani Fatanah sebagai teman "curhat". "Kalau habis curhat, beliau pasti transfer uang," kata Tri.

    Fathanah mengungkapkan alasan dia sering membelikan barang-barang mewah adalah karena ingin membantu. "Saya pikir adalah sesuatu yang normal untuk membantu dan mengadakan komunikasi yang tidak terlalu formal," kata Fathanah ketika ditanya majelis hakim.

    Ketua Majelis Hakim, Nawawi Pomolango, menanyakan apa benar Fathanah mengatakan kepada perempuan yang diberi harta tersebut agar tidak memberitahu ke istrinya. "Itu benar Yang Mulia," kata Fathanah.
    Sidang juga menghadirkan Linda Silviana. Linda adalah istri dari Ahmad Zaky, sekretaris pribadi Luthfi Hasan Ishaaq. Dalam sidang, Linda mengakui dirinya pernah mendapat transfer dari Fathanah sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan untuk suaminya. Namun, Linda tak tahu peruntukan uang tersebut.

    Menjelang akhir sidang, Nawawi mengingatkan agar para saksi bisa mengambil hikmah dalam perkara ini. Walapun para saksi tidak dinyatakan bersalah, namun rumusan pasal di UU Tindak Pidana Pencucian Uang bisa menyeret mereka karena berbagai pemberian itu bisa diklasifikasikan berasal dari uang yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
    (AMR)

    Muda, Modis, Tapi Tak Logis

    Saldi Matta tampil modis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, ketika bersaksi untuk Ahmad Fathanah, Kamis (12/9). Ia mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang warna merah bata yang tampak ngepas, layaknya anak-anak muda sekarang yang gandrung dengan celana pensil warna ngejreng.

    Penampilan kasual dan kualitas kesaksian adik Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta ini sempat dikomentari hakim. Katanya, terlalu sederhana untuk ukuran pengusaha event organiver dan travel. Hakim mencium bahasa tubuh yang tak jujur, bahkan dengan terang dikatakan penjelasannya tak logis.

    Penjelasan yang dimaksud terkait keterangan Saldi yang mengatakan pernah dititipi Ahmad Fathanah uang tunai sebesar Rp 3 miliar. Namun pada saat bersamaan, Fathanah utang uang kepada Saldi sekitar 25 juta untuk membeli barang belanjaan di sebuah komplek pertokoan.

    "Kalau tidak logis, hakim tahu, dari bahasa tubuh Anda kami tahu Anda jujur atau tidak," serang hakim anggota Joko Subagyo. Saldi tak bisa menjelaskan keanehan itu.

    Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango juga menyatakan keterangan Saldi tidak logis terkait berpindahnya salinan sembilan sertifikat tanah milik istri Anis Matta ke tangan Fathanah. "Agak sulit saya memahami jawaban Anda, mudah-mudahan ini bukan jawaban politis," kata Nawawi.

    "Terlalu sederhana untuk seorang pengusaha," kata Nawawi mulai melancarkan perang psikologisnya. Saldi pun menjawab, "Saya memang apa adanya."

    Tak puas dengan jawaban Saldi, Nawawi mengingatkan bahwa Saldi sebagai saksi terikat sumpah. "Saya ingatkan, Anda sudah bersumpah, Wallahi (Demi Allah) sudah diucapkan," kata Nawawi. Tak gentar dengan ancaman itu, Saldi menjawab santai, "Saya punya istri dan anak, saya jujur."

    Figur-figur pengusaha maupun politisi muda akhir-akhir ini memang berseliweran di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian memang menjadi terdakwa, namun sebagian lagi "hanya" menjadi saksi.

    Walaupun saksi, sebagian diantara memegang rantai kunci dari keseluruhan skenario korupsi sehingga jika berbohong maka keutuhan kisah menjadi goyah. Tak sedikit anak muda yang memberi kesaksian tak logis bahkan cenderung bohong. Mereka seolah tak takut dengan ancaman pidana jika berbohong.

    Sebelumnya, pengusaha muda yang kesaksiannya sempat menyedot perhatian media massa adalah pengusaha bidang konfeksi yaitu Ridwan Hakim yang juga putra dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin banyak menjawab lupa atau tidak tahu terhadap pernyataan sederhana yang seharusnya diketahui Ridwan.

    Kesaksian Ridwan hingga kini meninggalkan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi karena menebar dua nama misterius yaitu Sengman dan Bunda Putri. Nawawi tak bisa menutupi kemarahannya menghadapi sikap masa bodoh dari Ridwan ini. "Anda pikir kami semua batu?" kata Nawawi.

    Bahkan, Nawawi sampai "menantang" jaksa agar menggunakan instrumen hukum yang ada untuk menjerat Ridwan.

    Tak selamanya anak muda yang bersaksi memberi keterangan berbelit-belit atau tak mau bekerjasama dengan hakim. Bisa dibilang, jika berbelit, biasanya memang memiliki kaitan erat dengan kasusnya dan berusaha menutup-nutupinya.

    Sekretaris Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Zaky, kesaksiannya juga masih misterius bagi hakim. Ia sering ditelepon Ahmad Fathanah untuk membahas kuota impor. Pertanyaan hakim sempat mencoba membongkar apakah Zaky sebelumnya pernah mengurusi kuota impor daging.

    Namun, Zaky langsung membantahnya. "Saya sering mengamati berita saja. Tiba-tiba beliau (Fathanah) bicara daging, ini ada jatah kuota daging sapi," kata Zaky. Zaky juga mengaku pernah ditawari komisi Rp 1.000 per kilogram jika Fathanah berhasil mendapatkan kuota impor daging.

    Kalangan muda ini jika ditanya tentang hal yang kiranya terkait perkara dengan cepat bisa langsung mengelak, entah dengan mengatakan tidak tahu atau lupa. "Anda ini masih muda kok sudah sering lupa," begitu hakim I Made Hendra sering menyindir para saksi.

