Kasus Korupsi: Korupsi Sewa Pesawat, Hotasi Nababan Divonis Bebas

Untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi, Jakarta, majelis hakim memvonis terdakwa kasus korupsi

dengan vonis bebas. Hotasi DP Nababan, mantan Direktur PT Merpati

Nusantara Airlines (MNA), divonis bebas oleh majelis hakim yang

diketuai Pangeran Napitupulu pada Selasa (19/2).

Dalam sidang terpisah dengan perkara yang sama, mantan General Manajer

PT MNA, Tony Sudjiarto akhirnya juga divonis bebas.

"Menyatakan terdakwa Hotasi DP Nababan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan

primer dan subsider. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan

tersebut. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta

harkat dan martabatnya," kata Ketua Majelis Hakim, Pangeran

Napitupulu.

Pasal yang didakwakan kepada Hotasi dan Tony dan dinyatakan semuanya

tidak terbukti adalah dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001, dan dakwaan

subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor junctoPasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana. Jaksa sebelumnya menuntut Hotasi dengan

pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan

enam bulan.

Vonis bebas ini langsung disambut tangis haru dari anggota keluarganya

dan tepuk tangan gembira dari kolega dan rekan Hotasi yang hadir.

"Masih ada keadilan ternyata. Gusti Allah ora sare," teriak seorang

pengunjung. "Hidup hakim," pekik pengunjung lainnya.

Penasehat hukum Hotasi, Juniver Girsang, mengatakan langsung menerima

putusan tersebut secara mutlak. Sementara, jaksa dari Kejaksaan Agung,

Aryawan, mengatakan pikir-pikir dulu. "Dengan demikian, kami ingatkan,

putusan ini belum berkekuatan hukum karena jaksa masih pikir-pikir,"

kata Napitupulu.

Risiko bisnis

Perkara ini masih ke Pengadilan Tipikor karena jaksa dari Kejaksaan

Agung menganggap ada korupsi yang merugikan negara dalam praktik

penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 oleh PT MNA.

Pesawat disewa melalui perusahaan penyewaan pesawat Thirdstone

Aircraft Group (TALG). TALG sendiri menyewa pesawat dari perusahaan

East Dover.

Pokok masalahnya adalah TALG akhirnya tak menepati janjinya untuk

mengirimkan kedua pesawat, padahal PT MNA sudah menyetorkan deposit

dana atau security deposit sebesar 1 juta dollar AS kepada TALG

melalui kantor pengacara Hume Associates. Deposit dana yang seharusnya

bersifat bisa dikembalikan, ternyata tak dikembalikan oleh TALG.

Dana 1 juta dollar AS itulah yang dianggap jaksa sebagai kerugian

negara. Kejaksaan akhirnya menyeret Hotasi Nababan dan Tony Sudjiarto

selaku mantan General Manager PT MNA dalam perkara ini.

Hingga kini, PT MNA masih mengupayakan security deposit tersebut agar

kembali dan dalam buku keuangan dicatat sebagai piutang yang harus

dikejar. PT MNA juga sudah menggugat TALG di pengadilan Washington DC,

Amerika Serikat, yang dimenangkan oleh PT MNA. Namun, kasus ini tetap

digulirkan ke pengadilan oleh Kejaksaan Agung.

Pangeran Napitupulu dalam amar putusannya menyebutkan, kondisi

keuangan PT MNA tahun 2006 sangat parah dengan kemampuan produksi yang

rendah, serta harus menanggung biaya yang tinggi. Rendahnya kemampuan

tersebut salah satunya disebabkan karena jumlah pesawat yang sangat

sedikit, hanya 25 unit, ak sebanding dengan jumlah sumber daya

manusia PT MNA.

Hotasi masuk ke PT MNA di tengah kondisi keuangan yang buruk. Untuk

memperbaiki kinerja perusahaan, tak ada pilihan bagi PT MNA kecuali

dengan menambah pesawat. Maka, pada Rapat Kerja Anggaran Perusahaan

(RKAP) 2006, disebutkan perlu adanya penambahan pesawat meskipun jenis

pesawat tak eksplisit disebutkan.

