Korupsi PLN: Mantan GM PLN Jatim Akui Tunjuk Langsung

Sidang dugaan korupsi pengadaan sistem informasi di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya-Tangerang 2004-2006 dan di PT PLN Distribusi Jawa Timur 2004-2008 kembali digelar dengan menghadirkan salah satu kunci. Dia adalah mantan General Manager PT PLN Disjatim, Hariadi Sadono.

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Senin (19/8), dengan terdakwa Direktur PT Netway Utama, Gani Abdul Gani, terungkap bahwa proyek Customer Management System (CMS) di PLN Disjatim dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama. Penunjukan langsung diakui saksi dilakukan oleh Hariadi Sadono.

“Metodenya penunjukan langsung, hal itu sesuai Surat Keputusan Direksi, yaitu jika terkait outsourcing pelayanan pelanggan maka boleh dilakukan penunjukan langsung,” kata Hariadi. Hariadi kini berstatus sebagai terpidana atas kasus lain terkait sistem informasi pelanggan dari PT Artelindo . Perangkat lunak CMS itu diakui sama dengan yang diterapkan di PLN Wilayah Lampung, tempat lama Hariadi ketika menjadi General Manager di sana.

“Staf saya yang studi banding ke Jakarta dan Wilayah Lampung,” kata Hariadi. “Atas perintah siapa?” tanya jaksa Asrul Alimina. “Saya,” kata Hariadi.

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Hariadi, alasannya apa pihaknya mengganti sistem informasi ke CMS yang dibuat PT Netway Utama. Hariadi mengungkapkan, pihaknya mendapat gambaran bahwa saat itu PLN Disjatim belum memiliki sistem informasi pelanggan yang terintegrasi.

Dampaknya, pendapatan PLN Disjatim yang per bulannya mencapai Rp 1 triliun, tak bisa dilacak dan dikelola atau bahkan tak bisa dikendalikan oleh PLN. Uang beredar di berbagai bank, tanpa diketahui dimana lokasinya dan bagaimana statusnya.

“(Misinya) pendapatan PLN harus diamankan dengan sistem informasi yang baik. Sistem sudah ada tapi belum baik, belum terintegrasi, belum bisa mengetahui pendapatan bulanan dengan cepat,” kata Hariadi. Pada saat yang sama, kata Hariadi, ada sekitar lima perusahaan yang menawarkan sistem informasi terintegrasi, termasuk dari Netway Utama.

Related Post

Jaksa Ali Fikri mengejar peran Hariadi yang dianggap tahu detail kontrak dengan Netway. Diakui Hariadi, kontrak dengan Netway hanya satu tahun, namun akhirnya ada kontrak tambahan atau adendum sebanyak enam kali.

“Jumlah uang yang dibayarkan ke Netway saya tidak tahu,” kilah Hariadi. Jaksa Ali Fikri mengungkapkan keheranannya, mengapa seorang petinggi tak tahu menahu soal nilai pembayaran ke pihak ketiga yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Sebelum (pemberlakuan CMS) ini PLN membayar lebih banyak lagi. CMS bukan menambah anggaran tapi memanfaatkan anggaran yang tersedia, yang tadinya manual beli kertas segala macam akhirnya tak ada,” kata Hariadi. Hariadi menandaskan, pembayaran dilakukan setelah melalui verifikasi berlapis.
Dalam sidang kemarin, Hariadi membantah telah menerima uang dari Netway Utama dalam bentuk Mandiri Travel Cheque (MTC). Dalam dakwaan jaksa, memang disebutkan proyek CMS PLN Disjatim telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 68,5 miliar untuk terdakwa Gani Abdul Gani dan Rp 560 juta untuk Hariadi.

“Saya tak pernah terima uang,” kata Hariadi. Jaksa kemudian mengurai beberapa bukti pencairan MTC yang diduga terkait Hariadi. “MTC yang dicairkan Paidi Pawirorejo, tahu ga?” tanya jaksa. “Tidak tahu,” jawab Hariadi. “MTC yang dicairkan ke Lindasari Handayani, tahu ga? ” tanya jaksa lagi yang juga dijawab tidak tahu.

Ahli muda hukum untuk bantuan hukum PLN Disjatim, Lindasari Handayani, yang juga dihadirkan sebagai saksi, mengakui pernah diberitahu Hariadi selaku atasannya, bahwa ada dana operasional hukum senilai Rp 500 juta. Uang itu dalam bentuk Mandiri Travel Cheque, yang kemudian atas perintah atasannya kemudian dicairkan dan disimpan dalam brankas PLN.

“Saya akhirnya tahu dari penyidik KPK, bahwa Mandiri Travel Cheque itu dari PT Netway,” kata Lindasari. (AMR)

Leave a Comment
Tags: KorupsiPLN

Recent Posts

Ketika Selebritas Berkampanye di Media Sosial

Hingga Kamis (3/7) malam, di media sosial terutama Twitter, terus diwarnai adu kencang beberapa tagar… Read More

7 years ago

I Stand on The Right Side: Perang Senyap Pita Dukungan Capres

Hingga Minggu (8/6) siang pukul 12.00, pita kampanye “I Stand on The Right Side” meroket… Read More

7 years ago

KPU Sebenarnya Siap dengan Pemilu Serentak 2014

Walaupun akan merepotkan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengantisipasi putusan MK jika menginginkan pemilu serentak pada… Read More

7 years ago

Jokowi Pengaruhi Angka Ambang Batas Parlemen

Figur Joko Widodo atau Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia masih dominan dan bisa mempengaruhi iklim… Read More

7 years ago

Bawaslu Rilis Peta Potensi Kerawanan

Badan Pengawas Pemilu merilis peta kerawanan Pemilu 2014 untuk 510 kabupaten/kota di Indonesia. Peta itu… Read More

7 years ago

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in…

Masih pada joomla 1.5 yang dipasang di server dengan upgrade server ke php terkini, halamannya… Read More

7 years ago