    Keteguhan psikologis anak-anak muda memang lebih kuat dibanding para orang tua yang sudah pensiun. Terdakwa atau saksi yang sudah pensiun lebih bisa lepang dada menerima segala konsekuensi. "Saya sudah pensiun, buat apa saya berbohong," begitu kata seorang saksi dalam sidang Djoko Susilo.

    Tak semua anak muda punya nyali menghadapi situasi sidang yang pelik. Pemilik PT Radina, Elda Devianne Adiningrat, termasuk orang yang mudah gugup. Ia bisa spontan mengomentari apa yang dikatakannya sendiri. Walau dikatakan lirih, namun komentar kecilnya itu sering terdengar di pengeras suara. "Aduh kok begitu sih," bisiknya kepada dirinya sendiri. (Amir Sodikin)

    Sidang Fathanah : Penjelasan Saldi Matta Tak Logis

    Sidang perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Secara terang, hakim menyatakan sulit memahami penjelasan saksi Saldi Matta, adik dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta.

    Dalam sidang pada Kamis (12/9), Saldi dihadirkan menjadi saksi untuk membuktikan dakwaan tindak pidana pencucian uang Fathanah. Anis Matta juga dijadwalkan menjadi saksi namun akhirnya tak datang.

    Saldi adalah pengusaha bidang event organizer dan travel. Ia menuturkan, pada 17 Oktober 2012, Fathanah menitipkan uang Rp 3 miliar di kantornya. "Saya sempat menolaknya, karena lokasi kantor saya di pinggir jalan dan tak punya sekuriti," kata Saldi.

    Fathanah kepada Saldi mengatakan, ia baru saja dari bank mengambil uang pecahan Rp 100.000 namun tak punya tempat untuk menyimpannya. "Akhirnya saya bilang, 'OK jangan lama-lama Bang, karena saya akan ke luar negeri'," kata Saldi.

    Sebelum dimasukkan ke dalam brankas, Saldi ikut menghitung uang tersebut. "Dia (Fathanah) ambil Rp 500 juta langsung, jadi yang dititpkan Rp 2,5 miliar," kata Saldi.

    Uang itu kemudian secara bertahap diambil Fathanah. Hingga 1 Novembe 2012, uang tersebut habis. "Kok tidak dimasukkan ke bank? Kan risiko?" tanya anggota majelis hakim, I Made Hendra Kusuma. "Memang risiko," jawab Saldi.

    Hakim mencecar Saldi karena tak menanyakan asal-usul uang tersebut. Saldi percaya kepada Fathanah karena ia melihat penampilan Fathanah yang meyakinkan.

    Keanehan tercium hakim karena dalam rentang waktu yang sama, ternyata, kata Saldi, Fathanah sering pinjam uang kepada dirinya. Fathanah sebelumnya memang beberapa kali pinjam uang ke Saldi, namun penjelasan itu menjadi tidak logis jika peminjaman juga dilakukan Fathanah saat memiliki banyak uang.

    "Pada 25 Oktober (ketika Fathanah masih menitipkan uang miliaran rupiah di brankas Saldi), Fathanah telepon saya, 'Posisi Dinda di mana?' Katanya dia mau bayar belanjaan tapi kartu kreditnya ditolak. Saya kemudian ke sana, saya bayari belanjaannya Rp 5 juta. Kemudian di toko lain saya bayar Rp 20 juta," kata Saldi.

    "Kalau tidak logis, hakim tahu, dari bahasa tubuh Anda kami tahu Anda jujur atau tidak," serang hakim anggota Joko Subagyo. Saldi tak bisa menjelaskan keanehan itu.

    Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango mengungkap keanehan lain, yaitu ternyata salinan dokumen sembilan sertifikat tanah milik istri Anis Matta, ada di Fathanah dan kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, diakui Saldi, sertifikat itu dititipkan kepada Saldi dan Saldi memberikan salinan itu kepada Fathanah.

    Sertifikat ada di tangan Fathanah karena Fathanah ingin membeli tanah tersebut. Namun, menurut hakim Nawawi, penjelasan itu tak logis karena sebelumnya Fathanah lah yang sering meminjam uang kepada Saldi.

    "Awalnya saya mau buat townhouse. Fathanah bilang mau beli, mau gabung dengan tiga temannya untuk ajukan kredit ke Bank Mandiri," jawab Saldi. "Agak sulit saya memahami jawaban Anda, mudah-mudahan ini bukan jawaban politis," sindir Nawawi.

    "Saya ingatkan, Anda sudah bersumpah, anda punya anak istri, Wallahi (Demi Allah) sudah diucapkan," gertak Nawawi dengan halus.

    Komisi proyek
    Jaksa penuntut umum KPK kembali memanggil pemilik PT Radina Bio Adicipta, Deni P Adiningrat, untuk mengungkap pencucian yang yang dilakukan Fathanah. Deni mengakui, ia memang beberapa kali memberi uang kepada Fathanah sebagai komisi karena berhasil memenangkan tender di Kementerian Pertanian.

    Deni mendapatkan proyek pertama yaitu benih kopi senilai Rp 36 miliar pada 2012. Namun, proyek itu menggunakan bendera PT Cipta Terang Abadi, milik pengusaha Yudi Setiawan. Untuk pemenangan proyek benih kopi ini, Fathanah mendapatkan fee Rp 250 juta.

    Deni kembali bermain dengan PT Radina dan memenangkan proyek benih jagung tahun 2012, dengan nilai Rp 35 miliar. "Saya sempat kasih 30.000 dollar AS dan 10.000 ringgit Malaysia. Dia memang minta, katanya ada kebutuhan. Saya berikan pada Oktober 2012, total hampir Rp 400 juta," kata Deni.

