Terdakwa Proyek Flu Burung Dituntut 5 Tahun

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membacakan tuntutannya terhadap mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar. Ratna dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8), jaksa penuntut umum menganggap Ratna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dan reagen serta consumable penanganan wabah flu burung 2006 dan 2007 di Kementerian Kesehatan.

Walaupun di persidangan Ratna sering mengelak bahwa ia hanya menjalankan perintah atasannya yang waktu itu dijabat Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan, namun jaksa berkeyakinan unsur melawan hukum bisa dibuktikan. Saat itu, Ratna menjabat sebaga pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA)

“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer,” kata Jaksa Kresno Anto Wibowo.

Ratna dianggap bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai dalam empat proyek pengadaan di Menkes. Perbuatan Ratna telah menguntungkan korporasi yakni PT Rajawali Nusindo, PT Prasasti Mitra, PT Airindo Sentra Medika, PT Fondaco Mitratama, PT Kartika Sentamas, PT Heltindo Internasional, PT Kimia Farma Trading, PT Bhineka Usada Raya, dan PT Cahaya Prima Cemerlang.

Proyek di Kementerian Kesehatan ini dinilai janggal karena sejak awal dirancang akan dilakukan penunjukan langsung namun dalam praktiknya dijalankan proses lelang. Dalam pelaksanaan lelang, Ratna melakukan intervensi kepada panitia untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Di persidangan, penunjukan kepada perusahaan tertentu tersebut merupakan rekomendasi Menkes. Usai mendengarkan surat tuntutan, Ratna menyatakan akan membuat nota pembelaan atau pledoi sendiri secara pribadi maupun dari penasehat hukum. Dalam sidang sebelumnya, Ratna berjanji akan membeberkan apa yang terjadi di Kementerian Kesehatan waktu itu dalam pledoinya. (AMR)