Terdakwa Ikut Membidani Modernisasi Ditjen Pajak

Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Achmad Sjarifuddin Alsah,

salah seorang yang dianggap ikut membidani modernisasi di Direktorat

Jenderal Pajak, pada Selasa (16/4), di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta, kembali menjalani sidang lanjutan. Kali ini

agendanya adalah mendengarkan pembelaan atau pledoi dari terdakwa atas

tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung.

Alsah memaparkan, dirinya telah berusaha menjaga integritas ketika

ikut terlibat dalam reformasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia

menegaskan, dirinya sudah lama mengabdikan diri untuk Ditjen Pajak dan

menjadi salah satu orang yang ikut membidani kelahiran Direktorat

Jenderal Pajak yang modern berbasis teknologi informasi.

Sepanjang karirnya selama 37 tahun, telah mendapat apresiasi dari

menteri keuangan karena modernisasi berbasis teknologi informasi di

bidang perpajakan telah sukses dan bahkan mampu meningkatkan

pendapatan pajak tiap tahunnya. Sistem informasi yang turut ia bangun

masih berjalan hingga kini, namun tiba-tiba dipersoalkan oleh

Kejaksaan.

“Saya sebenarna sedang menikmati masa pensiun. Pada Maret 2012 saya

mulai pensiun, kemudian pada Mei 2012 tiba-tiba dipanggil kejaksaan,”

kata Alsah. Alsah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan soal

pengadaan sistem informasi di Ditjen Pajak pada tahun anggaran 2006

ketika saat itu menjabat Sekretaris Ditjen Pajak yang sekaligus

menjadi kuasa pengguna anggaran.

Pekan lalu, jaksa penuntut umum menuntut Alsah dengan pidana penjara

dua tahun enam bulan dan juga denda Rp 500 juta subsider kurungan

penjara enam bulan. Alsah dianggap melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Proyek teknologi informasi yang nilainya Rp 35,8 miliar ini juga

menyeret terdakwa lain yang sudah divonis yaitu Ketua Panitia Le­lang

Pengadaan, Bahar; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pu­lung Sukarno;

Direktur PT Berca Hardayaperkasa, Liem Wendra Halingkar; bekas

Direk­tur IT Ditjen Pajak, Riza Nur­ka­rim; dan Direktur Government

Technical Support PT Berca Harda­ya­per­kasa, Michael Surya Gunawan.

Menurut Alsah, seharusnya ia tak diminta bertanggung jawb dalam

pengadaan barang dan jasa tersebut. Ia telah barusaha menjaga

integritas ketika menjabat menjadi KPA. “Namun justru saya dianggap

tidak mencampuri dalam proses pengadaan barang dan jasa. Padahal KPA

tak punya wewenang atas pengadaan barang dan jasa,” kata Alsah.

Sebenarnya sudah jelas terdapat pejabat lain yang bertugas meneliti

dan menguji kebenaran berbagai dokumen proyek. “Ini ironis, saya

bermaksud tak mencampuri urusan malah dijadikan tersangka,” kata

Alsah.

Alsah pernah meminta penangguhan penahanan saja tidak disetujui.

“Padahal saya tak mungkin mengulangi perbuatan sebagai KPA karena saya

sudah pensiun,” kata Alsah sambil terisak.

Alsah bersikeras, ia tak terlibat dalam penentuan proyek baik di awal

maupun di akhir proses. Ia juga menegaskan tak punya kesengajaan dan

motif, juga tak pernah membujuk panitia agar menuruti arahannya. “Tak

terbukti jika saya telah bekerja sama dan punya niat untuk bersepakat

baik dari awal hingga akhir pengadaan,” papar Alsah.

Menurut Alsah, hal itu juga dipertegas oleh keterangan Ketua Panitia

Pengadaan, Bahar, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pulung Soekarno,

yang menyatakan ia tak pernah intervensi panitia. “Panitia tak pernah

mendapat arahan dari saya untuk memenangkan salah satu vendor, saya

juga tak pernah meminta proses pembayaran, juga tak pernah menyuruh

orang lain untuk mempengaruhi,” kata Alsah.

Karena itu, ia memohon kepada majelis hakim agar menyatakan dirinya

tidak bersalah. Juga memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya

dari seluruh dakwaan serta mengembalikan harkat dan martabatnya.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memaparkan, terdakwa

selaku orang yang bertanggung jawab dalam anggaran tak memonitor

proses lelang hingga pengadaan. Hingga pekerjaan dilaksanakan tak

pernah monitor.

Penawaran PT Berca yang memenangkan lelang dianggap tak sesuai

spesifikasi teknis. Saat serah terima dari Berca ke Ditjen Pajak,

perangkat yang diserahkan yaitu komputer dan perlengkapan Disaster

Recovery Center (DRC) tak dicek dan juga tak dicoba lebih dulu.

DRC adalah seperangkat server yang digunakan mem-backup data di server

pusat yang diletakkan di Datacenter pusat. Tujuannya untuk

meminimalkan dampak jika terjadi gangguan di datacenter pusat jika

terjadi gangguan atau bencana.

Menurut jaksa, sejak DRC dipasang tak pernah dicoba fungsinya sebagai

backup datacenter maupun sebagai server pasangan atau redundant. Jaksa

menyebut peralatan tersebut tak kompatibel dengan sistem lama dan tak

memenuhi sarat teknis.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa terjadi

penyimpangan pengadaan Sistem Informasi Perpajakan. Pada proses

pelaksanaannya, terjadi perubahan spesifikasi teknis yang tidak sesuai

prosedur. Sehingga, terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 14

miliar.

(AMR)