Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , » KPU: 65 Juta Pemilih Bermasalah

KPU: 65 Juta Pemilih Bermasalah

Written By Amir Sodikin on Kamis, 26 September 2013 | 13.11

KPU: 65 Juta Pemilih Bermasalah

Jakarta, Kompas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data mengejutkan yaitu sebanyak 65 juta pemilih masih bermasalah berupa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) kurang atau lebih dari 16 digit. Kesalahan tersebut terjadi ketika KPU daerah menginput atau mengkonversi data NIK menggunakan software Microsoft Excel.

Demikian disampaikan Ketua KPU Husnis Kamil usai membuca Rapat Kerja KPU se-Indonesia di Jakarta, Jumat (20/9). "Sedang dilakukan penelusuran, karena didapati ada 65 juta data yang NIK-nya terimput kurang atau lebih dari 16 digit," kata Kamil.

NIK standard yang ditetapkan pemerintah adalah 16 digit sementara NIK yang terhimpun dari KPU beberapa daerah kurang dari 16 atau lebih dari 16. "Yang kurang dari 16 digit kita deteksi masalahnya sebagian besar pada proses entry data, para operator kami bekerja pada program Microsoft Excel," kata Kamil.

Dalam program Excel, memang ada pembatasan angka numerik maksimal 15 digit. Jika kita mengetikkan 16 digit, misalnya, maka digit ke-16 berganti menjadi nol.

"Jadi ini yang kami telusuri berapa banyak data yang demikian. Setelah didapati nanti kita akan konversi ke data asal, setelah didapati di mana saja sebarannya dan secara manual datanya bisa dibandingkan, maka tinggal perbaikan sedikit saja," kata Husni.

Dengan demikian, data yang sudah "bersih" baru sekitar 115 juta. "Kita sudah melakukan penyandingan data dengan Kemendagri, dari 181 juta data yang kita masukkan dibanding 190 juta Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu
(DP4), sebanyak 115 juta sudah sinkron, lengkap dengan NIK," papar Husni.

Persoalan data pemilih ini rumit karena Kemendagri sebelumnya menuding KPU tidak menggukan DP4 yang dianggapnya sudah valid. Namun, diduga DP4 yang berjumlah 190 juta, diperoleh tanpa melalui sinkronisasi antara data Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dengan daftar pemilih dalam pemilu terakhir.

Padahal, keharusan untuk sinkronisasi itu ada dalam Pasal 32 UU Pemilu. Setelah sinkronisasi, barulah diperoleh DP4 valid.

KPU kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dan menemukan 1,8 juta pemilih ganda. Hasil coklit oleh panitia pendaftaran pemilih ini menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah mendengarkan masukan masyarakat, KPU menghasilkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan jumlah 181 juta. DPSHP inilah yang akan digunakan untuk menyusun DPT.

Angota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, masalah itu muncul ketika dalam proses penyandingan data, petugas menggunakan Microsoft Excel. Ditanya mengapa masih ada KPU daerah yang mengandalkan Excel, Ferry mengatakan tak semua daerah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama.

KPU sendiri sudah menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang berbasis web dengan database menggunakan MySQL. Sidalih sudah bisa menampung 16 digit sehingga, kata Ferry, secara keseluruhan tak ada masalah dengan kemampuan database pemilih. Semua orang bisa mengecek kemampuan database KPU ini di http://data.kpu.go.id/dp4.php.

Secara standard prosedur, operator di KPU daerah menginput data langsung ke Sidalih, bukan di Excel. "Di Excel itu hanya ketika proses memindahkan data dari hasil data yang sudah disandingkan," kata Ferry. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved