Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » , , » Vonis 10 Tahun yang (Tak) Menggentarkan

Vonis 10 Tahun yang (Tak) Menggentarkan

Written By Amir Sodikin on Rabu, 04 September 2013 | 10.04

Kini, sirna sudah keraguan terhadap para anggota majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, yang mengadili terdakwa
Irjen (Pol) Djoko Susilo. Kelima anggota majelis hakim telah
bermufakat bahwa Djoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana seperti dalam tiga dakwaan sekaligus.

Majelis hakim yang diketuai Suhartoyo juga konsisten menunjukkan
kegalakannya terhadap jenderal berbintang dua ini hingga vonis
diketuk. Tak ada satupun pembelaan dari kubu terdakwa yang disepakati
oleh majelis hakim.

Namun demikian, tingginya harapan publik terhadap kelima anggota
majelis hakim ini telah membuat vonis pidana penjara 10 tahun
dipandang terlalu rendah dan mengecewakan. Kekecewaan publik itu
diamplifikasi pula oleh berbagai komentar pimpinan KPK di media massa
yang tak puas dengan vonis ini.

Vonis jauh lebih rendah jika dibanding, misalnya, vonis terhadap
anggota DPR, Zulkarnaen Djabar, dalam korupsi penggandaan Al-Quran
yang divonis 15 tahun. Namun, lumayan tinggi jika dibanding anggota
DPR, Angelina Sondakh, dalam penggiringan anggaran di Kemendiknas dan
Kemenpora dengan vonis 4 tahun, atau anggota DPR Wa Ode Nurhayati
dengan vonisnya 6 tahun.

Dalam persidangan, sejak dakwaan hingga tuntutan, jaksa penuntut umum
KPK yang digawangi Kemas Abdul Roni, tampil bertenaga dan ekspresif
dengan berbagai pembuktian dan terobosan. Publik senantiasa dikejutkan
setiap pekan dengan pembuktian yang menarik publik.

Terobosan pertama ketika tim penuntut umum menggunakan dua dakwaan
sekaligus dalam tindak pidana pencucian uang. Jaksa KPK membagi
dakwaan menjadi dua rentang waktu, yaitu tahun 2010-2012 dengan UU No
8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan rentang
2003-2010 dengan UU No 15 tahun 2002 juncto UU No 25 tahun 2003
tentang TPPU.

Langkah jaksa KPK ini sempat menjadi sasaran empuk bagi penasehat
hukum terdakwa untuk berdebat secara hukum. Penasehat hukum Djoko
bersikukuh, KPK tidak berwenang melakukan penyidikan TPPU dengan
tempus delicti 2003-Oktober 2010. Alasannya, kewenangan KPK dalam
menyidik TPPU baru ada dengan lahirnya Pasal 74 UU No 8/2010.

Dalam putusan kemarin, majelis hakim menyatakan, berdasarkan Pasal 75
UU No 8/2010, dalam hal menemukan bukti permulaan yang cukup,
penyidik bisa menggabungkan tindak pidana pencucian uang dengan tindak
pidana asal. Majelis hakim berpendapat, penuntutan dapat dilakukan
KPK mengingat hakekat penyidikan harus sinergi dengan penuntutan, juga
menganut prinsip peradilan cepat dan murah.

Pertimbangan hakim ini sama dengan apa yang disampaikan ahli yang
ketika itu dihadirkan dalam sidang Djoko, yaitu Yunus Husein yang juga
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yunus
menyebutkan, jika penyidik tindak pidana asal menemukan TPPU, maka
bisa menggabungkan kasus korupsi dengan TPPU.

"Ini sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan murah, yang
dimaksud sederhana adalah efisien dan efektif. Kalau penuntutan
dipisah, satu ke KPK, satu ke Kejaksaan Agung, tentunya tidak
efisien," kata Yusuf.