    Tak hanya itu, Fathanah sempat meminta lagi Rp 1 miliar kepada Deni. "Saya bilang karena proyek belum mulai, belum bisa dipenuhi. Karena saya sudah kasih Rp 400 juta sebelumnya, maka saya kasih lagi Rp 1 miliar tapi sebagai pinjaman," kata Deni.

    Deni mengakui, Fathanah memang memperkenalkan diri dekat dengan pejabat Kementan. Fathanah dekat dengan Luthfi Hasan Ishaaq yang saat itu Presiden PKS. "Jadi, saudara Luthfi Hasan Ishaaq sebagai Presiden PKS dapat mempengaruhi pejebat di Kementan?" tanya hakim Hendra. "Betul," jawab Deni. (AMR)

    Pemilik Master Steel Dituntut 5 Tahun

    Direktur Keuangan yang juga pemilik PT The Master Steel Manufactory, Diah Soemedi, dianggap jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, terbukti menyuap dua pegawai pajak senilai 600.000 dollar Singapura. Diah dituntut dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 100 juta, subsider tiga bulan kurungan.

    "Memohon agar majelis hakim menyatakan terdakwa Diah Soemedi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimkana diatur dan diancam dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP," kata jaksa Iskandar Marwanto.

    Dengan ancaman lima tahun, berarti jaksa memanfaatkan ancaman pidana maksimal seperti dalam pasal tersebut. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan tak ada hal-hal yang meringankan untuk terdakwa.

    Sebaliknya, untuk hal-hal yang memberatkan, terdakwa dianggap tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Dengan dilatarbelakangi keinginan menghindari pajak sehingga bisa mengurangi pendapatan pajak, terdakwa juga tidak berterus terang," kata Iskandar.

    Dalam pertimbangan jaksa, perbuatan Diah dilakukan dengan sadar dan tahu bahwa hal tersebut merupakan perbuatan salah dan tercela. "Pada kenyataannya terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut, sehingga terlihat adanya sikap batin," kata jaksa Iskandar.

    Dengan sengaja, Diah meminta kepada dua orang pegawai pejak yaitu M Dian Irwan Nuqsira dan Eko Darmayanto selaku penyidik untuk mengupayakan agar dilakukan penghentian penyidikan atau setidaknya menyelesaikan perkara PT The Master Steel. Hal itu bertentangan dengan UU No 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

    Dua anak buah Diah yang diperintahkan untuk memberikan uang, yaitu Effendy Komala dan Teddy Muliawan, dituntut dengan pidana penjara masing-masing empat tahun dan tiga tahun. Keduanya juga dituntut dengan denda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Kanwil Pajak Jakarta Timur menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 2 April 2013 dengan tersangka dari PT Master Steel) dan Ngadiman. Pada 25 April 2013, Diah berusaha melobi DIan dan Eko agar menghentikan penyidikan tersebut.

    Diah menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 40 miliar dan Diah meminta Effendy mengatur cara penyerahan uang itu. Akhir 2013, Diah mengatakan pada 7 Mei 2013 akan memberikan uang Rp 10 miliar kepada Eko, sebagai bagian dari komitmen Rp 40 miliar.

    Tanggal 6 Mei 2013, Diah memanggil Effendi dan menyerahkan uang 300 ribu dollar Singapura untuk diberikan kepada Eko dan Dian. Maka, ketiga orang tersebut merancang transaksi dengan rapi dengan lokasi yang dipilih di area parkiran Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

    Setelah menerima "uang muka" tersebut, Eko sengaja mengirim berkas perkara pajak tersangka Diah Soemedi tanggal 7 Mei 2013 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta namun dibuat tidak lengkap.

    "Tujuannya supaya berkas perkara dikembalikan jaksa sehingga nantinya perkara dapat diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan," papar jaksa. Pemberian uang kedua senilai 300 dollar Singapura dilakukan pada 15 Mei 2013, kali ini dilakukan di Terminal 3 Bandara Soeta. (AMR)

    Korupsi Simulator : Pemenang Tender Aktif Melobi dan Menyuap

    Setelah Irjen (Pol) Djoko Susilo selesai divonis, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto akhirnya menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri 2011. Terungkap, Budi terlihat aktif melobi dan memberi uang.

    PT CMMA adalah perusahaan yang disebut telah dimenangkan Djoko Susilo dalam tender pengadaan simulator. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (10/9), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto, Budi dianggap memperkaya diri sendiri hingga Rp 88,4 miliar dengan cara melawan hukum. Budi juga memperkaya Djoko Susilo sebesar Rp 36,9 miliar.

    Perbuatan terdakwa juga memperkaya Brigjen (Pol) Didik Purnomo Rp 50 juta, Sukotjo S Bambang Rp 3,9 miliar, Primer Koperasi Kepolisian Rp 15 miliar, Wahyu Indra (Inspektur Pengawasan Umum) Rp 500 juta, Darsian Rp 50 juta, Gusti Ketut Gunawa Rp 50 juta, dan Warsono Sugantoro Rp 20 juta.

    Materi dakwaan banyak kesamaannya dengan dakwaan Djoko Susilo, namun ada beberapa perbedaan terkait data jumlah uang yang diterima para pelaku. Jika pada dakwaan hingga vonis Djoko disebutkan Djoko menerima uang Rp 32 miliar, dalam dakwaan Budi Susanto jumlahnya berubah menjadi Rp 32 miliar.

    Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Medi Iskandar Zulkarnaen menyebutkan, selain Rp 32 miliar dalam bentuk uang tunai, Djoko masih menerima uang dalam bentuk lain dari Budi.

    "(Dalam bentuk) kartu kredit BNI 46 atas nama Budi Susanto yang diberikan September 2011 untuk dipergunakan kepentingan pribadi Djoko Susilo yang dipergunakan sampai Mei 2012 dengan total transaksi Rp 1,5 miliar, pelunasan kartu kredit dibayarkan terdakwa," papar Medi.

