Terdakwa kasus dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific
Indonesia, Herlan bin Ompo, untuk kedua kalinya menolak diperiksa
sebagai terdakwa. Hal itu dia lakukan sebagai protes kepada majelis
halim yang dianggapnya tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk
menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan.
Herlan adalah Direktur PT Sumigita Jaya, perusahaan yang menjalankan
pekerjaan teknis bioremediasi Chevron. Aksi protes Herlan didukung
para penasehat hukumnya yang diketuai Hotma Sitompoel, tak satupun
anggota penasehat hukum hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/4/2013).
Para penasehat hukum memilih walk out, seperti yang pernah dilakukan
pada Jumat pekan lalu. Ketika itu Herlan sudah menyampaikan protes dan
mogok tidak mau diperiksa sehingga hakim menunda pemeriksaan terdakwa
hari ini.
Majelis hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih menanyakan apakah
penasehat hukum masih walk out dan tak mau menghadiri sidang? Herlan
menjawab, sepanjang dirinya tak diberi waktu yang cukup untuk
menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan, dirinya dan para
penasehat hukum tak akan mau mengikuti sidang ini.
"Saya menuntut perlakuan yang sama, jaksa diberi waktu sampai 4 bulan
sementara saya hanya seminggu," kata Herlan. Ia menyebut majelis hakim
tidak adil dan dirinya tetap tidak mau diperiksa.
Namun keberatan terdakwa diabaikan dan sidang tetap digelar. Jaksa
dipersilakan majelis hakim untuk maju ke depan untuk menunjukkan
barang bukti.
Hingga berita ini dibuat, Herlan tetap menolak menjalani sidang walau
hadir di depan majelis hakim. Herlan menolak melihat barang bukti dan
tetap tak mau bicara terkait pemeriksaan dirinya.
Sidang dijaga aparat kepolisian dan majelis hakim sempat memerintahkan
petugas kepolisian mengusir pengunjung sidang yang berteriak agar
Herlan tetap menolak diperiksa. (AMR)
Hingga Kamis (3/7) malam, di media sosial terutama Twitter, terus diwarnai adu kencang beberapa tagar… Read More
Hingga Minggu (8/6) siang pukul 12.00, pita kampanye “I Stand on The Right Side” meroket… Read More
Walaupun akan merepotkan, Komisi Pemilihan Umum sudah mengantisipasi putusan MK jika menginginkan pemilu serentak pada… Read More
Figur Joko Widodo atau Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia masih dominan dan bisa mempengaruhi iklim… Read More
Badan Pengawas Pemilu merilis peta kerawanan Pemilu 2014 untuk 510 kabupaten/kota di Indonesia. Peta itu… Read More
Masih pada joomla 1.5 yang dipasang di server dengan upgrade server ke php terkini, halamannya… Read More
Leave a Comment