Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dalam pidato
kebangsaannya sudah meluncurkan delapan pandangan PAN untuk mewujudkan
partai bernomor delapan itu terdepan pada pertarungan politik 2014
nanti. Peluncuran delapan isu strategis tersebut sebagai respons atas
isu pembangunan bangsa menuju bangsa yang unggul dan berperadaban.
Delapan adalah angka urut untuk partai berlambang matahari tersebut.
Pidato Kebangsaan Hatta Rajasa disampaikan dlaam temu kader PAN
tingkat nasional di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta,
pada Minggu (17/1). Dalam 8 Pandangan PAN tersebut, terselip
pandangan soal kapitalisme dan sosialisme secara samar. Posisi Hatta
Rajasa yang juga kini Menteri Perekonomian, membuat isi Pandangan PAN
tersebut kental dengan pemilihan dan pemilahan prinsip-prinsip ekonomi
yang khas pandangan Hatta.
Semakin jelas posisi PAN diantara partai-partai lain yang memposisikan
diri sebagai partai yang antineoliberalisme, antipasar, berusaha
berpihak pada yang lemah, antikartel, dan antipenguasaan sumber daya
alam oleh kelompok tertentu. PAN yang sejarahnya berbasis dukungan
pemilih mayoritas Muslim, juga tampak berusaha memantapkan diri
menjadi partai yang multikultural dan multiagama.
Berikut ini adalah penjabaran lengkap 8 Pandangan PAN yang disampaikan
oleh Hatta Rajasa:
1. Kita perlu kebersamaan untuk mencapai tujuan. Semua yang membentuk
Indonesia, semua yang menjadikan Indonesia, semua yang menjadi fondasi
Indonesia harus tak bisa terusik eksistensinya oleh apapun, oleh
siapapun di sepanjang dan semua zaman. Naskah pembukaan UUD 1945 dan
Pancasila adalah elemen konstitusi Indonesia yang harus kita
pertahankan dengan segala ongkos dan tantangannya.
2. Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibangun berdasarkan
nasionalisme di atas konstruksi masyarakat multietnik dan
multikultural. Itu berarti, Indonesia sesungguhnya dibentuk oleh dua
hal beda yang menjadi satu yang tak terpisahkan yaitu nasionalisme dan
multikulturalisme. Indonesia memerlukan nasionalisme sebagai dasar
untuk membentuk nation state yang eksistensinya menjadi relevan karena
hadirnya sentimen sejarah dan kehendak untuk bersatu mencapai
cita-cita dan tujuan bersama. Sebaliknya Indonesia juga memerlukan
ruang yang memungkinkan terpeliharanya rasa identitas dan kesetiaan
kolektif, demi, dan untuk, atas nama Bhinneka Tunggal Ika.
3. Indonesia tengah mengalami megaperubahan. Desentralisasi harus
menjadi kata kunci membangun negara kita. Kita mengalami perubahan di
tiga wilayah sekaligus. Di ruang negara, perubahannya berlangsung
untuk memastikan adanya: Pertama, Pemisahan atau pembagian kekuasaan
antara lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif, guna menghindari
dominasi kekuasaan di satu lembaga terhadap yang lainnya. Kedua,
Penegasan oleh negara akan hak-hak dasar warga negara, kebebasan dan
kemerdekaan berserikat, hak untuk memperoleh pelayanan dasar dan
sejumlah hak sosial dan hak kultural lainnya. Ketiga, pembagian dan
kekuasaan dan kewenangan diantara pusat dan daerah, haruslah bertujuan
terlayaninya secara efektif pelayanan publik, good governance di semua
lembaga publik. Korupsi harus dijadikan musuh bersama sebagai bangsa
ini. Di ruang pranata civil society, agenda perubahannya adalah
melakukan transformasi sosial untuk menciptakan sejumlah kualitas yang
menggambarkan hadirnya masyarakat dengan statuta sosial yang kuat,
plural, terbuka, serta berkesediaan untuk saling membagi. Kehadiran
demokrasi yang beretika dan bermartabat, menjadi keharusan. Kebebasan
bukanlah tak terbatas, harus ada ruang untuk menghormati hak-hak orang
lain. Demokrasi memang memerlukan partai politik yang tangguh, tapi
juga memerlukan good civil society dan kita memerlukan the greatest
man untuk mengawal perjalangan hidup bangsa ini.
4. Di ruang pasar, agenda perubahannya tidak saja mendorong terjadinya
pasar yang terbuka namun juga pasar yang adil. Not only a free market,
but also a fair market. Tidak saja sebuah ekonomi yang berorientasi
keluar, tapi juga ekonomi yang berorientasi ke dalam. Tidak hanya
ekonomi yang mengejar pertumbuahan semata, namun juga pemerataan yang
bersifat inklusif dan tidak hanya mempraktikkan ekonomi yang terbuka
dan maju, namun juga ekonomi yang dapat menjamin kemandirian dan
ketahanan pokok berdasarkan prinsip sustainable dan pembangunan yang
berpihak pada pemerataan, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran
serta prinsip menjaga kelestaran lingkungan. Perspektif kebangsaan
dalam megaperubahan yang kita dorong terletak pada ownership,
kepemilikan atas semua hak kemajuan yang telah kita capai tanpa kita
terasing dalam perubahan itu sendiri. Dalam konteks inilah kita tidak
percaya prinsip neoliberalisme dan pasar bebas karena cenderung tidak
menghadirkan keadilan. Sebuah mekanisme pasar, yang tidak mampu
mengontrol keserakahan. Pasar bebas tidak mampu memperbaiki distorsi
pada dirinya, diperlukan kehadiran negara, untuk melindungi yang
lemah, untuk melindungi yang tidak mampu, tidak hanya berpihak pada
yang kuat. Keadilan harus dihadirkan bagi semua.
5. Keadilan seosial bagi seluruh rakyat indonesia. Justice for all
harus kita wujudkan. Tidak boleh lagi terjad ketimpangan dan
ketidakadilan. Anugerah sumber daya alam yang disediakan oleh Allah
SWT harus dinikmat bersama-sama, bukan hanya dinikmati oleh sekelompok
tertentu saja. Kita tak boleh mendiskriminasi kelompok suku, etnik,
daerah, maupun agama. Kelompok besar tidak boleh memonopoli penguasaan
sumber daya alam, pengabaian terhadap prinsip-prinsip fundamental ini
akan mengakibatkan munculnya dan berkembangnya ketidakharmonisan yang
bisa berujung pada disintegrasi nasional. Tak mungkin kita biarkan
kemiskinan justru ada pada sumber-sumber kekayaan alam yang tersebar
di bumi Indonesia. Tak mungkin kita biarkan ketidakadilan, penguasaan
lahan persawahan. Tak mungkin kita biarkan hukum tanpa keadilan, tak
mungkin kita biarkan korupsi terus menjadi menyengsarakan rakyat, tak
mungkin kita biarkan nelayan tak berlayar dan tak bisa melaut, petani
tak berdaya oleh pangan impor, petani kita harus berkebun di tanahnya
sendiri. Keadilan atas lahan harus kita wujudkan. Dan yang penting,
tak boleh di bumi ini, kartel menguasai pangan yang merupakan hajat
hidup orang banyak. Kita harus akhiri era upah buruh yang murah,
sambil kita tetap menjaga iklim usaha yang sehat.
6. Membangun kemandirian bangsa secara konsisten. Kemandirian bangsa
harus dimaknai sebagai kemampuan dan ketahanan yang dimiliki oleh
bangsa tersebut untuk tetap bersaing secara global. Kita harus mampi
mengambil peran-peran strategis dan dominan dalam setiap kompetisi
yang ada. Melalui peran-peran strategis dan dominan itulah posisi
tawar bangsa kita semakin diperhitungkan. Untuk mewujudkan sebuah
negara yang mandiri harus memiliki daya saing yang tinggi melalui
pendekatan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi dalam dunia
ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya adalah variabel penting
dalam proses transformasi sosial yang sangat menentukan ciri, tatanan,
dan struktur ekonomi, sosial budaya, dan politik di masa depan.