    Djoko juga diduga menerima cek senilari Rp 1,5 miliar yang dicairkan Sugeng Muharir pada 12 Mei 2011. Tak hanya itu, Djoko juga menikmati pembayaran uang muka dari rekening BNI Budi Susanto untuk pembelian mobil Mercy jeep G55. "Diberikan melalui Mudhihardjo, orang dekat Djoko Susilo," kata Medi.

    Kerugian negara juga dihitung sedikit berbeda. Jika dalam vonis Djoko hanya disebet Rp 121,8 miliar, kali ini kerugian negara dihitung Rp 144,9 miliar, atau setidak-tidaknya Rp 121,8 miliar.

    Djoko dijerat dengan dakwaan primer sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Sedangkan dakwaan subsider, berdasar Pasal 3 UU yang sama.


    Agresif melobi
    Dalam dakwaan, diuraikan beberapa perbuatan terdakwa yang tampak agresif melobi para pihak yang terlibat, mulai dari meyakinkan rekanan yaitu Sukotjo S Bambang (Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia), hingga meyakinkan kubu panitia pengadaan. Sukotjo sempat mengatakan tidak sanggup mengerjakan proyek namun Budi meyakinkan pihaknya yang menyediakan dana.

    Budi juga memerintahkan Sukotjo untuk melobi Darsian (Bagian Keuangan Mabes Polri), untuk menanyakan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk simulator berkendara. Informasi itu dibayar hingga Rp 50 juta untuk Darsian.

    Budi juga mengakukan kredit modal kerja ke BNI dan akhirnya mendapat kucuran dana Rp 100 miliar. Untuk meyakinkan BNI, Budi menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK). Verifikasi dilakukan BNI, salah satunya dengan mengontak Djoko dan Djoko membenarkan soal pro"Padahal saat pengajuan kredit tersebut, pekerjaan maupun SPK belum ada," kata jaksa Riyono.

    Dalam rapat pada Januari 2011, Djoko memerintahkan Budi Setyadi agar Budi ditunjuk sebagai penyedia barang. Budi sempat menyampaikan bahwa produk milik Budi tidak bagus dan mengusulkan agar spesifikasi mengacu ke simulator Singapura. Namun, argumentasi Budi akhirnya tak digunakan karena harga sesuai spesifikasi simulator di Singapura terlalu tinggi.

    Budi bersama-sama Djoko juga menyepakati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya hampir sama dengan proyek 2010. Budi juga terlibat dalam memerintahkan Sukotjo untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan pendamping PT CMMA dalam mengikuti tender, agar seolah-olah tender tersebut berjalan normal.

    Dengan tujuan agar tak ada laporan bernada miring, Budi melalui Sukotjo juga memberikan uang Rp 50 juta kepada pengawas dari Mabes Polri usai memberikan demo teknis simulator. Menurut jaksa, pada Maret 2011 sebelum Kapolri mengeluarkan surat keputusan penetapan pemenang, Tim Preaudit dari ITWASUM Mabes Polri pun juga mendapat uang.

    Budi memerintahkan Sukotjo agar memberikan uang total Rp 1,5 miliar kepada Tim Preaudit. "Yaitu kepada Wahyu Indra P selaku penanggung jawab sebesar Rp 500 juta, dan anggota tim preaudit Rp 1 miliar. Setelah pemberian uang itu, tim preaudit ITWASUM Mabes Polri merekomendasikan PT CMMA sebagai pemenang lelang," kata jaksa Iskandar Marwanto.

    Budi juga ngotot ingin mencairkan anggaran 100 persen di awal sebelum pekerjaan diselesaikan. "Meskipun dalam pertemuan-pertemuan menyimpulkan pencairan 100 persen tak dapat dilakukan, terdakwa pada 14 Maret 2011 tetap mengajukan pencairan anggaran," kata jaksa Andi Suharlis. Pada 15 Maret, Budi menemui Legimo (Bendahara Korlantas Polri), meminta agar pencairan anggaran dipercepat sesuai perintah Djoko.

    Legimo yang sempat mengkonfirmasi ke Djoko, mendapat perintah juga agar permintaan Budi tersebut dibantu. Maka, dokumen pencairan anggaranpun disiapkan dan ditandatangani Djoko, dan kemudian pada 17 Maret 2011, anggaran 100 persen untuk simulator roda dua cair sebesar Rp 48,7 miliar. Dari jumlah itu, menurut jaksa, Rp 30 miliar diberikan kepada Djoko.

    (AMR)


    Ori Buka Pengaduan CPNS

    Untuk memastikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 berlangsung transparan, Ombudsman RI (ORI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada Selasa (10/9), resmi membuka pusat pengaduan. Bagi masyarakat yang melihat, mengetahui, atau mengalami sendiri berbagai praktik maladministrasi saat rekrutmen CPNS, bisa menghubungi pos pengaduan ORI.

    Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan, Budi Santoso, mengatakan pihaknya akan mengawal sampai tuntas rekrutmen CPNS ini. ORI juga sudah mengeluarkan surat edaran di 23 provinsi untuk membuka pos pengaduan. "Kami bersama ICW dan Konsorsium LSM menggunakan metode pengawasan aktif dan juga secara pasif menunggu dari pos pengaduan," kata Budi. (AMR)


    Fathanah Janjikan Rekannya Menang Tender

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dalam sidang dengan terdakwa Ahmad Fathanah, kembali memperdalam dugaan memperdagangkan pengaruh yang dilakukan Fathanah dengan menggunakan nama Luthfi Hasan Ishaaq. Kali ini, seorang pengusaha bernama Billy Gan yang menjadi saksi dan mengakui adanya dugaan tersebut.

    Dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi, Senin (9/9), Billy Gan yang menjadi Direktur PT Green Life Bioscience mengatakan Fathanah pernah menjanjikan akan memenangkan tender di Kementerian Pertanian. Tentu saja, bantuan Fathanah tersebut tidak gratis.

    Pengakuan Billy ini semakin memperkuat kesaksian pengusaha lainnya yang mengaku pernah memberikan uang kepada Fathanah dengan harapan bisa membantu memenangkan tender di Kementan. Untuk keperluan tersebut, Billy pernah memberikan uang sebesar 10.000 dollar AS kepada Fathanah.

    Ketua Majelis Hakim, Nawawi Pomolango, bertanya apakah pemberian uang kepada Fathanah tersebut dengan harapan akan dipertemukan dengan Luthfi Hasan Ishaaq, yang dekat dengan pejabat di Kementan. Luthfi saat itu selain anggota DPR juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang dekat dengan pejabat Kementan.

    Awalnya Billy berbelit-belit dalam menjawab, namun akhirnya mengakui jika memang ada harapan seperti itu. "Normal itu kalau mengharap seperti itu," begitu komentar Nawawi.

    Setelah pemberian uang 10.000 dollar AS yang diserahkan di Hotel Kempinski pada awal 2011, Fathanah kemudian mempertemukan Billy dengan Luthfi. "Saya diketemukan dengan Luthfi di Hotel Ritz Carlton. Luthfi berjanji akan datang ke pabrik saya, beberapa hari kemudian benar Luthfi ke pabrik saya," papar Billy.

    Namun demikian, Billy mengaku bahwa uang itu diminta Fathanah dengan alasan sebagai modal untuk mendirikan perusahaan yang akan memasarkan pupuk. Menurut Billy, Fathanah memang menunjukkan ketertarikannya untuk memasaarkan pupuk. Hanya saja, usaha itu berakhir sia-sia karena Billy Gan tak mendapatkan tender.

    Mendirikan perusahaan
    Dalam rangka memasarkan pupuk dan untuk mendapatkan proyek di Kementan, Billy mengatakan dia bersama Fathanah dan rekannya, Soni Putra, mendirikan perusahaan dengan nama Prima Karsa Sejahtera, disingkat PKS.

    Selain singkatan nama perusahaan yang mirip partai, Fathanah juga menjadikan anak dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq sebagai komisaris utama. "Pak Ahmad memasukkan Hudzaifah Luthfi, anak Pak Luthfi Hasan sebagai komisaris utama," kata Billy Gan.

    Billy tak bisa menampik jika salah satu alasan menempatkan putra Presiden PKS itu adalah agar perusahaannya memiliki pengaruh di Kementan. "(Alasannya) ya karena Hudzaifah Luthfi itu anak Pak Luthfi," kata Billy.

    Dalam surat dakwaan, Fathanah yang merupakan orang kepercayaan Luthfi, atas sepengetahuan Luthfi didakwa telah menggunakan pengaruh Luthfi untuk mengurus pihak-pihak dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah, antara lain di Kementerian Pertanian, dengan imbalan berupa komisi. Ia diduga menerima uang dari berbagai pihak, diantaranya PT Indoguna Utama senilai Rp 1,3 miliar yang diduga untuk Luthfi. (AMR)


    Berbohong itu Pembelaan Sia-sia

    Bisa jadi, sendi-sendi Djoko Susilo terasa luluh lantak ketika mendengar satu per satu dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti. Pembelaan yang telah ia lakukan semua sia-sia karena majelis hakim menyatakan pembelaannya tak bisa digunakan.

    "Sudah dibuktikan namun setelah majelis hakim mencermati ternyata tak ada alasan secara hukum untuk pembuktian. Karena terdakwa tak bisa membuktikan bahwa itu bukan hasil tindak pidana korupsi, oleh karena itu harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa," kata hakim Anwar.

    Dua perkara korupsi akhir-akhir ini telah menggetarkan lantai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus mendominasi pemberitaan di Tanah Air. Pertama, kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara Korps Lalu Lintas Polri dengan terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo yang telah vonis, dan dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dan dua bos PT Indoguna (sudah divonis).

    Pada kasus korupsi pengadaan simulator berkendara, dari dakwaan pertama, kedua, hingga ketiga, semua dinyatakan terbukti. Padahal, dalam nota pembelaannya terakhir, Djoko yakin bahwa tak ada bukti yang meyakinkan ia menyetujui kredit dari BNI, memerintahkan pemenangan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, juga ia bersikukuh tak menerima uang dari proyek pengadaan simulator simulator.

    Keyakinan Djoko dipupuk dari keterangan beberapa saksi yang membantah dakwaan jaksa. Namun, kebanyakan saksi adalah mantan anak buah Djoko sehingga memunculkan berbagai spekulasi. Hanya dua saksi yang juga bekas anak buah Djoko yang secara gamblang memberi kesaksian yang melawan atasannya, dia adalah Komisaris Legimo dan AKBP Teddy Rusmawan.

    Walau demikian, Djoko sebenarnya punya kartu truf dari pengakuan Legimo, yaitu dia mengakui pernah memalsukan tanda tangan dokumen pencairan dana proyek, namun Legimo menambahi jika perintah itu dari Djoko. Akan tetapi, kartu truf itu akhirnya terbukti tak berguna karena hakim ternyata tak silau dengan pembuktian yang sekadar mendengar keterangan saksi.

    Hakim mementingkan substansi dan merasa curiga dengan cara menghindar Djoko yang mengatakan tanda tangannya dipalsu. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Djoko, Suhartoyo, jelas sejak awal menyatakan kecurigaannya terhadap perkara tanda tangan palsu itu. "Motifnya Legimo memalsukan tanda tangan apa?" tanya Suhartoyo.

