Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (1/12), menggelar simulasi Pemilu dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Terungkap berbagai kekurangan yang dirasakan oleh para pemilih.
Sanip (70), seorang pemilih, mengatakan surat suaranya susah untuk dilipat dan membutuhkan waktu lama untuk bisa melipatnya. “Tadi saya lama di bilik suara karena susah melipat kertas, harusnya disederhanakan saja,” katanya.
Selain soal melipat, Sulaeman (40), pemilih lainnya, menyoroti soal cara mencoblos di surat suara yang rumit bagi sebagian orang. “Mau nyoblos yang mana susah karena harus mencermati surat suaranya untuk DPD atau DPR mana, kemudian mencermati calonnya, bisa butuh tiga menit untuk membacanya,” katanya.
Sebagian yang tak sabar membaca, kata Sulaeman, hanya menumpuk keempat surat suara kemudian dicoblos satu kali pada keempat lembar surat suara. “Yang enggak biasa membaca atau yang tidak sabar membaca, akan bingung mencoblos apa dan di mana,” kata Sulaeman.
Pemilih mula, Egi Sulaiman (18), mengaku kesulitan juga dengan empat surat suara dan isian calon-calon di dalamnya. Butuh empat menit untuk mencoblos, itupun sempat membuat teman-teman Egi berteriak agar segera menyelesaikannya. “Surat suaranya rumit, lipatnya juga rumit,” katanya.
Ketua KPU Husni Kamil Manik yang berada di lokasi simulasi mengatakan, kegiatan simulasi yang keduakalinya digelar KPU ini bertujuan untuk menampung segala masukan untuk Pemilu nanti. KPU saat ini sedang menyusun draft Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
“Kami sedang menguji coba draft PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan suara yang sudah dibuat sehingga nanti diharapkan ada catatan-catatan apakah sudah sempurna atau belum,” kata Husni. Tiap provinsi juga akan menggelar simulasi.
Setelah PKPU selesai, KPU baru akan menggelar bimbingan teknis ke provinsi, kabupaten/kota, hingga PPK dan PPS. Akan ada
Desain sensitif
Menanggapi keluhan pemilih, Komisioner KPU Hadar N Navis yang juga berada di lokasi simulasi Pemilu, menuturkan, tak mudah untuk mendesain surat suara karena banyak pertimbangan. “Surat suara itu desain yang sensitif bagi partai, tak boleh lipatannya mengenai partai tertentu, nanti bisa diprotes,” kata Hadar.
Soal kemungkinan menyederhanakan lipatan, kemungkinan sulit dilakukan karena berarti mengubah desain surat suara dan kotak suara. Untuk keluhan rumitnya cara mencoblos bagi pemilih mula, Hadar mengatakan kuncinya nantinya pada sosialisasi dari penyelenggara pemilu dan partai politik.
“Untuk sosialisasi di TPS langsung, kami sudah buat draft peraturan yang secara tegas meminta petugas menginfokan bagaimana nyoblos yang benar. Pengumuman itu tidak hanya di awal tapi harus diualang-ulang,” kata Hadar.
Secara terposah, mantan anggota KPU Ramlan Surbakti, juga mengkritik banyaknya batasan sarat sahnya suarat saura yang merepotkan warga. “Ada lima kriteria sarat sahnya surat suara menurut Undang-Undang, ini sebenarnya hanya mengakomodasi kepentingan partai, tapi bagi pemilih akan sangat menyulitkan,” kata Ramlan.
Ramlah mengusulkan agar kriteria itu disederhanakan menjadi dua, yaitu memilih di kolom partai dan atau memilih di kolom caleg.
Menanggapi kritik Ramlan, Hadar setuju jika KPU lebih memilih esensi pilihan pemilih dibanding berpaku secara kaku dengan Undang-Undang. KPU memutusakan tidak akan kaku membedakan apakah yang dicoblos nama partai, simbol partai, nama caleg, foto caleg, atau nomor urut caleg.
“Secara esensi, kami hanya memperhatikan dua kolom, apakah ada di kolom partai atau di kolom caleg, itu sah. Karena itu, pada desain surat suara, nama parpol dan simbol parpol tidak dipisah tegas sehingga kelihatan satu kolom,” kata Hadar.
Hadar mengistilahkannya, KPU menganut pendekatan voters intention, yaitu apa yang sebenarnya diinginkan atau dipilih pemilih. Jika KPU secara eksplisit mengacu Undang-Undang, akan banyak ditemui kesulitan di lapangan.
“Kita inginnya ekspresi pernyataan politik warga sedapat mungkin dinilai sah. Kalau kaku mengatur, maka akan seperti Pemilu lalu yaitu surat suara yang tidak sah sangat tinggi mencapai 14 persen, sayang sekali suaranya,” papar Hadar.
Karena pertimbangan itulah, KPU tahun depan lebih memilih mencoblos daripada mencontreng. Dengan kembali mencoblos, serta tidak kaku menerjemahkan Undang-Undang, diharapkan suara yang rusak bisa dikurangi.
“Saya yakin, kalau kita buka kotak suara Pemilu 2009, kemudian kita gunakan pendekatan voters intention, saya yakin suara yang tak sah bisa rendah, mungkin 10 persen,” kata Hadar. Pada Pemilu 2014, sedapat mungkin aturan kaku bisa dikesampingkan dan gunakan pendekatan voters intention yang lebih mendekati esensi kemauan Pemilih.
Dengan demikian, misalnya, coblosan dengan lubang kecil maupun lubang besar, akan tetap dianggap sama karena inti pilihannya sama. Yang sudah pasti akan dilarang adalah mencoblos dengan menggunakan rokok dan melubangi gambar partai untuk dibawa pulang sobekan gambarnya.
Selain terkait surat suara, berdasarkan masukan berbagai pihak, KPU juga akan mendesain bilik suara yang menjamin aksesibilitas penyendang cacat, terutama pengguna kursi roda dan tongkat. “Akan ada bilik suara yang lebih rendah, yang membuat para penyandang cacat merasa nyaman,” kata Hadar. (AmirSodikin.com)
Leave a Comment