Soal Bioremediasi, KLH Bela Chevron

Saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam beberapa kali sidang terkait perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron) bersikukuh bahwa pelaksanaan bioremediasi oleh Chevron tak melanggar azas ketaatan. Padahal, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai, izin bioremediasi Chevron telah habis pada tahun 2008 dan 2009 di dua area yang berbeda sehingga pelaksanaan bioremediasi setelah izin habis tersebut dipertanyakan legalitasnya.  

Demikian yang terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif Chevron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/4). Saksi yang dihadirkan dari Kementerian Lingkungan Hidup cenderung membela Chevron dan bersikukuh Chevron tidak melanggar azas ketaatan ketika menjalankan proses bioremediasi walaupun izinnya sudah habis. 

Saat itu, sebelum izin habis, Chevron sudah mengajukan perpanjangan izin ke KLH namun izin tak kunjung terbit. Hal tersebut diungkapkan Kepala Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Masnellyarti Hilman ketika bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Endah Rumbiyanti, Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih.

“Proses bioremediasi masih memenuhi syarat hanya saja secara administrasi masih diurus perpanjangan izinnya (oleh Chevron),” papar Masnellyarti. Secara teknis fasilitas pengolahan bioremediasi Chevron yaitu Soil Bioremediation Facility (SBF) masih memenuhi persyaratan teknis, namun di bidang administrasi izinnya telah habis dan sedang diajukan di KLH.

Bioremediasi adalah proses pemulihan lahan atau lingkungan tercemar, dalam hal ini lahan terkontaminasi minyak mentah, dengan menggunakan mikroorganisme. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Sugeng Sumarno menanyakan soal ketentuan apa yang mendukung pernyataan Masnellyarti tersebut.

Masnellyarti kemudian mengutip Surat Keputusan Menteri LH Nomor 258a Tahun 2010. Dalam SK tersebut disebutkan, jika di lapangan proses pengolahan limbah memenuhi sarat teknis, maka dianggap perusahaan masih taat.

Related Post

Selaku orang di deputi yang bertanggung jawab terhadap perizinan bioremediasi, Masnellyarti kemudian memberi gambaran latar belakang terbitnya SK No 258a tersebut. Menurutnya, selama ini banyak kasus pengolahan limbah di lapangan yang sudah mengajukan izin, namun izin tak segera keluar sehingga mengganggu penanganan limbah.

“Harusnya izin keluar 45 hari setelah pengajuan, tapi terbitnya lama sekali padahal di lapangan secara teknis sudah memenuhi syarat,” kata Masnellyarti. Karena itu, kata Masnellyarti, Menteri LH berpendapat tidak tepat jika perusahaan yang sudah siap disalahkan gara-gara administrasinya kurang lengkap karena lamanya penerbitan izin dari KLH.

“SK ini dirumuskan oleh dewan penilai proper. Mereka bukan orang LH saja tapi dari perguruan tinggi, pers, LSM, yang menganggap apakah persoalan ini ada di pihak pemerintah atau di pihak perusahaan, karena banyak yang izinnya belum keluar tapi secara teknis memenuhi syarat,” jelas Masnellyarti.

SK tersebut menegaskan kembali bahwa pengolahan limbah tak boleh dikalahkan prioritasnya dengan persoalan administrasi. Chevron sendiri pernah mendapat proper merah karena di lapangan dijumpai masih banyak limbah yang tak diproses karena persoalan administrasi tersebut.

Sudharmawatiningsih menanyakan, apakah saksi ikut membahas SK 258a tersebut. “Iya ikut, tapi tidak sepenuhnya. Usulan-usulan yang masuk adalah dari dewan penilai proper,” kata Masnellyarti.

Kasus dugaan bioremediasi fiktif ini bisa masuk ke Pengadilan Tipikor kerena Kejaksaan Agung berpendapat pelaksanaan bioremediasi fiktif karena dilakukan di tanah yang tak tercemar dan perusahaan kontraktor pelaksana tidak memiliki izin. Sementara, KLH bersikukuh berdasarkan aturan, pemegang izin cukup dari penghasil limbah dan pemilik fasilitas yaitu Chevron.

KLH merujuk pada Peraturan Pemerintah No18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 juncto PP No 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No 18 Tahun 1999. (AMR)

Leave a Comment

Recent Posts

Ketika Selebritas Berkampanye di Media Sosial

Hingga Kamis (3/7) malam, di media sosial terutama Twitter, terus diwarnai adu kencang beberapa tagar… Read More

7 years ago

I Stand on The Right Side: Perang Senyap Pita Dukungan Capres

Hingga Minggu (8/6) siang pukul 12.00, pita kampanye “I Stand on The Right Side” meroket… Read More

7 years ago

KPU Sebenarnya Siap dengan Pemilu Serentak 2014

Walaupun akan merepotkan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengantisipasi putusan MK jika menginginkan pemilu serentak pada… Read More

7 years ago

Jokowi Pengaruhi Angka Ambang Batas Parlemen

Figur Joko Widodo atau Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia masih dominan dan bisa mempengaruhi iklim… Read More

7 years ago

Bawaslu Rilis Peta Potensi Kerawanan

Badan Pengawas Pemilu merilis peta kerawanan Pemilu 2014 untuk 510 kabupaten/kota di Indonesia. Peta itu… Read More

7 years ago

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in…

Masih pada joomla 1.5 yang dipasang di server dengan upgrade server ke php terkini, halamannya… Read More

7 years ago