    Hakim anggota I Made Hendra Kusuma juga berpendapat janggal terhadap cara ngeles Djoko. Ketika kasus pemalsuan tanda tangan itu diproses Bareskrim Polri, lalu apa kata Bareskrim? Begitu Made Hendra mencecar Djoko. Padahal, kasus ini sudah menjadi kasus besar yang bergulir di Pengadilan Tipikor. Djoko pun tak bisa membeberkan apa sebenarnya hasil temuan Bareskrim soal tanda tangan palsu.

    Penasihat hukum terdakwa Juniver Girsang juga aktif menggali pengakuan Legimo soal tanda tangan palsu. Pada akhirnya, usaha itu tetap sia-sia mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Hakim tampak tak ingin pembelaan itu hanya sekadar membantah, namun harus bisa menjadi penjelas atas perkara yang ada.

    Memang, dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak sekadar percaya dan bergantung kepada apa yang dikatakan oleh terdakwa atau saksi. Hakim harus aktif mencari kebenaran sesuai fakta yang sebenarnya, bukan sekadar apa yang dikatakan para pihak.

    Dari kasus Djoko, kita percaya bahwa pembelaan yang mendayu-dayu di Pengadilan Tipikor, yang membodohi hakim dan pengunjung sidang, serta tak logis dalam membangun skenario kasus, akan berakhir sia-sia. Djoko memang dalam beberapa pembelaan terkesan seadanya, misalnya dalam membeberkan sumber kekayaannya yang katanya berasal dari bisnis keris dan perhiasan.


    Dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah, kita juga sama-sama mendengarkan nota keberatan dari dua terdakwa ini. Berbeda dengan dua bos PT Indoguna Utama yang telah divonis, dua terdakwa ini lebih tertutup terhadap kasusnya.

    Banyak keberatan dari para terdakwa yang tak logis, bahkan nyata-nyata bertentangan dengan hasil rekaman sadapan percakapan para terdakwa dan saksi-saksi. Fathanah, misalnya, dalam rekaman percakapan nyata-nyata menawarkan uang komisi pengurusan kuota impor daging Rp 5.000 per kilogram kepada Luthfi.

    Namun, cara menghindar Fathanah sudah kelewat tidak logis, yaitu dia hanya mengatakan itu sebagai candaan. Beberapa kali mengomentari keterlibatannya, Fathanah selalu mengatakan jika konteks pembicaraan itu hanya bercanda.

    Luthfi juga mengelak dengan mengatakan ia sempat merespons percakapan Fathanah soal komisi Rp 5.000 per kilogram itu karena alasan sudah capek melayani Fathanah. Fathanah dianggap sudah terlalu sering menggangunya jika terkait uang. Luthfi juga sering mengatakan apa yang ia katakan hanyalah bluffing atau gertakan.

    Penjelasan tak logis juga diterima majelis hakim ketika menghadirkan saksi Ridwan Hakim untuk terdakwa Fathanah. Ridwan adalah pengusaha yang juga putra dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminudin.

    Ketika diputarkan rekaman percakapan antara Ridwan dengan Fathanah, juga percakapan Ridwan dengan Bunda Putri dan Luthfi, Ridwan sering mengatakan tidak paham dengan apa yang dipercakapkan. Padahal, nyata-nyata Ridwan merespons percakapan.

    Terhadap model menghindar ala Ridwan, tampaknya Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Fathanah yaitu Nawawi Pomolango, telah memiliki sikap sejak awal. "Kita semua sebenarnya sudah tahu tentang isi percakapan ini. Jika kami tanyakan kepada Saudara, itu hanya mengkonfirmasi saja kejujuran Saudara," kata Nawawi.

    Vonis Djoko jelas telah mengirimkan sinyal bahwa pengadilan pidana hanyalah menggali kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formil. Pada sidang suap kuota impor daging, kita juga tetap berharap para hakim konsisten menggali kebenaran sesuai fakta sebenarnya, jangan silau dengan cara ngeles para politikus. (Amir Sodikin)

    Fathanah Belikan Mobil untuk Luthfi

    Terdakwa perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah, ternyata juga membelikan mobil mewah senilai Rp 1,1 miliar untuk Luthfi Hasan Ishaaq. Uang pembelian oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi patut diduga merupakan hasil dari korupsi.

    Saksi yang merupakan staf penjualan di PT William Mobil, Felix Rajali, yang menangani transaksi itu membenarkan bahwa Fathanah pernah membeli mobil Toyota FJ cruiser 4.0L 4WD warna hitam, tahun pembuatan 2012 seharga di showroom PT William Mobil. Felix menjelaskan, mobil tersebut dipesan Ahmad Fathanah namun dalam kontrak atau perjanjian kredit atas nama Luthfi.

    "Pak Ahmad Fathanah yang beri tahu untuk Luthfi Hasan Ishaaq," kata Felix. Mobil tersebut tidak diambil langsung oleh Luthfi melainkan melalui ajudan Luthfi yaitu Imron. Status mobil tersebut masih kredit, hingga akhirnya disita KPK.

    Manajer Penjualan PT William Mobil, Mansyur, membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang mengatakan bahwa mobil Luthfi tersebut dibeli untuk kepentingan kampanye Luthfi di luar kota. Fathanah mengistilahkan, mobil tersebut untuk safari dakwah PKS.

    Mansyur juga mengaku sempat menduga Fathanah sebagai Bendahara PKS karena adanya kedekatan Fathanah dengan Luthfi Hasan Ishaaq. Sosok Fathanah juga meyakinkan karena mengendarai mobil mewah Prado. "Saya pernah lihat Fathanah turun dari mobil Prado," kata Mansyur.

    Keterangan para saksi sejalan dengan isi dakwaan jaksa. Mobil dibeli pada 3 Januari 2013. Fathanah membayar dengan uang dollar setara Rp 48,65 juta dan uang rupiah Rp 485,15 juta. Kemudian kekurangannya dibayar pada 11 Januari 2013 dengan dua kali transfer Rp 66,35 juta. Sisanya dibayar dengan kredit oleh Fathanah dengan angsuran Rp 19,825 juta per bulan selama 36 bulan.

    Baik BPKB maupun STNK atas nama Luthfi Hasan Ishaaq. Jaksa dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan transaksi keuangannya tak seimbang dengan profilnya. Karena itu, transaksi tersebut patut diduga sebagai transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana korusi.

    Jaksa KPK mengaitkan korupsi tersebut berkaitan dengan penerimaan komisi Fathanah yang atas sepengetahuan Luthfi. Selain membelanjakannya dengan membeli mobil mewah untuk Luthfi, Fathanah juga membeli dua mobil mewah lainnya dalam rentang tiga bulan sebelum ditangkap KPK.

    Dua mobil itu dibeli pada 24 Oktober 2012 yaitu Toyota Alphard 2,4 AT warna putih B 53 FTI seharga Rp 760 juta, yang diatasnamakan istrinya, Sefti Sanustika. Kemudian pada Des 2012, membeli Mercedes Benz C200 warna hitam seharga Rp 707 juta yang diatasnamakan terdakwa.

    Fathanah bisa dijerat korupsi dan pencucian uang karena ia dianggap jaksa sebagai orang kepercayaan Luthfi, anggota DPR yang juga menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Terdakwa atas sepengetahuan Luthfi didakwa telah menggunakan pengaruh Luthfi untuk mengurus pihak-pihak dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah, antara lain di Kementerian Pertanian, dengan imbalan berupa komisi. Ia diduga menerima uang suap dari PT Indoguna Utama senilai Rp 1,3 miliar yang diduga untuk Luthfi.

    Jumlah uang yang didakwakan dalam tindak pidana pencucian uang untuk Fathanah sekitar Rp 40 miliar ditambah 89.321 dollar AS. Selain membeli mobil, Fathanah juga membelanjakannya untuk membeli rumah, perhiasan, dan pemberian kepada orang lain. Tujuan dari transaksi, menurut jaksa, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan terdakwa. (AMR)

    Sindiran Hakim di Sidang Fathanah

    Kekuatan berkelit orang-orang di seputaran kasus dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi sungguh luar biasa. Namun, lambat laun setiap pekan pelaksanaan sidang, selalu terkuak fakta baru yang mengagetkan.

    Pada sidang dengan terdakwa Ahmad Fathanah pekan ini, mengungkap hal-hal baru yang mendukung betapa praktik makelar dengan lobi-lobi dan jualan pengaruh begitu kuat mengakar. Praktik seperti itu seolah menjadi kebiasaan Fathanah.

    Direktur Utama PT Green Life Bioscience Billy Gan dengan malu-malu akhirnya mengakui adanya praktik jualan pengaruh yang dilakukan Fathanah. Fathanah dianggap dekat dengan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu, dan diharapkan bisa mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian.

    Billy memberikan uang ke Fathanah 10.000 dollar AS demi memuluskan proyeknya. Dana itu digunakan sebagai modal mendirikan perusahaan yang diharapkan bisa digunakan sebagai kendaraan untuk mendapatkan proyek-proyek di Kementan.

    Nama perusahaannya pun ternyata bukan sembarangan nama, yaitu PT Primakarsa Sejahtera. Majelis Hakim sempat menyindir, mengapa nama perusahaan itu jika disingkat sama dengan singkatan nama partai, yaitu PT PKS. Billy dan Fathanah hanya terlihat tersenyum.

    Usai sidang, Fathanah tak mau menanggapi mengapai perusahaannya disingkat PT PKS. PT PKS, bergerak di bidang pemasaran pupuk. Billy memaparkan, Fathanah sengaja mendirikan PT PKS untuk mendapatkan proyek-proyek di kementerian yang dipimpin kader PKS, yaitu Suswono.

    "Pak Ahmad saat itu bilang, perusahaan akan bisa mendapatkan proyek di Deptan (Kementerian Pertanian)," kata Billy. Tak sampai di situ, Fathanah punya cara lain untuk memantapkan posisinya.

    Ia memasukkan nama Hudzaifah Luthfi sebagai komisaris utama PT PKS. Ternyata, Hudzaifah adalah anak dari Presiden PKS saat itu. Maka, tak perlu diungkapkan secara eksplisit, Billy sudah tahu apa maksud manuver Fathanah itu.

    Maksud dari semua strategi itu adalah agar bisa dengan mudah mendapatkan proyek-proyek di Kementan. Tapi, hasilnya nihil dan PT PKS belum sempat mendapatkan proyek.

    Tak semua manuver Fathanah gagal. Dalam sidang sebelumnya, saksi Deni Adiningrat, pemilik PT Radina, yang juga suami dari makelar Elda Devianne Adiningrat, memaparkan kisah sukses sepak terjang Fathanah di Kementan.

    Dalam memperkenalkan diri, Fathanah mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat di Kementan. Deni kemudian meminta bantuan Fathanah untuk "mengamankan" lelang yang ia ikuti yaitu lelang benih kopi.

    Lelang itu akhirnya dimenangkan Deni dan Fathanah mendapat uang komisi Rp 200 juta. "Waktu ikut lelang benih jagung juga minta tolong Fathanah dan berhasil. Saya beri komisi Rp 300 juta," kata Deni.

    Fathanah memang seolah mudah mendapatkan uang dari kegiatan makelar. Namun, ia juga mudah mengeluarkan uang untuk pihak lain. Dalam sidang Senin (9/9) lalu, terungkap dari kesaksian anggota DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, yang menerima uang Rp 600 juta dari Fathanah.

    Menurut mantan Bendahara PKS ini, uang itu merupakan penjualan mobil Toyota Prado miliknya. Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango menanyakan apakah sebagai seorang anggota DPR, ia tak bertanya dari mana asal uang yang diberikan Fathanah. Namun, Jazuli menyatakan tak pernah menanyakan hal tersebut.

    Jazuli hanya yakin, ia menjual mobilnya yang masih kredit ke Fathanah karena dia orang dekat Presiden PKS saat itu. Fathanah ymengaku memiliki banyak usaha. "Saya tahunya dia (Fathanah) teman pak Luthfi, ya saya percaya saja," kata Jazuli.

    Bosan dengan jawaban normatif, Nawawi menyindir sikap Jazuli. "Konon sekarang sampai PSK (Pekerja Seks Komersial) pun akan tanya uang kliennya dari mana, apalagi Saudara seorang anggota DPR," kata Nawawi.

    Uang Fathanah memang berlimpah. Dalam surat dakwaan, selain terkait kuota impor daging, Luthfi dan Fathanah juga disebut kerap membicarakan proyek lain demi mendapatkan komisi. Mereka dianggap memfasilitasi "ijon proyek" tahun 2012 maupun yang sedang direncanakan tahun 2013.

    Proyek yang dimaksud di antaranya pengadaan benih jagung hibrida, pengadaan bibit kopi, pengadaan bibit pisang dan kentang, pengadaan laboratorium benih padi, proyek bantuan biokomposer, proyek pupuk NPK, proyek bantuan sarana light trap, pengadaan hand-tractor, dan kuota impor daging sapi. (Amir Sodikin)

    Vonis Djoko Tak Sebanding, Namun Perlu Diapresiasi

    Berbagai kalangan menilai vonis pidana penjara 10 tahun untuk Irjen
    (Pol) Djoko Susilo tak sebanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum
    pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, vonis ini masih
    menyisakan harapan dan optimisme soal kewenangan KPK dalam menuntutu
    tindak pidana pencucian uang sebelum 2010.

    Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy Os Hiariej,
    ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (4/9), mengatakan vonis majelis
    hakim memang tidak sebanding dengan tuntutan dan kerugian negara. "Ini
    kan pejabat dan dia tak pernah mengakui kesalahannya. Jika dilihat
    dari dua tindak pidana yang didakwakan, yaitu pidana korupsi dan
    pencucian uang, pidana 10 tahun itu terasa ringan," kata Eddy.

    Djoko divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak
    pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dan gabungan beberapa
    kejahatan. Sistem pemberian pidana bagi tindak pidana perbarengan
    seperti ini, menurut Eddy, mendasarkan pada prinsip absorbsi
    dipertajam, sesuai pasal 65 KUHP. Jika hukumanya di bawah tuntutan,
    maka tak boleh kurang dari 2/3 tuntutan.

    Terkait uang pengganti kerugian negara Rp 32 miliar yang tidak
    dikabulkan hakim, Eddy mengatakan memang hukuman membayar uang
    pengganti adalah pidana tambahan. "Bisa dijatuhkan bisa tidak. Uang
    pengganti hanya sebatas harta yang didakwakan terkait korupsi. Jika
    harta yang disita sudah meliputi kerugian negara akibat korupsi,
    pidana tambahan tak perlu dijatuhkan," kata Eddy.

    Terkait tuntutan pencabutan hak politik, yaitu hak untuk memilih dan
    dipilih dalam jabatan publik, yang juga tak disetujui hakim, Eddy
    menyayangkan hal tersebut karena langkah itu terobosan pertama KPK.
    "Saya setuju terobosan KPK ini. Pencabutan hak politik ini untuk
    menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi. Sayangnya, kali
    ini tak menjadi preseden baik buat penegakan hukum kita," papar Eddy.

    Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, jauh-jauh hari
    sudah berharap bahwa hakim akan berani memberikan vonis pencabutan hak
    politik ini. Namun, akhirnya tak menjadi kenyataan.

    "Padahal ini terobosan pertama KPK yang berani mengajukan pidana
    tambahan berdasarkan Pasal 10 Huruf b Angka 1, disebutkan adanya
    pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu," ujar Akhiar.



    Apresiasi

    Satu hal yang diapresiasi dalam vonis ini adalah, pertimbangan hakim
    yang menguatkan bahwa KPK bisa melakukan penuntutan dengan menggunakan
    UU TPPU No 15/2002 juncto UU No 25/2003. Walaupun, KPK baru diberi
    kewenangan penuntutan TPPU dengan lahirnya UU TPPU yang baru yaitu UU
    No 8/2010.

    Menurut Eddy, hakim sependapat bahwa asas legalitas boleh berlaku
    surut bisa diterapkan untuk hukum formal. Larangan asas legalitas
    hanya untuk hukum materiil.

    Jika vonis ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka persoalan
    kewenangan penuntutan kini semakin jelas, yaitu jaksa KPK bisa
    menggunakan kewenangannya yang diberikan UU TPPU No 8/2010 untuk
    menuntut terdakwa dengan jeratan UU No 15/ 2002 juncto UU No 25/2003.
    KPK bisa mengusut TPPU dalam rentang tahun 2002 ke atas.

    "Argumentasinya, persoalan penuntutan itu adalah hukum formal atas
    hukum acara pidana. Asas legalitas dalam hukum acara pidana
    membolehkan hukum berlaku surut. Yang tidak boleh jika Djoko Susilo
    dituntut TPPU atas perbuatan sebelum 2002 karena melanggar asas
    legalitas dalam hukum pidana materiil," kata Eddy.

    Sebelumnya, Djoko divonis pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500
    juta subsider 6 bulan kurungan. Hartanya yang menjadi barang bukti,
    yang ditaksir KPK nilai pasarannya mencapai Rp 200 miliar,
    diperintahkan untuk disita bagi negara. (AMR)
     
    Banner Kiri Tengah
    My most popular images for sale at Shutterstock:

    Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
    Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved