Budi Susanto Membantah Keterlibatan Djoko

Saksi kunci yang dinanti- nanti, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, pemenang proyek simulator berkendara, membantah pernah menggelontorkan uang Rp 30 miliar kepada terdakwa Irjen Djoko Susilo. Uang itu potongan pinjaman BNI.

Budi bersaksi di sidang perkara korupsi pengadaan simulator berkendara untuk ujian mendapatkan surat izin mengemudi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (11/6). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

”Tadi ada pencairan simulator berkendara roda dua Rp 48 miliar, kemudian Saudara jelaskan dari Rp 48 miliar itu dipotong Rp 27 miliar oleh BNI, Rp 21 miliar diberikan kepada PT Inovasi Teknologi Indonesia. Kalau ada yang menyatakan setelah mendapat pencairan proyek, Rp 30 miliar digelontorkan kepada terdakwa, apa benar?” tanya penasihat hukum terdakwa, Juniver Girsang.

”Tidak benar, ini buktinya ada,” jawab Budi. ”Cerita uang berkardus-kardus yang miliaran itu apa benar?” tanya penasihat hukum lain, Tommy Sihotang. ”Tidak benar,” kata Budi.

Budi memang mengajukan kredit ke BNI senilai Rp 101 miliar. Kredit diajukan pada akhir 2010, padahal proyek di Korlantas dibahas pun belum. Budi membantah minta rekomendasi Korlantas Polri agar bisa mendapatkan kredit dari BNI. ”BNI pernah bilang ke saya, ’Bud, jangan sekali-kali kerja sama dengan instansi pemerintah’. Bagaimana saya mau minta rekomendasi Korlantas?” kata Budi.

Related Post

Budi juga berkelit soal bunyi surat pengajuan kredit ke BNI yang menyatakan Budi akan mendapatkan proyek simulator berkendara dari Korlantas Polri.

”Di surat Bapak ke BNI pada November 2010 disebutkan, Bapak diberi kepercayaan Korlantas mengerjakan simulator. Bagaimana bisa Bapak cantumkan ada 700 simulator roda dua dan 556 simulator roda empat?” tanya jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Olivia boru Sembiring. ”Itu kebetulan saja,” jawab Budi.

Saksi mantan Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo, yang saat itu menjabat pejabat pembuat komitmen (PPK), mengaku hanya menandatangani harga perkiraan sendiri (HPS) yang diajukan panitia. Menurut Didik, panitia membuat HPS berdasarkan pada survei pasar, pelacakan di internet, dan acuan tahun sebelumnya. Namun, terakhir ia mengatakan penentuan HPS atas arahan Kepala Korlantas atau terdakwa.

Didik mengatakan, penetapan panitia pengadaan dilakukan dengan surat perintah dari Djoko Susilo, sedangkan penetapan PPK dengan surat keputusan. Namun, Djoko Susilo mengatakan, ”Semua surat perintah dan surat keputusan melalui Waka (Wakil Kepala Korlantas), baru saya tanda tangan.” (AMR)

Leave a Comment

Recent Posts

Ketika Selebritas Berkampanye di Media Sosial

Hingga Kamis (3/7) malam, di media sosial terutama Twitter, terus diwarnai adu kencang beberapa tagar… Read More

7 years ago

I Stand on The Right Side: Perang Senyap Pita Dukungan Capres

Hingga Minggu (8/6) siang pukul 12.00, pita kampanye “I Stand on The Right Side” meroket… Read More

7 years ago

KPU Sebenarnya Siap dengan Pemilu Serentak 2014

Walaupun akan merepotkan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengantisipasi putusan MK jika menginginkan pemilu serentak pada… Read More

7 years ago

Jokowi Pengaruhi Angka Ambang Batas Parlemen

Figur Joko Widodo atau Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia masih dominan dan bisa mempengaruhi iklim… Read More

7 years ago

Bawaslu Rilis Peta Potensi Kerawanan

Badan Pengawas Pemilu merilis peta kerawanan Pemilu 2014 untuk 510 kabupaten/kota di Indonesia. Peta itu… Read More

7 years ago

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in…

Masih pada joomla 1.5 yang dipasang di server dengan upgrade server ke php terkini, halamannya… Read More

7 years ago