Majelis hakim tak sependapat dengan penasehat hukum Djoko bahwa untuk
bisa dilakukan penyidikan dan penuntutan harus dibuktikan pidana asal.
"Majelis hakim berkesimpulan, KPK berwenang menyidik dan melakukan
penuntutan TPPU dengan undang-undang 2010 dan dengan undang-undang
2002, meskipun terbatas adanya dugaan tindak pidana pencucian uang
dari tipikor," kata hakim Ugo.

Dengan keyakinan hakim ini, KPK semakin punya banyak amunisi untuk
mengusut kasus-kasus pencucian uang dengan dua Undang-Undang
sekaligus. Tepatnya, kasus-kasus pencucian uang di bawah 2010 dan di
dalam rentang 2003 ke atas.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, walaupun kecewa dengan vonis ini,
juga mengakui konstruksi hukum dari vonis ini sungguh menarik.
"Dengan demikian, keputusan itu bisa menjadi model putusan karena
mengintegrasikan dua undang-undang dan mengintegrasikan undang-undang
yang sekarang dan undang-undang yang sebelumnya," kata Bambang.

Pencabutan hak politik

Terobosan kedua jaksa KPK yaitu ketika membacakan tuntutannya terhadap
terdakwa. Tak hanya tuntutan pidana, denda, dan uang pengganti, jaksa
juga memohon kepada majelis hakim agar mencabut hak politik terdakwa.
Itu berarti, Djoko tak bisa memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Namun, permintaan ini ditolak majelis hakim. Majelis hakim menganggap
pencabutan hak politik itu terlalu berlebihan.

"Dicabutnya hak politik menurut majelis hakim dipandang berlebihan.
Mengingat terdakwa dipidana cukup lama, maka dengan sendirinya akan
terseleksi oleh syarat-syarat yang ada dalam organisasi politik.
Karena itu majelis hakim tak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang
hal tersebut," kata hakim Anwar.

Terhadap pertimbangan majelis hakim seperti ini, banyak pihak yang tak
sependapat. Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa ingatan
kolektif masyarakat tak begitu panjang. Kasus di beberapa daerah
membuktikan, orang yang pernah dipidana sebagai koruptor tetap
mendapatkan promosi jabatan.

Dalam tuntutannya, tersirat kekhawatiran KPK tentang sepak terjang
Djoko yang begitu berkuasa dan memiliki banyak harta. Kekhawatiran
yang timbul, tak sulit bagi orang seperti Djoko untuk bisa bangkit
menjadi seseorang ketika selesai menjalani hukuman.

Djoko memang orang yang memiliki gabungan daya tarik personal
sekaligus kemampuan lobi. Dalam menggali sumber untuk uang komando, ia
juga terbukti jagoan. Miliaran rupiah mudah dikumpulkan. Misalnya,
dari PT Pura di Kudus, ia bisa memperoleh Rp 7 miliar.

Djoko juga pandai mengumpulkan harta pribadi. Bayangkan, Djoko
ternyata hanya menerima gaji Rp 3-4 juta saat menjabat sebagai
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada 2004 sampai 2008. Namun,
ternyata ia bisa membeli properti bernilai miliaran rupiah. Jadi,
vonis 10 tahun apakah bisa menggentarkan nyali sekaligus kekayaan
Djoko dan keluarganya?

Sidang-sidang Djoko telah memakan waktu hingga lima bulan. Dalam lima
bulan ini, hasilnya majelis hakim menyetujui untuk memerintahkan
penyitaan aset Djoko yang total nilai pasarannya mencapai Rp 200
miliar. Perlu diingatkan, total kerugian negara adalah Rp 121 miliar.

Dari sisi tujuan untuk mengembalikan kerugian negara, pengadilan ini
telah membuktikan keberhasilannya. Namun jika dilihat dari sisi untuk
memiskinkan koruptor, masih menjadi perdebatan keras jika hal ini bisa
dicapai.

Yunus Husein ketika usai menjadi saksi mengatakan, harta Djoko yang
disita itu barulah 30 persen dari total harta kekayaannya. Jadi,
memiskinkan koruptor itu hanyalah wacana di atas kertas. (Amir
Sodikin)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved