Ketua dan Anggota KPU Musi Rawas Diberhentikan

Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas,
Sumatera Selatan, akhirnya diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian dilakukan dalam putusan
sidang kode etik yang digelar di DKPP, Jakarta, pada Kamis (19/9).

Perkara ini merupakan buntut dari kisruh internal yang terjadi di
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Musi Rawas dengan DPD
Provinsi Sumatera Selatan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis DKPP
Jimly Asshiddiqie, dengan anggotanya Nur Hidayat Sardini, Anna
Erliyana, Saut H Sirait, dan Valina Singka Subekti.

“DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada
Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas atas nama Ngimadudin, Novrinsyah,
Suherdi Aris, Kenny,” kata Saut H Sirait.

Perkara ini diadukan Lili Martiani Maddari, Ketua DPD Golkar Musi
Rawas, dan Ahmad Bakri, Sekretaris DPD Golkar Musi Rawas, dengan kuasa
hukum Ramdlon Naning. Mereka tidak terima karena daftar caleg
sementara yang diajukan kepengurusan hasil musyawarah daerah di bawah
Lili dianulir KPU Musi Rawas.

DPD Golkar Musi Rawas waktu itu memang sedang dilanda konflik internal
sehingga ada dua kepengurusan. “Ada dualisme kepemimpinan di DPD
Golkar Musi Rawas. Pengadu adalah pimpinan sah sesuai musda partai.
Kami lebih dulu mengirim DCS ke KPU dan kami disahkan,” kata kuasa
hukum pengadu, Ramdlon.

Namun, tanpa melalui mekanisme yang diatur oleh AD/ART partai, DPD
Sumsel mengangkat pengurus baru di bawah pimpinan Eliyanto. Pengurus
baru ini juga mendaftarkan DCS dan diterima oleh KPU Musi Rawas. “Pada
akhirnya Teradu justru mengesahkan DCS versi lain tadi,” kata Ramdlon.

Dengan diberhentikannya Ketua dan Anggota KPU Musi Rawas, maka
kepengurusan KPU Musi Rawas menjadi kosong. “DKPP memerintahkan kepada
KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih tugas KPU Kabupaten
Musi Rawas,” kata Saut.

Tak hanya itu, DKPP juga memerintahkan KPU Sumsel untuk memulihkan hak
konstitusional 45 Calon Legislatif Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas
yang didaftarkan Partai Golkar pada tanggal 19 April 2013. DKPP
memastikan ke-45 caleg versi kepengurusan Lili tersebut agar masuk
dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk
Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Kisruh internal partai

Kisruh ini dimulai menjelang pemilihan Gubernur Sumsel. Ketua DPD
Sumatra Selatan Alex Noerdin memecat Ketua DPD Musi Rawas Lili
Martiani Maddari karena dianggap membangkang DPD Sumsel.

Keputusan DPD Sumsel diperkuat Sekjen DPP Golkar Idrus Marham. Dalam
amar putusan sidang DKPP disebutkan, pada 14 Juni 2013 KPU Musi Rawas
bertemu Idrus Marham untuk klarifikasi dua versi kepengurusan itu.
Maka terbitlah Surat Keterangan yang hanya ditandatangani Idrus Marham
yang membela kubu kepengurusan Eliyanto.

“Tindakan KPU Musi Rawas menemui Idrus Marham dengan dalih melakukan
klarifikasi, secara terang dan jelas hanya upaya legalisasi dan
menutupi informasi publik atas hasil Pleno DCS anggota DPRD Musi Rawas
yang ternyata telah ditetapkan terlebih dahulu pada pleno 10 Juni
2013,” papar Saut.

“Sehingga sudah sepatutnya tindakan yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas
merupakan rekayasa dan konspirasi dengan pihak-pihak tertentu yang
bersifat simbiosis mutualisme serta berimplikasi adanya dugaan
pelanggaran baik secara etika maupun hukum,” lanjut Saut.

Usai sidang, Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Musi Rawas, Hasran
Akuah, menyatakan kegembiraannya dengan hasil putusan tersebut.
“Sebelumnya tak menyangka hasilnya sampai seperti ini. Kita tidak
menyangka karena kita kan pengurus partai (sampai memberhentikan Ketua
dan anggota KPU),” katanya. (AMR)