Kreativitas dan inovasi ini merupakan esensi fundamental dalam
meningkatkan daya saing bangsa. Sebuah bangsa mandiri adalah bangsa
yang mampu menghidupkan kehidupannya sejajar dan sederajat dengan
bangsa-bangsa lain di belahan bumi.
7. Kita memerlukan kaji ulang terhadap cara kita mengelola kekayaan
alam. Tidak boleh sumber-sumber kekayaan alam dikelola oleh sekelompok
orang tertentu saja. Keadilan harus ditegakkan. Renegosiasi kontrak
yang tidak adil harus kita lakukan. Hak-hak negara berupa royalti,
divestasi, nilai tambang, dan keikutsertaan peran masyarakat harus
diwujudkan. Kita harus menghentikan ekspor bahan mentah karena hanya
akan membuat bangsa kita menjadi lemah. Kita harus membangun
industri-industri untuk memproses bahan mentah menjadi bernilai
tambah, disamping meningkatkan lapangan kerja juga membangun
kemandirian bangsa. Tidak mungkin kita biarkan negara kita tergantung
pada negara lain secara absolut. Kita harus membangun kedaulatan dan
swasembada pangan. Sejarah mencatat, tidak ada negara yang unggul di
dunia ini tanpa memilik kemandirian pangan. Kita harus berdaulat dan
mandiri di bidang energi, kita harus tingkatkan kesejahteraan petani,
nelayan, buruh, TNI, POLRI, guru, dan PNS. Kita harus berantas
korupsi, praktik-praktik politik dan ekonomi tidak sehat, kartel,
mark-up, semua harus kita hilangkan. Momen yang tepat bagi bangsa ini
untuk membenahi semuanya secara transparan dan akuntabel. Agar rakyat
bisa diberikan keleluasaan untuk menikmati kehidupannya dengan baik.
8. Pentingnya program perlindungan sosial. Mendorong pertumbuhan
ekonomi yang tinggi adalah penting, akan tetapi menjaga agar tidak
menimbulkan kesenjangan sosial, juga amat penting. Untuk itu
diperlukan program-program bantuan dan perlindungan sosial untuk
melindungi dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Strategi
pembangunan untuk semua harus betul kita wujudkan. Negara harus hadir
dalam program afirmatif untuk melindungi yang lemah. Kita bersyukur.
Kita telah menghadirkan kredit usaha rakyat tanpa jaminan. PNPM
Mandiri, beras untuk masyarakat miskin, program beasiswa, BOS, dan
semua program-program perlindungan sosial tersebut harus kita kawal,
karena begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga
rakyat tidak dapat menikmati. Oleh karena itu, kita meminta kepada
seluruh kader PAN untuk memberikan pengawalan kepada seluruh
program-program perlindungan sosial di seluruh daerah Tanah Air kita.
(Amir Sodikin)
Hingga Kamis (3/7) malam, di media sosial terutama Twitter, terus diwarnai adu kencang beberapa tagar… Read More
Hingga Minggu (8/6) siang pukul 12.00, pita kampanye “I Stand on The Right Side” meroket… Read More
Walaupun akan merepotkan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengantisipasi putusan MK jika menginginkan pemilu serentak pada… Read More
Figur Joko Widodo atau Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia masih dominan dan bisa mempengaruhi iklim… Read More
Badan Pengawas Pemilu merilis peta kerawanan Pemilu 2014 untuk 510 kabupaten/kota di Indonesia. Peta itu… Read More
Masih pada joomla 1.5 yang dipasang di server dengan upgrade server ke php terkini, halamannya… Read More
Leave a Comment