Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , , , » Harus Ada Kontrol Terhadap Kerja KPU-Lemsaneg

Harus Ada Kontrol Terhadap Kerja KPU-Lemsaneg

Written By Amir Sodikin on Sabtu, 28 September 2013 | 08.31

Peran Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam membantu pengamanan
teknologi informasi dan komunikasi Komisi Pemilihan Umum terus
mendapat kritik dari berbagai pihak. Lemsaneg harus transparan dan
jika memungkinkan ada pihak ketiga yang bisa mengaudit kerja Lemsaneg.

Praktisi teknologi informasi Ruby Alamsyah di Jakarta, Kamis (26/9),
mengatakan sebenarnya niat Lemsaneg begitu baik untuk memastikan
teknologi Pemilu kita aman. "Kembali lagi jika niatnya baik, maka apa
yang dilakukan Lemsaneg harus transparan dan auditable," kata Ruby.

Salah satu usaha untuk memastikan tahapan kerja Lemsaneg transparan,
adalah dengan membolehkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan
keamanan data, bisa mengaudit atau mengawasi jika terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan tadi.

Pihak ketiga ini berisi praktisi-praktisi yang ahli di bidang keamanan
data. "Dibikin sama seperti komisi-komisi pengawas lain seperti
Kompolnas. Entah saya kurang tahu apakah komisi itu bisa digunakan
sesaat untuk mengawasi gawe KPU ini apa enggak," kata Ruby.

Dalam nota kesepahaman, KPU ingin meminta bantuan Lemsaneg untuk
membuat pengamanan atau sandi yang khusus yang dibuat Lemsaneg.
Namun, Ruby mempermasalahkan, jika Lemsaneg menggunakan enkripsi
khusus, bukan enkripsi umum, lalu bagaimana lembaga lain bisa
mengawasi bahwa enkripsi itu betul begitu aman dan tak bisa
disalahgunakan?

"Kalau untuk kebutuhan negara atau kebutuhan intelijen, peran Lemsaneg
memang pas yaitu membuat sistem sandi tersendiri untuk kebutuhan
intelijen negara. Masalahnya ini bukan untuk intelijen, tapi kebutuhan
demokrasi. Demokrasi itu artinya terbuka dan transparan, serba bisa
dikontrol masyarakat," papar Ruby.

Sebenarnya, kata Ruby, jika keamanan menggunakan enkripsi yang umum
digunakan, sistem pengamanan yang kokoh tetap bisa dibuat. "Apakah
bisa memakai enkripsi atau teknologi keamana yang saat ini ada? Enggak
masalah, pasti bisa," tegas Ruby.

Soal kemungkinan sebuah lembaga keamanan negara bisa menyalahgunakan
data, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan proyek PRISM,
menurut Ruby hal itu bisa saja terjadi. Namun, Ruby menggarisbawahi,
program mata-mata di Amerika Serikat itu legal dari sisi internal
Amerika Serikat karena sudah mengantongi izin pengadilan dan izin
konggres.

Terlepas dari pro dan kontra itu, sebagai praktisi keamanan teknologi
informasi, Ruby menggarisbawahi bahwa kebutuhan KPU itu untuk
demokrasi. "Karena itu, yang penting pelaksanaannya jujur, bersih,
adil, dan itu semua bisa terjadi jika apa yang dilakukan para pihak
itu transparan dan auditable," kata Ruby.

Kontrol DPR

Pengamat intelijen Wawan H Purwanto berbeda pendapat. Wawan
menegaskan, pengamanan Lemsaneg itu lebih untuk menghalau peretas,
memastikan tak ada virus, tak ada penambahan angka dan supaya aman.
"Yang berkepentingan dengan bobolnya data Pemilu tak hanya orang-orang
dalam negeri, tapi juga pihak luar negeri, mereka senang jika data
kita kacau," kata Wawan.

Mengenai netralitas peran Lemsaneg, Wawan menganggap tetap akan
berjalan fair karena toh nanti Lemsaneg juga akan dikontrol DPR.
"Kinerjanya, penggunaan anggaran, operasionalnya, ketepatan penggunaan
anggaran, Lemsaneg tak akan lolos dari itu karena dia dikontrol DPR,"
kata Wawan.

Wawan sangat berharap, DPR yang multipartai, bisa benar-benar
menjalankan peran pengawasan ini. "Parpol-parpol bisa bertanya,
ngapain saja Lemsaneg di situ. Dia bisa ajukan pemotongan anggaran
jika Lemsaneg kerjanya tak baik. Di sana ada mekanisme kontrol yang
jelas-jelas fair karena semua partai terwakili," kata Wawan.

Soal kekhawatiran kemungkinan program mata-mata yang ditanamkan
Lemsaneg, hal itu tak akan terjadi karena semua pihak bisa
mengontrol. Lemsaneg pun, kata Wawan, tetap bisa dikontrol rakyat.
Rakyat bisa memberi masukan kepada DPR jika ada sesuatu yang salah
dengan kegiatan Lemsaneg.

Namun, Wawan memaklumi, kekhawatiran di era melek informasi seperti
itu memang wajar. "Namanya saja juga khawatir. Tapi kan ada
mekanismenya untuk mempertanyakan itu," kata Wawan.

Untuk pihak ketiga yang diharapkan bisa mengontrol kerja KPU dan
Lemsaneg dalam hal pengamanan data, Wawan sanksi hal itu bisa
dilakukan. Alasannya, pihak ketiga itu harus memiliki kewenangan. "Dia
punya gak kewenangan? Kalau tidak punya, maka KPU atau Lemsaneg bisa
mengabaikan pertanyaan pihak ketiga itu," kata Wawan.

Wawan kembali menegaskan, Lemsaneg itu bukan intelijen tapi lembaga
sandi yang menciptakan sandi-sandi khusus supaya data yang dirancang
tidak mudah dibobol. "Dia juga menciptakan kunci-kunci, atau mengubah
kunci-kunci dan mengurainya. Lemsaneg tak ada kaitannya dengan badan
intelijen," kata Wawan. (AmirSodikin.com)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved