Korupsi di ESDM : Jacob Divonis 9 Tahun, Kosasih 4 Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (6/2),

akhirnya memvonis Jacob Purwono dengan pidana penjara sembilan tahun,

denda Rp 300 juta subsider kurungan enam bulan. Sementara anak

buahnya, Kosasih Abbas dijatuhi hukuman pidana penjara empat tahun dan

denda Rp 150 juta subsider kurungan tiga bulan.

Jacob Purwono, mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

(LPE) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah terdakwa 1

perkara korupsi proyek pengadaan dan pemasangan listrik untuk

perdesaan atau solar home system (SHS) yang dibiayai Departemen Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2007 dan 2008. Sementara,

Kosasih Abbas, mantan Kepala Subdirektorat Usaha Energi Baru dan

Terbarukan Ditjen LPE, adalah terdakwa 2.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Sujatmiko, Jacob

dan Kosasih juga diperintahkan membayar uang pengganti kerugian negara

sebesar masing-masing Rp 1,030 miliar dan Rp 550 juta selambatnya satu

bulan setelah keputusan pengadilan memperolah kekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayar, maka seluruh harta mereka akan disita dan dilelang

untuk negara. Jika nilainya tak mencukupi, maka masing-masing akan

dikenai hukuman penjara dua tahun untuk Jacob dan satu tahun untuk

Kosasih.

Tak hanya menghukum dua terdakwa tersebut, majelis hakim juga

memerintahkan perusahaan dan perseorangan yang menerima keuntungan

tidak sah dari proyek ini juga harus mengembalikan dana kepada negara.

Total ada 42 perusahaan dan perorangan yang diwajibkan mengembalikan

dana yang berkisar jutaan rupiah hingga miliaran rupiah.

Vonis untuk Jacob lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu 12 tahun

penjara, sementara untuk Kosasih hukumannya sama dengan tuntutan yaitu

4 tahun penjara. Jika dalam tuntutan jaksa, faktor justice

collaborator yang ditetapkan untuk Kosasih menjadi faktor yang

memperingan, maka pada surat putusan majelis hakim setebal lebih dari

1.200 halaman itu tak menyinggung soal justice collaborator.

Kosasih kecewa

Usai persidangan, Kosasih menyatakan kekecewaanya terhadap amar

putusan majelis hakim yang tak memperhitungkan perannya sebagai

justice collaborator. Saat majelis hakim menyatakan para terdakwa tak

terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primer, Kosasih sangat yakin

hukumannya bakal berkurang dari tuntutan jaksa empat tahun penjara.

"Kalau dakwaan primer itu kan minimal hukumannya 4 tahun, sementara

dakwaan subsider minimal sampai 1 tahun. Setidaknya saya sempat

berharap bisa turun hukumannya sampai 2/3 tuntutan jaksa," kata

Kosasih.

Padahal, kata Kosasih, Jacob saja yang tidak mau kooperatif di

persidangan hukumannya bisa berkurang dari 12 tahun menjadi 9 tahun.

"Sementara saya masih tetap 4 tahun, ini akan berbahaya karena

nantinya orang-orang yang akan jadi justice collaborator berhitung

dulu," katanya.

Ketua Majelis Hakim Sujatmiko memaparkan, Jacob dan Kosasih tidak

terbukti melanggar dakwaan primer sebagaimana dakwaan jaksa penuntut

umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya dianggap lebih

memenuhi unsur dalam daksaan subsider sesuai Pasal 3 juncto Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 65 ayat 1

KUHPidana.

Hal memberatkan untuk Jacob, kata Sujatmiko, adalah yang bersangkutan

tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak

memberikan teladan bagi jajarannya dalam kedinasan, tidak mengakui

perbuatan, dan tidak menyesali perbuatan. Sementara, "Hal memberatkan

Kosasih adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan

korupsi, dan tidak bisa menolak permintaan atasannya," paparnya.

