RUU KUHP: Momentum Langka, Jangan Ditunda

Masuknya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) ke DPR merupakan momentum langka. Berpuluh-puluh tahun kita

menunggu momentum itu dan jika ada wacana untuk menarik draft RUU,

para pakar menyayangkan langkah itu.

Ahli hukum pidana korupsi Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, di

Jakarta, Jumat (22/3), mengakui memang ada pasal-pasal yang tak sesuai

harapan, misalnya pasal-pasal yang akan mempersulit kerja penyadapan.

Namun, janganlah masalah tersebut menjadi alasan untuk menarik draft

RUU.

"Kita sudah menantikan berpuluh-puluh tahun lamanya untuk mengganti

hukum warisan kolonial itu. Jika pemerintah menarik draft RUU, selain

pemerintah tampak tidak siap, dipastikan nanti akan sulit lagi jika

akan mengajukan RUU ke DPR," kata Akhiar.

Diharapkan semua pihak sekarang harus konsentrasi untuk mengikuti

pembahasan di DPR. "Mari kita berdebat di DPR, masih ada kesempatan

untuk memperbaiki rancangan KUHP, di sanalah pertarungannya,"

katanya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief,

mengatakan rasa bersyukurnya karena dapat menyongsong jabang bayi RUU

KUHP yang sudah 59 tahun dalam kandungan. "Saya sudah empat kali

menyongsong terus, semoga kali ini bisa menyaksikan kelahiran jabang

bayi tersebut," katanya.

Barda mengatakan, janin KUHP ibaratnya telah menjadi jani yang terlalu

lama dalam kandungan dan biasanya janin lama memang banyak masalah.

"Semoga tidak mati dalam kandungan, semoga tidak lahir cacat. Semoga

juga tidak lahir dengan operasi," katanya.

Sepanjang masa menunggui kelahiran KUHP, Barda mencatat pembahasan RUU

itu telah menghasilkan setidaknya 16 orang yang berjasa dalam

pembahasan dan kini sudah meninggal dunia. Diantara mereka adalah

kakek-kakek guru dan para guru Barda yang bertahun-tahun mencurahkan

perhatiannya untuk menghasilkan rancangan KUHP.

"Dalam deretan 'in memoriam' yang telah terlibat dalam pembahasan RUU,

sudah ada 16 orang, salah satunya Menteri Ismail Saleh, Prof

Moeljatno, Prof Sudarto, Prof Roeslan Saleh, dan masih banyak lagi,"

kata Barda. Di nomor urut ke-16, Barda mencatat nama Rohiman. "Dia

tukang ketik, saya mengingatnya," katanya.

Beberapa anggota tim perumus juga sudah tua-tua. "Muladi dan saya

sudah 70 tahun, tinggal nunggu giliran," kelakar Barda.

Barda sempat berfikir, dia tak akan sempat menyaksikan lahirnya jabang

bayi KUHP. Dengan sudah masukknya RUU KUHP dan KUHAP ke DPR, Barda

tampak lega dan berharap bisa menyaksikannya momentum langka itu

hingga benar-benar mewujud menjadi UU.

Akhiar Salmi mengatakan, tahun ini memang tahun politik yang rentan

pertarungan kepentingan. Seharusnya, tugas pembahasan RUU KUHP dan

KUHAP ini akan lebih strategis jika diserahkan ke anggota DPR periode

mendatang.

Namun, karena pemerintah sudah memutuskan memasukkan RUU untuk dibahas

periode sekarang, tak ada alasan lagi mundur. Momentum justru harus

bisa kita ciptakan dengan membangkitkan semangat bersama untuk membuat

sistem pidana nasional yang lebih baik.

Pemerintah dan DPR diharapkan bisa mengesampingkan kepentingan

pribadi dan golongan. "Jangan sampai dimanfaatkan untuk menarik

simpati masyarakat. Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP ini memang rawan

kepentingan, karena itu masyarakat diharapkan ikut mengawalnya," kata

Akhiar. (AMR)