Banner Leaderboard
Headlines News :
Home » » Vonis Djoko Tak Sebanding, Namun Perlu Diapresiasi

Vonis Djoko Tak Sebanding, Namun Perlu Diapresiasi

Written By Amir Sodikin on Rabu, 04 September 2013 | 19.16

Berbagai kalangan menilai vonis pidana penjara 10 tahun untuk Irjen
(Pol) Djoko Susilo tak sebanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, vonis ini masih
menyisakan harapan dan optimisme soal kewenangan KPK dalam menuntutu
tindak pidana pencucian uang sebelum 2010.

Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy Os Hiariej,
ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (4/9), mengatakan vonis majelis
hakim memang tidak sebanding dengan tuntutan dan kerugian negara. "Ini
kan pejabat dan dia tak pernah mengakui kesalahannya. Jika dilihat
dari dua tindak pidana yang didakwakan, yaitu pidana korupsi dan
pencucian uang, pidana 10 tahun itu terasa ringan," kata Eddy.

Djoko divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak
pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dan gabungan beberapa
kejahatan. Sistem pemberian pidana bagi tindak pidana perbarengan
seperti ini, menurut Eddy, mendasarkan pada prinsip absorbsi
dipertajam, sesuai pasal 65 KUHP. Jika hukumanya di bawah tuntutan,
maka tak boleh kurang dari 2/3 tuntutan.

Terkait uang pengganti kerugian negara Rp 32 miliar yang tidak
dikabulkan hakim, Eddy mengatakan memang hukuman membayar uang
pengganti adalah pidana tambahan. "Bisa dijatuhkan bisa tidak. Uang
pengganti hanya sebatas harta yang didakwakan terkait korupsi. Jika
harta yang disita sudah meliputi kerugian negara akibat korupsi,
pidana tambahan tak perlu dijatuhkan," kata Eddy.

Terkait tuntutan pencabutan hak politik, yaitu hak untuk memilih dan
dipilih dalam jabatan publik, yang juga tak disetujui hakim, Eddy
menyayangkan hal tersebut karena langkah itu terobosan pertama KPK.
"Saya setuju terobosan KPK ini. Pencabutan hak politik ini untuk
menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi. Sayangnya, kali
ini tak menjadi preseden baik buat penegakan hukum kita," papar Eddy.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, jauh-jauh hari
sudah berharap bahwa hakim akan berani memberikan vonis pencabutan hak
politik ini. Namun, akhirnya tak menjadi kenyataan.

"Padahal ini terobosan pertama KPK yang berani mengajukan pidana
tambahan berdasarkan Pasal 10 Huruf b Angka 1, disebutkan adanya
pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu," ujar Akhiar.



Apresiasi

Satu hal yang diapresiasi dalam vonis ini adalah, pertimbangan hakim
yang menguatkan bahwa KPK bisa melakukan penuntutan dengan menggunakan
UU TPPU No 15/2002 juncto UU No 25/2003. Walaupun, KPK baru diberi
kewenangan penuntutan TPPU dengan lahirnya UU TPPU yang baru yaitu UU
No 8/2010.

Menurut Eddy, hakim sependapat bahwa asas legalitas boleh berlaku
surut bisa diterapkan untuk hukum formal. Larangan asas legalitas
hanya untuk hukum materiil.

Jika vonis ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka persoalan
kewenangan penuntutan kini semakin jelas, yaitu jaksa KPK bisa
menggunakan kewenangannya yang diberikan UU TPPU No 8/2010 untuk
menuntut terdakwa dengan jeratan UU No 15/ 2002 juncto UU No 25/2003.
KPK bisa mengusut TPPU dalam rentang tahun 2002 ke atas.

"Argumentasinya, persoalan penuntutan itu adalah hukum formal atas
hukum acara pidana. Asas legalitas dalam hukum acara pidana
membolehkan hukum berlaku surut. Yang tidak boleh jika Djoko Susilo
dituntut TPPU atas perbuatan sebelum 2002 karena melanggar asas
legalitas dalam hukum pidana materiil," kata Eddy.

Sebelumnya, Djoko divonis pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500
juta subsider 6 bulan kurungan. Hartanya yang menjadi barang bukti,
yang ditaksir KPK nilai pasarannya mencapai Rp 200 miliar,
diperintahkan untuk disita bagi negara. (AMR)
Share this post :

Posting Komentar

 
Sister Website : OWH | Amir Sodikin | Complain
Copyright © 2011. AmirSodikin.COM: Viewtiful My Indonesia - All Rights Reserved