Kasus Korupsi: Tommy Hindratno Dituntut 5 Tahun Penjara

Jakarta, Kompas

Pegawai eselon IV Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pajak Pratama Sidoarjo Selatan, Tommy Hindratno, dituntut pidana penjara lima tahun oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/1). Dari tiga dakwaan yang disusun secara alternatif, jaksa memutuskan memakai dakwaan kedua yang membuat tuntutan pidana penjara jauh lebih ringan dibanding dakwaan pertama.

Dalam pertimbangannya, jaksa Medi Iskandar memaparkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Tommy yaitu terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan. "Terdakwa juga belum pernah dihukum," papat Medi.

Namun, hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya tetapi tetap merasa tidak bersalah. Perbuatan terdakwa juga telah mencoreng citra Direktorat Jenderal Pajak serta tak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan korupsi. 

Karena itu, jaksa memohon kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU Tipikor.

"Agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tommy Hindratno selama 5 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan," kata jaksa. 

Related Post

Tuntutan 5 tahun penjara tersebut merupakan tuntutan paling maksimal dalam Pasal 5 Ayat 2 UU Tipikor. Dalam dakwaan awal, terdakwa dijerat dengan dakwaan pertama berdasarkan Pasal 12 Huruf b UU Tipikor yang ancaman pidana penjaranya maksimal hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. 

Jaksa menyimpulkan, Tommy telah membuat komitmen dengan James dan Antonius walaupun dirinya tak memiliki wewenang. Komitmen itu kemudian direalisasikan dengan memberikan jasa konsultasi. Kemudian, ditindaklanjuti dengan komunikasi antara terdakwa dengan pegawai pajak bernama Fery Syarifudin agar biaya tertentu tidak banyak dikoreksi. 

Fery dimintai informasi sudah sampai di mana dan bagaimana hasil pengajuan restituasi pajak PT BHIT. Terdakwa juga menjanjikan imbalan kepada Fery namun tak sempat diberikan karena sudah kedahuluan ditangkap KPK. 

Rentetan peristiwa dan pertemuan tersebut berakhir dengan dikeluarkannya surat ketetapan lebih pajak sebesar Rp 3,4 miliar untuk PT BHIT. "Ini bertentengan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil," papar jaksa.

Tommy dianggap terbukti telah menyuruh James Gunaryo agar memberikan uang Rp 280 juta kepadanya melalui ayah terdakwa, Hendi Nuranto. Uang tersebut merupakan pemberian dari Komisaris Independen PT Bhakti Investama (BHIT) Antonius Z Tonbeng yang diberikan melalui James Gunaryo. 

Peran Tommy adalah memberikan konsultasi dan membocorkan informasi rahasia terkait proses pengurusan restitusi pajak PT BHIT dengan melibatkan seorang staf Dirjen Pajak bernama Fery. Jaksa mengungkapkan, seharusnya sebagai pegawai pajak, Tommy menolak menemui James dan Antonius, apalagi sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan soal restitusi pajak. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik yang berlaku. (AMR)

Leave a Comment

Recent Posts

Ketika Selebritas Berkampanye di Media Sosial

Hingga Kamis (3/7) malam, di media sosial terutama Twitter, terus diwarnai adu kencang beberapa tagar… Read More

7 years ago

I Stand on The Right Side: Perang Senyap Pita Dukungan Capres

Hingga Minggu (8/6) siang pukul 12.00, pita kampanye “I Stand on The Right Side” meroket… Read More

7 years ago

KPU Sebenarnya Siap dengan Pemilu Serentak 2014

Walaupun akan merepotkan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengantisipasi putusan MK jika menginginkan pemilu serentak pada… Read More

7 years ago

Jokowi Pengaruhi Angka Ambang Batas Parlemen

Figur Joko Widodo atau Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia masih dominan dan bisa mempengaruhi iklim… Read More

7 years ago

Bawaslu Rilis Peta Potensi Kerawanan

Badan Pengawas Pemilu merilis peta kerawanan Pemilu 2014 untuk 510 kabupaten/kota di Indonesia. Peta itu… Read More

7 years ago

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in…

Masih pada joomla 1.5 yang dipasang di server dengan upgrade server ke php terkini, halamannya… Read More

7 years ago