Namun, terdapat klausul dalam RKAP yang menyebutkan apabila direksi

menganggap perlu maka bisa dilakukan menyewa pesawat tertentu. Karena

itu, keputusan untuk menyewa pesawat Boeing tipe 737 seri 400 dan seri

500 tersebut menurut hakim tak melanggar hukum.

Majelis hakim juga mencatat, kecepatan dan ketetapatan dalam mengambil

keputusan memang perlu diambil jajaran direksi di tengah persaingan

yang ketat. Namun, perlu prinsip kehati-hatian dalam mengambil

keputusan guna meminimalisir risiko.

Risiko bisnis tidak bisa ditiadakan sama sekali, yang diperlukan

adalah bagaimana memitigasi risiko bisnis tersebut. Namun, tidak mudah

bagi perusahaan PT MNA untuk menghadapi hal tersebut karena tidak

dipercaya oleh pihak yang menyewakan pesawat akibat selalu merugi dan

sering telat membayar uang sewa. "Hotasi Nababan tak lepas dari risiko

itu," papar hakim Alexander Marwata.

Manajemen PT MNA berusaha memilih mengambil kesempatan untuk

memperbaiki kinerja perusahaan dan majelia hakim menganggapnya itulah

keputusan bisnis. Soal security deposit yang tak bisa ditarik lagi

oleh PT MNA, majelis hakim memakluminya sebagai risiko bisnis.

"Manajemen telah memitigasi risiko bisnis tetapi ketika TALG tak punya

itikad baik, itu bukan di bawah kendali PT MNA," kata Napitupulu.

Dalam kondisi seperti itu, PT MNA berhak mengakiri perjanjian dan TLGA

harus mengembalikan security deposit. PT MNA dianggap sudah memenuhi

kewajiban seperti tertuang dalam perjanjian pesawat dan perjanjian

pembayaran.

Akibat kegagalan TALG yang tak bisa mengirim pesawat dan tak juga

mengembalikan security deposit, PT MNA pun telah mengajukan kasus itu

ke pengadilan di Washington DC, Amerika Serikat. Hasilnya, TALG

dinyatakan telah wanprestasi dan mengharuskan TALG mengembalikan

security deposit beserta bunganya.

Dalam mengambil keputusan bisnis, berdasarkan undang-undang Perseroan

Terbatas, manajemen PT MNA dianggap telah memenuhi kriteria dalam

memiliki informasi yang dianggapnya benar, tidak memiliki kepentingan,

memiliki itikad baik, dan memiliki dasar rasional.

Majelis hakim berkeyakinan, unsur melawan hukum dalam dakwaan primer

tidak terbukti.

"Majelis hakim berpendapat, tindakan Hotasi dengan menyewa pesawat

tersebut sudah dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik, dan demi

kepentingan perusahaan. Dengan demikian, unsur melawan hukum yang

dikatakan tidak hati-hati dan tidak berdasarkan prinsip good

governance, tidak terbukti," kata Napitupulu.

Dakwaan subsider juga tak bisa dibuktikan. Salah satu

pertimbangannya, PT MNA memiliki itikad dengan masih mengupayakan

untuk mengembalikan security deposit termasuk memidanakan TALG di

Amerika Serikat. "Majelis hakim tidak melihat adanya niat dari

terdakwa untuk memperkaya TALG dengan security deposit sebesar 1 juta

dollar AS. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri, orang

lain atau korporasi, tidak terbukti secara hukum. Dengan demikian

dakwaan subsider haruslah dinyatakan tidak terbukti," kata Napitupulu.

Dengan tak terbuktinya dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka

terdakwa Hotasi Nababan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Majelis hakim juga menyatakan sepakat dengan nota pembelaan atau

pledoi yang dibuat Hotasi dan penasehat hukumnya," kata Napitupulu.

Dalam putusan tersebut, tidak tercapai kata mufakat diantara anggota

hakim. Hakim anggota 1 yaitu Hendra Yosfin, mengajukan dissenting

opinion atau beda pendapat. Hendra berpendapat, penyewaan pesawat tak

tercantum dalam RKAP 2006 dan pembayaran security deposit hanya

menggunakan prosedur uji tuntas yang sangat minimal. (AMR)