Regulasi Impor Pangan Ciptakan Kartel dan Mafia

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, menyatakan banyak

kasus impor pangan yang menjadi lahan kong-kalikong dan justru

menciptakan kartel dan mafia impor. Pihaknya menyatakan tak antiimpor

pangan. Namun, dalam sektor pangan yang terkait hajat hidung orang

banyak, Samad menekankan perlunya mengkaji betul apakah produk lokal

sudah tak mampu memenuhi kebutuhan lokal.

“Filosofi impor itu kan ketika produk pangan lokal tak mampu memenuhi

kebutuhan lokal, baru bisa impor. Namun yang terjadi, regulasi impor

pangan itu justru menciptakan kartel dan mafia impor,” kata Samad

ketika memberi materi dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana

dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) di Universitas Hasanuddin,

Makassar, Senin (18/3).

Dampaknya, petani lokal akan tergusur karena beras impor dan daging

impor bisa lebih murah dari barang lokal. “Kenapa KPK menangani

kasus daging impor? Sebenarnya impor daging boleh dilakukan tapi dia

tak boleh masuh ke pasaran bebas, hanya di hotel dan restoran besar.

Karena itu dibuat kuota,” kata Samad.

Namun, ketika kuota ini menjadi alat kong-kalikong, kemudian kuota

dibuka lebar, dampaknya ketika importir sudah berhasil memenuhi

kebutuhan impor untuk kalangan terbatas, maka dia akan jual ke pasaran

bebas juga. “Maka yang terpukul peternak kita. KPK peduli ke masalah

ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus buat

regulasi agar tak membuka adanya kartel dan mafia impor,” kata Samad.

Bantah tebang pilih

Abraham Samad juga membantah institusinya telah melakukan tebang pilih

terhadap penindakan tindak pidana korupsi. Minimnya jumlah penyidik

yang hanya 50 orang, membuat KPK harus menentukan skala prioritas.

“KPK tidak tebang pilih tapi ada skala prioritas. Kita hanya tangani

korupsi besar,” kata Samad. Sumber daya KPK memang terbatas yang harus

menangani luasan wilayah dengan penduduk 240 juta.

“Dengan penyidik hanya 50 orang, tak mungkin menindak semua korupsi

yang masif. Kami harus buat prioritas. Prioritas ini yang ditangkap

masyarakat dengan tebang pilih. Hongkong saja yang jumlah penduduknya

seperti Jakarta dengan 8 juta penduduk, jumlah penyidiknya sampai

2.000 orang,” kata Samad.

Karena keterbatasan sumber daya manusia, KPK lebih mengutamakan

pendekatan pencegahan dengan penekanan pada perbaikan sistem.

Perbandingannya, dari penindakan, pengembalian kerugian negara tahun

2012 hingga sekarang hanya Rp 200 miliar.

Di sektor minyak dan gas, dengan pendekatan pencegahan, KPK bisa

memperbaiki sistem yang bisa mengembalikan harta negara sampai lebih

dari Rp 150 triliun. “Ternyata pencegahan bisa kembalikan potensi

kerugian negara. Kita menyebutknya pendekatan pencegahan atau

pengintegrasian penindakan dengan pencegahan,” kata samad.

Samad mengakui, KPK tak punya infrastruktur yang kuat dibanding

kejaksaan dan kepolisian. Karena itu, KPK hanya menangani korupsi

kategori grand corruption atau korupsi besar. Indikatornya berupa

jumlah kerugian negara dan pelaku korupsi apakah penentu

kebijakan/regulasi atau tidak.

Karena itu, jenis korupsi yang ditangani KPK jika berkaitan dengan

korupsi yang melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan,

melibatkan aparat penegak hukum, berdampak luar biasa terhadap

keputusan nasional, berupa kejahatan sindikasi yang sistemik dan

terorganisir.

Sedangkan dari sisi sektor mana yang akan difokuskan, Samad

mengungkapkan akan fokus pada ketahanan pangan plus yaitu pertanian,

perikanan, peternakan, plus pendidikan dan kesehatan. Juga ketahanan

energi, lingkungan, minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan.

Termasuk penerimaan pajak, bea dan cukai, dan infrastruktur.

Eksploitasi SDA

Dalam bidang eksploitasi sumber daya alam, KPK sudah mencium gelagat

tak sehat yaitu ternyata yang diuntungkan dalan eksploitasi sumber

daya alam adalah kelompok tertentu dan penguasa daerah. Misalnya

oknum-oknum bupati di daerah. Terjadi persekongkolan pengusaha dengan

penguasa, rakyat tetap saja miskin.

“Masuklah ke Kalimantan, penguasa memamerkan kehidupan luar biasa

kayanya sementara di pedalaman masih tetap miskin,” kata Samad. Hal

itu terjadi karena hampir 50 persen pengusaha tak membayar pajak dan

royalti kepada negara, mereka hanya mau membayar ke pengusaha daerah.

“Kalau pajak dan royalti dibayar, rakyat di situ tak akan miskin

infrastruktur tak akan terbengkalai,” papar Samad. (AMR)