Hal-hal yang meringankan Jacob adalah memiliki tanggungan keluarga dan

pernah mendapat penghargaan dari pemerintah diantaranya Satyalencana.

Sementara pertimbangan Kosasih adalah memiliki tanggungan keluarga dan

mengakui perbuatan dalam persidangan.

Majelis hakim lebih memilih dakwaan subsider karena unsur setiap orang

dalam dakwaan pertama kurang kuat menjelaskan secara rinci perbuatan

pidana dilakukan oleh para terdakwa. Sementara dalam dakwaan subsider,

keempat unsur bisa terpenuhi dalam Pasal 3.

Keempat unsur tersebut adalah: setiap orang; dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan; dan merugikan keuangan negara.

Dakwaan subsider ini ancamannya adalah penjara paling singkat 1 tahun

dan paling lama 20 tahun, sementara dakwaan primer ancamannya penjara

paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Kertas kuning

Bukti berupa kertas kuning yang merupakan tulisan tangan Jacob

Purwono, yang sempat disimpan Kosasih, menjadi salah satu penentu

untuk mengungkap peran Jacob dalam permainan proyek SHS tersebut.

Tulisan itu memuat nama orang-orang yang berpengaruh beserta

perusahaan-perusahaan titipan yang harus dimenangkan dalam tender

proyek.

Kosasih memaknai isi kertas tersebut merupakan perintah Jacob kepada

Kosasih agar memenangkan perusahaan titipan. Sementara, Jacob

berpendapat tulisan itu hanyalah untuk menjelaskan bahwa tak mungkin

Kosasih bisa membagi pekerjaan proyek kepada semua orang yang meminta

dimenangkan perusahaanya.

Terhadap alasan Jacob, hakim anggota I Made Hendra Kusuma, memaparkan

argumentasi itu ganjil dan tidak rasional. Jika Jacob bilang proyek

tak bisa dibagi pada semua orang, mengapa pada catatan tersebut

tercantum nama-nama perusahaan yang akhirnya memenangkan lelang.

Karena itu, pledoi Jacob ditolak.

Jacob sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kosasih sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen disimpulkan telah telah menyalahgunakan kewenangannya

yang bisa merugikan keuangan negara. Total kerugian keuangan negara

dari proyek 2007 dan 2008 adalah Rp 80 miliar.

Sejak perencanaan hingga pengadaan, hakim menilai ada kerjasama

sempurna antara Jacob dan Kosasih. Terungkap bahwa Jacob dengan terang

telah memberi pengarahan kepada Kosasih sebelum proyek berjalan agar

tidak menolak pemberian uang dari perusahaan yang mengikuti lelang

karena institusinya sedang membutuhkan biaya.

Beda pendapat

Keputusan majelis hakim tidak bisa diambil secara bulat karena ada dua

hakim anggota yang beda pendapat (dissenting opinion), mereka adalah

Aviantara dan Annas Mustakim. Menurut keduanya, para terdakwa lebih

tepat dijerat dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor.

Alasannya, unsur-unsur pada dakwaan primer bersifat lebih umum

dibanding dakwaan subsider yang lebih khusus. Aviantara berpendapat,

bila terbukti Pasal 3, maka terbukti juga Pasal 2. "Pasal 2 lebih

luas, mencakup siapa saja baik yang memiliki jabatan dan kewenangan

maupun tidak," katanya.

Unsur melawan hukum Pasal 2 juga lebih luas definisinya.

Penyalahgunaan wewenang seperti pada unsur Pasal 3, papar Aviantara,

termasuk juga dalam perbuatan melawan hukum seperti pada Pasal.

Menguntungkan diri sendiri pada Pasal 2, bisa lebih luas dibanding

memperkaya diri sendiri pada Pasal 3, misal penggunaan fasilitas

gedung.

Jacob dan Kosasih beserta penasehat hukum masing-masing menyatakan

pikir-pikir. Tim JPU KPK menyatakan hal yang sama. (AMR)